INTERMESO

Bung Besar Kena Sita

"Tapi apa surat itu dari Untung, dari PKI, atau dari cewek, saya nggak tahu. Saya kan cuma ajudan."

Foto: Getty Images

Minggu, 20 Januari 2019

Dari dulu sampai hari ini, komunisme dan segala hal yang berbau, bahkan meski baunya hanya samar-samar sekalipun, termasuk buku, selalu dicurigai hendak menyebarkan ideologi itu. Beberapa hari lalu, prajurit-prajurit TNI di sejumlah tempat, di Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur, juga di Kota Padang, Sumatera Barat, menyita beberapa buku dari lapak penjual buku. Dalihnya kurang-lebih seragam, yakni buku-buku itu dianggap menyebarkan komunisme.

Di antara buku yang disita adalah Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan karya Soe Hok Gie, Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, dan G30S 1965 karya sejarawan Ong Hok Ham, Jas Merah yang ditulis oleh Wirianto Sumartono, dan Mengincar Bung Besar–Tujuh Upaya Pembunuhan Presiden Sukarno yang ditulis tim Historia.

Melarang buku sejarah soal PKI atau komunisme atau buku soal apa pun di zaman internet ini sebenarnya agak sulit dimengerti. Semua orang, asalkan punya kuota internet, dengan gampang bisa membaca Das Kapital karya 'nenek moyangnya' komunisme, Karl Marx, atau Negara dan Revolusi karya Vladimir Lenin atau surat terakhir yang ditulis gerilyawan kiri Ernesto ‘Che’ Guevara kepada Fidel Castro. Bahkan versi berbahasa Indonesia-nya sekalipun.

Jadi pertanyaan pula, mengapa buku seperti Jas Merah, yang memuat pidato-pidato Bung Karno, dan tulisan tim Historia soal upaya pembunuhan Presiden Sukarno juga ikut kena garuk? Bonnie Triyana, ketua tim penulis Historia, tak habis pikir bagaimana buku yang acara peluncurannya dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri dan mantan Wakil Presiden Jenderal (Purnawirawan) Try Sutrisno kena sita tentara. Dia meminta TNI menjelaskan alasan penyitaan bukunya. “Peluncuran bukunya saja yang menghadiri purnawirawan jenderal TNI, masa bukunya disita dengan tuduhan komunisme?" kata Bonnie.

Dulu Kejaksaan Agung juga pernah melarang peredaran buku soal Bung Karno. Judulnya sangat panjang, The Devious Dalang, Sukarno and the So-called Untung-putsch, Eye witness Report by Bambang S. Widjanarko. Penerbitnya Interdoc Publishing Houses, di Van Stolkweg 10, The Hague, Belanda. Buku ini sebenarnya sudah terbit pada 1974, namun baru pada Agustus 1990, beberapa hari setelah Jaksa Agung Singgih dilantik, buku itu dilarang beredar di Indonesia.

Presiden Sukarno dan Presiden Pakistan Ayub Khan saat melawat ke Karachi, Pakistan
Foto: Getty Images

Buku itu mencantumkan nama Rahadi S. Karni sebagai penyunting. Rahadi merupakan Kepala Dokumentasi Modern Indonesia Department pada Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Leiden. Tak terang benar apa peran Rahadi dalam penerbitan buku ini. Yang pasti, laporan ‘saksi mata’ Bambang S. Widjanarko ini bersumber dari penemuan Anthonie C.A. Dake. Anthonie, mantan wartawan Het Parool, memperoleh dokumen itu saat menyusun tesis doktoralnya di Indonesia pada 1971.

Kolonel KKO Bambang Widjanarko merupakan mantan ajudan Presiden Sukarno. Konon, dokumen setebal 90 halaman yang diperoleh Anthonie merupakan berita acara pemeriksaan Kolonel Bambang oleh Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu) Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Teperpu dibentuk untuk memeriksa orang-orang yang diduga terlibat atau mengetahui peristiwa Gerakan 30 September pada 1965.

Seluruh salinan BAP disimpan oleh Teperpu/Kopkamtib."

Beberapa informasi dalam dokumen itu, merupakan ‘bukti’ yang disodorkan Anthonie untuk menyokong kesimpulannya bahwa Bung Karno tak hanya tahu soal G30S, bahkan dalang peristiwa tersebut. Salah satu ‘bukti’ itu adalah kesaksian Kolonel Bambang bahwa dia melihat Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion I Tjakrabirawa, menyerahkan sepucuk surat kepada Bung Karno pada 29 September 1965. Untung merupakan salah satu tokoh kunci dalam G30S.

Baik Dake maupun Rahadi tak pernah meminta konfirmasi kepada Kolonel Widjanarko. Beberapa hari setelah penerbitan dokumen itu diberitakan media di Indonesia, Kolonel Widjanarko menulis protes di harian Merdeka edisi 7 Oktober 1974. Menurut Kolonel Widjanarko, dia tak mengenal penulis buku itu dan tak tahu-menahu penerbitannya. Dia menegaskan tak pernah memberitahukan isi pemeriksaan Teperpu kepada siapa pun. “Seluruh salinan BAP disimpan oleh Teperpu/Kopkamtib,” dia menulis. Dia tak punya salinan barang selembar pun.

Dan 16 tahun kemudian, buku itu dilarang oleh Jaksa Agung Singgih. Beredarnya buku itu, menurut Kejaksaan Agung, bisa memicu pro-kontra terhadap sosok Bung Karno karena di dalamnya jelas-jelas menuduh Bung Karno terlibat dalam G30S. Menurut Kolonel Widjanarko, keterlibatan Bung Karno dalam G30S hanyalah penafsiran Anthonie Dake atas surat yang diserahkan Letkol Untung kepada Bung Karno sehari sebelum 30 September 1965.

"Tapi apa surat itu dari Untung, dari PKI, atau dari cewek, saya nggak tahu. Saya kan cuma ajudan," kata Kolonel Widjanarko kepada Tempo, kala itu. Widjanarko meninggal pada 18 November 1996 di Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta. Kabarnya, Megawati sempat membesuknya di rumah sakit.

Bung Karno di Kopenhagen
Foto: dok. Getty Images

Abdul Rahman Saleh, Jaksa Agung RI periode 2004-2007, punya sikap sendiri soal pelarangan buku. Sejak kecil, dia mengaku sudah menjadi pencinta buku. “Mungkin karena dari kecil saya hidup di lingkungan buku. Ayah saya adalah pemilik toko buku pertama di Pekalongan,” kata Arman, dia biasa disapa, dikutip dalam bukunya, Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz.

Menurut Arman, seberapa kaya dan maju peradaban suatu bangsa dapat diukur dari seberapa banyak dan bermutu buku-buku yang terbit. “Atas dasar itu saya tidak menyetujui pelarangan buku. Bahkan untuk buku yang isinya jelas-jelas salah, saya tidak setuju buku itu dilarang. Bahkan untuk penulis yang saya yakin memiliki track record buruk, saya tidak setuju bukunya dilarang,” kata dia.

Makanya dia tak mau memakai wewenangnya sebagai Jaksa Agung untuk melarang peredaran suatu buku. Tapi lain soal jika hal itu menyangkut buku pelajaran di sekolah. Saat dia masih menjabat Jaksa Agung, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo pernah dua kali mengirimkan surat soal buku pelajaran sekolah yang tak sesuai dengan kurikulum. Menteri Bambang meminta Jaksa Agung meneliti dan melarang buku-buku itu.

Ada satu ‘dosa’ buku-buku itu menurut hasil penelitian tim Kejaksaan Agung, yakni tak mencantumkan kata Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kejadian Gerakan 30 September 1965 atau biasa dikenal sebagai G30S. Menurut Arman, kurikulum Kementerian Pendidikan mengacu pada versi resmi pemerintah, yang merujuk pada hasil sidang Mahkamah Militer Luar Biasa yang mengakui keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S.

“Bisa dibayangkan, bagaimana anak didik kita menjadi bingung jika buku pelajaran pertama mengatakan PKI terlibat, sementara buku pelajaran lain mengatakan tidak,” kata Arman. Atas dasar itulah Arman, yang pernah menjadi pengacara untuk Asep Suryaman, anggota Biro Khusus PKI, sepakat untuk melarang buku pelajaran itu. Menurut Arman, perbedaan pendapat soal peran PKI di sekitar G30S tak jadi soal baginya. “Kalau ada yang menulis buku dengan bermacam-macam versi soal peristiwa G30S, silakan saja. Silakan diedarkan, tidak akan dilarang.” Asal, kata dia, bukan di buku pelajaran sekolah.


Redaktur: Pasti Liberti
Editor: Sapto Pradityo

[Widget:Baca Juga]
SHARE