INTERMESO

Dari Hatta,
Madam D Syuga, sampai Imam Samudra

"Ini ekspresi seni. Demi keindahan, apa pun diizinkan. Saya kira orang yang mencintai seni tak akan mencela buku saya."

Ratna Sari Dewi Sukarno

Foto: dok. Getty Images

Selasa, 22 Januari 2019

Surat berkop Kejaksaan Agung masuk ke kantor penerbit Institut Studi Arus Indonesia (ISAI), Utan Kayu, Jakarta, pada awal 1996. Isinya menyebut sebuah buku yang diterbitkan Yayasan ISAI berjudul Bayang-bayang PKI harus ditarik dari peredaran. Buku itu baru empat bulan beredar di pasar. ISAI baru menerbitkannya pada Desember 1995.

Pada sampulnya, tergambar ilustrasi wajah Ketua Komite Pusat Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara Aidit dan siluet wajah Bung Karno berkopiah. Dalam suratnya itu, Jaksa Agung Singgih menuding buku bersampul warna merah tersebut memutarbalikkan atau mengaburkan fakta sejarah peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 (G30S) serta memuat keterangan yang tendensius.

"Untuk zaman itu bukunya memang sangat sensitif," ujar mantan Direktur Eksekutif ISAI Irawan Saptono kepada detikX. Atas dasar aturan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, Bayang-bayang PKI akhirnya mendapat cap buku terlarang.

Irawan membantah kalau buku itu disebut mengaburkan fakta. Hanya, isinya memang menghadirkan cerita soal peristiwa G30S 1965 yang berbeda dengan narasi resmi pemerintahan Soeharto. "Kami memberikan alternatif sejarah peristiwa 65 dengan wawancara para pelaku dan korban. Memang luar biasa berani untuk masa di mana semua masih ikut versi Orde Baru," ujar Irawan. "Tapi yang pasti, meski disusun cepat, bukunya dibuat melalui riset sumber dan bahan-bahan yang mendalam."

Tak sekali itu saja buku yang dikeluarkan Yayasan ISAI terjaring Kejaksaan Agung. Dua tahun kemudian, pada awal 1997, buku Peristiwa 27 Juli, yang menuliskan peristiwa-peristiwa seputar penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, juga kena cekal. Selain memuat kisah-kisah seputar peristiwa 27 Juli 1996 di luar versi pemerintah, rupanya buku itu juga memuat hasil survei yang menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keterangan pemerintah dan ABRI seputar Peristiwa 27 Juli.

Bung Karno bersama Bung Hatta
Foto: dok. Perpusnas

Pelarangan buku di Indonesia punya sejarah panjang. Sikap represif terhadap buku sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda. Banyak penulis buku yang dipenjara atau diasingkan karena karya mereka dianggap berlawanan dengan kebijakan pemerintah kolonial. Belanda mendirikan Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat pada 14 September 1908. Komisi yang dipimpin G.A.J. Hazeu, doktor bidang sastra, ini bertugas memilih ‘buku-buku baik’ yang dapat jadi bacaan bagi penduduk pribumi.

Komisi Bacaan Rakyat kemudian dikembangkan menjadi sebuah lembaga bernama Kantoor voor de Volkslectuur yang kemudian dikenal sebagai Balai Pustaka. Balai Pustaka lebih banyak menerbitkan buku-buku kesustraan minus masalah politik. Namun, memasuki dekade 1920, menjamur bacaan alternatif seiring dengan tumbuhnya semangat pergerakan kemerdekaan. Ketika mulai muncul aksi-aksi perlawanan terhadap pemerintah, bacaan alternatif pun diberangus. Di antaranya buku berjudul Mata Gelap yang ditulis Marco Kartodikromo alias Mas Marco.

Penafsirannya subjektif AD dan waktu itu kondisi politik negara sedang gonjang-ganjing."

Tahun-tahun pertama setelah berdirinya Republik pada 17 Agustus 1945, tak terdengar pelarangan atas buku-buku. Baru, ketika muncul sejumlah pemberontakan di berbagai daerah, seperti PRRI/Permesta dan DI/TII, Abdul Haris Nasution selaku Penguasa Militer yang juga Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No.PKM/001/9/1956.

Berbekal aturan tersebut, Angkatan Darat setiap saat dapat melarang peredaran barang-barang cetakan yang dianggap memuat atau mengandung 'ketzaman-ketzaman', persangkaan, 'penghinaan' terhadap pejabat negara, atau menimbulkan 'keonaran'. "Penafsirannya subjektif AD dan waktu itu kondisi politik negara sedang gonjang-ganjing," ujar Wisnu Martha Adiputra, salah seorang peneliti di Pemantau Regulasi dan Regulator Media yang ikut menyusun buku berjudul Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi.

Larangan tersebut awalnya lebih banyak ditujukan pada pers. Namun belakangan ada tiga buku kumpulan puisi juga dilarang beredar, yakni Yang Bertanah Air tapi Tak Bertanah karya Sabar Anantaguna serta Yang Tak Terbungkamkan dan Matinya Seorang Petani karya Agam Wispi. Bahkan brosur Demokrasi Kita yang ditulis mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta turut kena larang. "Masa itu penguasa perang memiliki kekuasaan tak terbatas untuk memberlakukan sensor dan pelarangan penerbitan," ujar Wisnu, yang juga pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ratna Sari Dewi Sukarno di London pada 1965
Foto: Getty Images

Semasa periode Demokrasi Terpimpin itu juga Presiden Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 pada April 1963 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Dalam bagian Menimbang pada undang-undang tersebut disebutkan gagasan aturan itu untuk mengamankan jalannya revolusi Indonesia.

Undang-undang yang memberi kekuasaan kepada Jaksa Agung untuk mencekal buku itu kemudian diwariskan saat rezim berganti. "Aturan ini juga kemudian dipakai rezim Orba untuk melarang buku," kata Wisnu. Pemerintahan Soeharto bahkan membentuk Clearing House pada Oktober 1989 untuk meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung. Clearing House bekerja di bawah koordinasi Jaksa Agung dan terdiri atas 19 anggota lintas lembaga-lembaga pemerintahan. Buku yang memuat kritik kepada pemerintah, buku yang dianggap bisa meresahkan masyarakat, sampai buku Ratna Sari Dewi, janda mendiang Presiden Sukarno, Madame D Syuga, mesti siap-siap kena 'beredel' berdasar rekomendasi Clearing House ini.

Ironisnya, saat Presiden Soeharto dilengserkan, aturan tersebut masih dipakai. Praktik-praktik pelarangan buku pun masih dilakukan Kejaksaan Agung. Tahun 2009, Kejaksaan Agung tercatat melarang lima judul buku. "Ironi dan paradoks itu terjadi ketika reformasi masih ada pelarangan buku," kata Wisnu. "Padahal pelarangan buku itu adalah ciri pemerintahan otoriter sebagai salah satu cara membungkam kebebasan berekspresi dan beropini."

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 2010 yang mencabut aturan tersebut, pelarangan buku hanya dimungkinkan lewat proses pengadilan. "Bukan berarti penguasa tidak boleh melarang, tapi jargon-jargon demi keamanan negara dan stabilitas nasional itu mesti diuji lewat pengadilan," katanya Wisnu. Contohnya buku Imam Samudra cs pelaku Bom Bali. "Ada buku yang mereka tulis isinya membenarkan pengeboman itu. Buku itu sudah beredar. Namun kemudian dilarang atas perintah pengadilan."

Abdul Aziz alias Imam Samudra
Foto: Getty Images

Judul lengkap buku itu adalah Madame D. Syuga. Artinya, unggul dan molek. Buku itu dirancang elegan dengan kertas kualitas terbaik berukuran 23 cm x 35 cm. Kata pengantarnya hanya enam halaman. Selebihnya foto-foto Ratna Sari Dewi dalam berbagai pose. Penerbitnya adalah Scholar Publisher's Inc, Tokyo. Edisi pertama buku tersebut dicetak sebanyak 150 ribu eksemplar.

Peluncuran buku itu sempat meramaikan media massa Tokyo. Soalnya, yang jadi modelnya bukan perempuan biasa. Ia dulu suka disebut Madame Sukarno atau istri presiden pertama Indonesia. Dengan buku itu, Dewi membuat sensasi. Sebuah koran di Jepang melukiskan buku itu dengan bombastis sebagai "kejutan terbesar abad ini". Bahkan sebuah majalah membuatnya sebagai laporan utama dengan judul "Telanjang di Usia 53".

Kami sering bergantian melukis. Saya melukis bapak, dan bapak melukis saya. Oleh karena itu, saya yakin, bila Bapak masih ada, dia pasti akan menikmati Syuga sebagai karya seni kelas tinggi."

Hanya tiga pekan setelah buku itu beredar di Jepang, Kejaksaan Agung mengeluarkan larangan atas buku itu pada November 1993. Buku itu tak hanya dianggap mengandung pornografi, tapi juga dinilai bisa mencemarkan nama Presiden Sukarno. “Dia istri Bung Karno, itu fakta. Dia tak mungkin melepaskan atribut sebagai janda mendiang Presiden Sukarno,” kata Suparman, juru bicara Kejaksaan Agung. Clearing House Kejaksaan Agung, yang beranggotakan tim Kejaksaan, polisi, Departemen Penerangan, dan Departemen Pendidikan Nasional, hanya perlu waktu seminggu, jauh lebih cepat dari waktu biasanya. Karena cukup dilihat saja, kata Suparman, makanya bisa selesai seminggu.

Tak berapa lama setelah keluar surat itu, Dewi datang ke Jakarta. Ia membela diri dengan menyebut bukunya itu ditujukan bagi para perempuan yang menyukai keindahan dan citarasa seni yang tinggi. Bukan untuk kaum lelaki. Dewi tak mau mengaitkan buku itu dengan suaminya, Bung Karno. Buku itu, kata dia, merupakan tanggung jawab pribadinya. “Ini ekspresi seni. Demi keindahan, apa pun diizinkan. Saya kira orang yang mencintai seni tak akan mencela buku saya,” kata Ratna Sari Dewi kepada Tempo, kala itu.

Dewi mengaku tidak gegabah dalam usaha menerbitkan buku itu. Baik penerbit, fotografer, perias wajah, bahkan asistennya, dipilih yang benar-benar profesional. Fotografernya, Hideki Fujii, tampaknya juga benar menghindari kesan porno. Dewi diarahkan duduk di atas sofa tenun ikat, beralas sarung Bali berwarna merah menghadap lukisan perang dari kisah Ramayana.

Ia menolak bila buku itu dibandingkan dengan karya-karya fotografi yang dimuat dalam majalah Playboy dan Penthouse. "Bapak (Sukarno) memiliki jiwa seni yang sangat kental. Bapak dan saya dulu sering melukis bersama. Kami sering bergantian melukis. Saya melukis Bapak, dan Bapak melukis saya. Oleh karena itu, saya yakin, bila Bapak masih ada, dia pasti akan menikmati Syuga sebagai karya seni kelas tinggi," ujar Dewi kepada wartawan seperti dikutip harian Kompas edisi 12 November 1993.


Redaktur/Penulis: Pasti Liberti
Editor: Sapto Pradityo

[Widget:Baca Juga]
SHARE