Operasi di
Sarang Pungli

Pesan WhatsApp dari Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian membuyarkan rapat di Kementerian Perhubungan. Isi pesan menyebutkan dua pegawai kementerian itu digerebek saat tengah menadah pungutan liar. Operasi penggerebekan ini dilakukan di gedung Direktorat Perhubungan Laut Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta.

Rabu, 11 Oktober 2016, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sengaja menyudahi pertemuan dengan petinggi kementeriannya ketika menerima pesan itu. Operasi Tito sempat membuatnya kaget. Ia tak menyangka rekan yang biasa memanggilnya dengan sebutan "kakak" itu bergerak demikian cepat.

“Kak, itu sudah tertangkap dua orang. Akan kami tidak lanjuti,” ujar Budi Karya menirukan isi pesan itu saat ditemui detikX di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat, 14 Oktober 2016.

Kabar dari Tito tak hanya berhenti pada penangkapan. Kebetulan operasi itu digelar tepat saat dirinya menggelar rapat bersama Presiden Joko Widodo. Presiden pun ingin melihat langsung penangkapan pelaku pungli itu.

“Kebetulan Pak Tito saat itu sedang ada rapat terbatas dengan Presiden. Sedangkan saya sedang rapat dengan teman-teman di Kemenhub,” lanjut Budi Karya. 

Operasi tangkap tangan ini berhasil membongkar jaringan pungutan liar di dalam Kementerian Perhubungan. Awalnya polisi menguntit seseorang berinisial AF, perwakilan PT Lintas Utama Anugerah, selama sepekan. Perusahaan itu tengah mengurus permohonan surat ukur permanen di Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Saat AF bertandang ke lantai 1 Kemenhub, polisi menengarai adanya transaksi pungli dengan ahli ukur bernama Endang Sudarmono. Penggerebekan pun dilakukan. Polisi menemukan uang Rp 4,5 juta di dalam tas Endang. Penggeledahan lanjutan di meja kerja menemukan uang Rp 19,5 juta, yang diduga hasil pungli.

Selanjutnya polisi berhasil membuat Endang "bernyanyi". Ia mengaku uang tersebut akan disetorkan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Meizi Syelfia di lantai 12. 

Untuk membuktikannya, satuan tugas yang dipimpin langsung Kepala Polda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan itu menggiring AF dan Endang mendatangi ruang kerja Meizi.

Benar saja. Saat polisi menggeledah meja kerja Meizi, satgas mendapati uang tunai Rp 60 juta dan delapan rekening bank dengan total transaksi Rp 1 miliar.

Tidak berhenti di situ. Satgas mendatangi lantai 6, tempat loket pengurusan perizinan perkapalan dan kelautan. Di situ, polisi menangkap petugas loket bernama Abdul Rosyid.

Dari Abdul Rosyid, polisi menyita uang Rp 46 juta. Dia saat itu tengah mengurus perizinan untuk dua orang dari pihak swasta.

Ketiga pegawai negeri sipil tersebut, yakni Meizi, Abdul Rosyid, dan Endang Sudarmono, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Khusus terhadap Meizi juga dikenakan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena ditemukan rekening penampungan.

Meski begitu, polisi masih terus melakukan pengusutan sampai ke atasan. Sebab, Meizi mengaku menyetorkan uang pungli itu kepada atasannya.

Pengakuan Meizi bukan pepesan kosong. Pasalnya, penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga menemukan buku di meja Meizi. Buku itu berisi catatan uang yang disetorkan kepada atasannya.

Sementara itu, Presiden Jokowi datang didampingi Kepala Polri. Ia memberikan perintah singkat, yakni proses hukum harus diteruskan. “Tangkap dan langsung pecat,” ujarnya tegas.

Tito mengakui temuan uang tergolong kecil, tapi akumulasi pungli ini sangat besar hingga mencapai miliaran rupiah. Apalagi praktek ini sudah cukup lama berlangsung.

Adapun Iriawan menyatakan akan menelusuri jejak pungli hingga ke tingkat atas. Seluruh catatan dari para tersangka sudah diamankan oleh polisi. Mengungkap siapa pejabat penadah uang pungli tinggal menunggu waktu saja.

“Kan nanti kami dalami, kami periksa. Itu baru naik di kepala seksi. Nanti ketahuan, itu ada catatannya di sana, naik ke kasubdit atau direktur. Menurut dia, ada (aliran uang) ke atas, tetapi nanti akan kami dalami lagi,” ujar Iriawan.

* * *

Penggerebekan ini tak lepas dari campur tangan Budi. Ia mengaku, baru duduk 2-3 hari sebagai menteri saja sudah menerima banyak laporan. Setiap hari telepon selulernya menerima laporan mengenai dugaan pungli, baik panggilan telepon langsung maupun pesan. Belum lagi pesan melalui e-mail.

“Baru tiga hari menjabat, kuping saya langsung nguing-nguing. Banyak telepon aduan soal pungli. Belum lagi yang disampaikan melalui e-mail,” kata Budi.

Banyak pelaut dan pengusaha perkapalan yang melapor langsung kepada Budi. Data rekap laporan pun diserahkan kepada Kepala Polri sebulan sebelum penggerebekan, lengkap dengan foto para pelapor.

Salah satu pelapor yang menyerahkan data kepada Budi adalah Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI). Ketua PPI Andre Sanusi mengaku memberikan seluruh data milik lembaganya kepada Budi pada 9 September 2016.

“Saya ketemu Menteri (Menteri Perhubungan) di depan pintu masuk ruang rapat paripurna DPR. Saya memperkenalkan diri dan setelah itu saya berikan data laporan itu. Beliau tanggapi positif, hingga kami intens berkirim pesan,” tuturnya.

Sanusi berharap penggerebekan oleh polisi ini merupakan awal dari pemberantasan pungli. Para pelaut sudah kepalang sakit hati kepada oknum yang mengutip pungutan liar di Direktorat Perhubungan Laut. Mereka merasa diperas habis-habis untuk mengurus perpanjangan izin segala macam dokumen.

Salah seorang sumber di perusahaan kapal menyebutkan Kementerian Perhubungan sudah menjadi sarang pungli. Hampir semua lini pengurusan menarik pungutan siluman. Penggerebekan dilakukan polisi sejak di tempat fotokopi.

“Itu di basement, yang tempat fotokopi, di situ polisi datang. Kan persiapan geledah di atas, ada transaksi di situ, ada nama-nama di situ,” ujarnya.

Informasi yang didapatnya, Menteri Budi sampai tak berdaya untuk melakukan penindakan. Praktek pungli sudah menjadi lingkaran setan. Karena itu, sudah tepat jika yang menangani adalah polisi, bukan Inspektorat Jenderal Kemenhub.

Budi ingin membuat kapok para pelaku pungli di kementerian yang dipimpinnya. Koordinasi sengaja dia lakukan dengan Kapolri agar penggerebekan menjadi shock therapy.

“Yang namanya irjen kan sifatnya hanya pembinaan. Kalau pembinaan, enggak ada shock therapy, apalagi ini menyangkut orang-orang kecil, pelaut, orang yang pingin jadi nakhoda,” ujar Budi.

Penggerebekan merembet hingga ke mutasi pegawai. Kini posisi 163 pejabat di lingkungan Kemenhub dirombak. Budi berencana melakukan rotasi rutin sehingga mempersempit ruang pungli.

"Saya sudah melakukan mutasi dan perombakan di jajaran birokrasi Kementerian Perhubungan. Pejabat struktural eselon dua dan tiga dimutasi dan dirotasi dengan berbagai alasan dan pertimbangan," kata Budi kepada detikX.

Pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan juga dilakukan dengan pembentukan Tim Pemberantasan Pungli. Budi merangkul lembaga eksternal, di antaranya Indonesia Corruption Watch dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, untuk bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemenhub melakukan pengawasan.

Ia mengakui banyak lini perizinan di lembaganya yang belum terawasi, misalnya soal pendaftaran secara online yang harus dilakukan secara tatap muka karena sistem online yang tidak berjalan. Laporan PPI mungkin ada benarnya, sehingga kerja sama dengan pihak eksternal perlu dilakukan.