INTERMESO

Pidato Soeharto dan Mikrolet Djohan

Sekitar 20 tahun Djohan Effendi menjadi penulis pidato Presiden Soeharto. Sering menyelipkan ide dan pemikirannya sendiri.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Minggu, 28 Oktober 2018

"Dengan pemindahan arena Pekan Raya Jakarta ke Kota Baru Bandar Kemayoran ini, lapangan Monas segera dikembalikan kepada fungsinya sebagai taman, yang sekaligus berfungsi sebagai paru-paru Indonesia. Setiap kota besar memerlukan taman yang cukup, untuk mengimbangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik dan kendaraan-kendaraan bermotor. Bahkan setiap lingkungan permukiman memerlukan taman agar tidak terjadi kegersangan."

Itulah sepenggal pidato Presiden Soeharto pada Sabtu, 20 Juni 1992, pagi di Kemayoran, Jakarta, saat meresmikan penggunaan kompleks Pekan Raya Jakarta (PRJ), sekaligus membuka Pekan Raya Jakarta ke-25. Kalimat-kalimat itu tak muncul dari Presiden Soeharto, tapi lahir dari kegelisahan sang penulis naskah pidato presiden yang ada di balik layar. Dialah Djohan Effendi.

Djohan mendengar wacana bahwa lahan bekas PRJ di kawasan Monumen Nasional atau Monas akan digunakan sebagai tempat parkir pegawai kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kantor-kantor di sekitarnya. Rencana itu bagi Djohan tidak tepat dan kurang manfaat. Ketimbang dipenuhi kendaraan-kendaraan bermotor, menurut dia, lebih baik lahan itu dialihfungsikan jadi ruang terbuka hijau.

Saat menyusun naskah pidato untuk sang kepala negara, tebersit di pikiran Djohan untuk menyelipkan ide menghijaukan kembali kawasan Monas. "Benar saja, beberapa hari setelah sambutan tersebut diucapkan Presiden Soeharto, Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat dengan melakukan penanaman pohon di lingkungan Monas," ujar Ahmad Gaus, penulis biografi Djohan Effendi berjudul Sang Pelintas Batas, kepada detikX.

Djohan Effendi seorang putra Banjar. Dia lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan. Selepas sekolah menengah, ia mendapat beasiswa ke Pendidikan Hakim Islam Negeri di Yogyakarta. Setelah selesai pada 1960, ia kembali ke daerahnya dan memulai kariernya sebagai pegawai negeri di kantor Pengadilan Agama di Amuntai, Hulu Sungai Utara. Hanya dua tahun berdinas di Amuntai, Djohan mendapat tugas belajar ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga pada Fakultas Syariah.

Sedari kecil Djohan memang kutu buku. Ia melahap buku-buku agama dan majalah-majalah Islam koleksi ayahnya, seperti Panji Islam, Pembela Islam, dan Soal Djawab Masalah Islam. Beberapa majalah tersebut merupakan terbitan organisasi Persatuan Islam (Persis). Bacaan-bacaan tersebut membuat Djohan muda sangat mengagumi pemikiran tokoh Persis, A Hassan. Ketertarikan itu membawanya menjadi anggota Persis.

Dua kali berada di kota pelajar Yogyakarta untuk tugas belajar mengubah seorang Djohan. Kegiatan ilmiah dan diskusi dengan beragam pihak memperbarui cara pikirnya. Ia pun memutuskan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada awal 1965. Ideologi dari 'kiri' sampai 'kanan', dari marxisme, komunisme, dan sosialisme sampai kapitalisme, menjadi santapan diskusi Djohan dan kawan-kawannya. Semuanya dilakukan untuk menghadapi Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), yang merupakan organisasi mahasiswa yang condong ke Partai Komunis Indonesia (PKI).

Presiden Soeharto berpidato di Lappo Ase, Sulawesi Selatan, pada 1978
Foto: dok. Perpusnas

Masa-masa itu seolah menjadi musim semi bagi intelektualitas Djohan. Ia bersahabat karib dengan dua pemikir HMI Yogya, Dawam Rahardjo dan Ahmad Wahib. Merasa HMI tak bisa menampung konsep-konsep pemikiran yang mereka lontarkan, ketiganya kemudian menggagas sebuah forum diskusi yang disebut Limited Group. Forum ini dengan cepat menjadi buah bibir di komunitas kaum intelektual, aktivis, dan akademisi Kota Yogya karena kualitas kajian dan gagasannya. Topik kajian-kajiannya pun terbilang tak biasa untuk masa itu, di antaranya hubungan agama dan negara atau hubungan antaragama.

Lewat forum ini pula ketiga anak muda ini jadi dekat dengan Mukti Ali, dosen senior IAIN Sunan Kalijaga yang juga doyan berdiskusi. "Setelah keluar dari HMI, lingkup pergaulan saya semakin luas dan dunia saya semakin bebas," ujar Djohan seperti dikutip Ahmad Gaus dalam bukunya. Mukti Ali, yang kemudian ditunjuk jadi Menteri Agama pada 1971, tak lepas dari kritik karena memfasilitasi grup tersebut. Pengkritik umumnya menyesalkan forum diskusi itu lantaran mengungkit masalah-masalah yang dinilai sudah 'selesai' dalam agama.

Setelah keluar dari HMI lingkup pergaulan saya semakin luas dan dunia saya semakin bebas."

Setelah menyelesaikan studinya di Yogyakarta, Djohan berangkat ke Jakarta. Dia kemudian diangkat menjadi staf pribadi Sekretaris Jenderal Departemen Agama Bahrum Rangkuti. Sebagai staf pribadi, tugasnya membaca dan membuat disposisi surat-surat yang ditujukan kepada Sekjen Departemen Agama. Djohan pun sering diminta mengantikan Bahrum untuk mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi di beberapa departemen. Saat mendampingi Bahrum inilah karier Djohan sebagai penulis naskah pidato berawal.

Menjelang perayaan Idul Adha dipertengahan 1970-an, datang sepucuk surat dari Sekretariat Negara yang dikirim Moerdiono, Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Khusus, ditujukan kepada Menteri Agama Mukti Ali. Moerdiono meminta Departemen Agama menyiapkan sambutan Presiden Soeharto pada Hari Raya Idul Adha. Karena Mukti Ali sedang berada di Mekah sebagai Amirul Hajj Indonesia, surat itu akhirnya disampaikan kepada Bahrum. Djohan-lah yang akhirnya diminta oleh atasannya membuat naskah pidato tersebut.

Sepertinya naskah pidato yang dibuat Djohan itu mencuri perhatian Mukti Ali. Mukti, yang juga mentornya di Limited Group, meminta Djohan pindah jadi staf pribadi menteri. Kali ini pekerjaan utamanya berubah. Undangan dan permintaan untuk berceramah selalu menumpuk di meja menteri. Djohan-lah yang diberi tugas menyiapkan materinya. "Ia (Djohan) tak pernah diberi petunjuk isi ceramah," kata Ahmad. Namun Djohan tak menemui kesulitan karena sudah sangat memahami pemikiran-pemikiran Mukti Ali lewat diskusi-diskusi.

Presiden Soeharto di Subang pada 1980
Foto: dok. Perpusnas

Saat masa itu pula Djohan dipercaya mengepalai proyek kerukunan hidup umat beragama. Kelak isu-isu terkait kerukunan dan keberagaman ini sering disisipkannya dalam naskah-naskah pidato untuk Presiden Soeharto yang diminta Sekretariat Negara. "Isu spesifik yang dipegang Djohan sebagai penulis pidato presiden adalah soal agama, lebih spesifik lagi soal hubungan antaragama," ujar Budhy Munawar-Rachman pengajar studi-studi Islam di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara kepada detikX.

Budhy merupakan salah seorang murid Djohan Effendi saat menjadi pengajar di STF Driyarkara. "Djohan punya perhatian besar pada kerukunan dan menjadikan tema-tema itu menjadi kuat sekali. Saya kira pengaruh itu datang dari kajian di Limited Group semasa di Yogya," kata Budhy. "Beliau  juga yang mendorong isu-isu tersebut sampai ke tingkat kepala negara melalui naskah pidato yang ditulisnya."

Djohan sempat memegang beberapa jabatan struktural di Departemen Agama, salah satunya Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, yang waktu itu berkantor di kawasan Kramat, Jakarta Pusat. Kesibukannya sebagai penulis naskah pidato presiden tak berkurang setelah menjabat posisi itu. Nening Sofia, bendahara Balai Penelitian dan Kemasyarakatan saat itu, mengungkapkan salah satu tanda Djohan sedang menyiapkan konsep bahan pidato adalah ruangannya jadi sangat hening. "Seharian beliau tidak akan ke ruangan staf. Dan kalaupun bertemu staf, beliau tak banyak bicara," ujar Nening.

Terkadang Djohan membuat konsep beberapa pidato sekaligus. Ketika naskah tulisan tangan selesai, stafnya diminta mengetik. Hampir semua stafnya pernah kebagian tugas itu. "Kami nyaris tak pernah konfirmasi lagi karena tulisan tangannya jelas dan bagus," kata Hening. Kalau sudah selesai, Djohan sendiri yang mengantar naskah tersebut naik bus kota, mikrolet, atau bajaj. Ahmad Gaus menambahkan, tidak ada keistimewaan yang diperoleh Djohan selaku penulis pidato presiden. "Bahkan ketika masih berkantor di Departemen Agama di Lapangan Banteng, Djohan jalan kaki ke Sekretariat Negara," kata Ahmad.

Memang tugas tersebut hanya dijalani Djohan sebagai pekerjaan sampingan. Boleh jadi pula Soeharto sendiri tidak tahu naskah pidato yang dibacanya dibuat oleh Djohan. "Djohan juga tidak mendapat imbalan atas pekerjaan tersebut," ujar Ahmad Gaus. Bagi Djohan, ada atau tiada imbalan sebagai penulis pidato presiden bukan hal penting. Kesempatan menyampaikan ide bagi Djohan jauh lebih berharga dari materi. "Bagi Djohan, orang yang bergelut dalam dunia ide, tak ada yang lebih berharga daripada penyampaian ide itu sendiri. Dan tentu tak ada yang lebih tinggi dan berpengaruh dibanding pidato seorang presiden."

Menurut pengakuan Djohan, seperti yang pernah diutarakannya kepada Ahmad, sepanjang mengemban tugas tersebut, dirinya hanya sekali bersalaman dengan Presiden Soeharto. Waktu itu Djohan ikut delegasi Konferensi Media Massa Islam menghadap Presiden di Istana Negara dan mendengar sendiri Presiden membacakan pidato yang ditulisnya.

Presiden Soeharto setelah lengser
Foto: dok. Getty Images

Para staf Djohan di balai penelitian juga dilibatkan untuk membandingkan pidato yang diucapkan presiden dengan naskah yang disiapkan. "Cocok, persis!" kata Nening. Tapi tak semua perjalanan naskah pidato Djohan semulus itu. Kadang ada konsep pidato yang dikoreksi di tengah jalan. Saat itu naskah yang ditulis Djohan harus melalui beberapa saringan, yakni Sudharmono dan Moerdiono, keduanya pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara. Suatu kali, ketika diminta menulis naskah pidato mengenai Dharma Wanita dalam rangka hari peringatan organisasi istri-istri pegawai negeri itu, Djohan menyelipkan kritik tajam. Menurut Djohan, posisi Dharma Wanita lebih berkuasa di departemen ketimbang menteri. Seorang pegawai atau pejabat bisa gagal promosi kalau ibu menteri tidak suka.

Djohan memasukkan ungkapan, 'Dharma Wanita jangan menjadi perongrong, namun harus menjadi pendukung'. Begitu naskah pidato sampai di tangan Moerdiono, dia dipanggil menghadap. Moerdiono mengatakan sangat sepakat dengan pendapatnya. Namun bagian tersebut harus dihapus. Alasannya tak enak kalau Presiden Soeharto mengkritik Dharma Wanita secara terbuka.

Saya kira Djohan sudah jenuh.... Beliau memang sudah mempersiapkan rencana studi di Australia sejak lama."

Karier Djohan di Departemen Agama berakhir pada akhir masa Menteri Munawir Sjadzali. Djohan, yang aktif meneliti, membuat pidato pungukuhannya sebagai Ahli Peneliti Utama Departemen Agama, setingkat dengan guru besar di perguruan tinggi, berjudul 'Pembangunan Kehidupan Beragama dalam Perspektif Negara Pancasila'. Pemikiran kritis Djohan mengemuka dalam pidato itu. Djohan menyinggung isu keberadaan kelompok minoritas yang sering mendapat perlakukan tidak adil, seperti Konghucu dan Bahai.

Seorang pejabat Departemen Agama memintanya menghapus bagian tersebut. Namun Djohan menolak. Ketika Tarmizi Taher diangkat jadi Menteri Agama, Djohan 'dikucilkan'. Berhubungan dengannya dianggap berbahaya. Moerdiono akhirnya mengangkat Djohan menjadi pejabat di lingkungan Sekretariat Negara. Lagi-lagi ayah tiga anak itu mengambil risiko dengan mengunjungi Israel bersama Gus Dur pada 1994. Lawatan ke Israel itu dikecam sejumlah kelompok Islam. Sekretaris Kabinet Saadilah Mursjid bahkan sampai membentuk tim khusus untuk memeriksanya.

Setahun setelah 'kasus' itu, Djohan memutuskan keluar dari Sekretariat Negara dan berhenti jadi penulis naskah pidato presiden, yang telah dijalaninya hampir 20 tahun. Ada beberapa sumber yang menyebut keluarnya Djohan sebagai buntut kunjungan ke Israel. Namun ada juga yang menyebut keluarnya Djohan dalam rangka mengambil program doktor di Universitas Deakin, Geelong, Victoria. "Saya kira Djohan sudah jenuh," kata Budhy Munawar. "Beliau memang sudah mempersiapkan rencana studi di Australia sejak lama." Beberapa tahun kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Djohan kembali ke Sekretariat Negara dan diangkat menjadi menteri. Setahun lalu, Djohan berpulang.


Penulis: Pasti Liberti M
Editor: Sapto Pradityo

[Widget:Baca Juga]
SHARE