INTERMESO

KISAH PARA WAPRES


                     BEREBUT KURSI                                   NOMOR DUA SOEHARTO

"Dengan ‘memaksakan’ Try sebagai Wapres tanpa konsultasi dengan Soeharto, yang dilakukan ABRI pada saat itu adalah ‘sebuah pemberontakan’"

Ilustrasi : Edi Wahyono

Sabtu, 11 Agustus 2018

Selama tiga dekade berkuasa, Soeharto adalah satu-satunya ‘matahari’ di Istana. Jenderal datang dan pergi silih berganti, demikian pula Wakil Presiden, orang kedua di Istana. Tak ada Wakil Presiden yang menduduki jabatannya dua periode sepanjang Orde Baru. Selama 30 tahun, Indonesia hanya punya satu Presiden dengan enam Wakil Presiden. Dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, digantikan Adam Malik, hingga terakhir, B.J. Habibie.

Tak seperti hari ini yang sedemikian riuh saat Joko Widodo maupun Prabowo Subianto mencari pasangan, tak ada yang gaduh setiap kali Presiden Soeharto ‘memilih’ pendampingnya. Tapi bukan berarti tak ada kasak-kusuk, tak ada riak, setiap menjelang Sidang Umum MPR pada masa Presiden Soeharto, meski hanya untuk mengisi posisi orang kedua di Istana – jabatan yang kekuasaannya relatif terbatas.

Hingga minggu-minggu terakhir menjelang pembukaan Sidang Umum MPR pada 1 Oktober 1988, Sudharmono masih tak yakin namanya bakal masuk sebagai calon kuat Wakil Presiden. Bagi Soeharto dan Golongan Karya (Golkar), Sudharmono memang punya banyak jasa dan sudah terbukti loyalitasnya. Dia merupakan Menteri Sekretaris Negara terlama, sudah mendampingi Soeharto sejak masa awal berkuasa.

Sebagai Ketua Umum Golkar, dia juga sukses besar. Pada Pemilihan Umum 1987, Golkar berhasil menyapu 73 persen suara. “Dalam pikiran saya, Pak Umar Wirahadikusumah dapat dipilih kembali jika Pak Harto, yang menurut perhitungan dan suasananya pasti dipilih kembali sebagai Presiden, menghendakinya,” Sudharmono, seperti dikutip dalam otobiografinya, Pengalaman Dalam Masa Pengabdian, menuturkan.

Saya usulkan, gelundungkan saja nama Try sebagai calon Wakil Presiden

Benny Moerdani, Menteri Pertahanan Keamanan periode 1988-1993

Dari kiri, Sudharmono, Try Sutrisno, dan Benny Moerdani
Foto : repro.buku Sudharmono: Pengalaman Dalam Masa Pengabdian

Umar yang menggantikan Adam Malik pada 1983 memang belum seberapa tua. Saat itu Umar baru 64 tahun. Meski sempat menduduki sejumlah jabatan strategis di militer, menurut sejumlah sumber, Umar bukan jenderal yang suka berpolitik dan ambisius. Sebelum Sidang Umum MPR memilihnya sebagai Wakil Presiden mendampingi Soeharto pada 1983, nama Umar sebenarnya nyaris tak terdengar di Gedung MPR.

Nama Umar, konon baru muncul saat tiga fraksi ‘penyokong pemerintah’ ; Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan Fraksi Utusan Daerah, berkonsultasi dengan Presiden Soeharto. Bisa jadi, dari kantong Soeharto sendiri nama Umar muncul. Presiden Soeharto sudah lama kenal Umar. Ketika Soeharto menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965, Umar yang menjabat Panglima Kodam Jaya banyak membantunya. Jenderal Umar pula yang menggantikan Soeharto sebagai Panglima Kostrad.

Umar tak ambisius dan tak banyak bicara. “Kalau diminta dan Pak Harto menganggap saya dapat bekerjasama dengan beliau, saya bersedia,” kata Umar kepada wartawan kala itu. Hal itu pula yang konon membuat Soeharto merasa ‘aman dan nyaman’ dengan Umar.

Kalau ABRI tidak setuju dan punya calon lain, saya lebih baik menarik diri dari pencalonan. Saya tidak mau berkonfrontasi dengan ABRI'

Menjelang Sidang Umum MPR 1988, Presiden Soeharto memang sudah membentuk tim sembilan untuk menjaring nama calon Wakil Presiden. Dari Akbar Tandjung dan Sarwono Kusumaatmadja, dua anggota Fraksi Karya Pembangunan, Sudharmono mendengar bahwa namanya akan diajukan kepada Presiden Soeharto sebagai calon Wakil Presiden. “Sebaiknya konsultasi dengan Pak Harto dulu,” kata Sudharmono, menanggapi usulan itu.

Sudharmono juga mengusulkan agar Fraksi Karya Pembangunan berkonsultasi pula dengan Fraksi ABRI dan Utusan Daerah. Tapi menurut Sarwono, mereka sudah bulat memilih Sudharmono, apa pun yang terjadi. Sekalipun ABRI dan Utusan daerah tak setuju, mereka akan jalan terus. “Jangan bersikap begitu. Kalau ABRI tidak setuju dan punya calon lain, saya lebih baik menarik diri dari pencalonan. Saya tidak mau berkonfrontasi dengan ABRI. Bagaimana pun, ABRI adalah induk saya,” Sudharmono mengingatkan.

Saat itu, memang belum ada tanda-tanda ABRI akan memberikan dukungan kepada Sudharmono. Saat rapat bersama tiga fraksi, Karya Pembangunan, ABRI dan Utusan Daerah, pada 28 Februari 1988, anggota FKP, Cosmas Batubara, bertanya sikap ABRI soal nama calon Wakil Presiden. Jenderal Moerdani yang baru beberapa hari menyerahkan tongkat komando ABRI kepada Jenderal Try Sutrisno, mengatakan ABRI belum menentukan sikap.

Diam-diam, Benny memang tak menghendaki Sudharmono jadi Wakil Presiden dan bisa jadi menggantikan Presiden Soeharto. Meski menyandang pangkat Letnan Jenderal, Sudharmono memang bukan prajurit tempur. Dia lulus dari Akademi Hukum Militer dan menghabiskan sebagian besar karirnya di belakang meja. Tapi naluri politik Soeharto memang ‘canggih’. Hanya beberapa pekan sebelum Sidang Umum, hanya beberapa waktu sebelum masa jabatan Benny sebagai Panglima ABRI berakhir, dia mencopot Benny dan menempatkannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan yang tak punya jalur komando langsung ke pasukan.

Benny yang pemberani, tapi juga loyal kepada Soeharto, sadar dia sendiri sulit menjadi Wakil Presiden, apalagi Presiden. Dia seorang jenderal, tapi juga seorang Katholik. Julius Pour dalam buku soal Benny, Tragedi Seorang Loyalis, menulis, Benny tak terang mengatakan alasannya menolak Sudharmono. “Saya tidak bisa memerintahkan siapa pun. Masing-masing anggota harus menggunakan akal pikirannya sendiri,” kata Benny dalam suatu rapat para pimpinan ABRI saat ditanya siapa yang akan mereka calonkan. Belakangan, dia menyodorkan nama Try Sutrisno. “Saya usulkan, gelundungkan saja nama Try sebagai calon Wakil Presiden.”

Try yang baru beberapa hari menjabat Panglima ABRI, menurut Benny, hanya terdiam mendengar usulan Benny. Namun Try yang pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto tentu bisa membaca arah angin politik saat itu. Tak mungkin dia melawan Soeharto. Dalam satu kesempatan beberapa hari sebelum Sidang Umum MPR 1988, dia bertemu Moerdani dan mengingatkan seniornya itu agar tak ‘bikin ulah macam-macam’ dalam Sidang Umum. “Jangan memunculkan nama calon Wapres baru,” kata Try dikutip dalam biografinya.

Ruang Sidang Umum MPR 1988 sempat panas saat Ibrahim Saleh, anggota fraksi ABRI maju ke depan dan menginterupsi sidang. Dia menolak Sudharmono sebagai calon Wakil Presiden. Sempat gaduh sejenak, Sidang Umum berlanjut dan menyetujui Sudharmono jadi Wakil Presiden periode 1988-1993 mendampingi Soeharto.

“Apa pun yang diucapkan anggota fraksi itu tadi, tidak mencerminkan pendapat resmi fraksi,” kata Moerdani usai Sidang. Benny, kendati pernah ‘memperingatkan’ Soeharto soal kelakuan anak-anak keluarga Cendana, pernah punya kekuasaan sangat besar, dan tak setuju Sudharmono jadi Wakil Presiden, tak pernah punya niat melawan Soeharto.

Panglima ABRI Jenderal Benny Moerdani menghadap Presiden Soeharto
Foto : repro buku 30 Tahun Menyaksikan Rezim Otoriter Soeharto

Suatu hari pada 1993-an, Soeharto berbincang dengan kawan lama dan mantan pembantunya, Alamsyah Ratu Perwiranegara. Soeharto saat itu sudah berusia 72 tahun dan sudah 25 tahun menjadi orang nomor satu di negeri ini. Kepada Alamsyah, seperti dikutip R.E. Elson dalam bukunya, Soeharto : A Political Biography, Soeharto mengatakan bahwa dia sudah merasa lelah dan rapuh.

Sudah jelas bahwa makin tua saya maka saya makin top

Dalam beberapa kesempatan, Soeharto memang mengatakan bahwa dia sudah tua. “Sudah jelas bahwa makin tua saya maka saya makin top. Top bukan berarti yang paling tinggi, tapi top dengan dua huruf ‘p’,” kata Soeharto di depan anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia pada 1991. Saat itu sudah mulai beredar kasak-kusuk soal kelanjutan kekuasaan Soeharto. “T itu untuk singkatan tua, dan karena saya makin tua, maka menjadi ompong dan peot, dan pada akhirnya, jadi pikun. Maka MPR akan memilih seorang TOPP.”

Bagi ABRI saat itu, kelanjutan kekuasaan Presiden Soeharto sudah lama jadi perbincangan di antara para jenderal. Jenderal Soemitro, Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dari 1971-1974, pernah mendorong Widjojo Nitisastro, arsitek ekonomi Orde Baru dan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, sebagai calon pengganti Soeharto. Tapi rupanya Widjojo tak berselera jadi Presiden. Widjojo, kata Soemitro dalam biografinya, selalu berkelit setiap kali dia ajak berkeliling Indonesia agar namanya makin populer. “Tidak ada waktu, pak,” Soemitro menirukan jawaban Widjojo setiap kali dia ajak.

Selain Widjojo, menurut Soemitro, ada dua orang jenderal yang pantas menggantikan Soeharto yakni Ali Moertopo dan Sarwo Edhie Wibowo. Ali yang agak misterius itu, pernah jadi tangan kanan Soeharto dan mengepalai Operasi Khusus (Opsus), lembaga yang punya kekuasaan besar. Sementara Sarwo Edhie, pernah jadi pembantu utama Soeharto saat menggilas PKI. Tapi seperti ditulis Salim Said dalam bukunya, Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, kedua jenderal itu pun perlahan ‘disingkirkan’ dari lingkaran istana.

Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno
Foto : Rengga Sencaya/Detik.com

Setelah Soeharto makin tua dan rapuh, Jenderal Benny Moerdani yang ‘terlempar’ dari posisi Panglima ABRI pada 1988 dan gagal ‘menghalangi’ Sudharmono jadi Wakil Presiden, tak mau mengulang kesalahan lima tahun kemudian. Sebelum fraksi-fraksi lain bermanuver menjelang Sidang Umum 1993, ABRI sudah bergerak lebih dulu. Dua pekan sebelum Sidang Umum MPR 1993, Harsudiono Hartas, Ketua Fraksi ABRI, mengumumkan nama Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno sebagai calon Wakil Presiden yang mereka dukung.

“ABRI akan mencalonkan dengan izin Presiden terpilih,” kata Letnan Jenderal Hartas, dikutip majalah Tempo. Itu lah pertama kalinya Fraksi ABRI menyorongkankan Panglima ABRI sebagai calon Wakil Presiden. Menurut Hartas, mereka memang ingin ‘merebut inisiatif’. Dua fraksi penyokong pemerintah, FKP dan Utusan Daerah, saat itu memang belum menyebut satu nama. Bahkan Try Sutrisno sendiri tak diajak bicara.

Kabarnya, ujar seorang sumber, manuver Fraksi ABRI yang juga disokong Moerdani itu, membuat Jenderal Try rikuh. Dia masih sungkan untuk menandingi Sudharmono. “Jangan terlalu menonjolkan saya lah,” kata Jenderal Try. Selain Try dan Sudharmono, ada nama B.J. Habibie yang sempat disebut-sebut sebagai calon Wakil Presiden untuk periode 1993-1998.

Seperti biasa pada zaman itu, Try Sutrisno disetujui secara aklamasi oleh Sidang Umum MPR tahun 1993. Bagaimana reaksi Presiden Soeharto dengan manuver Fraksi ABRI? Seperti biasa pula, Soeharto, The Smiling General, sulit dibaca reaksinya. “Sulit bagi saya untuk tidak berkesimpulan bahwa dengan ‘memaksakan’ Try sebagai Wapres tanpa konsultasi dengan Soeharto, yang dilakukan ABRI pada saat itu adalah ‘sebuah pemberontakan’ kepada Presiden,” Salim Said menulis dalam Dari Gestapu ke Reformasi.


Reporter/Penulis: Melisa Mailoa
Editor: Sapto Pradityo

[Widget:Baca Juga]
SHARE