INVESTIGASI

Novanto Tersangka Pansus Berlalu

“Mereka diminta lebih kencang dalam proses angket tersebut.”

Ilustrasi : Edi Wahyono

Rabu, 19 Juli 2017

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus megaskandal e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana kelanjutan Panitia Khusus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh DPR?

Tampaknya Pansus Hak Angket akan terus berjalan. Para anggota Pansus beralasan Pansus merupakan produk konstitusional di mana DPR merupakan bagian dari amanah konstitusi UUD 1945. Kedua, Pansus dibentuk untuk mengawasi kinerja KPK, bukan terkait suatu perkara, seperti korupsi proyek e-KTP yang menjerat Novanto.

“Ya, nggak ngaruh-lah. Jalan terus. Sejak awal kan kami mendeklarasikan bahwa kerja hak angket ini dalam rangka pengawasan dan penyelidikan terhadap KPK. Tidak terkait dengan kasus atau perkara yang ditangani KPK,” ujar Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR, yang baru saja diangkat menjadi Wakil Ketua Pansus, kepada detikX.

Masinton Pasaribu
Foto : Ari Saputra/detikcom

Menurut anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, dari hasil kerja sementara Pansus, khususnya ketika Pansus berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sejumlah anggota Dewan menerima laporan soal kejanggalan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kasus perkara korupsi.

Mereka itu sudah inkrah, dan tak mungkin tidak ada subyektivitas orang yang ditahan, pasti bilang KPK salah.”

Kejanggalan itu di antaranya soal pembayaran denda yang tak dimasukkan dalam daftar kerugian negara. Juga laporan soal rekening yang diblokir tapi uang di rekening bukan dari hasil kejahatan (korupsi). “Ada semua nih dalam daftar ‘dosa’ KPK. Ada orang yang katanya kena OTT (operasi tangkap tangan) padahal tidak OTT. Nanti akan dibuka semua,” tutur mantan aktivis 1998 ini.

Dari pantauan detikX di gedung DPR, Senayan, Jakarta, memang sampai saat ini Pansus Hak Angket masih terus melakukan rapat-rapat internal secara tertutup. Hampir semua anggota Dewan dari sejumlah fraksi partai politik terus membahas hasil temuan-temuan tersebut.

Pansus juga bergiliran memanggil beberapa tokoh untuk dimintai pendapat. Selasa, 18 Juli 2017, Pansus mendatangkan pakar hukum tata negara Mahfud Md. Mahfud menegaskan KPK tidak bisa diawasi dengan menggunakan hak angket DPR karena tugasnya berkaitan dengan lembaga yudikatif, bukan administratif pemerintahan.

Mahfud MD memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK untuk mengikuti rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Foto : Lamhot Aritonang/detikcom

Rabu, 19 Juli, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais juga bertandang ke DPR untuk beraudiensi dengan Pansus. Namun agenda ini ditunda karena Amien harus melengkapi beberapa dokumen. Amien mengatakan audiensi itu atas inisiatif dirinya.

Pansus juga mengadakan rapat tertutup dengan Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin. Kedua belah pihak membicarakan tentang penjemputan paksa Miryam S. Haryani, tahanan KPK. Hingga kini penjemputan paksa terdakwa kesaksian palsu tentang proyek e-KTP itu masih menjadi sumber ketegangan antara Pansus dan KPK.

Kendati demikian, kubu Golkar dan PDI Perjuangan dilanda perselisihan mengenai kelanjutan Pansus pascapenetapan Novanto sebagai tersangka. Suara di Golkar sempat terpecah. Kader senior Partai Golkar Yorrys Raweyai bertekad melakukan upaya-upaya agar Pansus itu dihentikan.

Sejak awal ia menilai pembentukan Pansus Hak Angket KPK salah. Apalagi ada rencana mendatangkan para koruptor yang tak akan membawa dampak apa pun dalam pemberantasan korupsi. “Mereka itu sudah inkrah, dan tak mungkin tidak ada subyektivitas orang yang ditahan, pasti bilang KPK salah,” kata Yorrys kepada detikX.

Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).
Foto : M Agung Rajasa/antarafoto

Menurut Yorrys, Pansus Hak Angket KPK telah membuat upaya membangun demokrasi di Indonesia menjadi tak berlangsung mulus, di mana upaya pemberantasan korupsi, toleransi, dan menjadikan hukum sebagai panglima sudah menjadi komitmen di dunia internasional.

Sayang, Pansus diketuai figur dari Fraksi Golkar, yang pada akhirnya merusak nama baik partai berlambang beringin tersebut. Terlebih sekarang Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka e-KTP. “Golkar itu kan dituding sebagai motor karena ketuanya dia (Agun Gunanjar). Jadi ada tiga hal yang membuat Golkar terbenam: revisi UU KPK, pencekalan Ketua Umum Golkar, dan angket. Secara politik kan tidak bagus untuk Golkar,” kata Yorrys kepada detikX.

Namun seorang sumber menyebutkan, ketika melakukan konsolidasi pascapenetapan Novanto sebagai tersangka pada Senin, 17 lalu, Agun ikut dipanggil ke rumah Novanto di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Agun dimintai laporan tentang jalannya Pansus Hak Angket. Hadir pula anggota Pansus dari Fraksi Golkar lainnya, yakni Misbakhun dan Bambang Soesatyo. “Mereka diminta lebih kencang dalam proses angket tersebut,” katanya.

Yorrys Raweyai
Foto : Ari Saputra/detikcom

Hal itu sudah diduga oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut dia, ada tiga kemungkinan ke depan setelah Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Pansus Hak Angket KPK akan bereaksi dan memberikan tekanan yang lebih “brutal”. Kedua, kemungkinan adanya oknum penegak hukum yang tak setuju dan justru bekerja sama menekan KPK, misalnya dengan mengkooptasi pengadilan.

Ketiga, KPK harus mengantisipasi serangan balik, baik berupa kekerasan maupun kriminalisasi. Karena itu, pria yang akrab disapa BW itu memberikan pesan kepada KPK agar konsisten dalam mengusut Novanto. "Tugas strategis KPK bukan sekadar menetapkan SN (Setya Novanto), tapi juga harus memastikan agar proses pascapenetapan dapat dilanjutkan hingga ke pengadilan dan perkara SN dapat dibuktikan pengadilan hingga kelak di MA," kata BW.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan penegakan hukum tidak boleh dibangun atas kecurigaan, dendam, dan sakit hati. Munculnya berbagai reaksi atas penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus proyek E-KTP merupakan hal yang wajar karena yang terjerat adalah tokoh besar.

Saut Situmorang, Wakil ketua KPK
Foto : Agung Pambudhy/detikcom

Tentunya, menurut Saut, KPK tak sembarangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi. KPK sudah sesuai dengan prosedur hukum dalam menjalankan tugas. Dan tentunya, ketika menentukan sikap dalam suatu kasus, KPK sudah memiliki antisipasi berbagai hal yang akan terjadi nantinya. “Harus siap dan memang sudah kita analisis apa yang akan terjadi sampai beberapa bulan ke depan,” ujar Saut.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: M. Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE