INVESTIGASI

Panas-Dingin
Kubu Beringin

Keterlibatan Setya Novanto dan sejumlah elite Golkar dalam kasus e-KTP semakin terlihat. Partai Beringin pun goyang.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Selasa, 21 Maret 2017

Ade Komarudin sedikit terkejut ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan uang terkait kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Di ruang penyidik itu pun Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, langsung curhat kepada penyidik.

Ia mengklaim tak tahu uang yang diterimanya pada akhir tahun 2013 itu merupakan uang bancakan e-KTP, yang nilainya mencapai Rp 2,3 triliun. Kata Akom, seperti ditirukan sumber detikX di KPK, uang dari pejabat Kementerian Dalam Negeri itu ia terima setelah dia mengikuti sebuah seminar di Jakarta.

Dalam salinan berita acara pemeriksaan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang diperoleh detikX disebutkan, Akom sempat menerima uang US$ 100 ribu, yang pada 2013 setara dengan Rp 1 miliar.

Kisah pemberian uang itu bermula ketika pada akhir 2013, sekitar pukul 10.00 WIB, Akom menelepon Irman, yang merupakan koleganya saat masih aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam.

Akom, yang saat itu menjabat Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, meminta Irman datang ke rumah pribadinya di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Irman pun bergegas menuju rumah Akom.

Baca Juga : Ajaib Setya Novanto

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin memberikan keterangan pers terkait keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memberinya sanksi dan memberhentikannya sebagai Ketua DPR di Jakarta, 5 Desember 2016.
Foto: Yudhi Mahatma/Antara Foto


Pak Nov, gimana anggaran e-KTP? Ini Pak Irman masih ragu-ragu, nih. Kalau sudah ada kepastian, Pak Irman tidak ragu-ragu lagi dan bisa segera melakukan langkah-langkah.”

Akom bilang ada beberapa kegiatan yang hendak ia lakukan, antara lain pertemuan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi. “Berkaitan dengan itu, kalau dimungkinkan, saya mohon bantuan dana dari Pak Irman,” tuturnya.

Mendengar permintaan itu, Irman langsung bertanya, “Berapa yang harus saya bantu, Pak?” Kemudian dijawab Akom, “Kalau bisa… Rp 1 miliar.”

Irman lantas berjanji akan mengusahakan uang yang diminta Akom seraya bertanya uang tersebut akan diserahkan kepada siapa. Akom pun menyebut nama seseorang berikut nomor telepon orang yang diakui sebagai keponakan atau orang kepercayaannya itu.

Beberapa hari berselang, datanglah seorang pria berusia sekitar 40-an tahun, berkulit putih, dan berperawakan sedang ke kantor Irman di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Pria tersebut mengaku disuruh Akom untuk menindaklanjuti pembicaraan Irman dan Akom beberapa hari sebelumnya.

Selanjutnya Irman meminta Sugiharto, yang saat itu menjabat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, “membereskan” permintaan Akom itu.

Begitu uang yang diminta sudah siap, Sugiharto kemudian meminta Drajat Wisnu Setyawan, Direktur Pendaftaran Penduduk Kemendagri, mengantarkan uang US$ 100 ribu yang dimasukkan ke dalam amplop cokelat itu kepada orang kepercayaan Akom.

Sidang kasus e-KTP
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Belakangan, diketahui Irman uang untuk Akom tersebut berasal dari Andi Narogong, pengusaha yang berpesan besar dalam kasus e-KTP. detikX berusaha mengkonfirmasi Akom, tapi tiga nomor telepon selulernya tidak aktif. Setelah diperiksa KPK pada 3 Februari 2017 itu, Akom menegaskan tidak tahu-menahu soal duit e-KTP.

“Sudah saya sampaikan semua yang saya tahu. Tapi urusan aliran dana begitu, saya tidak tahu," kata Akom seusai pemeriksaan yang berlangsung selama empat jam di KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Kuningan, Jakarta Selatan, itu.

Pasca sidang dakwaan e-KTP yang membeberkan nama-nama yang diduga menerima uang termasuk Akom, Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar ini menyatakan tudingan itu hanya berasal dari Irman semata. Saat menyampaikan klarifikasi di KPK, sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari penyidik.

"Keterangan tersebut hanya berdasarkan dari keterangan Bapak Irman sepihak," cetus Akom.

Selain Akom, nama elite Golkar yang juga disebut-sebut kecipratan uang e-KTP adalah Chairuman Harahap. Bahkan anggota Komisi II DPR ini sudah dipanggil sebagai saksi dalam persidangan Kamis, 16 Maret lalu.

Chairuman merupakan salah satu legislator yang diduga ikut menikmati uang US$ 584 ribu dan Rp 26 miliar.

Bahkan sumber detikX mengatakan Chairuman sempat mengajukan permintaan menjadi justice collaborator kepada KPK. Namun permintaan itu ditolak karena KPK sudah punya justice collaborator yang lain.

“Chairuman itu sudah lama diminta KPK untuk jadi JC (justice collaborator), tapi Chairuman nggak pernah mau. Karena kondisinya sudah terdesak, Chairuman baru mengajukan, tapi sudah terlambat,” ujar sumber tersebut.

Chairuman, yang saat itu menjabat Ketua Komisi II DPR menggantikan Burhanudin Napitupulu, diduga berperan penting dalam proses mengegolkan anggaran e-KTP di DPR.

Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap bersiap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3).
Foto: Adhi Wicaksono/CNN Indonesia

Dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, terungkap bahwa pada Mei 2010 di ruang kerja Komisi II DPR, sebelum diadakan rapat dengar pendapat, Irman melakukan pertemuan dengan Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Ignatius Mulyono, Mustokoweni, Arief Wibowo, M. Nazaruddin, dan pengusaha Andi Narogong.

Namun, saat ditemui seusai persidangan, Chairuman menampik kabar telah mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada KPK. “Nggak ada,” katanya. Jawaban sama dia sampaikan saat ditanya tentang pengembalian uang ke KPK.

Namun Chairuman mengakui kenal dengan Andi Narogong, yang menjadi tokoh utama dugaan megakorupsi e-KTP. Hanya, Chairuman mengaku mengetahui Andi Narogong setelah diperkenalkan oleh Setya Novanto.

Nama Novanto memang sering disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP, yang mencapai Rp 5,9 triliun, bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto.

Perkenalan Novanto dan Irman, berdasarkan berita acara pemeriksaan Irman, terjadi pada awal Maret 2010 ketika Andi Narogong mengajak Irman dan Sugiharto bertemu Novanto di Gran Melia, Jakarta.

“Kan Andi ngomong, kuncinya bukan di Pak Burnap (almarhum Burhanudin Napitupulu, Ketua Komisi II DPR), tapi di Pak Setya Novanto, Ketua Fraksi Golkar. Pak Burnap berada di bawah kendali Pak Setya Novanto,” begitu keterangan Irman.

Ketua DPR Setya Novanto membantah keras keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi e-KTP.
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Jarum jam di tangan Irman menunjukkan pukul 06.10 WIB saat dirinya tiba di Hotel Gran Melia. Rupanya Sugiharto sudah menunggu di lobi hotel saat itu.

Begitu masuk ke salah satu ruang rapat di Gran Melia, ternyata sudah ada Novanto, Andi Narogong, dan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini. Irman pun diminta Diah duduk di sampingnya.

Pertemuan hari itu hanya berjalan sekitar 10 menit. Sebab, Novanto segera pamit karena banyak agenda yang harus dijalaninya. “Bu Diah, Pak Irman, saya hari ini ada banyak acara sehingga saya tidak bisa lama, hanya bisa bertemu sebentar. Pokoknya masalah e-KTP saya dukung sepenuhnya,” kata Novanto.

Beberapa hari kemudian, Irman datang ke ruang kerja Novanto di lantai 12 gedung DPR, Senayan, Jakarta. Di ruangan Novanto itu ada pula Andi Narogong.

“Pak Nov, gimana anggaran e-KTP? Ini Pak Irman masih ragu-ragu, nih. Kalau sudah ada kepastian, Pak Irman tidak ragu-ragu lagi dan bisa segera melakukan langkah-langkah,” kata Andi.

“Ya, ini sedang kita koordinasikan semuanya, mudah-mudahan anggaran e-KTP bisa dipenuhi,” jawab Novanto saat itu.

Berdasarkan keterangan Irman, itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan Novanto terkait e-KTP. Beberapa kali Andi meminta Irman datang ke setiap acara yang diadakan di rumah Novanto, namun Irman tidak pernah mau hadir.

Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/2).
Foto: Wahjyu Putro A/Antara Foto

Irman kembali bertemu dengan Novanto pada 28 Oktober 2015 saat dirinya menjabat Pelaksana Tugas Gubernur Jambi. Novanto, yang sudah menjabat Ketua DPR, datang bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memantau bencana asap. Irman dan Novanto sempat berbincang singkat di rumah dinas Gubernur Jambi.

Namun terungkap bahwa Novanto pernah menitip pesan kepada Diah pada rentang 2013-2014 agar Irman mengaku tidak kenal dirinya apabila ditanya penyidik KPK. Hal itu terungkap dari pengakuan Diah dalam persidangan e-KTP. Diah pun membenarkan pertemuan di Gran Melia.

Dalam berbagai kesempatan, Novanto menampik mengikuti rapat-rapat mengenai e-KTP. Terkait Andi Narogong, ia mengaku mengenal pengusaha itu, namun untuk urusan jual-beli kaus.

Sanggahan Novanto itu membuat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Novanto dianggap melanggar kode etik anggota Dewan karena telah berbohong dalam kasus e-KTP.

Padahal, menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, pihaknya memiliki bukti keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP berupa foto pertemuan dia dengan beberapa pihak terkait dengan pembahasan proyek bernilai Rp 5,9 triliun itu.

Dan ternyata bukan hanya MAKI yang melaporkan Novanto. Tiga lembaga lain juga dikabarkan ikut melaporkan Novanto ke MKD. Serangan bertubi-tubi membuat nasib Novanto mulai terancam.

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI
Foto: Gresnia/detikX

Kondisi ini pulalah yang membuat posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR mulai goyah. Informasi yang diperoleh detikX di kalangan internal Golkar, saat ini muncul perpecahan antara Novanto dan Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir.

Setiap instruksi Novanto sebagai Ketua Umum Golkar tidak dijalankan karena ditahan oleh Kahar. “Sekarang ada perpecahan antara lantai 3 DPR (ruang kerja Novanto) dan lantai 12 (ruang Fraksi Golkar),” kata sumber tersebut.

Sejumlah kader Partai Beringin juga berancang-ancang mengambil posisi yang sedang dijabat Novanto saat ini. Politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, paling lantang menyuarakan agar ada pergantian pimpinan Golkar.

Namun senior-senior Golkar ramai-ramai membela Novanto. Mereka berusaha meredam sekuat tenaga wacana musyawarah nasional luar biasa untuk mendongkel Novanto. “Saya percaya Pak Novanto masih bisa memimpin partai,” kata Ketua Dewan Pembina Golkar Agung Laksono.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE