INVESTIGASI

Menebak Nasib Menteri Rini dan Amran

Jokowi dua kali memarahi Rini Soemarno karena leletnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun diyakini ia tak bakal kena reshuffle kabinet.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 14 Agustus 2017

Kabar reshuffle Kabinet Kerja muncul dan menghilang belakangan ini. Namun beberapa nama menteri yang kabarnya bakal dicopot dan digeser sudah merebak lewat pesan singkat. Menteri-menteri yang bakal dicopot dan berganti posisi berasal dari kementerian di bidang ekonomi, kemaritiman, dan sumber daya.

Dalam info yang beredar itu dikatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bakal digeser menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan, menggantikan Teten Masduki. Sedangkan posisi Menteri BUMN akan dijabat Budi Karya Sumadi, yang sekarang menjabat Menteri Perhubungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan disebutkan bakal digantikan oleh tandemnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Menko Perekonomian Darmin Nasution juga disebut-sebut akan digantikan Sri Mulyani, yang saat ini menempati posisi Menteri Keuangan.

Dan yang paling heboh adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masuk daftar menteri yang akan digeser. Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat, ini bakal menggantikan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, yang digadang-gadang ikut Pilgub Bali 2018.

Seorang sumber di Kemenhub juga mengaku mendengar isu pergantian Budi. Namun, saat ditanyakan langsung kepada Budi, yang bersangkutan bilang ingin menyelesaikan tugas-tugas besar di Kemenhub selama ini yang ditugaskan oleh Presiden dan program-program prioritas nasional yang sedang digenjot.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Menteri BUMN Rini Soemarno
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Menteri Pertanian Amran Sulaiman
Foto: Wisma Putra/detikcom

“Ya, saya kan tanyain ke Pak Budi, ‘Pak, mau ke BUMN atau nggak?’ Dia bilang lebih suka di Kemenhub. Karena speed-nya kan lagi kenceng ini, bangun MRT, LRT, bangun bandara, apa segala macam,” ujar seorang staf Kemenhub yang minta dirahasiakan namanya tersebut.

Yang menghebohkan tentu saja soal isu pergantian Susi. Bahkan sempat terjadi perang tagar antara #GantiMenteriSusi dan #StandForSusi di media sosial. Kabar pencopotan Susi itu diawali oleh aksi protes ribuan nelayan di pesisir utara Jawa. Mereka tak terima dilarang Susi menggunakan cantrang, yang dianggap merusak lingkungan, hingga Desember 2017. Nelayan pun menggelar aksi di depan Istana bulan lalu.

Namun Susi hanya menanggapi santai desakan mundur dirinya. Ia mengatakan hak mencopot dirinya merupakan milik Jokowi. "Ya, itu kan hak prerogatif Presiden. Tiap tahun kan begitu, mau diganti," ujar bos pemilik maskapai penerbangan perintis, Susi Air, ini.

Sekalipun belum ada kepastian, seorang staf ahli di lingkaran Istana Negara menyebutkan, soal reshuffle hanya masalah waktu. Ia membocorkan, saat ini yang menjadi perhatian dan bahan evaluasi setidaknya ada empat kementerian, yakni Kementerian BUMN, ESDM, Kelautan dan Perikanan, serta Pertanian, dan satu kementerian koordinator.

Menteri BUMN Rini Soemarno, kata sumber itu, jadi perhatian Jokowi. Bahkan Jokowi dua kali memberi teguran kepada kementerian yang mengurusi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. “Kita mau membangun kereta api cepat jarak hanya 148 kilometer saja sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun. Debat, ramai, baik atau nggak baik. Sama seperti waktu kita bangun MRT, ramainya itu 26 tahun,” kata Jokowi saat menggelar rapat di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Selain masalah kereta cepat, masih menurut sumber tersebut, Jokowi menyoroti leletnya pembangunan kereta ringan (LRT) Jabodetabek, yang dibiayai perusahaan pelat merah. Proyek LRT itu bahkan menimbulkan beban utang yang besar bagi perusahaan BUMN.

Pembangunan LRT Cibubur-Jakarta
Foto: Adhi Wicaksono/detikcom

Penggerebekan beras PT IBU
Foto: Risky Andrianto/detikcom

“Kedua proyek tersebut saat ini langsung ditangani Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Karena Rini dianggap tidak mampu menanganinya,” ujar sumber itu.

Sedangkan terkait Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ia menyebut sang menteri beberapa kali salah memberikan data yang berujung pada polemik. Salah satu contoh adalah kasus penggerebekan gudang beras PT Indo Beras Unggul. Namun ia tidak tahu pasti apakah Jokowi akan mencopot kedua menteri itu. “Itu terserah Pak Jokowi. Tapi kayaknya nggak akan dicopot kalau ada reshuffle,” tuturnya tanpa menyebut alasan kenapa Jokowi selalu mempertahankan kedua menteri tersebut.

Sementara itu, Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi menilai Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja di kementerian/lembaga, khususnya sektor ekonomi. Evaluasi kinerja harus dilakukan di Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN.

Menurut Eric, jika hasil evaluasi kinerja menteri kabinet kerja berujung pada perombakan jajaran menteri, harus dipastikan ini merupakan perombakan terakhir yang dilakukan. Karena masa jabatan pemerintahan Kabinet Kerja yang hanya menyisakan kurang-lebih satu setengah tahun lagi.

Jokowi juga harus memilih orang yang tepat sebagai pengganti menteri yang terkena reshuffle, setidaknya dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman di bidang masing-masing yang terkena perombakan.


Reporter: Deden Gunawan, Gresnia Arela F., Ratu Ghea Yurisa
Redaktur: Deden Gunawan
Redaktur: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE