INTERMESO

Pemudi Anti Poligami
di Sumpah Pemuda

“Sudah lama kaum laki-laki menjadi raja dalam pergaulan hidup dan kadang dalam rumah tangga”

Ilustrasi : Edi Wahyono

Sabtu, 28 Oktober 2017

Hari itu, Minggu pagi 23 Desember 1928, langit seolah tak mau bersahabat dengan peserta Kongres Perempuan Pertama di Ndalem Djojodipoeran, Yogyakarta. Dari subuh hujan tak behenti mengguyur, seperti hendak melunturkan niat para perempuan itu bangkit dari tidur.

Tapi rupanya hujan tak membuat semangat para perempuan itu kendur. Sejak pagi, ratusan perempuan dari pelbagai organisasi, dari pelbagai daerah, terus berdatangan menyesaki Ndalem Djojodipoeran. Saat jam menunjukkan pukul 08.30, tak tampak lagi kursi kosong. Tepat pukul 09.00, seperti dilaporkan wartawan majalah Istri, Ketua Kongres Perempuan, Soejatin Kartowijono, mengetukkan palu tanda dimulainya persidangan hari kedua. 

Pada pagi itu, ada lima perempuan dijadwalkan berpidato. Yang mendapatkan giliran pertama adalah Raden Ajeng Soedirman dari Poetri Boedi Sedjati, Surabaya, dengan tajuk Pergerakan Perempuan, Perkawinan, dan Perceraian. Rangkayo Chairoel Sjamsoe Datoek Toemenggoeng, perempuan Minang yang diutus pemerintah Hindia Belanda untuk memantau Kongres Perempuan menuliskan dengan detail jalannya sidang.

Rangkayo menulis, para peserta Kongres tampaknya ingin menunjukkan itikad baik dan kuatnya kerjasama di antara mereka. Masing-masing seperti menahan diri menghindari debat dan pertengkaran. “Benar-benar tak ada perdebatan…. Masing-masing pembicara menyampaikan gagasan-gagasannya sendiri,” kata Rangkayo, dikutip Susan Blackburn dalam bukunya, Kongres Perempuan Pertama.

Ada tiga perempuan yang berperan besar dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Pertama itu. Yang pertama adalah Soejatin, baru 21 tahun dan saat itu masih lajang. Untuk ukuran saat itu, Soejatin memang sosok perempuan modern. Dia aktif di organisasi Jong Java, Pemuda Jawa. Dia menolak segala hal berbau feodal. Alih-alih memakai bahasa Kromo Inggil, bahasa Jawa ‘halus’, dia memilih menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara dengan para bangsawan.

Dan perempuan tidak berkuasa mengucapkan talak itu sudah tepat. Pada dasarnya, sifat perempuan itu serba terburu nafsu”

Siti Moendjijah dalam Kongres Perempuan Pertama pada Desember 1928

Para aktivis perempuan pada 1930-an.
Foto : koleksi pribadi keluarga Emma Poeradiredja

Menurut Soejatin, Kongres Pemuda II pada akhir Oktober 1928 lah yang memantik semangatnya menggelar Kongres Perempuan. Ada beberapa peserta Kongres Perempuan di Yogyakarta yang hadir pula dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Gagasan itu dia sampaikan kepada dua tokoh perempuan senior, Raden Ajeng Soekonto, 39 tahun, dari Wanito Oetomo, dan Nyi Hadjar Dewantara, 38 tahun, dari Wanita Taman Siswa.

Hanya dalam waktu dua bulan, mereka bergerak cepat mengirim surat kepada sejumlah organisasi perempuan. Ada lebih dari 20 organisasi yang mengirimkan utusan, di antaranya, Aisyiah-Muhammadiyah, Jong Islamieten Bond, Poetri Indonesia, Wanito Katholiek, Jong Java, dan Boedi Wanito. Lantaran kondisi saat itu, di mana sarana transportasi dan kemampuan keuangan masih terbatas, hampir semua peserta berasal dari dari Pulau Jawa.

Selama empat hari berkongres, ada 15 perempuan dari pelbagai organisasi menyampaikan pidato. Siti Moegaroemah dari Poetri Indonesia berbicara soal perkawinan anak-anak. “Seringkali saya melihat dengan sedih anak perempuan umur 12 atau 13 tahun dikeluarkan dari sekolah sebab akan dikawinkan…. dikawinkan dengan orang yang belum dikenalnya,” Moegaroemah berpidato.

Salah satu isu yang membuat suasana Kongres Perempuan ini sedikit panas adalah isu poligami. Tien Sastrowirjo yang mendapat giliran pidato di hari ketiga, terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap poligami. “Setiap perempuan yang diperlakukan seperti itu tak akan berbahagia…..Anak-anak yang dilahirkan dari ibu masing-masing tak akan cocok satu dengan yang lain karena dibesarkan ibunya untuk tidak hidup rukun. Dan jika orang tuanya meninggal, mereka akan berebut harta warisan,” kata Tien.

Makanya dia mengkritik orang-orang yang memuja Arjuna, tokoh dalam Pandawa yang punya istri di mana-mana. “Mengapa adat Arjuna yang rendah itu yang ditiru? Mengapa adat Arjuna yang tinggi dan mulia, yaitu cinta kepada saudara-saudaranya dan rela mengorbankan jiwa untuk negaranya, tidak ditiru,” Tien berpidato dengan bersemangat.

* * *

Para aktivis perempuan pada 1930-an.
Foto : koleksi pribadi keluarga Emma Poeradiredja

Baru dua bulan sebelumnya, Raden Ayu Siti Soendari berbicara dalam bahasa Belanda soal pendidikan dan perempuan di Kongres Pemuda II di Jakarta, pertemuan yang menghasilkan ‘Sumpah Pemuda’. Guru muda kelahiran Kadilangu, Demak, itu mendapat giliran berpidato pula dalam Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta.

Sejalan dengan semangat ‘Sumpah Pemuda’, kali ini, Soendari berbicara dengan bahasa Indonesia, bahasa yang sebenarnya tak terlalu dikuasainya. Dengan bicara masih terbata-bata, Soendari, 23 tahun, membuka pidatonya,”Sebelum saya memulai pembicaraan ini, pantaslah rasanya saya jelaskan lebih dahulu mengapa saya tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Jawa…..Bukan sekali-kali karena saya hendak merendahkan bahasa ini atau mengurangkan nilainya.”

Lahir pada Agustus 1905 dari keluarga bangsawan Jawa, Soendari menjadi satu dari sedikit perempuan yang menikmati pendidikan Belanda. Perempuan muda ini selalu bersuara galak soal persamaan hak perempuan dan menentang keras poligami. Dia aktif di Jong Java dan organisasi sayap perempuannya, Poetri Indonesia.

Tak cuma mendapat kesempatan berbicara soal perempuan di Kongres Pemuda Kedua, di sana Soendari juga bertemu jodohnya, pemuda Minang, Muhammad Yamin, aktivis Jong Sumatranen Bond. Perjodohan itu mulanya tak disukai orang tuanya, tapi Soendari berkeras memilih jodohnya sendiri. Di kemudian hari, Yamin beberapa kali menjabat posisi Menteri di Jakarta. 

Di depan ratusan perempuan yang hadir di Ndalem Djojodipoeran pada Senin pagi, 24 Desember 1928, Soendari mengecam perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Segala perlakuan tak adil kepada perempuan seperti poligami dan kawin paksa, menurut dia, tak ada lagi tempatnya.

Para aktivis perempuan pada 1930-an.
Foto : koleksi pribadi keluarga Emma Poeradiredja

“Tak akan selamat negara ini jika hanya separuh bangsa ini yang memperoleh perhatian dan menikmati kemajuan sedangkan separuhnya lagi ditinggalkan dalam kebodohan,” Soendari berpidato. “Sudah lama kaum laki-laki menjadi raja dalam pergaulan hidup dan kadang dalam rumah tangga….Tapi tidak pantas pada zaman sekarang ini kalau laki-laki masih hendak menunjukkan kekuasaannya.”

Makanya, ketika Siti Moendjijah dari Aisyiah berbicara dengan nada menerima poligami, Soendari segera bangun dari duduknya dan angkat bicara. “Apa sebabnya Islam membuat peraturan laki-laki boleh beristri lebih dari satu dan talak ada dalam kekuasaan laki-laki? Bukankah ini satu hal yang merendahkan perempuan?” kata Moendjijah. “Bukan saya menyetujui poligami dan mencampuri urusan laki-laki yang beristri lebih dari satu. Tapi karena perempuan dengan sukarela menerima keadaan itu. Dan perempuan tidak berkuasa mengucapkan talak itu sudah tepat. Pada dasarnya, sifat perempuan itu serba terburu nafsu.”

Soendari menyerang Moendjijah sebagai pembela poligami dan menudingnya sebagai pembela standar ganda laki-laki dan perempuan. “Sebagai perempuan, dia hanya memahami apa yang diperbolehkan,” kata Soendari seperti dikutip Rangkayo Chairoel dalam laporannya. Beberapa perempuan lain mengikuti suara Soendari mengecam sikap Siti Moendjijah. 

Suasana Kongres Perempuan yang semula adem ayem menjadi sedikit panas karena perdebatan soal poligami. Moendjijah menganggap Soendari,”terlalu banyak melihat dunia dengan kacamata merah muda.” Tensi kongres yang semula sempat naik, turun kembali setelah Ny. Gunawan dari Roekoen Wanodijo angkat bicara, meminta semua peserta Kongres menghentikan debat soal poligami.


Editor: Sapto Pradityo
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE