INTERMESO

Mengapa
Jenderal Pranoto?

Dialah yang ditunjuk Presiden Sukarno sebagai Penjabat Sementara Menteri Panglima Angkatan Darat setelah G30S. Perlahan disingkirkan dan dipenjara.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Selasa, 2 Oktober 2018

Suatu hari pada pertengahan 1959, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Gatot Subroto memanggil dua perwira menghadap kepadanya. Dua perwira menengah itu adalah Kolonel Soeharto dan Kolonel Pranoto Reksosamodra. Hubungan kedua perwira menengah yang sudah kenal lama itu memang sedang tegang.

Semula, Soeharto menolak bersalaman dengan Pranoto. “Sira kabeh wis kaya bocah cilik deean. Neng ngarep enyong aja pada kerah. Wis bubaran, ayoh pada salaman! (Kalian semua sudah seperti anak kecil. Di depanku jangan berkelahi. Sudah bubar, sekarang ayo bersalaman!)” kata Jenderal Gatot dalam bahasa Banyumasan, dikutip Pranoto dalam catatannya bertahun-tahun kemudian. Dengan terpaksa, Pranoto mengenang, mereka pun bersalaman. Sejak hari itu, hubungan keduanya tak pernah pulih kembali.

Saat itu, kondisi Kolonel Soeharto memang sedang terpojok. Kariernya di Angkatan Darat nyaris tamat. Jenderal Gatot dan Jenderal Abdul Haris Nasution-lah yang menyelamatkan kariernya. Semua gara-gara dugaan korupsi di Yayasan Pembangunan Teritorium Empat (YPTE) yang didirikan Kolonel Soeharto, sebagai Panglima Tentara dan Teritorium IV/Diponegoro, pada 1957.

Pranoto Reksosamodra (paling kanan) dan Soeharto (paling kiri) saat masih muda
Foto: dok. keluarga Pranoto

Pada 18 Juli 1959, tim pemeriksa dari Markas Besar Angkatan Darat yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Soengkono datang ke Semarang untuk menyelidiki kasus barter ilegal oleh YPTE. Gara-gara kasus itu, Kolonel Soeharto dilorot dari jabatannya dan digantikan oleh Kolonel Pranoto. Sempat beredar kabar, kasus Kolonel Soeharto akan dibawa ke Mahkamah Militer.

Rupanya, Kolonel Soeharto curiga, Pranoto-lah yang melaporkannya ke Markas Angkatan Darat. Tudingan yang dibantah Pranoto. “Demi Allah, laporan-laporan itu bukan aku yang melakukan dan aku tak perlu menuduh dari mana atau dari siapa laporan itu dibuat,” kata Pranoto. Tapi Kolonel Soeharto rupanya tetap sulit percaya. “Sayang sekali, Kolonel Soeharto masih tetap pada anggapannya.”

Demi Allah, laporan-laporan itu bukan aku yang melakukan dan aku tak perlu menuduh dari mana atau dari siapa laporan itu dibuat."

Lantaran kasus itu, Soeharto sempat mengutarakan niatnya mundur dari Angkatan Darat. “Bagaimanapun aku merasa dipermalukan,” kata Soeharto, dikutip RE Elson dalam Suharto: A Political Biography. Tapi untung ada Jenderal Gatot. Dialah yang mengusulkan kepada Jenderal Nasution untuk ‘menyekolahkan’ Soeharto ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (kini Seskoad) di Bandung.

Karier Soeharto selamat, bahkan perlahan terus naik hingga menduduki puncak kekuasaan. Lulus dari Seskoad, Soeharto malah diangkat Jenderal Nasution sebagai Panglima Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad, kini jadi Kostrad) dan menaikkan pangkatnya menjadi brigadir jenderal pada 1961.

“Aku harus tetap loyal , sungguhpun penunjukan itu kurang atau tidak wajar jika dihubungkan dengan persoalan yang lama,” kata Pranoto soal pengangkatan Soeharto sebagai Panglima Caduad.

Pranoto (baju batik) saat keluar dari tahanan bersama Mayjen Soehario Padmodiwirio dan Mayjen Rukman
Foto: dok.keluarga Pranoto

Rumah Komodor Soesanto di kompleks Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjelang pukul 13.30, pada 1 Oktober 1965. Presiden Sukarno ditemani beberapa pejabat negara, di antaranya Menteri Panglima Angkatan Udara Marsekal Madya Omar Dhani dan Wakil Perdana Menteri J Leimena, tengah menimbang-nimbang siapa pengganti Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Jenderal Ahmad Yani.

Beberapa jam sebelumnya, sekitar subuh, enam jenderal Angkatan Darat dibunuh dan diculik Gerakan 30 September yang dipimpin Letnan Kolonel Untung Sjamsuri, Komandan Batalion I Tjakrabirawa. Di antara jenderal yang terbunuh adalah Menpangad Jenderal Yani. Dengan terbunuhnya enam jenderal itu, praktis hanya ada beberapa jenderal senior di Markas Staf Umum Angkatan Darat (SUAD), di antaranya Mayor Jenderal Moersjid, Deputi I Bidang Operasi; Mayor Jenderal Pranoto, Asisten III Menpangad; Mayor Jenderal Djamin Ginting, Asisten II Menpangad; dan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto.

Ada sejumlah nama yang dipertimbangkan Presiden Sukarno, di antaranya Jenderal Moersjid, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Panglima Kodam Brawijaya, dan Jenderal Pranoto. Moersjid, menurut Bung Karno, orang yang agak temperamental. Sedangkan Jenderal Basuki, dengan nada bercanda, menurut dia, gampang sakit. Akhirnya, lewat tengah hari itu, Jenderal Pranoto ditunjuk Presiden Sukarno sebagai Penjabat Sementara Menpangad. Brigjen Sabur, Komandan Tjakrabirawa, sendiri yang menuliskan keputusan Presiden Sukarno.

Pada saat yang nyaris sama, sejumlah jenderal berkumpul di Markas Besar Angkatan Darat. Mereka, termasuk Jenderal Pranoto, sepakat mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pimpinan Angkatan Darat sementara. Selain soal pangkat dan senioritas, Jenderal Soeharto juga punya pasukan yang siap digerakkan melawan Gerakan 30 September. Lewat seorang kurir, kata Pranoto, keputusan rapat itu disampaikan kepada Jenderal Soeharto di Markas Kostrad, Jl Medan Merdeka Timur.

Pada siang 1 Oktober 1965 itu pula, Presiden Sukarno sempat mengirim utusan Letkol Bambang Widjanarko untuk memanggil Jenderal Pranoto ke Halim. Namun Pranoto yang sedang ada di Markas Besar Angkatan Darat dicegah pergi ke Halim oleh Jenderal Soeharto. Soeharto, kata Pranoto, berdalih tak ingin ada jenderal yang jadi korban lagi.

Rupanya, ada beberapa jenderal yang tak suka terhadap penunjukan Pranoto. Lewat kasak-kusuk dan sejumlah manuver, Jenderal Pranoto ‘gagal’ menjadi Menpangad. Pada 16 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Soeharto naik, karier Pranoto meredup. Jenderal Pranoto kehilangan jabatan dan hanya menjadi perwira tinggi di Markas Angkatan Darat.

Pranoto ditemani putranya, Handrio Utomo, pulang dari tahanan berjalan kaki ke rumahnya di kampung Kramat Jati, Jakarta Timur.
Foto: dok.keluarga Pranoto

Bahkan sial betul nasib Jenderal Pranoto. Hanya empat bulan setelah Jenderal Soeharto jadi Menpangad, turunlah Surat Perintah Penangkapan/Penahanan Nomor 37/2/1966 bertanggal 16 Februari 1966 untuk Jenderal Pranoto. Dia dituduh terlibat Gerakan 30 September. Beberapa waktu kemudian, statusnya sebagai tahanan rumah dicabut dan dia dibawa ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Nirbaya.

Wis ya, Ning. Bapak arep tindak sekolah. Nining aja nakal ya,” Jenderal Pranoto berpamitan kepada putri bungsunya saat dijemput Mayor CPM Agus Purnomo dari rumahnya di Jalan Taman Kimia pada Maret 1969. Dengan berurai air mata, istri Pranoto dan sebelas anaknya melepas kepergian Jenderal Pranoto ke RTM Nirbaya. Semula, Pranoto menduga dia hanya akan diinterogasi dan ditahan selama beberapa pekan atau bulan saja. “Tapi dari tahun ke tahun aku lalui tanpa melihat titik terang aku akan dibebaskan.”

Wis ya, Ning. Bapak arep tindak sekolah. Nining aja nakal, ya.”

Interogasi demi interogasi dilewati Jenderal Pranoto oleh Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu). Salah satu pertanyaan Teperpu adalah apakah benar pada 30 September 1965 malam Pranoto pergi ke kawasan Halim bersama DN Aidit, Ketua Komite Pusat Partai Komunis Indonesia (PKI), dan terbang ke Yogyakarta bersama Aidit pagi itu juga.

“Itu tidak benar!” kata Pranoto. Menurut Jenderal Pranoto, jadwal kegiatannya sangat padat dari 30 September petang hingga 1 Oktober pagi. Dia memeriksa latihan Orkes Simfoni Angkatan Darat hingga malam, dan berlanjut memeriksa lembu-lembu di Pasar Senen. Semua pemeriksaan itu terkait persiapan peringatan Hari ABRI pada 5 Oktober. Dia, kata Pranoto, tiba kembali di rumah sekitar pukul 02.00 WIB. Dan pagi harinya, sekitar pukul 06.00 WIB, sudah ada sejumlah tamu dari Angkatan Darat datang ke rumah. Ada banyak saksi yang diajukan Pranoto.

Satu soal lagi yang membuat Pranoto dituding punya hubungan akrab dengan PKI adalah perkenalannya dengan Supono Marsudidjojo alias Pono, anggota Biro Khusus PKI. Biro Khusus ini merupakan organisasi bawah tanah PKI yang bertugas mengorganisasi simpatisan PKI di lingkungan TNI dan kepolisian. Mereka bertanggung jawab langsung kepada Aidit.

Pranoto mengaku kenal Pono sejak masih di Jawa Tengah. Dia mengaku kenal Pono sebagai Marsudi. “Dia tak pernah mengaku sebagai anggota PKI,” kata Pranoto. Tapi Pranoto tahu, Pono punya hubungan erat dengan PKI. Sebagai Panglima Teritorium IV, kata Pranoto, dia wajib menjalin hubungan dengan semua orang partai, termasuk PKI.

Setelah bertugas di Jakarta, kata Pranoto, dia hanya sekali bertemu dengan Pono dan Sjam Kamaruzzaman, Ketua Biro Khusus PKI, yakni pada 21 September 1965. Saat itu, Pranoto ditunjuk sebagai ketua untuk mempersiapkan karnaval Hari ABRI pada 5 Oktober 1965. Lantaran PKI menarik diri dari Hari ABRI, Pranoto menjumpai Pono dan Sjam untuk menanyakan soal karnaval itu. Kebetulan di rumah Sjam ada Aidit sedang bertamu.

Sampai sekarang kami bertiga tetap tidak dapat mengerti dan memahami apa yang dijadikan argumentasi atau motivasi penahanan kami."

Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra, mantan Penjabat Sementara Menpangad

“Seumur hidup, baru sekali itu saya datang ke rumah tokoh PKI,” kata Jenderal Pranoto. Tapi rupanya semua keterangan Pranoto dianggap angin lalu. Mayor Jenderal Sutopo Juwono, salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto dan mantan bawahan Pranoto saat di Kodam Diponegoro, sampai turun tangan untuk memeriksa dia.

“Apakah benar Mas Pran cuma satu kali itu saja bertemu Aidit?” Jenderal Sutopo bertanya. “Aku mengatakan yang sebenarnya,” Pranoto menjawab. Semua pemeriksaan itu sia-sia belaka. Pranoto tetap dikurung meski tak pernah dibuktikan kesalahannya lewat pengadilan. Hingga 15 tahun kemudian.

Hari itu, 16 Februari 1981, adalah ‘hari besar’ bagi Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra. Setelah 15 tahun dijebloskan ke penjara tanpa pernah diadili, pada Senin pagi itu dia bebas. Pranoto keluar dari penjara bersama dua jenderal sesama tahanan politik: Mayor Jenderal Soehario Padmodiwirio, mantan Pangdam Mulawarman, dan Mayor Jenderal Rukman, mantan Kepala Staf Kodam Siliwangi.

Mereka bisa bebas setelah mendapatkan surat keputusan pembebasan dari Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo. “Sampai sekarang kami bertiga tetap tidak dapat mengerti dan memahami apa yang dijadikan argumentasi atau motivasi penahanan kami,” Pranoto menulis dalam catatannya.

Setelah upacara singkat di Markas Kodam Jaya, sesuai niatnya, dia memilih pulang berjalan kaki ditemani putranya, Handrio Utomo, ke rumahnya di kampung Kramat Jati, Jakarta Timur. Pranoto meninggal pada Juni 1992. Sayang, keluarganya enggan bercerita soal hidup mereka dan kisah bapaknya. “Mohon maaf, Pak, kami belum bersedia untuk diwawancarai. Sekali lagi mohon maaf,” kata salah satu putra Pranoto menanggapi permintaan wawancara dari detikX.


Reporter/Penulis: Pasti Liberti
Editor: Sapto Pradityo

[Widget:Baca Juga]
SHARE