INVESTIGASI

Edisi Terakhir Media Propaganda HTI

HTI mempunyai sejumlah aset, dari gedung hingga perusahaan penerbitan. Membantah anggapan mendapat bantuan dana dari Timur Tengah.

Ilustrator: Edi Wahyono

Kamis, 27 Juli 2017

Tulisan pada papan nama kantor baru Dewan Pimpinan Daerah II Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor di Maktab Square di Jalan KS Tubun Nomor 19, Cibuluh, Bogor Utara, Kota Bogor, hilang. Kini papan nama di mulut gang menuju kantor tersebut berganti warna menjadi putih polos.

Hanya terlihat beberapa sepeda motor terparkir di kantor tersebut. Seorang pekerja terlihat tengah merenovasi bangunan berlantai tiga itu. Sedangkan di samping gedung di lantai dua terdapat unit usaha syariah milik HTI, termasuk perusahaan penerbit buku Al Azhar Press.

Dua karyawan tengah menginventarisasi buku-buku yang berada di sejumlah dus. “Pimpinan kami lagi nggak ada, nggak tahu ke mana. Nggak tahu kapan ke sini lagi,” kata salah seorang karyawan lantas menutup pintu perusahaan itu rapat-rapat ketika detikX berkunjung Senin, 25 Juli 2017.

Bukan hanya kantor HTI pusat dan daerah yang ditutup pascapembubaran HTI pada 19 Juli lalu, seluruh kegiatan dan usaha ormas tersebut juga berhenti. Beberapa media cetak yang dikelola tak terbit lagi. Misalnya tabloid dua mingguan Media Umat, yang berhenti terbit persis pada edisi 21 Juli-3 Agustus 2017 dengan laporan utama bertajuk “Perppu No 2 Tahun 217: Rezim Diktator, Mengancam Islam”.

Berbekal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) itulah pemerintah membubarkan organisasi yang diprakarsai ulama Mesir, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, tersebut. Media Umat mengkritik keras penerbitan perppu dua bulan setelah pemerintah akan membubarkan HTI lewat jalur pengadilan. Media itu menuding langkah pemerintah tersebut sebagai balas dendam atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama, yang didukung Istana, dalam Pilkada DKI yang lalu.

Kantor DPD II HTI Bogor sekaligus kantor properti dan penerbitan buku di Cibuluh, Bogor
Foto: M. Rizal

Plang nama DPD II HTI Bogor dihapus pasca HTI dibubarkan.
Foto : M. Rizal

Tabloid dan buku terbitan HTI
Foto : Irwan Nugroho/detikX

Selain media cetak, website tabloid tersebut, www.mediaumat.com, berhenti beroperasi. Majalah bulanan yang diterbitkan penerbit HTI bernasib sama, ditutup, yaitu Al-Wa’ie. “Itu inisiatif kami sendiri menutupnya, kantor dan website kami, kan udah dibubarkan. Tabloid dan majalah juga berhenti,” kata juru bicara HTI, Ismail Yusanto, kepada detikX di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Juli.

Yusanto enggan memberitahukan seberapa besar kerugian akibat ormasnya dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap membahayakan NKRI dan bertentangan dengan Pancasila. Ia hanya menyebutkan aset berupa gedung kantor dan sumber daya manusia saja. “Nggak banyak, kok, dibandingkan dengan aset negara,” jawabnya.

Kantor DPP HTI di kompleks Ruko Crown Palace, Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, diakuinya milik HTI sendiri, yang diperoleh pada 2008. Sedangkan kantor HTI yang berada di daerah ada yang milik organisasi, tapi juga ada yang menyewa. “Kalau yang ini punya sendiri. Awalnya di sebelah,” ungkap Yusanto.

Ia menambahkan, dana untuk menjalankan organisasi selama ini didapatkan dari iuran anggota yang bergabung dengan HTI. Namun besaran iurannya sangat bervariasi di antara jemaah. Dana ini biasanya didapatkan ketika digelar pengajian-pengajian jemaah.

”Dari iuran anggota. Ada yang Rp 10 ribu per bulan, ada yang Rp 50 ribu, ada yang Rp 100 ribu, sampai Rp 1 juta. Ya kan ngaji itu macem-macem,” kata dia.

Kantor DPP HTI di Jl Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan
Foto : M. Rizal

Ismail Yusanto
Foto : CNNIndonesia/Adhi Wicaksono

Kantor Al Azhar Press di atas Kantor DPD II HTI Kota Bogor
Foto : M. Rizal/detikX

Selain dari iuran, pendanaan didapatkan dari penjualan buletin HTI bernama Al Islam, yang dibanderol Rp 20 ribu. Publikasi pertama HTI di Indonesia ini tetap berjalan, tidak seperti tabloid Media Umat dan majalah Al-Wa’ie yang berhenti operasi. “Itu buat pendanaan kita, ini masih jalan, tinggal kalikan saja jumlahnya,” tutur Yusanto.

Sumber detikX yang mengetahui seluk-beluk HTI mengatakan pendanaan HTI berasal dari Timur Tengah. Namun dana itu ditransfer menggunakan rekening dari London, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Setiap mengadakan kegiatan, HTI selalu mengajukan proposal. Bahkan instruktur di HTI menerima gaji cukup besar dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Sumber dana juga didapatkan dari sejumlah anggota yang berwirausaha, yang awal modalnya dari dana UKM. Salah satunya yang dimiliki petinggi HTI asal Jawa Timur, yang membangun usaha di Yogyakarta, Malang, dan Bogor. Ada juga yang berusaha melatih yoga, bahkan masak-memasak juga dilakukan.

Beberapa jenis usaha yang diduga menjadi sumber dana HTI itu tak menyebut nama ormas tersebut. Karena itu, ketika ormas ini dibekukan, usaha bisnis mereka tetap berjalan. Apalagi HTI terbilang menguasai cukup banyak usaha di sejumlah kampus, seperti jasa fotokopi dan laundry.

Yusanto membantah bila dikatakan bahwa HTI mendapatkan sumbangan dana dari luar negeri. Justru pihaknya sangat berhati-hati dalam menerima dana dari luar negeri, pemerintah, atau pengusaha. Walau saat ini ada sumbangan untuk ormas, HTI selalu menolak bentuk sumbangan apa pun jenisnya. “Dunia luar itu kan lagi susah. Dalam soal uang, kita sangat hati-hati,” katanya.


Reporter:Ibad Durohman, Gresnia Arela F., M. Rizal
Redaktur: M. Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE