INVESTIGASI

Runyam Setelah
Surat Miryam

Pansus akan memanggil paksa Miryam S Haryani jika tiga kali KPK tak memberikan akses. KPK “mengancam” DPR dengan pasal menghalangi penyidikan.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Selasa. 19 Juni 2017

Keputusan itu tampaknya sudah bulat. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan meladeni permintaan Panitia Khusus Hak Angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat. KPK menolak “meminjamkan” Miryam S Haryani untuk dipanggil ke hadapan Pansus KPK pada Senin, 19 Juni 2017.

Selain itu, KPK menegaskan tidak akan membuka rekaman politikus Partai Hanura itu pada saat diperiksa tim penyidik sebagai saksi kasus e-KTP. Sebab, rekaman tersebut pada nantinya bisa didengarkan dalam sidang dugaan pemberian keterangan palsu oleh Miryam dalam sidang e-KTP.

Miryam menjadi tersangka setelah mencabut berita acara pemeriksaan dalam sidang e-KTP pada 23 Maret 2017 dengan alasan ditekan penyidik KPK. Sebelumnya, dalam berkas dakwaan e-KTP, Miryam memerinci aliran uang panas ke anggota DPR periode 2009-2014.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengungkap pengakuan Miryam bahwa dirinya ditekan koleganya di DPR supaya tidak jujur mengungkap proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Miryam menyebut mereka adalah Masinton Pasaribu, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Sarifuddin Sudding, dan Desmond J. Mahesa.

Pansus Hak Angket KPK kembali rapat, Senin (19/6/2017).
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom


Kalau memang ada permintaan teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum acara ini."

Tapi hal itu justru mendorong Masinton dkk menggulirkan hak angket KPK. Hak angket itu diketok oleh rapat paripurna DPR pada 28 April 2017. Pimpinan sidang, Fahri Hamzah, tak mempedulikan aksi interupsi yang terjadi dalam sidang. Beberapa fraksi pun walk out dan menyatakan tak akan mengirimkan wakil ke Pansus.

Ajaibnya, beberapa fraksi, di antaranya Gerindra, Partai Amanat nasional, dan Hanura, berbalik arah dengan mengirim wakil mereka ketika Pansus akan bekerja. Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Demokrat tidak mengirimkan wakil. Rupanya bergabungnya Gerindra dkk ke Pansus itu karena adanya surat dari Miryam yang dibacakan pada 7 Juni 2017.

Dalam surat itu, Miryam menyatakan tak ditekan oleh para anggota Komisi III (Komisi Hukum) DPR itu. Namun pernyataan Miryam di atas meterai Rp 6.000 itu dikaitkan dengan pencabutan BAP dalam persidangan e-KTP. Padahal tekanan itu dibeberkan Miryam ketika kasus e-KTP masih proses penyidikan di KPK dan dia menjadi saksi.

Masinton Pasaribu berbicara dalam Pansus Hak Angket KPK kembali rapat, Senin (19/6/2017).
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Pengiriman surat itu bermula dari pertemuan pengacara Miryam, Aga Khan, dengan Bambang Soesatyo dan Adis Karding di Hotel Mulia pada Mei lalu. Saat itu Miryam tengah menghadapi sidang praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Mereka juga sempat membahas status Miryam yang masuk dalam daftar pencarian orang.

Miryam melalui pengacaranya juga meminta perlindungan hukum kepada DPR yang hendak memeriksanya dalam forum Pansus Hak Angket KPK. Sebab, Miryam khawatir keterangannya di depan Pansus dapat mengakibatkan dirinya kembali terseret kesaksian palsu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aga Khan juga mendesak KPK membuka rekaman tentang penyidikan Miryam. Sebab, menurut dia, Miryam tidak pernah mengungkap adanya tekanan dari Masinton dkk ketika diperiksa. Informasi tentang tekanan itu baru sepihak datang dari Novel ketika dikonfrontasikan dengan Miryam dalam sidang e-KTP pada 30 Maret 2017.

Miryam S. Haryani diperiksa sebagai tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Jakarta, Jumat (19/5).
Foto: Wahyu Putro A/Antara Foto

Justru Aga Khan mengungkapkan, sebelum sidang e-KTP yang menghadirkan Miryam, Novel dan jaksa KPK pernah datang ke rumah kliennya. Mereka mengantarkan undangan untuk hadir ke persidangan sekaligus meminta Miryam menyebutkan nama Masinton dkk itu di depan hakim. Mereka juga menawarkan perlindungan saksi untuk Miryam.

"Bu, nanti jangan lupa ya, sampaikan masalah Ibu ditekan-tekan sama anggota Komisi III itu,” ucap Aga Khan menirukan Novel kepada detikX. “Tapi kan Ibu bingung itu. Ibu mah, iya, iya, saja, diam. Dia kan tinggal sendirian, takut kan,” lanjutnya.

Kembali ke soal surat Miryam, surat itu kemudian diantarkan oleh dua kurir bernama Agus Bedjo dan Nobel Edan ke DPR jauh sebelum pembentukan struktur Pansus Hak Angket KPK. Masinton lantas membawanya ke Pansus. “Saya nggak tahu apakah itu dari Go-Jek atau apa. Pokoknya dia mengaku sebagai Agus Bejo dan Nobel Edan,” ujar Masinton saat dikonfirmasi detikX.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Pansus pun mengagendakan pemanggilan Miryam untuk penyelidikan pertama. Pansus juga langsung bersikap galak kepada KPK. Mereka mengancam, apabila dalam tiga kali permintaan tidak digubris, Pansus akan menjemput paksa Miryam dari ruang tahanan dengan meminta bantuan polisi. Sayangnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan membantu Pansus.

"Kalau memang ada permintaan teman-teman dari DPR untuk menghadirkan paksa, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum acara ini,” kata Tito setelah bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 19 Juni 2017.

Menurut Tito, hukum acara Pansus Hak Angket KPK tidak jelas, sementara upaya paksa yang dilakukan oleh polisi, yakni penangkapan dan penahanan, selalu berkaitan dengan koridor penindakan hukum formal (proyustisia). “Bagi kami, penangkapan dan penahanan itu proyustisia dalam rangka untuk peradilan,” tuturnya.

Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK
Foto: Hasan Alhabshy/detikcom

KPK balik “mengancam” DPR. Lewat surat jawaban ke DPR, KPK menilai upaya menghadirkan paksa Miryam itu dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan mencegah, merintangi, menggagalkan, baik langsung maupun tidak langsung, atas proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (obstruction of justice). KPK juga mempersoalkan keabsahan Pansus.

"Kami sesuai hukum. Orang mau menolak itu kalau kita sudah dapat dokumen angketnya. Sampai hari ini kita nggak dapat. Apa yang diangket dari KPK. Tiba-tiba kemarin datang surat pemanggilan atas Miryam yang ditandatangani bukan oleh Ketua Pansus, tetapi oleh Wakil Ketua DPR. Ini mau angket atau apa? Kami pikir sebenarnya tidak ada angket," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.


Reporter: Gresnia Arella F.
Redaktur/Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE