INTERMESO

Upaya Penyingkiran Para Dukun

"Berbagai upaya menyingkirkan peran dukun beranak. Namun sampai sekarang tidak berhasil"

Dukun bayi (kanan) di tahun 1930 dengan peralatan berupa dedaunan, beras, dan telur sedang duduk bersama dua bidan didikan Belanda
Minggu, 30 Juni 2019

Dokter berkebangsaan Belanda yang tempatkan di Mojowarno, Jombang, Jawa Timur H. Bervoets suatu hari di tahun 1898 menerima panggilan darurat dari asisten kepala distrik. Istri bangsawan itu mengalami pendarahan hebat setelah proses melahirkan anaknya. Bervoets segera mengajak Markati, seorang perempuan Jawa, yang ikut program pelatihan bidan.

Setiba di rumah bangsawan itu, Bervoets dan Markati melihat seluruh penghuni rumah sudah tampak putus asa. Istri bangsawan yang baru melahirkan itu juga menolak diperiksa oleh Bervoets. Bervoets yang duduk di belakang tirai pembatas meminta Markati untuk melihat kondisi pasien. Namun, Markati ditolak juga. Makarti kemudian duduk di sebelah pasien dan dengan sabar berupaya membujuk.

Murid Bervoets paling senior itu merasa kondisi ibu tersebut sudah membahayakan jiwa. Istri bangsawan itu baru melunak dan mau ditangani ketika Makarti berkata, "saya tetap orang perempuan Jawa dan bekerja layaknya dukun." Boervets mencatat peristiwa itu yang kemudian dikutip Liesbeth Hesselink dalam bukunya Healers on The Colonial Market Native Doctors and Midwifes in The Dutch East Indies.

Terbatasnya jumlah tenaga medis saat itu membuat dukun bayi punya peran dan posisi penting. Termasuk di mata kalangan priyayi. "Sudah ada dokter-dokter Eropa tapi sejumlah keluarga kerajaan masih lebih memilih ditangani pengobat lokal yang dikenal dengan nama dukun," ujar Martina Safitry, dosen sejarah dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jawa Tengah, kepada detikX.

Dan ternyata bukan hanya masyarakat lokal yang menggunakan jasa dukun bayi. Mereka juga diminta membantu persalinan perempuan keturunan Eropa yang menetap di luar kota besar serta jauh dari jangkauan tenaga kesehatan. "Ada juga perempuan Eropa yang memakai dukun untuk aborsi atau mereposisi rahim untuk mencegah kehamilan," tulis Liesbeth.  

Empat dukun bayi di awal tahun 1900 (Repro buku)
Foto : Credit By

Hampir setengah abad sebelum peristiwa Bervoets dan Markati itu, Kepala Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda Willem Bosch di Batavia merekomendasikan pendirian sekolah dokter pertama di Hindia Belanda bernama Sekolah Dokter Djawa. Sekolah itu kemudian berubah menjadi STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen atau Sekolah untuk Pendidikan Dokter Pribumi) pada 1902.

Peran dukun untuk fungsi medis disingkirkan. Pada dukun dilekatkan unsur magis dan spiritual saja.

Selain Sekolah Dokter Djawa yang ditujukan untuk kaum pria, dalam tahun yang sama Bosch juga mendirikan sekolah bidan untuk perempuan. Martina yang melakukan penelitian terkait dukun untuk tesisnya menyebut pendirian sekolah itu merupakan salah satu bagian upaya mengkerdilkan juru pengobat lokal atau dukun dalam masa kolonial. "Peran dukun untuk fungsi medis disingkirkan. Pada dukun dilekatkan unsur magis dan spiritual saja," katanya.

Martina menyebut upaya penyingkiran dukun berlangsung secara sistematis dan masif. Dalam rangka itu juga pemerintah kolonial mendirikan pabrik-pabrik farmasi di beberapa kota besar. Sejumlah publikasi yang diterbitkan di Hindia Belanda juga berisi artikel-artikel yang memojokkan peranan dukun di masyarakat. "Publikasi tersebut lebih banyak menonjolkan peran-peran dukun yang magis seperti pelet," kata Martina.

Kedatangan para bidan muda didikan sekolah yang didirikan Bosch tak membuat dukun bayi kehilangan posisi di masyarakat. Bidan-bidan yang justru harus mengatur strategi agar dapat berkompetisi. Beberapa di antaranya menyamakan upahnya dengan honor dukun. Sementara di Yogyakarta, bidan mau tidak mau harus berkompromi dengan adat atau kebiasaan yang sering dilakukan para dukun sepanjang tak membahayakan ibu dan anak.

Cara lain dengan meminta dukungan dari pemerintah di tiap-tiap daerah. Meski mendapat sokongan pemerintah, masyarakat pada umumnya tak menggunakan jasa para bidan. Dukun bayi masih tetap jadi pilihan utama. Bahkan di Yogyakarta dan Surakarta, bidan-bidan bersertifikat itu akhirnya diberi pekerjaan di pengadilan karena keahlian mereka tak terpakai. Kalah bersaing dengan dukun-dukun bayi.  

Penimbangan bayi di sebuah poliklinik tahun 1935
Foto : Repro buku

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda berubah pada 1867 dan kemudian berada di bawah Direktur Pendidikan, Religi, dan Industri. L.J.W. de Waal selaku direktur berupaya menghentikan program pelatihan bidan yang dirintis Bosch. Waal mengklaim para bidan tak bisa mendapat kepercayaan di tengah masyarakat. Akhirnya program tersebut jadi dihentikan pada 1875 oleh C. Bosscher yang menggantikan De Waal.

Mereka (dukun bayi) khawatir kehilangan nama baik dengan mempelajari bahkan sedikit pengobatan ala Eropa.

Lewat berbagai pertimbangan, Menteri Negara-ngara Koloni Belanda L.W.C. Keuchenius menghidupkan kembali program tersebut pada 1889. Program tersebut tetap dijalankan Dinas Kesehatan Sipil yang dipimpin Van Lokhorst. Dukun bayi diusulkan dilibatkan sebagai murid program tersebut. Namun Lokhorst berpendapat tidak mungkin untuk melatih dukun, mengingat mereka pada umumnya berusia lanjut dan percaya takhayul.

Akhirnya kemudian disepakati dukun bayi bisa dijadikan murid. Namun kenyataannya upaya merekrut dukun bayi tersebut gagal total. "Mereka (dukun bayi) khawatir kehilangan nama baik dengan mempelajari bahkan sedikit pengobatan ala Eropa," ujar pegawai Departemen Kesehatan, J.G.X Broekmeyer seperti yang dikutip Liesbeth Hasselink. Satu-satunya yang berhasil direkrut sebagai siswa yakni seorang dukun dari daerah Jawa Barat.

Kembali berjalannya sekolah bidan, memunculkan harapan baru bagi Dokter H.B. Van Buuren di Kediri untuk meminimalkan peranan para dukun bayi. Van Buuren melaporkan bahwa dukun bayi memiliki pengetahuan yang terbatas. Bahkan ada yang menderita penyakit kulit. Ia pun menyebut para dukun bayi sebagai "malaikat kematian lokal".

Pada Mei 1898, pejabat daerah Kediri mengumpulkan sejumlah dukun bayi sekaligus memperkenalkan Djasminah dan Tasminten. Dua perempuan ini adalah bidan baru yang akan bertugas di wilayah Kediri. Pemerintah berharap dengan hadirnya bidan, masyarakat tak lagi meminta bantuan dukun beranak untuk menangani orang melahirkan.

Saat itu Residen Kediri juga mengeluarkan pengumuman. "Semua dukun harus dicatatkan dalam daftar yang dibuat wedana dan tidak boleh lagi membantu kelahiran." Pengumuman itu dilanjutkan  ancaman hukuman bagi para dukun bayi yang masih melakukan aktivitas. Namun larangan itu tak berlangsung lama. Seorang dukun bayi menentang seraya kembali membantu persalinan.

Vaksinasi bayi di sebuah kampung
Foto : Dok. KITVL

Van Buuren gusar. Ia mengirimkan surat pada penuntut di Mahkamah Agung yang menanyakan kemungkinan seorang dukun jika dalam praktiknya menyebabkan kematian baik ibu dan anak bisa dituntut. Van Buuren mendapat jawaban tidak bisa. Van Buuren yang ngotot tetap melaporkan dukun itu. Meski akhirnya sang dukun dibebaskan dari tuntutan.

Kejadian ini justru jadi berkah bagi para dukun bayi di Kediri. Posisi mereka justru menjadi lebih kuat. Penentangan atas larangan berpraktik tersebut kemudian justru jadi simbol kemenangan atas penjajah.  

Kuatnya posisi dukun bayi di masyarakat juga diungkapkan Firman Lubis 25 tahun setelah berakhirnya kolonialisme Belanda. Firman, dokter yang ditugas di daerah Serpong yang kini masuk wilayah Tangerang Selatan menemukan fakta 90 persen persalinan masih dibantu Mak Paraji atau dukun beranak. "Padahal letak Serpong tidak jauh dari ibu kota Jakarta," tulis Firman dalam bukunya Jakarta 1950-1970.

Firman meyebut Mak Paraji sangat dihormati ibu-ibu di Serpong karena faktor pengalaman, usia mereka yang sudah lanjut serta cara merawat yang penuh perhatian. "Hanya saja para dukun ini kurang memahami apa yang harus diperbuat jika terjadi kelainan atau komplikasi," tulis Firman yang sebelum wafatnya pernah menjadi Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas di Universitas Indonesia.  

Selain itu para dukun terkadang melakukan tindakan yang kurang tepat dari segi medis seperti memotong tali pusar dengan menggunakan pisau bambu, pisau dapur, atau silet bekas. "Ini sering menyebabkan penyakit tetanus pada bayi yang baru dilahirkan," ujar Firman. "Akhirnya untuk mengurangi dampak buruk itu kami lakukan pelatihan yang dikenal sebagai kursus dukun."


Penulis: Pasti Liberti
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE