INVESTIGASI

Tudingan ‘Koki Gila’ untuk Penyidik KPK

“Kita ingin meluruskan, itu benar atau tidak. Kalau nggak benar, ya, selesai.”

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa. 19 Juni 2017

Ruangan berukuran 4 x 4 meter di lantai 1 gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat itu kini menjadi perhatian. Pada ruangan yang berdinding kaca buram tersebut tertempel stiker bertulisan “Posko Pengaduan Pansus Angket KPK” berikut jam buka posko Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB.

Ruangan yang dilengkapi dengan sebuah meja dan beberapa kursi itu baru saja diresmikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersama pimpinan dan anggota Pansus, Senin, 19 Juni 2017. Meski baru sehari posko diresmikan, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan, Pansus telah menerima tiga aduan masyarakat.

Ada soal keluhan tebang pilih KPK dalam memberantas kasus korupsi, Pansel KPK, dan soal tindak lanjut kasus suap RAPBD Sumatera Selatan. Selain lewat posko, kata Agun, pengaduan bisa disampaikan secara online ke e-mail pansus_angketkpk@dpr.go.id. dan langsung kepada anggota Pansus.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar di depan posko pengaduan pansus Angket KPK.
Foto : Gibran Maulana Ibrahim/detikcom


Kita hanya mengatur supaya KPK tidak sembarangan menyadap orang yang belum tentu bersalah.”

“Laporan ini akan kita kaji. Mana yang ada korelasi dengan Pansus, kita tindak lanjuti," tutur Agun, yang namanya disebut pernah menerima uang pecahan dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi e- KTP yang sedang ditangani KPK.

Pembentukan posko semakin menunjukkan DPR begitu serius terhadap hak angket ini, meski banyak kalangan mengecam cara tersebut karena dianggap catat hukum. “Pembentukan Panitia Khusus Angket cacat hukum karena subyeknya keliru, obyeknya keliru, dan prosedurnya salah,” ujar Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud Md. di gedung KPK, Rabu, 14 Juni lalu.

Dikatakan Mahfud, subyek dan obyek hak angket keliru karena hak angket diadopsi dalam Undang-Undang Dasar untuk mengawasi pemerintah. Sedangkan secara semantik (bahasa), yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 3 UU MD3, KPK tidak termasuk dalam pengertian “pemerintah” itu.

"Di penjelasan, pemerintah yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan lembaga pemerintah nonkementerian, seperti Basarnas, LIPI, Wantimpres. Di luar itu bukan lembaga pemerintah, seperti KPK bukan lembaga pemerintah," tutur Mahfud.

Mantan Ketua MK Mahfud MD
Foto : Grandyos Zafna/detikcom

Adapun secara prosedur, pembentukan Pansus diduga kuat melanggar UU, yaitu saat pengetokan pembentukan Pansus Hak Angket oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Hal lain yang dilanggar adalah pembentukan Pansus yang tidak penuh dari 10 fraksi, sehingga lagi-lagi menabrak UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

"Padahal, menurut Pasal 21 Ayat 3 UU MD3, harus semua fraksi ada di dalam panitia. Kalau itu dipaksakan, berarti melanggar juga prosedur yang ada," Mahfud menambahkan.

Karena Pansus dinilai cacat, 132 anggota APHTN-HAN dan Pusako pun mengirimkan petisi yang menyatakan ketidakabsahan hak angket serta mendorong KPK melakukan penolakan. Bukan hanya para pakar. Sejumlah warga juga ramai-ramai menolak upaya DPR menyelidiki KPK tersebut. Penolakan mereka disampaikan lewat sebuah petisi di situs change.org.

Petisi penolakan, yang didaftarkan oleh Virgo Sulianto Gohardi pada 28 April 2017, telah ditandatangani lebih dari 40 ribu orang. Pada halaman petisi ini, disebutkan keputusan politik yang dilakukan pihak legislatif di Senayan soal hak angket KPK merupakan bentuk intervensi politik yang menghambat proses hukum, khususnya pada kasus e-KTP.

Romli Atmasasmita (kiri), dan Jaksa Agung M.Prasetyo usai membuka acara Seminar Nasional Pemberantasan Kejahatan Trans Nasional di Wisma Perdamaian Semarang, Kamis (8/10).
Foto : Damar Sinuko/CNNIndonesia

Banyaknya penolakan masyarakat terhadap hak angket KPK juga tecermin dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dalam survei yang dilakukan pada 14-20 Mei 2017 dengan sampel 1.500 orang itu, tercatat 65 persen responden menilai langkah DPR menggunakan hak angket terhadap KPK tidak dapat dibenarkan.

Sedangkan yang menganggap langkah DPR menggunakan hak angket dibenarkan sebesar 29,5 persen. Sisanya, sebanyak 5,6 persen responden, menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Saat membeberkan survei itu di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Juni lalu, Direktur SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan mayoritas responden menolak hak angket karena dinilai dapat melemahkan KPK.

Tudingan adanya upaya melemahkan KPK lewat hak angket bisa saja beralasan. Apalagi dalam paparan yang dilontarkan oleh guru besar hukum internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita, dalam rapat tertutup dengan Pansus Hak Angket pada 14 Juni 2017, banyak keburukan KPK yang dibeberkan.

Dalam paparan sebanyak 35 halaman itu, Romli antara lain menyebut KPK lahir sebagai mandat dari reformasi untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Masalahnya, hingga saat ini tidak ada indikasi KPK sukses menjalankan tugasnya kecuali menangkap lebih banyak orang yang disebut sebagai koruptor.

Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Bambang Soesatyo,
Foto : Resty Armenia/CNNIndonesia

KPK sangat mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) atau penyadapan, dan bukan merupakan temuan audit. OTT itu, menurut Romli, memiliki efek sensasi yang besar karena penuh dengan kejadian tiba-tiba yang tidak akan pernah diduga siapa pun. “Ini mirip ajal,” katanya.

Sedangkan penyadapan yang dilakukan KPK, ujar salah satu penggagas lahirnya UU KPK ini, sudah di luar batas. Hasil sadapan itu, juga dokumen tertulis maupun lisan, banyak dibocorkan oleh KPK kepada media untuk menciptakan plot dalam pikiran publik.

Bahkan Romli menyebut penyidik dan penuntut di KPK mirip “koki gila” lantaran bisa mengatur perkara dengan berbagai rasa sesuai dengan keinginan mereka. Para penyidik dan penuntut itu adalah penentu suatu perkara akan jadi seperti apa. “Mereka mendikte selera hukum masyarakat. Mereka juga mengatur drama pemeriksaan.”

detikX mencoba meminta konfirmasi terhadap Romli, tapi nomor telepon selulernya tidak dihubungi hingga berita ini diturunkan. Namun perihal rapat tertutup yang membahas perilaku KPK itu dibenarkan anggota Pansus yang juga Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo. “Kita ingin meluruskan, itu benar atau tidak. Kalau nggak benar, ya, selesai,” kata politikus Partai Golkar itu.

Menurut Bambang, upaya penyadapan memang menjadi salah satu concern Pansus, seperti misalnya kapan seseorang itu mulai disadap. Termasuk apa syarat-syarat KPK melakukan penyadapan. Tapi Bambang menampik upaya mencabut hak penyadapan oleh KPK. “Kita hanya mengatur supaya KPK tidak sembarangan menyadap orang yang belum tentu bersalah,” ujar Bambang.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Foto : Andry Novelino/CNNIndonesia

Selain itu, Bambang menampik tudingan bahwa Pansu punya gol untuk merevisi UU KPK. Sebab, revisi UU KPK harus melibatkan pemerintah. Beberapa kali rencana revisi selalu batal karena pemerintah menolak. Pansus hanya ingin mengatur standard operating procedure (SOP) yang dijalankan KPK. “Jadi jangan khawatir,” kata Bambang.

Hingga saat ini, KPK masih mempertanyakan terbentuknya Pansus. KPK juga menolak memberikan akses kepada Pansus yang ingin menghadirkan Miryam S Haryani, saksi kasus e-KTP. Miryam kini berada di tahanan KPK karena mencabut kesaksiannya tentang anggota DPR penerima uang proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya akan bersikap kooperatif bila DPR ingin memverifikasi hasil audit keuangan KPK oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, bila materi Pansus sudah menyasar pada proses penyidikan kasus, KPK tidak akan memberikan respons.

“Kita menghormati yang menjadi hak DPR. Cuma, dalam hal materinya menyangkut masalah dalam proses penyidikan, ya kita tidak memberikan," katanya.


Reporter: Ibad Durohman, Gresnia Arela F.
Redaktur: Deden Gunawan
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE