INVESTIGASI

Dua Pukulan Balik Senayan

Berkali-kali DPR ingin membuat KPK tumpul dan gagal. Kini, di tengah kasus dugaan korupsi e-KTP, mereka mencoba kembali menggembosi lembaga antirasuah itu.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Selasa, 21 Maret 2017

Tanya-jawab seusai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 15 Maret 2017, ditutup dengan nada suara meninggi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Wartawan mendesaknya dengan pertanyaan alasan DPR terus menggulirkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fahri mengacungkan-acungkan jari sembari melenggang meninggalkan kerumunan pewarta. Ia merasa pertanyaan itu hanya menyudutkan dia dan DPR. Seharusnya, kalau bicara tentang revisi UU KPK, pemerintahlah yang ditanya, bukan DPR.

“Tanya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), mau revisi apa nggak. Tanya dulu. Kalau nggak, ya nggak. Sudah, tutup buku, dong,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera yang paling rajin bersuara tentang revisi UU KPK ini.

Fahri boleh saja lempar handuk. Namun revisi UU KPK ini tengah digodok oleh DPR. Otak-atik revisi UU KPK itu dilakukan setelah Setya Novanto kembali menjabat Ketua DPR pada 22 November 2016.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Priyo Budi Santoso
Foto: Adhi Wicaksono/CNN Indonesia


Kan dampaknya bisa jelek terhadap marwah DPR sendiri. Kok, sekarang tidak punya etika. Etikanya, proses hukum berlangsung, ya, jangan diintervensi.”

Sejak awal Februari 2017, Badan Keahlian DPR (BKD) menggelar seminar bertema “Urgensi Revisi UU KPK” di berbagai perguruan tinggi. Seminar ini antara lain diadakan di Universitas Andalas, Padang, pada 9 Februari 2017, Universitas Nasional, Jakarta (28 Februari 2017), dan Universitas Sumatera Utara (17 Maret 2017).

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Firman Soebagyo mengaku, semasa Ade Komarudin alias Akom menjadi Ketua DPR, revisi UU KPK beralih menjadi inisiatif DPR.

Menurutnya, rapat lintas fraksi telah sepakat bahwa, setelah revisi UU KPK dibatalkan pemerintah, DPR mengambil alih inisiatif pengusulan.

Proses ini dilanjutkan menuju tahap sosialisasi setelah Novanto menggantikan Akom. Beberapa perguruan tinggi menjadi prioritas pelaksanaan seminar sosialisasi itu.

“Mungkin dari pimpinan DPR, mungkin dari pemerintah dan DPR, maka dilakukan sosialisasi. Nah, yang ditunjuk itu BKD,” jelasnya.

Kepala BKD Johnson Rajagukguk beralasan sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR soal sosialisasi revisi UU KPK. Karena itu, pihak DPR melakukan beragam diskusi.

“Beberapa waktu lalu, sekitar Februari ada kesepakatan yang terbangun, dulu bagaimana ini disosialisasikan,” jelasnya.

Namun, alih-alih sosialisasi, wacana yang dibawa dalam diskusi tersebut justru melemahkan KPK. Dokumen draf revisi UU KPK yang diterima detikX menyebutkan ada tiga poin pokok yang bakal melemahkan KPK.

Ketiga poin itu adalah soal izin penyadapan, dewan pengawas, dan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

Kewenangan KPK melakukan rekrutmen penyelidik dan penyidik independen memang diberikan, namun tiga poin pelemahan tersebut dikhawatirkan bakal menyurutkan kinerja KPK.

Modus DPR melemahkan KPK dengan jalan otak-atik UU KPK ini bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 2010, upaya merevisi UU KPK dilakukan oleh DPR. Wakil Ketua DPR waktu itu, Priyo Budi Santoso, mengirimkan surat kepada Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman untuk menyusun draf akademik RUU KPK.

Berawal dari draf akademik ini, Badan Legislasi merumuskan naskah revisi UU KPK pada Februari 2012. Berbagai pelemahan KPK tertuang dalam naskah tersebut, antara lain hilangnya kewenangan penuntutan, izin penyadapan oleh ketua pengadilan, pembentukan dewan pengawas, dan batas penanganan kasus korupsi oleh KPK harus di atas Rp 5 miliar.

Pada Oktober 2012, niat melanjutkan proses pembahasan naskah RUU KPK disetujui oleh Komisi III DPR. Hanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan belum siap membahasnya, sehingga proses revisi UU KPK dihentikan.

Bergantinya pemerintahan pun tak menyurutkan “semangat” anggota parlemen untuk mengubah UU KPK. Pada Februari 2015, DPR memasukkan revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional.

Presiden Joko Widodo menyatakan pembatalan pemerintah atas rencana ini. Namun, pada rapat paripurna Juni 2015, fraksi-fraksi di DPR tetap memasukkannya.

Menjelang akhir tahun 2015, tepatnya bulan Oktober, muncul naskah revisi yang benar-benar membatasi kewenangan KPK.

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi
Foto: Haris Fadhil/detikcom

Jokowi
Foto: dok. detikcom

Naskah tersebut memuat pembatasan usia institusi KPK hingga 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi rekrutmen penyelidik dan penyidik independen, hingga membatasi kasus korupsi yang bisa ditangani KPK.

Hingga pada awal 2016, kasak-kusuk revisi UU KPK terus dilakukan. Rapat harmonisasi Badan Legislasi mulai membahas materi revisi. Namun, pada Februari, Presiden dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan.

Memasuki 2017 pun revisi UU KPK tak masuk dalam Prolegnas. Namun justru DPR kembali mengotak-atik undang-undang ini. Firman Soebagyo beralasan seminar merupakan sarana sosialisasi seperti perintah Jokowi.

Memang revisi UU KPK tak masuk dalam Prolegnas 2017. Namun sosialisasi tetap dilakukan untuk menggali pendapat dari akademisi. Ia tak menafikan jika DPR berkeinginan melakukan revisi, hanya langkahnya ada sosialisasi terlebih dulu.

“UU itu kan dibuat untuk menjadi sebuah payung hukum dan tidak boleh diskriminatif terhadap hak-hak warga negara. Selama itu ada masukan dan usulan, kami bahas,” tuturnya.

Langkah DPR ini menuai cibiran. Akademisi Universitas Andalas, Saldi Isra, menganggap langkah sosialisasi ini sebagai akal-akalan DPR untuk melemahkan KPK. Harusnya DPR lebih berfokus pada penyelesaian rancangan UU dalam Prolegnas.

“Sudahlah, hentikan revisi UU KPK. Lebih baik DPR fokus dulu membenahi KUHP dan KUHAP, baru membahas yang lain,” ucapnya.

Ketua KPK bersama belasan demonstran memukul kentungan sebagai simbol penolakan revisi UU KPK di depan gedung KPK, Jakarta.
Foto: Hasan Alhabshy/detikcom

Kritik Saldi ini beralasan. Data detikX menyebutkan, pada 2016 kinerja legislasi DPR sangat rendah. DPR hanya mampu menyelesaikan lima RUU dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas.

Bahkan seminar yang digelar di Universitas Sumatera Utara pada Maret 2017 sempat mendapatkan protes dari pihak aktivis antikorupsi dan himpunan alumni. Mereka beranggapan DPR memaksa agar revisi ini tetap mereka bahas walau tak masuk dalam Prolegnas.

Ketua KPK Agus Rahardjo sendiri mengancam akan mengundurkan diri jika revisi UU KPK dilakukan. Menurutnya, kewenangan yang dimiliki KPK saat ini harusnya dipertahankan, bukan diperlemah dengan siasat apa pun.

“Saya pribadi bersedia mengundurkan diri kalau revisi ini tetap dilakukan. Saya orang pertama yang mengundurkan diri,” dia menegaskan.

Tak hanya melalui UU, pelemahan KPK belakangan juga digelar dengan menggelar hak angket atas penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Fahri tengah menggalang suara di parlemen untuk menggulirkan hak itu.

Menurutnya, KPK melakukan beberapa kesalahan prosedur penanganan, termasuk membeberkan nama-nama anggota Dewan yang diduga menerima uang dalam dakwaan. Menurutnya, hal itu termasuk pencemaran nama baik karena mereka belum tentu mendapat uang tersebut.

Suasana di ruang Dewan Perwakilan Rakyat
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Lagi pula proses pengembalian uang yang diterima DPR selama ini dirahasiakan KPK. “Saya mencurigai ini modus pelemahan terhadap negara. Kenapa ada yang ditutupi, kenapa ada yang dibuka. Sekarang saya minta, berani tidak buka itu semua nama.”

Fahri menyebut beberapa nama dari berbagai fraksi sudah setuju dengan usulnya untuk menggulirkan hak angket. Namun ia belum mau menunjukkan nama-nama mereka.

Ide hak angket ini sendiri masih dianggap sepi anggota lainnya. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani beranggapan langkah yang dimiliki DPR cukup dengan menanyakan melalui rapat kerja, tak perlu hak angket.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menilai seharusnya langkah penegakan hukum tak perlu dikaitkan dengan hak politik DPR. Menurutnya, KPK mestinya diberi keleluasaan bekerja tanpa direpotkan oleh hak angket DPR.

“Kan dampaknya bisa jelek terhadap marwah DPR sendiri. Kok, sekarang tidak punya etika. Etikanya, proses hukum berlangsung, ya, jangan diintervensi,” ujarnya.

Sedangkan anggota Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, mengaku partainya belum mengambil sikap atas tawaran Fahri Hamzah. Bahkan ia belum membaca tawaran itu.


Reporter: Ibad D., Gresnia A., Bagus P.N., Jefris S., Wisnu P.A., Aryo B
Penulis: Aryo Bhawono
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE