INTERMESO


PENGAWAL SUARA PEREMPUAN

"Lebih baik kekerasan pemilu itu kita mitigasi. Karena harga yang ditanggung bangsa ini akan sangat mahal"

Para perempuan di Hari Perempuan Internasional pada Maret 2019

Foto : Pradita Utama/Detik.com

Rabu, 17 April 2019

Gelanggang Olahraga Bulungan, Jakarta Selatan disulap menyerupai suasana tempat pemungutan suara. Tiga bilik suara dan lima kotak suara tiruan diletakkan di tengah-tengah lapangan basket. Hampir 500 perempuan berbagi peran dalam simulasi yang digelar Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Institut Kapal Indonesia, dan Migrant Care pada Sabtu, 6 April 2019 itu. Ada yang menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), saksi-saksi, sampai jadi pemantau.

Sementara ratusan perempuan lainnya yang jadi pemilih satu persatu mendapat panggilan untuk mencoblos replika-replika surat suara, kemudian melipat dan memasukkannya dalam kotak-kotak suara "Dari simulasi itu ketahuan ternyata surat suaranya terlalu besar dan banyak yang kesulitan untuk melipatnya kembali," ujar Retno Dyah, seorang relawan pemantau pemilu dari KPI yang mengikuti simulasi itu kepada detikX beberapa waktu lalu.

Tak hanya dibekali dengan pengetahuan teknis pencoblosan dan penghitungan suara di TPS. Para perempuan pemantau pemilu dari KPI juga diminta mengenali modus-modus kecurangan yang mengintai pelaksanaan pemilu. Seperti pelanggaran panitia pemilu, peserta pemilu, atau tim sukses. "Perempuan atau kelompok rentan yang kehilangan hak pilih dan caleg perempuan yang kehilangan suara," kata Retno. "Ini gambaran-gambaran kerawanan dan pelanggaran serta bagaimana menyikapinya di lapangan."

Dalam pemilu pada 17 April ini, KPI menempatkan Retno mengawal TPS di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa lembar formulir berisi daftar periksa pemantauan jadi bekalnya di TPS. Nantinya daftar tersebut diisi sesuai dengan kondisi dan fakta yang ditemuinya. "Hasil itu nanti diserahkan ke kantor KPI untuk diolah data-datanya," ujar perempuan berusia 38 tahun itu. "Selain formulir fisik itu, para pemantau juga mengirimkan foto formulir C1 melalui grup Whatsapp."

Para perempuan memperingati Hari Perempuan Internasional
Foto : Pradita Utama/Detik.com

Menjadi seorang pemantau merupakan pengalaman pertama Retno bersentuhan langsung dengan proses penyelenggaraan pemilu. Sehari-harinya Retno merupakan seorang ibu rumah tangga. Namun ia aktif dalam komunitas Balai Perempuan, kepanjangan struktur organisasi KPI di tingkat kelurahan dan desa. Belasan tahun terlibat dalam organisasi tersebut membuat Retno sadar akan hak-hak politik kaum perempuan. "Saya terpanggil jadi pemantau pemilu karena ingin terlibat mengawal sebuah proses politik di negara ini," ujarnya.

Bagi kami yang berjuang meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, menjadi pemantau independen ini menjadi isu penting'

Relawan pemantau perempuan dari KPI juga direkrut dari komunitas jejaring. Astiah misalnya datang dari komunitas Perempuan yang Dilacurkan (Pedila). Sebuah kelompok perempuan yang menurut penilaian KPI rentan mengalami ketidakadilan. Astiah merupakah pengurus wilayah Pedila DKI Jakarta. Ia mengaku diminta mewakili kawan-kawannya di komunitas tersebut. "Saya pengen tahu proses pemilu itu seperti apa," ujar perempuan paruh baya itu. "Sekaligus memastikan suara untuk caleg perempuan tidak dicurangi."

Sebanyak 1250 pemantau perempuan diterjunkan KPI di 23 provinsi. Ini merupakan kali pertama KPI terlibat dalam pemantauan Pemilu. Menurut Linarti, Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Organisasi KPI keterlibatan tersebut sebagai upaya mengawal peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. "Pemilu serentak kali ini membuat pemilihan legislatif diabaikan. Bagi kami yang berjuang meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, menjadi pemantau independen ini menjadi isu penting," kata Lina.

Peringatan Hari Perempuan Internasional
Foto : Pradita Utama/Detik.com

KPI memiliki 210 kader perempuan yang menjadi caleg nasional dan daerah dari berbagai partai peserta Pemilu 2019. Bercermin dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, Lina menengarai banyak suara untuk caleg-caleg perempuan yang hilang saat proses penghitungan. "Kami menyadari kawan-kawan kami itu logistiknya terbatas dan kesulitan untuk merekrut saksi," ujar Lina. "Karena itu kami mengawal suara perempuan. Agar suara caleg perempuan ini tidak tercurangi saat berlangsung perhitungan."

Cerita lainnya datang dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. Pionir organisasi pemantau pemilu yang lahir zaman rezim Soeharto Maret 1996. Kerja pemantau pemilu, kata Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta tak hanya saat hari pemilihan. "Kami hadir mengkritisi penyusunan regulasi, registrasi pemilih, pendaftaran kandidat dan kampanye, pungut hitung serta rekapitulasi, penetapan, dan bagaimana penyelesaian sengketa pemilu. Baik sistem maupun praktiknya kami pantau," ujar Kaka.

Untuk Pemilu 2019, KIPP Indonesia berkolaborasi dengan organisasi pemantau lainnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), menerjunkan 85 ribu relawan di 85 ribu TPS pada hari pemilihan. "Semua dilengkapi dengan daftar periksa atau checklist dan mencatat semua proses yang terjadi mulai dari dibukanya TPS," kata Kaka. "Semua relawan mengirimkan data-data tadi untuk dikompilasi. Tanpa kompilasi data itu tak bisa dibunyikan."

Hasil kompilasi temuan-temuan di lapangan tersebut nantinya bisa menjadi acuan maupun peringatan bagi sebuah penyelenggaraan pemilu. "Pemantau bisa mencegah letupan-letupan konflik dengan data temuan yang dimiliki. Lebih baik kekerasan pemilu itu kita mitigasi. Karena harga yang ditanggung bangsa ini akan sangat mahal," ujar aktivis organisasi Serikat Petani Jawa Barat itu.


Redaktur/Penulis: PASTI LIBERTI
Editor: Sapto Pradityo

[Widget:Baca Juga]
SHARE