INVESTIGASI

Nasib FPI di
Tangan Perppu

Berbagai larangan bagi ormas dalam Perppu No 2 Tahun 2017 identik dengan kegiatan FPI. FPI bakal menyusul HTI, yang telah dibubarkan pemerintah?

Ilustrasi: Edi Wahyono

Selasa, 1 Agustus 2017

Hampir dua dasawarsa organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam berdiri di Indonesia. Namun saat ini ormas yang dikomandani Habib Rizieq Syihab itu mulai merasa cemas.

Mereka khawatir, pada saat Rizieq belum juga pulang ke Tanah Air, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bisa membuat ormas yang bermarkas di Jalan Petamburan III Nomor 17, Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu tinggal nama.

Pada Jumat, 28 Juli 2017, bersama sejumlah ormas lain, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia, yang sudah dibubarkan pemerintah melalui perppu, FPI menggalang demonstrasi menolak perppu tersebut di Jakarta. FPI pun mengajukan permohonan judicial review atas Perppu Ormas itu ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, HTI mengajukan permohonan peninjauan kembali ke MK dan sidang pertama sudah digelar. Sementara itu, FPI dan sejumlah perkumpulan yang diwakili Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mengajukan permohonan peninjauan kembali berbarengan dengan demo akbar pada Jumat lalu itu.

Kecemasan para pengikut FPI cukup beralasan. Sebab, perppu yang diterbitkan dua pekan lalu itu bisa mengancam keberadaan FPI. Di dalam Perppu Ormas dijelaskan berbagai larangan yang identik dilakukan FPI. Jika aturan tersebut dilanggar, pembubaran ormas sudah di depan mata.

Keresahan ini disampaikan Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro. Pihaknya memprotes penerbitan Perppu Ormas, terutama Pasal 59 ayat 3 huruf b dan Pasal 82A ayat 2 terkait aturan penistaan agama.

Peserta aksi 287 melakukan long march ke Mahkamah Konstitusi. Mereka datang dari berbagai wilayah di Jakarta dan luar Jakarta.
Foto: Lalu Rahadian/CNN Indonesia

Bagi dia, pasal ini terkesan bias dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika ingin menertibkan ormas yang tak sesuai dengan Pancasila, pemerintah tak perlu memasukkan pasal tentang penistaan agama.

Dalam Pasal 59 Perppu Ormas memang disebutkan larangan bagi ormas: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Adapun di poin c dan d disebutkan larangan melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bukan hanya FPI, tapi juga semua ormas yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah punya potensi dibubarkan secara sewenang wenang. Ini yang harus diperjuangkan supaya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dicabut. Ini bisa menjadi pemerintahan yang otoriter,” kata Sugito kepada detikX.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Sugeng Teguh Santoso dalam sebuah diskusi di Jakarta pada 14 Juli lalu menyatakan Perppu Ormas tersebut bisa menyentuh FPI.

Kapolres Sragen AKBP Cahyo Widiarso mencegah FPI Sragen masuk ke swalayan untuk melakukan pemeriksaan terkait atribut Natal.
Foto: screenshot YouTube/Sukowati Channel

Bahkan ia mengusulkan agar FPI disemprit menggunakan Perppu Ormas karena sudah mempersekusi kelompok-kelompok minoritas. Ia mencontohkan, FPI dikenal sebagai ormas yang kerap turun ke jalan. Ormas ini juga diidentikkan dengan kekerasan karena beberapa kali melakukan razia di tempat hiburan.

Sumber detikX di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membenarkan FPI masuk radar ormas yang bakal dibubarkan pascapenerbitan Perppu Ormas. Menurutnya, setelah pembubaran HTI, akan menyusul pembubaran Jamaah Anshar Daulah (JAD), FPI, serta dua ormas lain. JAD adalah organisasi yang terindikasi kuat menjadi dalang aksi-aksi terorisme belakangan ini.

“Tapi, yang sudah pasti, JAD akan dibubarkan. Kalau FPI menunggu Mabes Polri. Karena mereka (Polri) yang melakukan analisis soal FPI,” tutur sumber tersebut.

Diakuinya, ormas FPI juga sempat menjadi pembahasan dalam penggodokan Perppu Ormas, yang berlangsung sejak akhir Februari 2017. Dalam pembahasan itu, ada sejumlah cuplikan video dan berbagai foto yang berisi sejumlah aksi pengerahan massa yang dilakukan FPI.

Namun saat kabar ini dimintakan konfirmasi kepada Tenaga Ahli Kemenko Polhukam, Sri Yunanto, ia menolak menjelaskan secara gamblang. “Jangan sekaranglah, dan itu bukan tugas saya. Saya kan bukan di Kemenkumham dan Kemendagri. Tapi begini, kalau sesuatu itu tidak dikatakan salah, ya, itu benar. Begitu saja dulu. Jangan menerka-nerka,” ujar Yunanto mengelak.

Izin organisasi kemasyarakatannya dicabut pemerintah, plang kantor DPP HTI ditutup. 
Foto: Dwi Andayani/detikcom

Sementara itu, menurut pengamat politik dari Akar Rumput Strategic and Consulting, Dimas Okky Nugroho, membubarkan FPI tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Ya, lihat dulu FPI itu sebagai apa, nih. Di perppu itu anti-Pancasila, kan? Itu saja, sih. Prosesnya itu nggak bisa semena-mena kayak zaman Orde Baru,” tutur Dimas.

Menurut dia, jika ingin membubarkan FPI, pemerintah harus melakukannya lewat pengadilan. Penerbitan Perppu Ormas sendiri oleh Jokowi bukan untuk memberangus ormas-ormas penentangnya. Namun hanya sebagai alat mengendalikan situasi.

“Apakah ini jangka pendek dan jangka panjang? Ya, tergantung. Kalau politik di Indonesia saat ini aksi-reaksi menjadi penting. Istilahnya, lu jual gue beli,” ujar Dimas.

Bagi Jokowi, Dimas menyebutkan, yang terpenting saat ini sudah punya alat untuk menjaga mandatnya sebagai Presiden RI sehingga tidak mudah dimainkan oleh kelompok-kelompok politik dominan yang hanya menginginkan bargaining position.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE