INVESTIGASI

Kompak Menjaga
Kursi Novanto

Novanto tidak akan bergeser dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR meski berstatus tersangka korupsi. Luar biasa.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Rabu, 19 Juli 2017

Aneka gorengan dan makanan ringan tersaji. Tidak ketinggalan kopi hitam dan teh tertata di meja besar di ruang tamu rumah Setya Novanto, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 17 Juli 2017.

Malam itu, sekitar pukul 19.00 WIB, elite Partai Golkar beramai-ramai merapat ke rumah sang ketua umum. Agenda pembahasan adalah soal penetapan Novanto sebagai tersangka di kasus e-KTP, yang beberapa jam sebelumnya diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pertemuan itu hadir Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Golkar Nurdin Halid, Sekjen Golkar Idrus Marham, Bendahara Umum Robert Jopi Kardinal, Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, dan beberapa pengurus Partai Beringin lainnya. Hadir pula tim pengacara Novanto, yang dipimpin Rudi Alfonso, yang juga menjabat Ketua DPP Golkar Bidang Hukum dan HAM.

Pertemuan yang berlangsung selama empat jam itu, kata Ace Hasan Syadzily, berlangsung santai. “Pak Setnov juga terlihat tenang dan datar. Tidak menunjukkan raut sedih atau gembira,” ujar Ace kepada detikX.

Dalam pertemuan malam itu, Novanto dan beberapa pengurus belum bisa mengambil sikap apa-apa. Penyebabnya, Novanto belum menerima surat penetapan tersangka oleh KPK. Begitu juga dengan nasibnya sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Alhasil, pertemuan hanya membahas soal agenda rapat pleno DPP Golkar dan rapat paripurna DPR yang akan digelar keesokan hari, Selasa, 18 Juli.

Baca Juga : Ajaib Setya Novanto

Setya Novanto
Foto : Hesti Rika Pratiwi/CNN Indonesia

Namun informasi yang diperoleh detikX menyebutkan pertemuan di rumah Novanto itu bukan ngobrol-ngobrol biasa, melainkan membahas langkah taktis pascapenetapan tersangka. Pembicaraan penting yang dibahas antara lain soal praperadilan serta langkah hukum di Mahkamah Agung untuk mengawal kasasi jika kasusnya sudah sampai ke pengadilan. Untuk urusan ini, Novanto meminta Rudi Alfonso dan Lucas, seorang pengacara, mengurusnya.

Pembahasan kedua soal Pansus Hak Angket KPK. Di situ Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Pansus Angket KPK dari Golkar, serta anggota Pansus dari Partai Beringin, yakni Bambang Soesatyo dan Misbakhun, dimintai laporannya. “Mereka diminta lebih kencang dalam proses angket tersebut,” kata seorang sumber kepada detikX.

Dan yang tidak kalah penting adalah langkah politik di lingkup internal. Untuk urusan ini, para loyalis Novanto diminta melakukan pendekatan kepada Dewan Pembina Golkar, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan untuk mengamankan kursi Novanto, baik sebagai Ketua Umum DPP Golkar maupun Ketua DPR, yang secara undang-undang menjadi hak Fraksi Golkar.

Ada dua kubu kuat di Golkar yang diperkirakan akan bertarung untuk memperebutkan kursi Novanto itu, yakni kubu Golkar di lantai 12 gedung DPR, yang dimotori Kahar Muzakir, Agus Gumiwang, dan Aziz Syamsuddin. Satu kubu lagi berada di lantai 3, yang berisi Robert Joppi Kardinal, Supono, Yahya Zaini, Idrus Marham, dan Nurdin Halid.

Untuk posisi Ketua DPR, ada kemungkinan Aziz Syamsuddin yang akan mengambil alih, sementara kursi Ketua Umum Golkar diperkirakan akan menjadi pertarungan sengit lantaran para senior Golkar, seperti Aburizal Bakrie (Ical), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Jusuf Kalla, bakal ikut cawe-cawe.

Rapat Pleno Golkar bahas status tersangka Novanto
Foto: Hary Lukita Wardani/detikcom


Namun sampai saat ini kelompok-kelompok elite di Golkar belum secara terang-terangan mengusik kursi Novanto. Sejauh ini yang angkat bicara baru Ahmad Doli Kurnia, yang mengatasnamakan diri kader muda Golkar. Dia mendesak Novanto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar demi nama baik partai. “Saya sebagai kader Golkar ikut prihatin dengan ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka karena ini semakin menguatkan keterlibatannya sebagai aktor utama dalam megaskandal utama kasus e-KTP," kata Doli.

Menurut Doli, tak ada jalan selain Novanto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Doli pun berpendapat, seharusnya Novanto mengundurkan diri dan DPP Golkar segera mengambil langkah-langkah untuk mencari pengganti Novanto.

Selain desakan mundur, ada wacana yang muncul di kalangan internal Golkar untuk menunjuk pelaksana tugas jika Novanto ditahan KPK. Apalagi Nurdin Halid, yang menjadi Ketua Harian Golkar, sudah sibuk mengurus pencalonan dirinya sebagai calon gubernur di pilkada Sulawesi Selatan pada 2018.

Kabarnya, Golkar akan menunjuk Idrus Marham, yang sekarang menjadi Sekjen Golkar, menjabat Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar. Sedangkan posisi sekjen akan dilimpahkan kepada Yahya Zaini. Saat ini Yahya menduduki posisi Ketua DPP Golkar Bidang Legislatif dan Lembaga Politik. Adapun posisi Ketua DPR akan dilimpahkan kepada Aziz.

Namun Novanto sepertinya tidak mau begitu saja bergeser dari posisi. Dengan dalih belum ada putusan inkrah soal status kasusnya, ia akan tetap menjabat Ketua DPR maupun Ketua Umum Golkar. Keinginan tersebut diperkuat dengan hasil rapat pleno yang digelar pada Selasa malam, 18 Juli, di kantor DPP Golkar, yang di antaranya menetapkan DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa.

KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Hal itu disampaikan Ketua KPK dalam jumpa pers, Senin (17/7/2017).
Foto : Agung Pambudhy

 Agung Laksono
Foto : Lamhot Aritonang

Rumah Setya Novanto
Foto : Aditya Mardiastuti

Selain itu, DPP menyetujui keputusan Novanto menugasi Ketua Harian dan Sekjen bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi serta melaporkan kepada ketua umum. Gayung bersambut. Hasil rapat pleno DPP tersebut kemudian disepakati pula Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie.

“Hargai juga proses hukum sampai inkrah, sehingga tak perlu ada perubahan-perubahan, misalnya usulan pelaksana tugas di Golkar atau munaslub," ujar Agung.

Agung meminta semua pihak tidak mendesak Novanto turun dari posisi Ketua DPR maupun Ketua Umum Golkar. Soal munaslub, Agung mengatakan tunggu waktunya. “Pada waktunya, sudah saatnya, hal itu akan terjadi. Ya, kita laksanakan, tergantung perkembangan hukum yang ada. Mari kita hargai demokrasi, tapi juga berdasarkan proses hukum yang ada, tidak liar," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Ical. Dia mendukung tujuh hasil pleno DPP, yang salah satunya tidak melakukan munaslub. "Dewan Pembina bermaksud melakukan dukungan sepenuhnya kepada apa yang akan diambil oleh DPP tersebut. Jadi tujuh poin itu telah disampaikan dan Saudara telah mendengarkan dengan terperinci," ucap Ical setelah bertemu dengan Novanto di rumahnya, Jalan Mangunsarkoro 42, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Juli.

Ical pun percaya DPP Partai Golkar akan tetap berjalan meskipun tidak ada pergantian kepemimpinan setelah Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK. Ical juga berharap kader Partai Golkar tetap solid dan tidak terbelah oleh konflik. Kader partai harus melaksanakan setiap keputusan pleno yang telah diambil.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE