CRIMESTORY

Setelah Protes Remisi Susrama Menggema

Jokowi akhirnya membatalkan remisi untuk pembunuh wartawan Radar Bali Narendra Prabangsa, I Nyoman Susrama. Setelah aksi penolakan remisi itu terjadi di mana-mana.

Foto: I Nyoman Susrama/Repro buku "Jejak Darah Setelah Berita"

Sabtu 09 Februari 2019

AA Sagung Mas Prihatini merasa lega. Ia bersyukur mendengar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut pengurangan hukuman (remisi) pembunuh suaminya, AA Gede Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali. I Nyoman Susrama, otak pembunuhan keji terhadap Prabangsa itu, akhirnya tetap dibui seumur hidup. "Sangat bersyukur, berkat Tuhan bagi kami," ucap Prihatini kepada detikX, Sabtu, 9 Februari 2019.

Setelah dikritik keras atas pemberian remisi itu, Jokowi akhirnya mencabut remisi atas Susrama. Jokowi bilang sudah meneken keputusan atas pembatalan remisi itu di acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Grand City Surabaya, Jawa Timur, 9 Februari 2019. “Sudah. Sudah saya tandatangani,” kata Jokowi, singkat.

Sepuluh tahun lalu, mayat Prabangsa ditemukan mengambang di tengah perairan Teluk Bungsil, Kabupaten Karangasem, Bali. Mayatnya ditemukan Kapal Perdana Nusantara yang tengah melintas di perairan itu pada Senin, 16 Februari 2009. Sebelum ditemukan, redaktur Radar Bali tersebut hilang sejak 11 Februari 2019.

Pelaku pembunuhan itu ternyata adalah Susrama, adik Bupati Bangli periode 2000-2010, Nengah Arnawa, yang marah karena pemberitaan Prabangsa mengenai dugaan korupsi di Bali. Susrama dan delapan anak buahnya dijebloskan ke Rutan Kelas IIB Bangli setelah menerima vonis dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Setelah menjalani hukuman 10 tahun, Susrama mendapat remisi dari hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun. Remisi itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Di dalam salinan Keppres disebutkan ada 115 nama narapidana se-Indonesia menerima remisi. Nama Susrama ada di urutan ke-94.

Presiden Joko Widodo.
Foto : Andika Prasetya/detikcom

Remisi untuk Susrama disambut aksi protes para pekerja pers dan keluarga Prabangsa. Prihatini pun ikut panas-panasan melakukan aksi damai bersama Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) awal Januari 2019 lalu. Ia ikut long march bersama massa aksi dari Lapangan Bajra Sandhi Renon menuju kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali.

Kami akan meminta kopi Keppres pencabutan resmi, untuk memastikan. Kemungkinan Senin (11 Februari 2019) bisa didapat kopi Keppres-nya.'

Remisi itu membuka luka lama Prihatini dan kedua anaknya yang kini sudah beranjak remaja. Sebab, sejak pembunuhan itu terungkap, Prihatini sudah berusaha menerimanya dengan ikhlas. "Saya nggak mengerti apa pertimbangan pemerintah memberikan remisi ini? Intinya saya kecewa. Karena itu bagi saya adalah luka seumur hidup yang akan berbekas seterusnya,” tutur Prihatini di Kantor Radar Bali, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, 25 Januari 2019.

Sejumlah organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pers), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan aktivis HAM dan kampus melakukan aksi selama satu bulan ini. Tak hanya di Bali, tapi juga di Jakarta, Bogor, Bandung, Karawang, Yogyakarta, Malang, Jember, Bondowoso, Banda Aceh, Lhokseumawe, Tanjung Pinang, Kendari, dan Mataram.

Menkum HAM Yasonna Laoly awalnya dingin menanggapi protes itu. Ia bilang remisi itu diberikan sesuai aturan. Susrama tidak pernah punya catatan buruk selama ini di penjara. Pun, dengan hukuman menjadi 20 tahun penjara, Susrama bakal mendekam setidaknya 30 tahun lagi di penjara. Sementara umur Susrama saat ini sudah 60 tahun. “Jadi jangan lihat sesuatu itu sangat politis,” kata dia di Istana Negara, Rabu, 23 Januari 2019.

AA Sagung Mas Prihatini, istri mendiang Prabangsa.
Foto : Aditya Mardiastuti/detikcom

Namun, kuatnya aksi penolakan membuat Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Utami terbang ke Denpasar, 25 Januari 2019. Ia bertemu sejumlah wartawan yang tergabung dalam SJB dan pengacara keluarga Prabangsa, I Made Suardana. Ia menerima surat keberatan atas pemberian remisi yang juga ditandatangani Prihartini.

Dalam pertemuan, Sri bilang akan menyampaikan surat itu kepada Yasonna. Ia juga akan mengkaji ulang pemberian remisi itu. Tapi Sri juga sempat menjelaskan aturan-aturan pemberian remisi kepada narapidana hukuman seumur hidup. “Dulu memang ada (syarat) permohonan maaf kepada keluarga. Itu sulit. Pasti korban tidak akan memberikan kepada si pelaku. Maka syarat itu dihapus," jelas Sri.

Sebagai ganti surat pernyataan permohonan maaf, syarat pemberian remisi dipertimbangkan dari catatan warga binaan, tidak ada perkara lain, dan minimal sudah menjalani pidana lima tahun. Pihaknya juga menerima rekomendasi dari Rutan Kelas IIB Bangli yang isinya bahwa Susrama berkelakuan baik dan aktif kegiatan warga binaan.

Selain melakukan aksi damai, AJI juga menggalang petisi online melalui change.org sejak 27 Januari 2019. Petisi berjudul Cabut Pengurangan Hukuman Pembunuh Jurnalis AA Prabangsa hingga Jumat, 8 Februari 2019, sudah mencapai 48.576 dukungan. Begitu juga petisi online berjudul Menolak Remisi Susrama, Pembunuh Wartawan Radar Bali Anak Agung Gd Bagus N. Prabangsa mendapatkan 969 dukungan.

Petisi pencabutan remisi terhadap Susrama ini diserahkan AJI, YLBHI, LBH Jakarta dan Pers kepada Sri di kantornya, Jumat, 8 Februari 2019. Bersamaan itu pula, mereka menyerahkan surat keberatan dan penolakan remisi Susrama dari 36 pengurus AJI daerah, 8 surat dari LBH Pers, YLBHI, dan Internasional Federations of Journalist (IFJ).

Jurnalis Indonesia menggelar aksi solidaritas menolak pemberian remisi kepada otak pembunuh wartawan Radar Bali. Aksi itu dilakukan di depan Istana Negara, 25 Januari 2019.
Foto : Grandiyos Zafna

Secercah harapan muncul. Sri mengatakan sudah melakukan kajian untuk membatalkan remisi Susrama. Bahkan, dia sudah menyerahkan draf pembatalan remisi ke Sekretaris Negara untuk ditandatangani Jokowi. Mekanisme pembatalan juga telah sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hingga kemudian Jokowi mengungkap pembatalan remisi itu di puncak Peringatan HPN di Surabaya.

Kabar Jokowi membatalkan remisi disambut gembira semua elemen organisasi kewartawanan, advokat dan pers kampus serta pegiat HAM. Ketua Umum AJI Abdul Manan berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi komunitas pers untuk selalu bersama melindungi kemerdekaan pers. Ini juga menjadi kampanye kepada publik agar kasus serupa tak terulang kembali.

"Kami akan meminta kopi Keppres pencabutan resmi, untuk memastikan. Kemungkinan Senin (11 Februari 2019) bisa didapat kopi Keppres-nya," kata Manan kepada detikX.

Reporter/Penulis: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Irwan Nugroho

[Widget:Baca Juga]
SHARE