INVESTIGASI

Melucuti Jejaring HTI

“Jadi, kalau ada yang mengatakan khilafah itu utopis, itu orang gila menurut saya.”

Ilustrasi: Edi Wahyono

Rabu, 26 Juli 2017

Ketegangan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan pendahulunya, Adhyaksa Dault, belum juga mereda. Imam “mengembargo” dana ke Pramuka sebelum Adhyaksa menjelaskan kehadirannya di acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang bercita-cita menegakkan khilafah di Indonesia dan, karena itu, dibubarkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo pekan lalu.

Ketua Kwartir Nasional Pramuka periode 2013-2018 itu hadir dalam acara Muktamar Khilafah HTI di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 2013. Dalam sebuah video yang beredar luas di internet, Adhyaksa diwawancarai seorang simpatisan HTI tentang alasan yang membuatnya hadir di tengah-tengah ribuan simpatisan HTI tersebut.

Kata Adhyaksa, khilafah adalah tanda-tanda kenabian Muhammad SAW. Dan dengan atau tanpa peran umat Islam pun, ia meyakini khilafah pasti akan berdiri kembali di masa mendatang. “Jadi, kalau ada yang mengatakan khilafah itu utopis, itu orang gila menurut saya,” ujarnya.

Dalam sebuah laporan tentang HTI yang dibuat Pusat Pengkajian Strategi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Adhyaksa disebut sempat ingin meresmikan acara Konferensi Khilafah Internasional HTI pada 2009, sewaktu masih menjabat Menpora. Namun rencana itu urung dilakukan karena Adhyaksa diperingatkan sangat keras oleh Kabinet Indonesia Bersatu.

Kendati demikian, menurut laporan yang terbit pada Juli 2010 tersebut, Adhyaksa tetap menghadiri makan malam dengan jajaran pengurus HTI di Hotel Sahid Jaya sehari setelah konferensi khilafah. Di situ ia menegaskan dukungannya terhadap ide menghidupkan kembali khilafah Islam. Tidak hanya itu, Adhyaksa juga disebutkan pernah menjamu pemimpin Hizbut Tahrir dari Inggris dan Sudan di kantor Kemenpora dan keduanya diberi waktu bicara di depan anggota organisasi pemuda terbesar di Indonesia.

Adhyaksa Dault
Foto : Safir Makki/CNN Indonesia

Pada Mei lalu, dengan memakai rompi Pramuka, Adhyaksa membuat pernyataan via YouTube. Ia menjelaskan kedatangannya ke acara HTI sebagai undangan, bukan simpatisan atau anggota. Adhyaksa, yang pernah bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, mengaku datang karena menganggap HTI sebagai gerakan dakwah Islam. Adhyaksa pun geram terhadap tudingan yang menyebutkan dirinya anti-Pancasila.

“Saya katakan, ketika dia (HTI) menjadi gerakan dakwah, pasti kita akan datang. Tapi, kalau sudah berubah untuk mengganggu dan mengganti Pancasila dan UUD 1945, kita Pramuka akan berada paling depan (untuk melawan),” kata Adhyaksa.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto, mengungkapkan kedatangan Adhyaksa ke acara HTI itu untuk mengaji. Kebetulan Adhyaksa paham mengenai khilafah Islam. “Dia mengerti khilafah dan hadir begitu saja,” katanya saat ditemui detikX di kantor DPP HTI yang telah ditutup di Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Yusanto pun mengaku sudah membaca laporan TNI itu dan telah menemui mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk berdialog pada waktu itu. Ia juga membenarkan adanya tokoh-tokoh selain Adhyaksa yang disebut dalam laporan itu yang dekat dengan HTI. Disebutkan bahwa HTI rajin mengundang sejumlah tokoh untuk berbicara di acara HTI. Setelah kontak awal itu, HTI memberitahukan ideologi dan cita-cita Hizbut Tahrir kepada mereka yang tak hanya berstatus politikus, tapi juga jenderal TNI.

Salah satunya adalah mantan KSAD Jenderal (Purnawirawan) TNI Tyasno Sudarto. Tyasno terlihat hadir dalam demonstrasi HTI menentang pemuatan karikatur Nabi Muhammad di sebuah majalah Denmark pada 2006. Hubungan kuat dengan militer itu membuat HTI memperoleh akses sebagai penceramah maupun khotbah-khotbah agama yang diadakan di instansi militer.

Muhamad Nasir
Foto : Resty Armenia/CNN Indoensia

Ismail Yusanto
Foto : Agung Pambudhy/detikcom

Menurut Yusanto, HTI juga pernah bertemu dengan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal (Purnawirawan) TNI Wiranto ketika masih menjadi Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dalam forum diskusi itu, menurut Yusanto, Wiranto menyebutkan HTI memiliki kemiripan dengan partai yang didirikannya tersebut. “Serupa tapi tidak sama. Syariah itu kalau di Partai Hanura itulah hati nurani rakyat. Ada videonya juga kan waktu itu,” ucap Yusanto.

HTI juga menyebarluaskan ideologi mereka kepada aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejak 1990-an, HTI aktif menyebarkan paham khilafah ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Laporan itu menyebut sejumlah pejabat daerah di Provinsi Aceh dan Sulawesi Selatan menjadi anggota gerakan yang digagas ulama Mesir, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, tersebut.

Kalangan akademisi juga menjadi sasaran HTI. Setelah HTI dibubarkan, beredar daftar pengurus HTI seluruh Indonesia. Dalam daftar tersebut, banyak dari mereka yang berprofesi sebagai guru dan dosen di sejumlah perguruan tinggi. Universitas yang paling disorot adalah Institut Pertanian Bogor. Maklum, di kampus tersebutlah pertama kali HTI membangun jaringannya di Indonesia.

Sewaktu awal-awal perkembangan HTI pada 1980-an itu, mereka memanfaatkan organisasi Badan Kerohanian Islam Mahasiswa yang ada di IPB. Pengajian KH Abdullah bin Nuh, pemimpin Pondok Pesantren Al-Ghazali, Bogor, yang juga pengikut HTI pertama di Indonesia, kebanyakan mahasiswa IPB. Kini enam dosen di IPB diduga aktif menjadi pengurus HTI.

Suasana gedung salah satu fakultas di Kampus IPB Bogor.
Foto : AN Uyung Pramudiarja/detikcom

Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Mohamad Nasir mengumpulkan para rektor perguruan tinggi untuk membahas dosen yang terlibat dalam HTI pada Rabu, 26 Juli. Nasir meminta agar mereka dirangkul untuk kembali mengakui ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila mereka tidak bersedia, baru diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rektor IPB Hermanto Siregar mengakui tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dosen kader HTI pada saat ormas itu belum dibubarkan. Kini ia akan menegur dan memantau sejumlah dosen yang disinyalir sebagai simpatisan HTI. Bila mereka terbukti masih melakukan hal yang sama, “Akan kita tindak,” katanya seusai pertemuan dengan Menteri Nasir.

Sementara itu, Yusanto merasa keberatan data pengurus HTI diumbar ke publik oleh oknum yang tak bertanggung jawab itu. Sebab, tidak semua nama yang tertera di dokumen itu menjadi pengurus HTI. Sebagian hanya pernah berkomunikasi dengan HTI. “Saya kira list itu bisa jadi misleading yang menimbulkan syak wasangka yang keliru dan mestinya itu tidak diedarkan," jelasnya.


Reporter:Ibad Durohman, Gresnia Arela F.
Redaktur/Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE