INTERMESO


JALUR POLITIK PAK KIAI

"Tangan ini yang dulu mengetok Gus Dur menjadi Presiden. Masak tangan Anda ini sekarang akan mengetok menurunkan Gus Dur"

Pendukung pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin

Foto : Ari Saputra/Detik.com

Senin, 18 Maret 2019

Pergantian pemerintahan setelah lengsernya Presiden Soeharto pada pertengahan Mei 1998 itu menyisakan kekecewaan pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bacharuddin Jusuf Habibie yang membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan beberapa hari setelah tumbangnya rezim Orde Baru tak menunjuk satu pun kader NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia untuk duduk dalam kabinetnya.

Kala itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menjabat Rais Syuriah PBNU ditunjuk jadi Ketua Koordinator Harian PBNU karena masalah kesehatan Ketua Umum Tanfidziyah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengundang beberapa pengurus daerah untuk bertemu di Jakarta. "Karena kita sebagi organisasi massa terbesar tidak di-reken, maka saya usulkan agar PBNU mendirikan partai. Kita harus bikin partai!" ujar Kiai Ma'ruf dalam forum itu, seperti dikutip dalam buku, Biografi KH Ma'ruf Amin : Penggerak Umat Pengayom Bangsa.

Usulan Ma'ruf memunculkan perdebatan. Ada pengurus daerah yang berpendapat Muktamar NU di Situbondo pada 1984 sudah menyepakati organisasi nahdliyin itu kembali ke Khittah 1926, pondasi ketika NU didirikan sebagai gerakan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, bukan sebagai gerakan politik. Namun saat itu Ma'ruf memberi argumentasi bahwa politik itu adalah bagian dari khittah. Karena politik merupakan bagian dari perjuangan untuk kemaslahatan umat.

Selain itu, Ma'ruf juga berpandangan reformasi merupakan momen paling tepat untuk mendirikan partai. "Dalam muktamar Situbondo yang tidak boleh adalah hubungan secara struktural dengan partai, di sini hubungannya kultural, aspiratif, dan historis," kata Ma'ruf. Akhirnya pertemuan itu menyepakati bahwa NU akan mendirikan partai. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 3 Juni 1998.

Sekretaris Jenderal PBNU waktu itu, Ahmad Bagja, menyebut salah satu keputusan PBNU adalah membentuk Tim Lima. "Tugasnya untuk memenuhi aspirasi warga NU membentuk partai," ujar Ahmad Bagja kepada detikX beberapa waktu lalu. Kiai Ma'ruf masuk dalam tim bersama KH Dawam Anwar, KH Said Aqil Siradj, Rozy Munir, dan Ahmad Bagja sendiri. "Kiai Ma'ruf dan tim diberi tugas menyusun pokok pikiran dan landasan mengapa partai didirikan dari segi filosofi. Ya semacam manifesto politik partai," kata Ahmad Bagja. "Kemudian beliau dan tim juga menyusun pola-pola hubungan antara partai dan NU."

KH Ma'ruf Amin di Sumatera Utara
Foto : dok. TKN

Untuk membantu Tim Lima tersebut dibentuk juga tim asistensi yang disebut Tim Sembilan. Ketuanya KH Zainal Arifin Djunaedi yang saat itu berada di posisi Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Amin Said Husni yang ketika itu Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor juga ditunjuk masuk dalam Tim Sembilan bersama beberapa pimpinan Badan Otonom NU lainnya. "Tim ini secara teknis menyiapkan pendirian partai," ujar Amin Said, mantan Bupati Bondowoso, Jawa Timur dua periode dari 2008-2018 itu kepada detikX.

Semua arahan soal pembentukan partai itu, kata Amin Said, datang dari Tim Lima. Ma'ruf Amin banyak menyampaikan wawasan keislaman sekaligus politik agar bisa dirumuskan dalam bentuk dokumen pendirian partai. "Beliau itu seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin keilmuan Islam sekaligus memiliki pengalaman berpolitik yang cukup panjang," kata Amin Said.

Rupanya keinginan mendirikan partai juga datang dari tokoh-tokoh NU di daerah. Poros utamanya KH Cholil Bisri, KH Yusuf Muhammad, dan Matori Abdul Djalil. Bahkan atas kesepakatan para kiai dibentuk juga Tim Lajnah untuk menyusun dasar-dasar partai. Akhirnya untuk mencegah muncul dua partai dari NU, Tim Lajnah ini dimasukkan ke dalam Tim Lima yang diinisiasi PBNU. Pada akhirnya disepakati partai tersebut bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan ketua Matori Abdul Djalil sementara Ma'ruf Amin disepakati menjadi Ketua Dewan Syuro.

Pada Pemilu 1999, Pemilihan Umum pertama setelah Presiden Soeharto lengser, PKB terbilang sukses dengan meraih 51 kursi DPR. Kiai Ma'ruf juga ikut terpilih. Dalam Pemilu 1999, PDI Perjuangan meraih kursi DPR dan suara terbesar. Muncul pemikiran dari partai-partai Islam untuk membentuk koalisi. Beberapa tokoh dari partai Islam tidak ingin Megawati jadi presiden. Ketua Umum PAN Amien Rais dan Ketua Dewan Syuro PKB Ma'ruf Amin mulai kasak-kusuk dan bergerilya menggodok koalisi untuk meloloskan pesaing Megawati. Lewat sejumlah lobi intensif lahirlah koalisi Poros Tengah. Koalisi ini sepakat mengangkat Gus Dur sebagai calon presiden.

Saat ada kabar Akbar Tanjung tidak mendapat persetujuan DPP Golkar untuk maju sebagai capres dari Partai Golkar, Ma'ruf segera bergerak. Terlihat kelihaiannya sebagai politisi ketika ia mampu melobi Partai Golkar agar suaranya diarahkan kepada Gus Dur. Saat itu presiden masih dipilih melalui Sidang Umum MPR. Sementara Golkar punya 120 kursi yang tentu sangat signifikan dalam proses pemilihan. Begitu sebagian dukungan Golkar didapat, hasil pemilihan sudah bisa diperkirakan. Gus Dur terpilih dengan perolehan 373 suara, sementara Megawati mendapat 313 dukungan anggota MPR.

Namun masa-masa kemesraan Gus Dur dan Poros Tengah tak berlangsung lama. Amien Rais, tokoh utama Poros tengah yang mendorong Gus Dur jadi presiden, berbalik menggagas pendongkelan Gus Dur. Kiai Ma'ruf dengan segala upaya berupaya meredam gerilya 'koboi-koboi' Senayan itu. Dalam sebuah pertemuan, Ma'ruf memegang tangan Amien Rais sambil berkata,"Tangan ini yang dulu mengetok Gus Dur menjadi presiden. Masak tangan Anda ini sekarang akan mengetok menurunkan Gus Dur." Sayangnya upaya Ma'ruf menggagalkan pelengseran Gus Dur tak berhasil. Gus Dur dipaksa meninggalkan Istana lewat Sidang Istimewa MPR pada pertengahan 2001.

Beliau itu seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin keilmuan Islam sekaligus memiliki pengalaman berpolitik yang cukup panjang

Amin Said, mantan Sekjen GP Ansor, soal KH Ma'ruf Amin

KH Ma''ruf Amin berolahraga
Foto : dok. pribadi via Instagram

Ma'ruf Amin lahir di desa Kresek, Kabupaten Tangerang, dari pasangan KH Muhammad Amin dan Maimunah pada 11 Maret 1943. Ayahnya pendiri pesantren di Koper yang bersebelahan dengan desa Kresek. Ketika Ma'ruf masih berusia sekitar 10 tahun, ibunya wafat. Anak tunggal ini kemudian diasuh kakek neneknya, Kiai Ramli dan Maryam. Kakeknya itu pernah menimba ilmu di Makkah dari seorang syekh asal Banten yang jadi imam besar Masjidil Haram bernama Syekh Nawawi Al-Bantani.

Selepas menjalani pendidikan dasar, Ma'ruf dikirim untuk mondok di sebuah pesantren tradisional di Citangkil, Cilegon, Banten bernama Al-Khairiyah. Hanya beberapa bulan di pesantren yang didirikan KH Syam'un itu, Ma'ruf pindah ke sebuah pesantren di kawasan Serang. Kemudian atas anjuran ayah dan kakeknya, Ma'ruf lanjut nyantri di Pesantren Tebuireng, Jombang, yang didirikan KH Hasyim Asy'ari.

Menurut buku biografi 70 Tahun KH Ma'ruf Amin, Ma'ruf dikirim ke Tebuireng dengan alasan Tebuireng adalah pesantren salafiah dan pendirinya juga murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Ma'ruf seorang santri yang serius belajar. Selama di Tebuireng, ia menambah sendiri porsi belajarnya. "Di luar jam sekolah saya banyak memperdalam fikih dan tafsir," ujarnya dalam buku KH Ma'ruf Amin : Penggerak Umat dan Pengayom Bangsa.

Ma'ruf nyantri di Tebuireng selama empat tahun. Setelah itu dengan bekal ijazah setara Sekolah Menengah Atas, dia melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Tak betah di kota Gudeg, Ma'ruf kembali ke Banten memperdalam ilmu agama dengan berkeliling dari pesantren ke pesantren. Tercatat ia pernah nyantri di Pesantren Caringin, Labuan, Pandeglang, Pesantren Petir di Serang, dan Pesantren Pelamunan di Serang.

Saat umurnya menginjak 21 tahun, Ma'ruf memutuskan menikah dengan Siti Huriyah yang terbilang masih kerabatnya. Pasangan muda ini lantas merantau ke Tanjung Priok, Jakarta Utara dan tinggal di daerah Koja. "Banyak orang Kresek yang tinggal di Tanjung Priok," ujarnya. Untuk menghidupi keluarga, Ma'ruf mengajar di madrasah. Setahun berada di Priok, Ma'ruf masuk ke Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta.

Sembari kuliah, dia mengorganisasi pemuda-pemuda Banten di Koja untuk membentuk Gerakan Pemuda Ansor ranting Koja. Ma'ruf pun didaulat jadi ketuanya dan kemudian menjadi Ketua GP Ansor cabang Tanjung Priok periode 1964-1966. Ia juga dipercaya menjadi Ketua Front Pemuda Tanjung Priok, sebuah aliansi berbagai organisasi kepemudaan. Dengan bekal pengalaman itu, Ma'ruf lantas jadi Ketua NU cabang Tanjung Priok untuk periode 1966-1970 dalam usia 23 tahun.

Tak sampai dua tahun jadi ketua cabang, Ma'ruf ditarik jadi Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta. Sejak itu Ma'ruf memegang dua jabatan. Kebetulan juga saat itu NU bukan hanya organisasi masyarakat, tapi juga partai politik. Maka saat Pemilu 1971 digelar, Ma'ruf yang sekaligus Wakil Ketua Partai NU DKI Jakarta ikut memperebutkan kursi DPRD DKI Jakarta. Dalam Pemilu tahun 1971 di DKI Jakarta, Partai NU mendapat 7 kursi dan Ma'ruf berada di dalamnya.

K.H. Ma'ruf Amin di depan pendukungnya
Foto : Wildan/Detik.com

Saat Partai NU dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, Ma'ruf menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta. Selama mewakili PPP di DPRD Tingkat I Jakarta, ia banyak menelurkan gagasan seperti sistem plat nomor kendaraan yang disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan, masalah dana pasar, standarisasi madrasah dan sekolah, dan soal tanah makam wakaf serta periode pembongkaran makam. Ma'ruf kembali terpilih masuk DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 1977.

Seiring semakin besarnya kekhawatiran Soeharto pada PPP, kekuatan NU di partai berlambang Kabah pelan-pelan dilucuti oleh 'tangan-tangan' pemerintah. Ma'ruf Amin pun terkena imbasnya. Namanya tak dipasang untuk daftar calon legislatif pada Pemilu 1982. Ia kemudian memilih tak aktif lagi di PPP. Munculnya seruan kembali ke Khittah 1926 membuat banyak tokoh NU ditarik masuk Golkar. Ada yang bersedia, tapi tak sedikit yang menolak termasuk Kiai Ma'ruf. "Mantan tokoh PPP kok jadi ke Golkar, kurang pantes," ujar Ma'ruf.

Guru besar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya Kacung Marijan menyebut Kiai Ma'ruf sebagai tokoh NU dengan kemampuan lengkap. Secara kultural Kiai Ma'ruf menuntut ilmu di pesantren-pesantren NU. Kemudian secara struktural, Kiai Ma'ruf pernah memegang jabatan dari tingkat paling bawah sampai terakhir jadi Rais Aam PBNU. Kiai Ma'ruf juga terlibat dalam banyak dinamika di NU. Ketika NU terlibat politik dia juga terlibat di dalamnya. "Beliau termasuk sosok NU yang lengkap. NU kultural iya pasti, struktural iya, tapi juga terlibat dalam dinamika politik peran-peran NU. Ketika pasca reformasi orang NU mendirikan PKB beliau termasuk kiai yang di-BKO-kan ke bidang politik," kata Kacung.

Mantan tokoh PPP kok jadi ke Golkar, kurang pantes

Dari pengalaman beragam tersebut menurut Kacung tak heran Kiai Ma'ruf punya kematangan emosional yang baik. Ditambah sebagai ahli fikih, Ma'ruf memiliki kemampuan berargumentasi dan berdiskusi yang mumpuni. "Jadi wajar jika Kiai Ma'ruf terlibat dalam lobi-lobi politik. Apalagi dia juga sosok yang tidak meledak-ledak dan bisa berinteraksi dengan banyak orang," ujar mantan Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional yang juga ahli tentang NU itu.

Sejak tersingkir dari PPP, Ma'ruf memilih jeda dari dunia politik. Ia memilih berkonsentrasi di NU. Pada Muktamar NU ke-28, di Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, November 1989, Kiai Ma'ruf terpilih menjadi Katib Aam Syuriah PBNU. Ayah dari delapan orang anak itu juga mulai aktif di Majelis Ulama Indonesia pada 1990 sebagai anggota Komisi Fatwa.

Sebagai "orang baru" di MUI, Ma'ruf langsung aktif dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan MUI pada 1990. Waktu itu yang bicara soal fikih perbankan adalah Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ibrahim Hosen. Kesimpulannya terdapat tiga pendapat soal bunga bank yakni halal, subhat, dan haram. Yang menganggap bunga itu halal sudah tersedia bank konvensional. Sedang yang berpendapat subhat dan haram belum ada penyalurannya. Karena itu dirasa penting mendirikan bank syariah. Sejak itu Kiai Maruf menekuni dan aktif terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah.

Kiai Ma'ruf aktif menggagas perlunya lembaga khusus untuk mengeluarkan fatwa terkait bisnis dan keuangan syariah. Setelah dua tahun dibahas, pada Februari 1999 terbentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Kiai Ma'ruf terpilih jadi Ketua Badan Pelaksana Harian DSN. Di bawah kendali Ma'ruf, tak sampai satu tahun, DSN menelurkan empat fatwa yang dikeluarkan bersamaan. Yakni fatwa tentang giro, tabungan, deposito, dan mudharabah.

Ketika terpilih jadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneia, Ma'ruf mengeluarkan fatwa bunga bank haram pada Desember 2003. Berbagai perdebatan muncul. Ia juga harus berhadapan dengan sejumlah tokoh ormas Islam yang berbeda pandangan termasuk dari kalangan ulama NU sendiri seperti Gus Dur. Namun Ma'ruf tak mundur. DSN di bawah Kiai Maruf aktif memproduksi fatwa. Saat ia menjabat sebagai Ketua Umum MUI, Kiai Ma'ruf tetap membantu perkembangan ekonomi syariah dengan mendorong terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah.

Selain soal fatwa bunga bank, Ma'ruf Amin juga dikenal melahirkan sejumlah fatwa yang memunculkan kontroversi seperti fatwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama serta fatwa mengharamkan aliran Ahmadiyah. "Saya kira Kiai Ma'ruf bukan kategori ulama konservatif dengan adanya fatwa-fatwa itu. Fatwa MUI itu keputusan lembaga. Mencerminkan jalan tengah yang diambil dari aneka perspektif yang ada di dalam MUI," ujar Kacung Marijan.


Redaktur/Penulis: PASTI LIBERTI
Editor: Sapto Pradityo

[Widget:Baca Juga]
SHARE