INVESTIGASI

Kartu Merah Pengusung Khilafah

Diawasi sejak era Presiden SBY, HTI akhirnya dibubarkan. Tak lewat pengadilan karena hanya akan memberikan panggung buat HTI.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Rabu, 26 Juli 2017

Kegentingan yang memaksa. Dalil itulah yang membuat Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 pada 10 Juli 2017. Perppu tersebut merupakan pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi sasaran tembak perdana perppu yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada 12 Juli 2017 itu.

Ormas yang merupakan cabang gerakan Hizbut Tahrir internasional itu langsung mendapat “kartu merah” setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut status badan hukumnya seminggu kemudian. Staf tenaga ahli Kemenko Polhukam, Sri Yunanto, mengatakan pembubaran HTI tidak dilakukan secara tiba-tiba. Ada banyak dokumentasi dan info valid yang menunjukkan HTI merupakan organisasi anti-Pancasila dan antidemokrasi.

“Kami sudah mengumpulkan data dan informasi dari Polri, BIN, dan TNI. Sudah kami analisis dan kesimpulannya HTI anti-Pancasila,” ujar Yunanto saat ditemui detikX di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM Freddy Harris memberikan keterangan kepada awak media mengenai status hukum HTI, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Selain mengumpulkan sejumlah data dan informasi, Kemenko Polhukam menggelar lima kali pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama, pakar hukum, dan akademisi. Setidaknya ada 12 ormas Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia, yang dilibatkan.

Dengan perppu, eksekusi (pembubaran ormas) bisa langsung dilakukan, sementara proses hukum bagi ormas yang terkena sanksi, seperti HTI, bisa berlangsung setelahnya, misalnya PTUN.”

Ada pula dari kalangan akademisi serta pakar hukum pidana dan hukum tata negara yang dilibatkan. Pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita menjadi salah satu yang diajak berembuk. Dari pertemuan-pertemuan itu, akhirnya dihasilkan kesimpulan bahwa HTI membahayakan Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga layak dibubarkan.

Organisasi yang dibawa masuk ke Indonesia oleh KH Abdullah bin Nuh, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali, Bogor, itu dibubarkan karena dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. HTI juga dinilai terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri-ciri yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Menurut Yunanto, pengamatan terhadap HTI dilakukan sejak 2013 ketika ormas tersebut resmi didaftarkan sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, meski pada izin pembentukannya HTI berasaskan Pancasila dan UUD 1945, banyak kegiatannya yang bertentangan dengan tujuan yang tertulis pada izin tersebut.

Misalnya menentang Pancasila dan persatuan Indonesia serta berencana membubarkan Indonesia dan menggantinya dengan sistem khilafah. Salah satu gerakan politik untuk mengganti Pancasila, kata Yunanto, HTI menggelorakan sistem khilafah lewat 300 cabang mereka di seluruh Indonesia. “Kondisi ini sudah mengkhawatirkan dan tidak ada perangkat hukum yang bisa digunakan,” Yunanto menegaskan.

image for mobile / touch device
image 1 for background / image background





Para aktivis dan pendukung Hizbut Tahrir Indonesia
Foto: Jewel Samad/AFP

Kerisauan semakin bertambah ketika HTI berencana menggelar forum khilafah berskala internasional yang akan digagas di Balai Sudirman, Jakarta, akhir April lalu. Namun acara International Khilafah Forum itu akhirnya batal dilaksanakan setelah Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin. Apalagi ormas Gerakan Pemuda Ansor berencana menggeruduk acara itu jika tetap digelar.

Gerakan HTI pun akhirnya dianggap membahayakan karena bisa memicu bentrokan secara horizontal dengan ormas-ormas lain yang pro-Pancasila. Apalagi bentrokan hampir terjadi sebelumnya di Jawa Timur. Jika tidak dikeluarkan perppu atau masih digunakannya UU Nomor 17 Tahun 2013, pembubaran HTI harus dilakukan lewat pengadilan, yang bisa memakan waktu paling sedikit 3 tahun, bahkan bisa mencapai 5 tahun, untuk mencapai inkrah. Kondisi ini kemudian diantisipasi dengan dihadirkannya perppu.

“Dengan perppu, eksekusi (pembubaran ormas) bisa langsung dilakukan, sementara proses hukum bagi ormas yang terkena sanksi, seperti HTI, bisa berlangsung setelahnya, misalnya PTUN,” ujar Yunanto.

Sementara itu, sumber detikX di Istana Negara menyebutkan HTI dirasa telah mendapat angin setelah aksi demo besar-besaran umat Islam di Jakarta yang berlabel aksi Bela Islam 212. Jika pembubaran HTI harus lewat pengadilan lebih dahulu, panggung lain akan tercipta untuk ormas ini.

Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia 
Foto: Nugroho Tri Laksono/detikcom

“HTI memanfaatkan aksi Bela Islam untuk memperkuat eksistensinya di Indonesia. Jika pembubarannya lewat pengadilan, sama saja memberi panggung yang baru buat HTI,” katanya.

Gayung bersambut. Kementerian Hukum akhirnya secara resmi mencabut status badan hukum HTI. "Mengenai ormas perkumpulan HTI sesuai penemuan tanggal 8 Mei 2017, pemerintah perlu mengambil langkah hukum terhadap HTI," ungkap Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Freddy Harris saat mengumumkan pembubaran HTI di kantornya, Jakarta, Rabu, 19 Juli.

Kementerian Hukum, kata Freddy, tidak memberikan peringatan lebih dahulu karena pemerintah menganggap telah mengantongi cukup bukti bahwa HTI menyebarkan ideologi anti-Pancasila. Alasan lainnya, ada celah hukum dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas lantaran peringatan diberikan tidak dihitung secara kumulatif, yang dianggap bisa disalahgunakan oleh HTI.

Bukan hanya dibubarkan secara administrasi, situs resmi HTI pun diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini situs resmi HTI, yang beralamat di hizbut-tahrir.or.id, tidak lagi dapat diakses. Di laman utamanya, terdapat bingkai berwarna hitam dan putih dengan tulisan berhuruf kapital “we are closed” dengan alamat situs di bawahnya.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto, selaku pemohon bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang pertama gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi. Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Foto: Adhi Wicaksono/CNN Indonesia

Selain itu, anggota atau simpatisan HTI yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil juga mulai ditelusuri. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sedang mencari dasar hukum untuk memberi sanksi kepada PNS yang menjadi anggota organisasi tersebut.

"Lagi dicari UU-nya, sama PP-nya. Kalau ada yang dilanggar, pasti ada sanksinya. Jadi saya cari pasal yang melarang itu sekaligus UU-nya. Nanti kalau pasal menyatakan jelas, pasti ada sanksi," kata Asman.

Tekanan terhadap anggota dan simpatisan HTI yang bekerja sebagai PNS tersebut langsung direspons kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra. "HTI-nya sudah dibubarkan, sudah tidak ada lagi secara hukum. Jadi nggak perlu ditekan pemerintah. Kalau ada orang pemerintah tanya, pilih HTI atau PNS, kalau ada yang tanya begitu, itu bahlul sendiri," ucap Yusril.

Yusril telah mengajukan permohonan gugatan atas Perppu Ormas itu lewat Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di PTUN, Yusril berharap pencabutan badan hukum HTI bisa dibatalkan. Sementara itu, di MK, harapan Yusril, seluruh isi perppu bisa dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. MK pun mulai menggelar sidangnya.

Sementara itu, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, pasca dibubarkan, HTI tidak bisa lagi mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat terbuka. Namun, untuk urusan dakwah Islam, akan berjalan terus.  "Kalau dakwah atas nama HTI ya iya (dihentikan). Tapi namanya dakwah nggak boleh berhenti. Kewajiban itu," ujarnya.


Reporter: Ibad Durohman, Gresnia Arela F.
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE