INVESTIGASI

HAK ANGKET KPK

Manuver
‘Ono-ono Wae’ Senayan

“Memangnya urusan apa? Kami tidak peduli pada desakan publik.”

Ilustrasi: Edi Wahyono

Rabu, 12 Juli 2017

Rencana itu agaknya urung dilakukan. Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi membatalkan agenda kunjungan ke Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, untuk bertemu dengan para napi korupsi wanita yang mendekam di rutan tersebut.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Teuku Taufiqulhadi membantah anggapan bahwa batalnya rencana itu disebabkan oleh banyaknya cibiran dan desakan publik setelah mereka menemui sejumlah napi korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pekan lalu. “Memangnya urusan apa? Kami tidak peduli pada desakan publik tersebut,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat tersebut kepada detikX.

Menurut Taufiq, Pansus sudah merasa puas atas perolehan informasi dari para napi kasus korupsi di LP Sukamiskin tentang KPK. Bagaimana mereka diperlakukan KPK di tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga apakah hak-hak mereka sebagai tersangka sudah dipenuhi oleh lembaga antikorupsi tersebut. “Informasi tersebut sudah kita peroleh secara maksimal,” dia menambahkan.

Dalam kunjungan pada Kamis, 7 Juli lalu, itu, ada belasan napi korupsi yang curhat kepada para anggota DPR yang dipimpin Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa tersebut. Mereka antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dibui seumur hidup Akil Mochtar. Selanjutnya pengacara gaek yang tersandung kasus suap Otto Cornelis Kaligis. Ada pula mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Panitia Khusus Angket KPK meninggalkan Lapas Sukamiskan setelah menemui para narapidana korupsi Kamis (6/7).
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Sudah tentu tidak ada cerita yang “bagus-bagus” semasa mereka diinterogasi oleh penyidik KPK. Anggota Pansus, Masinton Pasaribu, mengungkap, seorang napi pernah diborgol selama 23 jam dan dibawa dari satu kota ke kota lainnya oleh penyidik KPK. Ada pula yang juga dibawa ke sana-kemari dalam kondisi sakit dan tak sadarkan diri.

"Jadi tuh tadi banyak cerita mirip seperti horor karena saya pun ngeri. Kalau penegakan hukum seperti ini dibiarkan terus-menerus, kejahatan jabatan dalam penegakan hukum dibiarkan terus-menerus, kita semua atau saya juga akan menunggu waktu dituduh menjadi koruptor dan diantar ke Sukamiskin," ucapnya.

Kalau penegakan hukum seperti ini dibiarkan terus-menerus, kita semua atau saya juga akan menunggu waktu dituduh menjadi koruptor dan diantar ke Sukamiskin”

Taufiq mengungkapkan adanya unsur pemerasan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam mengusut kasus korupsi. Tapi pemerasan di sini bukan minta uang, melainkan memaksa terpidana korupsi agar bekerja sama dengan penyidik menjadi justice collaborator. “Pemerasan” itu dialami oleh terpidana kasus Wisma Atlet SEA Games 2010, Nazaruddin.

“Yang harus kamu tahu, JC (justice collaborator) itu diberikan di tahap BAP, tahap penyelidikan. Kalau sudah diketuk palu/divonis, tidak boleh diberikan lagi JC. Tetapi oleh KPK ini diberikan JC setelah divonis. Nah, kenapa demikian? Ditawarkan oleh KPK sendiri, Anda mau nggak? Kalau mau, kita beri remisi dan sebagainya. Nah, memberi remisi setelah vonis itu namanya memeras,” katanya.

Tidak berhenti di situ saja Pansus mengumbar keburukan KPK. Setelah meminta hasil audit KPK selama satu dekade terakhir ke Badan Pemeriksa Keuangan pada 4 Juli lalu, Pansus pun langsung mengumbar beberapa temuan BPK dalam audit tersebut. Adalah anggota Pansus dari Partai Golkar, Misbakhun, yang membeberkan temuan BPK tersebut.

Ia mengatakan, di KPK ada 11 penyidik dari institusi Polri yang diangkat secara menyalahi prosedur. KPK pernah meminta Kapolri membuat tanggal mundur atas pengangkatan dan pemberhentian penyidik-penyidik itu. Padahal, sesuai dengan prosedur, pengangkatan penyidik KPK harus dimulai dari rekomendasi yang diberikan oleh Kapolri.

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Teuku Taufiqulhadi memberikan keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (11/7).
Foto: Adhi Wicaksono/CNN Indonesia

“Bayangkan, lembaga sekelas KPK meminta lembaga polisi melakukan tanggal mundur terhadap pemberhentian supaya pengangkatan beberapa tahun yang menyalahi prosedur dianggap sah,” ucap Misbakhun.

Lalu, menurutnya, ada lagi 17 penyidik yang diangkat menjadi pegawai tetap KPK tanpa pemberhentian dengan hormat dari Kapolri dan masih aktif di korps Bhayangkara. KPK meminta Kapolri menerbitkan pemberhentian dengan hormat untuk menutupi penyimpangan itu. “Untung Kapolri menolak,” ujar Misbakhun.

Yang lebih pedas, Misbakhun menuding, ada motif korupsi dalam pembangunan gedung baru KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Berbekal temuan BPK itu, ia mengungkapkan KPK melakukan markup (penggelembungan) nilai pembangunan gedung Merah Putih itu sebesar Rp 600 juta.

Namun berbagai tudingan itu ditanggapi dengan kalem oleh KPK. Terkait dengan ancaman yang ditebar penyidik kepada tersangka kasus korupsi, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tudingan itu sudah sering diterima. KPK menjamin pemeriksaan berlangsung profesional. Bahkan tudingan semacam itu bisa dibuktikan sebaliknya.

“(Pernah) ada pihak-pihak yang mengatakan, misalnya, ketika diperiksa mengaku ditekan. Tapi, ketika kita perlihatkan rekaman audio-video pemeriksaan, ternyata para saksi diperiksa dalam keadaan rileks dan tanpa tekanan apa pun," tutur Febri.

image for mobile / touch device



Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih dalam pengerjaan berdiri megah di Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta.
Foto: Hafidz Mubarak A./Antara Foto

Mengenai hasil audit BPK terhadap pembangunan gedung KPK, Febri menjelaskan memang ada kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar yang disebutkan Misbakhun. Namun masalah itu telah diselesaikan berdasarkan rekomendasi BPK. Kontraktor telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut dan KPK mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas audit keuangannya.

“Terkait dengan temuan itu, saya kira kekeliruan yang mendasar jika dikatakan ada markup, karena justru BPK yang merekomendasikan kepada kami saat itu dilakukan penagihan kembali atau dilakukan tindak lanjut terhadap temuan adanya kelebihan pembayaran,” jelas Febri.

Beberapa tokoh mengkritik keras sejumlah langkah yang dilakukan Pansus Hak Angket KPK akhir-akhir ini tersebut. Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Mahfud Md. mengatakan manuver Pansus menanyakan perlakuan KPK terhadap para koruptor tidak fair dan menjadi sebuah dagelan.

“Jadi, kalau menanyakan kepada orang yang dihukum, apa diperlakukan adil, ya bisa diduga mereka akan menjawab KPK salah. Itu kan dagelan yang nyata. Ono-ono wae, Rek (ada-ada saja, Rek). Saya tetap berpendapat KPK tak usah panik, on the track saja. Pansus itu lebih banyak masalahnya," ujar Mahfud.

Juru bicara KPK Febri Diansyah
Foto: Feri Agus Setyawan/CNN Indonesia

Mantan Wakil Ketua Bibit Samad Riyanto mengatakan upaya yang dilakukan Pansus Hak Angket KPK itu tidak jelas, sama tidak jelasnya dengan landasan hukum hak angket KPK itu sendiri. “Pasti orang yang jadi calon terdakwa, tersangka, akan mencari alasan untuk membela diri,” ujar Bibit menyindir tanpa menyebut anggota DPR yang bakal menjadi tersangka di KPK.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur/Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE