INTERMESO

Pegadaian Swasta yang Kian Menjamur

Ada 587 tempat gadai swasta yang belum terdaftar dan tak memiliki izin OJK. Masyarakat harus selektif.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Jumat, 22 Juni 2018

“Permisi, di sini bisa gadai? Apa saja yang bisa digadaikan?” tanya detikX kepada seorang karyawati di konter salah satu pegadaian di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, 23 Mei 2018, lalu.

Di sepanjang jalan raya itu, mulai Cimanggis, Depok, Jawa Barat, hingga masuk wilayah Kramat Jati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur, banyak berdiri pegadaian swasta. Begitu juga di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Juga wilayah Jabodetabek lainnya.

Beragam barang bisa digadaikan di pegadaian swasta tersebut, mulai ponsel, laptop, kamera, hingga BPKB kendaraan bermotor. Semua bisa dijaminkan dengan mudah, cepat, dan dengan nilai taksir yang menjanjikan.

Tak jauh beda dengan PT Pegadaian (Persero) milik badan usaha milik negara, pegadaian swasta itu pun memberikan kemudahan pinjaman dengan proses mudah dan cepat. Barang yang dijaminkan pun bisa ditebus kembali dengan membayar cicilan atau pelunasan dengan bunga yang beragam.

Biasanya pelunasan dalam tempo dua minggu dikenai bunga 5 persen dan satu bulan 10 persen. Sementara itu, batas keterlambatan dari jatuh tempo (satu bulan) 15 hari dikenai denda 5 persen. Bila sampai 15 tak ada penebusan, barang akan hangus alias akan dilelang.

“Kalau kayaknya belum bisa ngelunasin, bisa diperpanjang. Kena 10 persen dan biaya administrasinya 1 persen,” ucap dia.

Tempat gadai swasta di Jakarta
Foto: Gresnia/detikX

Harga barang yang akan digadai terlebih dahulu ditaksir sesuai dengan kondisi fisik. Misalnya iPhone 6 32 GB yang masih lengkap dengan earphone, charger, serta dus kemasannya bisa ditaksir Rp 3,2 juta. Begitu penggadai setuju, dana akan cair dengan dipotong biaya administrasi.

“Jadi nggak full Rp 3,2 juta. Harga tergantung kondisi fisiknya, jadi harus dibawa,” ujarnya.

Kebijakan yang sama diterapkan di Bima Finance, yang biasa menerima gadai kendaraan bermotor. Mobil atau sepeda motor yang akan digadaikan wajib dibawa untuk dilakukan cek fisik dan cek kelengkapan STNK serta BPKB-nya. Diperlukan juga syarat fotokopi KTP dan kartu keluarga.

“Kalau di kita itu spesialis BPKB. Cuma kendaraan roda dua. Kalau mobil kita masih pending semua. Untuk motor kita cover,” kata Branch Manager Bima Finance Mochamad Rajianto kepada detikX di kantornya, Jalan Kampung Parung Jambu, Sindangbarang, Bogor, Jawa Barat, 23 Mei 2018.

Bima Finance, yang sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2009, memiliki sekitar 60 cabang dengan kantor pusat di Cideng, Jakarta Barat. “Kita sudah mengantongi izin dari OJK. Kalau yang lain abal-abal,” katanya.

Rajianto menjelaskan Bima Finance adalah perusahaan multiguna yang melayani masyarakat yang butuh dana dadakan untuk investasi atau renovasi rumah. Ia menjamin proses peminjaman hanya sehari, berbeda dengan perusahaan jasa keuangan lain yang membutuhkan tiga hari sampai berminggu-minggu.

Mochamad Rajianto, Branch Manager Bima Finance
Foto: Gresnia/detikX

“Kita sehari kelar. Input langsung bisa. Tanpa mengurangi kehati-hatian, langsung kita cek dulu. Cepat, kayak mi instan, he-he-he…,” kata Rajianto.

Menjamurnya perusahaan gadai swasta ini menjadi pesaing PT Pegadaian. Namun, yang pasti, Pegadaian hingga saat ini berfokus pada jaminan berupa barang perhiasan emas dan barang elektronik. Pegadaian tak mempermasalahkan keberadaan jasa gadai swasta itu.

“Pegadaian sendiri menyikapinya dengan baik-baik saja. Dalam artian kompetitor itu perlu untuk pembanding,” tutur Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Basuki Tri Andayani kepada detikX, 23 Mei 2018.

Tempat gadai swasta memang mengandalkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah, tapi berbiaya tinggi. Lelangnya pun tak mengenal kompromi. Begitu masuk jatuh tempo, hari itu juga barang akan dilelang bila nasabah tak menebusnya. Berbeda dengan Pegadaian, yang hanya akan mengambil kewajiban pinjam atau sewa modal atau bunga.

“Artinya, kalau penjualan barang jatuh tempo melebihi kewajiban yang harus dibayarkan, uang kelebihannya kembali ke nasabahnya. Kalau di tempat lain, kelebihan uang itu dianggapnya sebagai keuntungan,” jelas Basuki.

Mendekati lelang, nasabah pun akan dikirimi surat, SMS, atau ditelepon untuk dimintai konfirmasi. Masyarakat yang menggadaikan barang memang niat awalnya bukan ingin menjual barang. Bila menjual barang, harganya bisa mencapai 100 persen. Beda dengan digadaikan, yang harganya bisa 60 persen untuk barang elektronik, 75 persen kendaraan bermotor, dan emas dengan harga 80 persen dari nilai barang.

M Ihsanuddin, Deputi Komisioner Industri Keuangan Nonbank OJK
Foto: Gresnia/detikX

Karena itu, orang yang menggadaikan barang punya harapan barang itu akan mereka tebus kembali. Melihat kebutuhan masyarakat itulah, PT Pegadaian selalu melakukan inovasi dan lainnya. Membuka gadai tanpa bunga dan memperpanjang cicilannya.

Basuki menilai perusahaan gadai memiliki segmen masing-masing. Ada gadai BPKB yang mempromosikan layanan secara vulgar. Sedangkan di Pegadaian, dana pinjaman akan dipakai untuk usaha mikro yang sifatnya produktif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini mencatat total aset dari seluruh industri pegadaian di Indonesia lebih dari Rp 51 triliun. Dan sebagian besar aset tersebut milik Pegadaian. Total aset milik Pegadaian hingga Maret 2018 mencapai Rp 50,9 triliun, sementara aset perusahaan pegadaian swasta mencapai Rp 597 miliar.

Aset pegadaian swasta tersebut berasal dari 24 usaha gadai yang sudah menghadap ke OJK. Mereka terdiri atas 10 perusahaan pegadaian yang sudah berizin dan 14 perusahaan yang sudah mendaftar. Sementara itu, ada 9 perusahaan dalam proses mengajukan perizinan dan 8 perusahaan lainnya baru proses mengajukan izin usaha dan akan mendaftarkan.

Ke-10 perusahaan yang sudah berizin adalah PT Pegadaian (Persero), PT HBD Gadai Nusantara, PT Gadai Pinjam Indonesia, PT Sarana Gadai Prioritas, PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri (Kepulauan Riau), PT Jasa Gadai Syariah, PT Sili Gadai Nusantara, PT Jawa Barat Gadai, PT Pergadaian Dana Sentosa (Yogyakarta), dan PT Sahabat Gadai Sejati.

“Jadi 24 tadi jumlahnya dengan satu perusahaan saja sudah jauh, seperti bumi sama langit, sehingga memelihara yang baru ekstrahati-hati agar mereka bekerja dengan baik,” kata Deputi Komisioner Industri Keuangan Nonbank OJK Mochammad Ihsanuddin, 25 Mei 2018.

Barang-barang yang digadaikan masyarakat di kantor Pegadaian
Foto: Ari Saputra/detikcom

Tak hanya berbeda jauh dari segi aset, Pegadaian juga memiliki ekuitas yang jauh lebih besar dari pegadaian swasta. Hingga Maret 2018, Pegadaian memiliki ekuitas hingga Rp 18,9 triliun, sementara total ekuitas 24 pegadaian swasta hanya Rp 86 miliar.

OJK bersama Pegadaian melakukan pendataan. Hasilnya, ada 587 perusahaan gadai yang belum terdaftar dan tak memiliki izin. Sebenarnya, melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.15/2016 yang diterbitkan pada 29 Juli 2016 disebutkan seluruh badan hukum perusahaan pegadaian harus memiliki izin.

OJK memberi kesempatan kepada pegadaian swasta yang belum mengantongi izin untuk mengurus dan mendaftar hingga batas waktu 29 Juli 2019. Bila sampai batas waktu ditentukan perusahaan pegadaian tak juga mendaftar dan mengurus izin, OJK akan melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Investasi melakukan tindakan.

“Kalau OJK bagaimana mau menindak? OJK bukan yang berwenang menindak yang belum terdaftar. Kecuali ada yang sudah mengantongi izin dan sudah terdaftar lalu bermasalah, baru nanti kita colek atau tindak,” tutur Ihsanuddin kepada detikX di ruang kerjanya, gedung Wisma Mulia 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Berdasarkan POJK itu juga, usaha gadai harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Kepemilikan sahamnya dilarang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh perorangan dan badan usaha milik asing. Usaha gadai juga harus memiliki modal disetor Rp 500 juta untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan Rp 2,5 miliar untuk lingkup wilayah usaha di provinsi. Modal itu pun harus disetor secara tunai dan penuh atas nama perusahan pegadaiaan pada bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.


Reporter/Penulis: Gresnia F Arela
Reporter/Penulis: M. Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE