Ahok Mengancam, Ketua RT-RW Meradang

Apartemen Northland Ancol Residence berdiri megah di sebelah selatan kompleks Taman Impian Jaya Ancol. Terletak di Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, apartemen dan kompleks rumah-toko yang letaknya berdampingan ini kerap menjadi sasaran unjuk rasa masyarakat sekitar. "Kalau cari di Google, nama saya akan muncul kalau mengetikkan nama apartemen di sebelah itu," kata Ketua Rukun Warga 011 Kelurahan Pademangan Barat Andi Meinar Pane, seraya menunjuk menara apartemen yang persis berada di samping rumahnya, kepada detikX, Kamis, 22 September 2016.

Ia mengaku sebagai penggerak aksi yang dilakukan masyarakat RW 011. Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Pademangan itu mengklaim gerakan protes muncul karena telah terjadi perampasan wilayah. "Secara teritorial, itu wilayah saya. Kemudian diklaim oleh RW baru yang dibentuk oleh camat berdasarkan kesepakatan bukan dengan mekanisme sebenarnya," ujarnya.

Jabatan yang disandangnya sebagai Ketua RW 11 membuat Andi Meinar merasa terpanggil melakukan advokasi. "Kalau itu merupakan hak, kita tidak boleh diam. Kewajiban saya untuk menjaga hak-hak masyarakat," ujar Andi Meinar, yang belum genap dua tahun menjadi Ketua RW 011.

Menurut keyakinan Andi, kawasan bisnis seluas 4 hektare itu seharusnya bisa mendatangkan keuntungan finansial bagi warga yang berada di wilayahnya. Salah satu caranya adalah merekrut warga sekitar menjadi tenaga kerja di kawasan tersebut. "Saya ngotot karena seharusnya ada harapan bagi masyarakat di sini," ujar salah satu anggota Presidium Forum RT/RW DKI Jakarta itu. "Inilah bentuk pengabdian saya sebagai ketua RW kepada wilayah ini."

Pria berdarah Bugis-Batak yang lahir di Bandung itu pun menyatakan tugas-tugas ketua RW seperti itulah yang tidak bisa dipahami oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Akibatnya, muncul tudingan-tudingan tak sedap yang diarahkan kepada ketua RT dan RW. "Kami merasa dilecehkan karena muncul tuduhan kami itu tukang jual lapak, preman parkir. Padahal RT-RW itu adalah pengabdi di masyarakat yang tanpa pamrih. Ahok dalam hal ini gagal paham," kata Andi Meinar.

Pada Ahad, 19 September, ia bersama seratusan pengurus RT-RW dari beberapa wilayah di DKI Jakarta berunjuk rasa di Balai Kota Jakarta. Mereka menolak rencana Ahok mencalonkan diri kembali sebagai gubernur. Berdasarkan pengamatan detikX, hal ini merupakan buntut dari terbitnya Peraturan Gubernur DKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga-Rukun Warga. Salah satu pasal dalam peraturan itu, RT-RW dapat diberhentikan oleh lurah bila dianggap menolak kebijakan pemerintah.

Perseteruan Ahok dengan sejumlah pengurus RT-RW juga terkait dengan pemberlakuan aplikasi Qlue. Lewat aplikasi itu, Ahok mewajibkan para RT-RW melaporkan kondisi lingkungannya tiga kali sehari. Kondisi yang harus dilaporkan antara lain masalah sampah, saluran air, dan parkir liar. Laporan ini sebagai wujud tanggung jawab mereka sebagai pengurus RT-RW, yang setiap bulan menerima tunjangan Rp 900 ribu dan Rp 1,2 juta.

Andi Meinar menilai kewajiban membuat laporan dengan honor Rp 10 ribu itu merupakan suatu pelecehan. Ia menyebutkan, dirinya dan para pengurus RT di wilayahnya tak pernah mengambil uang operasional yang dimaksud. Padahal mereka dipastikan mengeluarkan dana lebih besar ketimbang dana operasional yang dijanjikan Ahok. “Ya, karena kecintaan mereka pada wilayah," kata Andi Meinar.

Ahok sepertinya tak terlalu risau terhadap aksi penolakan sejumlah pengurus RT-RW itu. Hal tersebut, kata dia, justru menguntungkan karena membuktikan dirinya tidak memanfaatkan perangkat RT-RW untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta. “Kamu lihat dalam catatan sejarah pilkada langsung di seluruh Indonesia, pernah enggak ada perangkat pemerintah menentang gubernurnya? Enggak ada,” ujarnya. Ia optimistis masih banyak pengurus RT-RW yang punya akal sehat dan menyokong berbagai kebijakannya.

Barangkali Ridwan Hakim, Ketua RW 012 Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang masuk kategori penyokong Ahok. Dia mengaku malah terbantu oleh adanya aplikasi Qlue untuk melaporkan kondisi lingkungan ke pemerintah provinsi. Begitupun dengan kebijakan yang tidak lagi mewajibkan surat pengantar ketua RT/RW dalam mengurus kartu tanda penduduk dan perizinan.

"Kalau pemerintah mau mengambil alih sebagian wewenang, ya silakan saja. Justru membuat tugas kami lebih ringan. Kami bisa lebih berkonsentrasi memegang tugas kami sebagai ‘orang tua’ di wilayah ini," ujar Ridwan, yang juga Ketua Ikatan Rukun Warga/Rukun Tetangga Jakarta Baru.

Sarjana teknik lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, yang kini membuka usaha bimbingan belajar di rumahnya tersebut menuturkan memang ada anomali cara kepemimpinan Ahok, terutama menghadapi ketua RT dan RW. Menurut Ridwan, Ahok tidak terlalu mempedulikan dukungan para ketua RT-RW terhadap kebijakannya.

Ia membandingkan ketika pemilihan Gubernur DKI pada 2012. Tim-tim dari kelurahan bergerak mendekati ketua-ketua RT dan RW, mengajak untuk menyokong kepala daerah petahana. "Saya lihat sendiri ada RT-RW nempel stiker atau pasang spanduk dikasih imbalan sekian. Bahkan kantor kelurahan dijadikan tempat kampanye dengan menghadirkan artis dangdut," tutur Ridwan, yang sudah 4 tahun menjabat ketua RW itu.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai pembangkangan sebagian pengurus RT-RW terhadap Ahok akan berpengaruh pada peluangnya memimpin kembali DKI Jakarta. Sebab, ia memperkirakan, pembangkangan itu akan kian meluas seiring dengan semakin dekatnya waktu pemilihan gubernur. "Mereka kan yang memegang grass root, sedikit-banyak ada pengaruhnya," ujarnya.

Siti menyayangkan gaya Ahok yang membangun komunikasi atas dasar kecurigaan. Kunci negara demokratis, kata dia, adalah kepercayaan, sehingga tidak ada waswas yang muncul antara pemimpin dan masyarakat.

Reporter/Penulis: Pasti Liberti Mappapa
Editor: Sudrajat
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.