INVESTIGASI

Mati Mencuri
Tanpa Diadili

Aksi main hakim sendiri tak pernah berhenti. Data terakhir pada 2015 menunjukkan jumlahnya 4.723 kejadian, menyebabkan 321 orang tewas tanpa diadili.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Kamis, 10 Agustus 2017

Muhammad Al Zahra alias Joya, 30 tahun, menjadi sasaran amarah massa setelah dituduh mencuri amplifier milik Musala Al-Hidayah di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka menganiaya dan menyulut api pada tubuh pria asal Kampung Jati, Desa Cikarang Kota, Cikarang, hingga mengalami luka bakar 80 persen. Joya tewas mengenaskan.

Bukan hanya kali ini peristiwa main hakim sendiri terhadap terduga pelaku kriminal itu terjadi. Mei 2017, seorang residivis yang kepergok mencuri di warung kelontong di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dibakar hidup-hidup. Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan dan hanya mengalami luka bakar pada bagian kaki.

Pada 2015, seorang begal motor di Pondok Aren, Tangerang Selatan, dibakar ramai-ramai setelah merampas sepeda motor warga. Begitu juga tahun sebelumnya di Cikarang, seorang pencuri sepeda motor tewas dengan tubuh gosong. Warga nekat membakar pelaku karena kesal terhadap aksi pencurian di wilayah mereka yang sudah meresahkan.

Pengadilan jalanan menjadi aksi kekerasan paling banyak di Indonesia. Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan pada 2015 yang dikutip detikX menyebutkan aksi main hakim sendiri dari 2014 berjumlah 4.723 insiden, paling tinggi dibanding jenis kekerasan lainnya, seperti kekerasan dalam konflik sumber daya, pemilihan dan jabatan, serta separatisme.

Dari 4.723 insiden tersebut, 321 orang tewas, sedangkan jumlah yang terluka mencapai 5.789 orang. Adapun pemicu terbanyak aksi main hakim sendiri itu adalah kasus pencurian dan penghinaan terhadap harga diri.

Penangkapan begal motor
Foto: Nugroho Tri Laksono/detikcom

Sudah sering imbauan disuarakan oleh aparat hingga tokoh masyarakat agar aksi main hakim sendiri itu dihindari. Sebab, perbuatan tersebut tergolong bentuk kebiadaban. Bahkan main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, yang diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Saya mengecam itu. Aksi main hakim sendiri itu tindakan biadab. Tolonglah jangan main hakim sendiri. Kalau memang ada sesuatu, hal apa pun, biarlah aparat yang mengurus. Saya harap tokoh-tokoh masyarakat juga turut memberikan pengertian dan menenangkan masyarakat," begitu Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie mengecam peristiwa di Bekasi yang terjadi pada 1 Agustus lalu itu.

Main hakim sendiri secara umum didefinisikan sebagai tindakan individu atau kelompok di luar jalur hukum. Seharusnya siapa pun yang melakukan aksi kriminal diadili berdasarkan sistem dan aturan hukum yang berlaku. Namun mengapa masyarakat masih terus melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut?

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devie Rachmawati mengatakan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi faktor pertama. “Faktor persepsi masyarakat terhadap lemahnya institusi penegak hukum menyebabkan masyarakat bertindak untuk menghukum yang bersalah,” tutur Devie kepada detikX.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto
Foto: Dewi Irmasari/detikcom

Kedua, keresahan masyarakat terhadap makin tingginya angka kriminalitas. Hal itu ditambah dengan masifnya pemberitaan tentang aksi-aksi kejahatan di media massa, seperti begal, pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan. Sudah begitu, sanksi hukum yang diberikan pengadilan kepada pelaku tidak maksimal.

“Massa melampiaskan kemarahan secara kolektif, berbagi kemarahan dan empatinya terhadap masalah ini, sehingga mereka merasa perlu mengambil alih peran penegak hukum walaupun hal tersebut merupakan tindakan ekstrayudisial,” kata Devie.

Di sisi lain, polisi jarang menindak dan mengekspos para pelaku aksi main hakim sendiri yang terjadi di banyak tempat selama ini. Alhasil, masyarakat dengan berani menghakimi pelaku kriminal tanpa takut mendapat hukuman.

Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan aksi main hakim sendiri terjadi karena lemahnya pemahaman hukum masyarakat. Biarlah aparat yang bekerja, masyarakat tinggal memberi tahu polisi. Memang pembuktian hukum memerlukan waktu yang lama hingga kemudian turun hukuman bagi pelaku kejahatan.

“Proses hukum memerlukan waktu. Tidak bisa serta-merta, ujug-ujug, langsung menentukan ini salah, ini tidak," ujar Setyo.


Reporter: Ratu Ghea Yurisa
Redaktur: M. Rizal
Redaktur: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE