INVESTIGASI

Menyulap Cacat
Dana Pendamping Desa

Laporan audit BPK menemukan cacat dana pendamping desa. Akibatnya, pelaksanaan sebagian program dana desa sebesar Rp 1,8 triliun meleset. Temuan ini diduga “disulap” agar meraih status audit wajar tanpa pengecualian.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 10 Juli 2017

Selembar kertas berisi penggalan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) masih menyisakan pertanyaan bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Angka Rp 1,8 triliun tertera sebagai cacat anggaran pada dana desa dan cacat lain pada dana pendamping desa. Namun kementerian itu tetap meraih status audit wajar tanpa pengecualian (WTP) walau dana pendampingan banyak cacat.

Kertas itu merupakan salah satu yang tersisa dari penggeledahan ruangan auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri. Ia dicokok KPK tengah menerima suap Rp 40 juta, yang menjadi bagian dari commitment fee sebesar Rp 240 juta. Uang itu diduga diberikan oleh Inspektur Jenderal Kemendes Sugito untuk menyulap hasil audit. “Inilah yang menjadi alasan kami terus mendalami kasus ini,” ucap penyidik yang tak mau disebutkan namanya.

detikX mendapatkan hasil lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan pertanggungjawaban belanja tahun 2015 dan semester I/2016 pada Kemendes di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Audit itu identik dengan lembar kertas yang ditemukan penyidik KPK di ruangan Rochmadi.

Laporan bernomor 28/ HP/ XVI/01/2017 itu mencatat lima masalah pertanggungjawaban Kemendes. Soal dana pendamping desa menjadi permasalahan pertama dalam LHP itu. BPK mempertanyakan perihal honorarium dan bantuan biaya operasional pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mereka menganggap laporan Kemendes tidak wajar dan tak dapat diyakini kebenarannya. Pada 2015, cacatnya sebesar Rp 425,19 miliar dan pada 2016 sebesar Rp 550,47 miliar.

Sedangkan permasalahan lainnya menyangkut kekurangan volume pekerjaan sebanyak tujuh paket pekerjaan senilai Rp 3 miliar dan pemahalan harga senilai Rp 974,58 juta pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, kekurangan volume pekerjaan sebanyak tujuh paket pekerjaan senilai Rp 1,23 miliar pada Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu, kekurangan volume pekerjaan sebanyak tiga paket pekerjaan senilai Rp 284,51 juta dan potensi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 236,61 juta pada Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, serta prosedur perekrutan tenaga ahli, asisten tenaga ahli, tenaga data entry, dan pramubakti yang tidak memadai.

Laporan itu menuliskan, honor dan biaya operasional pendamping desa berasal dari rupiah murni dan pinjaman luar negeri. Untuk tahun anggaran 2015, Kemendes mengalokasikan Rp 1,07 triliun, tetapi realisasi anggaran hanya Rp 425 miliar. Sedangkan pada semester pertama 2016, alokasi anggarannya Rp 1,3 triliun dengan realisasi hanya Rp 552 miliar.

Auditor BPK Rochmadi Saptogiri masuk ke mobil KPK.
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Cacat dana desa itu memiliki daftar panjang. Hasil uji petik ke Provinsi Kalimantan Barat dan Jawa Timur menunjukkan biaya honorarium tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, bantuan operasional tidak dilengkapi dengan bukti dan tidak memenuhi persyaratan kunjungan di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Barat.

Soal pemberian asuransi kepada pendamping pun tak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, pembayaran asuransi kepada tenaga pendamping profesional (TPP) di Jawa Timur tidak menggunakan mekanisme at cost (biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah). Laporan BPK menyebutkan TPP tak dapat mencegah penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sesuai dengan ketetapan Kemendes.

BPK melaporkan, dampak cacat ini berimbas pada pemanfaatan dana desa. Anggaran dana desa sendiri sebesar Rp 20,7 triliun pada 2015 dengan realisasi Rp 16,29 triliun dan Rp 46,9 triliun pada 2016 dengan realisasi semester I Rp 7,84 triliun.

Dana desa bukan menjadi anggaran Kementerian Desa, melainkan disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan. Namun dana desa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendamping desa. Karena itulah angka ini dicantumkan dalam audit tersebut.

Angka salah manfaat dana desa ini cukup besar, yakni Rp 1,8 triliun. Realisasi dana desa seharusnya diprioritaskan secara berurutan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat desa.

BPK mencatat pemanfaatan dana desa untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan masyarakat desa masih cukup besar. Dua prioritas pertama justru dikesampingkan.

Pada 2015, realisasi anggaran yang tidak sesuai prioritas mencapai Rp 969 miliar. Dana desa dimanfaatkan masing-masing untuk penyelenggaraan pemerintahan desa senilai Rp 593,6 miliar atau 3,64 persen dari keseluruhan realisasi dana desa tahun 2015 dan pembinaan masyarakat desa senilai Rp 375,5 miliar atau 2,3 persen dari realisasi dana desa 2015.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika
Foto: Rachman Haryanto/detikcom

Pada semester pertama 2016, penggunaan dana desa di luar prioritas masih dilakukan. Realisasi anggaran yang tidak sesuai prioritas itu mencapai Rp 898 miliar. Dana desa dimanfaatkan masing-masing untuk penyelenggaraan pemerintahan desa senilai Rp 627,4 miliar atau 8 persen dari keseluruhan realisasi dana desa semester pertama 2016 dan pembinaan masyarakat desa senilai Rp 270,5 miliar atau 3,45 persen dari realisasi dana desa semester pertama 2016.

Selain soal penggunaan anggaran, BPK mencatat sengkarut rekrutmen TPP di Jawa Timur yang tidak sesuai dengan regulasi. Sebanyak 125 tenaga pendamping direkrut tanpa proses.

Rangkap pekerjaan tenaga pendamping juga menjadi masalah. Pengujian database Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama menunjukkan terdapat TPP yang memiliki ikatan kerja aktif dengan pihak lain, khususnya sekolah dan madrasah. Mereka menjabat dosen, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, hingga staf sebanyak 667 orang.

BPK juga menyoroti keberadaan TPP yang merangkap sebagai pengurus partai politik. Terdapat enam TPP yang terdata sebagai pengurus parpol, satu di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan lima orang di Partai Kebangkitan Bangsa.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika membantah jika dikatakan dana pendamping desa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, ada perbedaan persepsi antara BPK dan Kemendes soal pemberian gaji dan honor TPP. BPK menggunakan metode at cost, yakni sesuai dengan kehadiran. Sedangkan Kemendes menggunakan metode lumsum (keseluruhan/gaji bulanan) dengan alasan pendamping desa memiliki wilayah pendampingan lebih dari satu.

“Ya, berdasarkan cara mereka mengukurnya, seharusnya demikian. Tapi kan kami tidak berani melakukan apa pun tanpa ada aturan hukumnya. Jadi yang menjadi sumber perselisihan itu di situ. Setelah dijelaskan ke BPK, mereka mengerti,” ujarnya kepada detikX.

Sedangkan soal rangkap pekerjaan TPP, menurut Erani, hal itu terjadi karena selama ini Kemendes merangkul perguruan tinggi untuk mengisi tenaga pendamping. Dalam daftar yang diterimanya, beberapa TPP tengah mengurus proses kelulusan.

Seluruh polemik dalam LHP ini, dia menuturkan, sudah diselesaikan. Proses pemeriksaan dilakukan dua kali setahun dan setiap selesai pasti ada perbaikan. Soal dana bermasalah yang dipaparkan dalam LHP Kemendes, ujarnya, sudah diselesaikan sehingga mendapat status audit WTP.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman menyebutkan hal yang sama dengan Erani. Perbedaan perspektif pertanggungjawaban antara auditor dan pihak Kemendes sudah diselesaikan.

Roy Salam, Direktur Indonesia Budget Center
Foto: dok. CNN Indonesia

“BPK itu biasanya laporan yang dianggap belum diyakini pertanggungjawabannya bisa diselesaikan dengan dua hal, administrasi atau kemudian ditindaklanjuti apakah memang ada indikasi atau apa pun misalnya. Nah, itu bisa dijawab ketika tindak lanjut,” jelasnya.

Kemendes telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut melalui surat Nomor 082/DPPMD 1/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan telah sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-651/MK 02/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Persetujuan Satuan Biaya Masukan Lainnya.

Ia menjelaskan audit yang diperoleh detikX merupakan jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang menghasilkan kesimpulan pemeriksaan, bukan opini. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan PDTT menghasilkan kesimpulan, sedangkan opini BPK diperoleh dari laporan keuangan BPK.

LHP PDTT tetap menjadi materi audit laporan keuangan. Tetapi auditor menganggap penyelesaian sudah dilakukan oleh Kemendes sesuai dengan kesimpulan, sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai pemberian opini WTP dalam audit laporan keuangan.

Sedangkan soal cacat dana desa sebesar Rp 1,8 triliun bukan merupakan bagian audit Kemendes karena pengelolaan dana desa berada di bawah Kementerian Keuangan.

Namun Direktur Indonesia Budget Center Roy Salam menganggap penyelesaian ini justru membuahkan pertanyaan. Rekomendasi audit PDTT terhadap temuan honorarium dan bantuan biaya operasional pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pertanggungjawaban.

Rekomendasi tersebut memerintahkan pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Dekonsentrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium dan bantuan biaya operasional kepada TPP masing-masing tahun 2015 sebesar Rp 425.191.445.395 (rupiah murni dan pinjaman luar negeri) dan semester I/2016 sebesar Rp 550.467.601.255 (pinjaman luar negeri).

BPK juga meminta Inspektorat Jenderal Kemendes melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas kebenaran pertanggungjawaban pembayaran honorarium dan bantuan biaya operasional kepada TPP. Jika ada penyimpangan, harus diberi sanksi.

Audit laporan keuangan seharusnya meminta hasil berupa pertanggungjawaban, bukan sekadar surat. Jika penyelesaian melalui surat saja dianggap cukup, tidak mengherankan kalau ada yang meragukan opini WTP.

“Audit itu jelas, apa rekomendasi dan tindak lanjutnya. Dalam konteks ini adalah pertanggungjawaban, bukan soal perspektif lumsum atau at cost, sesuai rekomendasi,” ujar Roy.

Kemendes pun seharusnya bersikap lebih serius setelah mengetahui audit BPK ini. Roy yakin ada salah kelola anggaran dalam jumlah besar. Parahnya, uang ini sebagian besar bersumber dari utang, hampir 90 persen.

“Misalnya masyarakat sudah pusing dengan isu pemerintah berutang, tiba-tiba ada temuan penggunaan dana utangnya keliru, pasti akan kelabakan,” tuturnya.


KOREKSI

Redaksi menerima klarifikasi BPK bahwa LHP Tentang Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kemendes di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat, adalah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang menghasilkan kesimpulan, bukan opini. Redaksi memohon maaf atas kesalahan yang terjadi serta telah melakukan koreksi.


Reporter: Ibad Durohman, Aryo Bhawono
Redaktur: Aryo Bhawono
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE