INVESTIGASI

Habis Miryam
Terbitlah Koruptor

Sejumlah terpidana korupsi bersiap apabila dipanggil Pansus Hak Angket KPK. Pansus sendiri masih terbelah menanggapi usulan itu.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Rabu, 21 Juni 2017

Patrice Rio Capella sudah 6 bulan ini bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Bekas politikus Partai Nasional Demokrat itu sebelumnya menghabiskan waktu selama 1 tahun 6 bulan di ruang tahanan LP Sukamiskin.

Rio divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima Rp 200 juta dari eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujobroto untuk mengamankan kasus bantuan sosial Sumatera Utara yang diusut Kejaksaan Agung. Di tingkat banding, vonisnya tak berubah. Malah hakim menambah hukuman Rio dengan pencabutan hak berpolitiknya selama 5 tahun.

Rio adalah salah satu terpidana korupsi yang kasusnya diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski hingga ke pengadilan tinggi ia tetap dinyatakan terbukti melakukan korupsi, hingga kini ia masih merasa ada yang janggal terkait penyidikan KPK atas dirinya tersebut.

Terpidana kasus suap bansos Sumatera Utara, Patrice Rio Capella
Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto


Iya, pasti, ada polisi, jaksa, ada yang mantan koruptor. Pasti ini banyak, dipanggil semua. Makanya saya nggak bisa mengatakan outcome-nya A, B, C, tergantung hasil penyelidikannya."

Rio heran karena menjadi orang pertama yang diajukan ke persidangan dibandingkan dengan Gatot, istri Gatot, Evy Susanti, pengacara Otto Cornelis Kaligis, dan lainnya. Padahal perkara Gatot bersama Kaligis itu lebih dulu terungkap ke publik melalui operasi tangkap tangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Kedua, menurut Rio, tudingan uang Rp 200 juta yang diterimanya sangat lemah. Ia mengklaim tidak tahu-menahu maksud pemberian uang tersebut. “Cuma ada yang datang ke saya, saya nggak ngerti. Tapi saya dulu yang dikejar,” katanya. “Kalau mereka (Gatot dkk) disidang duluan, pasti saya nggak bakal kena,” anggota DPR periode 2009-2014 itu melanjutkan.

Rio makin geram saat jaksa KPK mengajukan permohonan banding atas vonisnya dengan alasan tidak jelas. Ia curiga langkah itu merupakan titipan dari seorang pemimpin KPK yang sempat terlibat dalam lobi-lobi politik terkait Pilpres 2014. “Tak boleh menggunakan KPK untuk menghajar orang karena nggak jadi wakil presiden. Saya dendam kepada yang begitu! Kau tulis, ‘Saya dendam!’” ujar Rio.

Agun Gunandjar Sudarsa
Foto: Reno Esnir/Antara Foto

Karena itu, Rio akan dengan senang hati mengungkapkan unek-uneknya tersebut apabila dipanggil oleh Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR, yang kini sudah mulai bekerja. Ia pun mendukung penggunaan hak angket itu. “Akan saya pertimbangkan. Kalau misalnya DPR bilang ‘panggil Rio’, saya akan datang,” tuturnya.

Bukan hanya Rio yang menyambut gembira terbentuknya Pansus Hak Angket KPK itu. Mantan Ketua DPD Irman Gusman juga akan datang ke Pansus apabila mendapat panggilan untuk bersaksi. Irman, yang terseret kasus impor gula di Sumatera Barat, bakal memberikan informasi perihal penindakan di KPK yang dianggapnya tak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Ia mempersoalkan vonis 4,5 tahun penjara yang diterimanya karena suap Rp 100 juta, sementara mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, yang disuap lebih dari Rp 1,9 miliar, hanya menerima vonis 4 tahun. Belum jelas juga soal gratifikasi atau suap karena Irman tak memiliki kewenangan dalam regulasi impor gula. “Saya kira kurang pas, (KPK) harus dibenerin,” ujar pengacara Irman, Tommy Singh, kepada detikX.

Miryam S Haryani, tersangka pemberian keterangan tidak benar dalam sidang perkara e-KTP, menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/6/2017).
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Pemanggilan terhadap koruptor yang dijebloskan ke penjara oleh KPK memang menjadi usul di Pansus Hak Angket KPK. Usulan itu disampaikan pertama kali oleh Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa. Dia bilang, selain koruptor, akan dipanggil jaksa dan polisi. "Iya, pasti, ada polisi, jaksa, ada yang mantan koruptor. Pasti ini banyak, dipanggil semua. Makanya saya nggak bisa mengatakan outcome-nya A, B, C, tergantung hasil penyelidikannya," kata Agun.

Wakil Ketua Pansus Risa Mariska menjelaskan, untuk melihat apakah ada penyimpangan di KPK atau tidak, caranya adalah bertanya kepada orang yang punya pengalaman langsung, yaitu para terpidana KPK itu. “Kita sering dengar itu (penyimpangan di KPK). Tapi kan kita nggak percaya sama gosip. Harus ada bukti dan faktanya. Mau menggali itu saja,” terang Risa di gedung DPR.

Berdasarkan informasi yang diperoleh detikX, ada sejumlah terpidana korupsi yang bakal dimintai keterangan. Mereka di antaranya Irman Gusman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, serta terpidana seumur hidup kasus suap sengketa pilkada dan mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, dalam kasus suap perizinan kebun kelapa sawit di daerahnya.

Pansus Hak Angket KPK kembali menggelar rapat, Senin (19/6/2017).
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Namun usulan ini masih menjadi perdebatan di kalangan Pansus sendiri. Fraksi-fraksi masih terbelah dalam menyikapi usul tersebut. Bahkan Fraksi Gerindra mengancam akan menarik perwakilan mereka dari Pansus apabila para koruptor tersebut benar-benar dihadirkan ke rapat Pansus. "Kalau bahasanya mengundang koruptor itu, Ketua Pansus, tanya. Kalau ini terjadi, Fraksi Gerindra akan keluar dari angket," kata Desmond J. Mahesa, anggota Pansus dari Fraksi Gerindra.

Akankah Pansus benar akan memanggil para terpidana kasus korupsi, baik yang masih di ruang tahanan maupun yang sudah bebas? Sejauh ini, Pansus baru mengagendakan pemanggilan Miryam S. Haryani dalam rangkaian “penyelidikan” terhadap KPK. Miryam sendiri berstatus tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang korupsi e-KTP.

Pemanggilan Miryam telah memicu ketegangan antara Pansus dan KPK. KPK tetap pada pendiriannya, yakni tidak akan memberi Pansus akses kepada Miryam. KPK juga tidak akan memberikan keterangan kepada Pansus menyangkut proses penyidikan perkara korupsi yang ditangani.


Reporter: Ibad Durohman, Gresnia Arela F.
Redaktur: M. Rizal
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE