INVESTIGASI

Puncak Asa Nelayan Teluk Jakarta

“Pas dengar gugatan kami kalah, ya, saya kecewa sekali, sedihlah. Sudah tidak ada harapan lagi. Kemampuan nelayan, ya, ini puncaknya.”

Pulau reklamasi G yang dibangun PT Muara Wisesa Samudra

Foto: Hasan Alhabshy/detikcom

Senin, 4 September 2017

“Ini tanah negara. Kami berhak bersandar di sini,” suara Yogani, 60 tahun, terdengar lantang saat diusir petugas keamanan Pulau G, Selasa, 29 Agustus 2017. Hampir saja Yogani mengayunkan dayung perahu ke arah sang petugas. Namun kami dan dua nelayan yang ada di perahu bermesin tempel itu menahannya dan berupaya meredakan emosi pria paruh baya tersebut.

Yogani merupakan salah satu nelayan tua di Muara Angke, Jakarta Utara. Ia hafal betul seluk-beluk Teluk Jakarta, yang menjadi tempatnya menetap dan mencari ikan. Kehadiran pulau reklamasi di wilayah itu terang saja membuat kehidupan dan kenangannya akan laut beserta isinya semakin sirna.

“Maklumlah kalau dia (Yogani) emosional seperti itu. Dia nelayan senior di Muara Angke,” kata Khalil, 45 tahun, pemilik kapal nelayan yang membawa kami berkeliling ke Pulau G pekan lalu itu.

Namun Khalil sadar tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap pengembang kakap yang membuat pulau tersebut. Itu sebabnya, ia segera membujuk Yogani bergegas meninggalkan Pulau G, hasil reklamasi yang digarap pengembang PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk.

Dari pantauan detikX, proses reklamasi di Pulau G sudah mencapai 20 hektare dari 161 hektare yang direncanakan. Sekitar 3 hektare di antaranya sudah terkena abrasi. Keberadaan Pulau G sudah lama ditentang para nelayan Muara Angke. Mereka menganggap reklamasi membikin seret perolehan ikan di Teluk Jakarta.

“Sejak adanya proyek reklamasi Pulau G, para nelayan harus memutar dengan rute lebih jauh. Bikin tekor BBM. Biota laut di sekitarnya juga rusak,” ujar Khalil.

Tapi saya tetap semangat. Mungkin melebihi orang-orang yang kerja di darat. Prinsip kami, kalau tidak ada nelayan, ya, nggak ada ekonomi di darat.”

Sebelum reklamasi, Khalil mengaku bisa mendapatkan ikan hanya dengan jarak 0,5 mil laut atau 15-30 menit perjalanan. Tapi, setelah ada reklamasi, ia harus menempuh 10 mil laut, bahkan bisa lebih dari 40 mil laut. “Saya sebagai nelayan kerang hijau saja harus melaut hingga Merak, yang memakan waktu 8 jam. Kalau pulang-pergi bisa 18 jam,” katanya.

Namun, demi dapur tetap ngebul, Khalil pun rela mencari kerang sampai Merak, bahkan Cirebon dan Lampung. Sebab, Teluk Jakarta sudah tidak lagi bersahabat dengan kerang hijau.

Sebelum reklamasi, para nelayan pinggiran seperti Khalil biasanya bisa mendapat 22-25 ember setiap musim panen kerang hijau di Teluk Jakarta. Istilah ember ini untuk wadah penampung kerang yang berkapasitas 22-33 kilogram. Jika mendapatkan 20 ember saja, setidaknya nelayan bisa mendapatkan lebih dari 400 kilogram kerang hijau yang masih bercangkang.

Khalil BT
Foto : Hasan Alhabshy/detikcom

“Kalau sudah dilepas cangkangnya, timbangan jadi separuhnya. Kalau dapat 400 kilogram, kerang yang sudah lepas cangkang beratnya jadi 200 kilogram,” tutur Khalil.

Saat ini harga pasaran kerang hijau yang sudah terlepas dari cangkangnya sekitar Rp 14 ribu per kilogram. Dan nelayan pinggir seperti Yogani paling banter hanya mendapatkan 2 ember atau sekitar 44-50 kilogram kerang hijau atau sekitar 22 kilogram kerang yang sudah tidak bercangkang.

Hasil yang didapat pun harus dibagi dua dengan pemilik kapal setelah dipotong biaya operasional. “Sekarang saya paling hanya bawa pulang uang Rp 100-150 ribu kalau melaut,” kata Yogani.

Selain kerang hijau, ada beberapa jenis ikan yang berkembang biak di Teluk Jakarta, seperti tenggiri, sembilang, pari, cendro, dan kakap merah. Namun saat ini ikan-ikan itu sudah hengkang karena laut jadi keruh dan berbau. “Ikan-ikan yang tidak kuat laut keruh, seperti ikan pari, ikan sembilang, ikan cendro, ikan belanak, ikan tenggiri, dan kakap merah, itu semua lari,” ujar Khalil.

Raibnya ikan-ikan itu membuat musnah pula mata pencarian nelayan. Kalaupun nelayan ingin mengejar lokasi baru ikan-ikan tersebut, letaknya sudah sangat jauh. Butuh perhitungan jitu, baik kecukupan bahan bakar maupun hasil tangkapan yang akan didapat. Sebab, kalau salah perhitungan, bisa-bisa malah tekor yang didapat.

Dengan adanya reklamasi, penghasilan nelayan hanya bisa menyentuh angka 15 persen dari hasil tangkapan sebelum reklamasi. Namun apa hendak dikata. Tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan selain mencari ikan di laut. Meski hasil tangkapan sedikit, tetap saja hal itu dilakoni demi menghidupi anak dan istri.

image for mobile / touch device





Reklamasi pulau G
Foto : Hasan Alhabsy/detikcom

Khalil mengaku jadi nelayan sejak usia 11 tahun. Saat duduk di kelas V sekolah dasar, ia sudah melaut bersama orang tua sepulang sekolah. Pria asal Indramayu ini kemudian memilih jalan hidup sebagai nelayan sejak lulus SD untuk melanjutkan tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya yang seorang nelayan. Dua anak Khalil pun kini juga menjadi nelayan.

“Tapi saya tetap semangat. Mungkin melebihi orang-orang yang kerja di darat. Prinsip kami, kalau tidak ada nelayan, ya, nggak ada ekonomi di darat,” kata Khalil.

Khalil memiliki sebuah kapal sederhana yang ukurannya di bawah 10 gros ton. Jangkauan kapalnya hanya 0-4 mil laut. Meski dengan kapal kecil, Khalil selama bertahun-tahun mampu menjalankan perahunya menjelajahi penjuru pesisir Pulau Jawa untuk mencari ikan.

Saat ini, mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda, Khalil memilih hanya mencari kerang hijau, yang banyak dijumpai di pinggiran Teluk Jakarta. Tapi kini kerang-kerang itu pun sudah raib. Jadi mau tidak mau ia dibantu anaknya harus menjelajah hingga ke Merak dan Lampung untuk mencari kerang hijau.

Sebenarnya harapan Khalil dan nelayan pinggir Muara Angke mulai tumbuh saat gugatan para nelayan dimenangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 31 Mei 2015. Saat itu PTUN membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Harapan itu semakin kuat ketika rapat koordinasi antara Kementerian Maritim dan Sumber Daya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Menko Maritim Rizal Ramli memutuskan pemerintah menghentikan sementara proses reklamasi di Pulau G, yang sedang dikerjakan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk pada 19 April 2016.

Dermaga darurat menuju Pulau G
Foto : Hasan Alhabshy/detikcom

Namun kini harapan itu musnah saat Mahkamah Agung memperkuat putusan banding yang diajukan Gubernur DKI Jakarta dengan menolak kasasi yang dilayangkan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan dan komunitas nelayan Jakarta pada awal Agustus lalu. Buntut dari putusan itu tentu saja akan tercabutnya moratorium penghentian sementara reklamasi Pulau G.

“Pas dengar gugatan kami kalah, ya saya kecewa sekali, sedihlah. Sudah tidak ada harapan lagi. Kemampuan nelayan, ya, ini puncaknya (gugatan hukum),” sesal Khalil. Hal sama dikatakan Iwan Charmidi, nelayan dan Ketua Cabang Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Muara Angke.

Menurut Iwan, sejak ada moratorium, kerang hijau subur kembali di Teluk Jakarta. Ikan belanak juga sudah ada lagi. “Dengan adanya putusan MA, sudah bisa dipastikan kerang, ikan, dan para nelayan akan terusir dengan sendirinya,” tutur Iwan.

Sebab, secara ekonomi, sudah tidak ada lagi yang diharapkan karena kerang dan ikan akan lenyap. Dan rumah-rumah mereka yang ada di bibir laut pun terancam dimusnahkan dengan dalil pembangunan kawasan yang lebih modern.


Reporter: Ibad Durohman, Gresnia Arela F., Ratu Ghea Yurisa
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

Rubrik Investigasi mengupas isu panas terbaru yang mendapat perhatian besar publik secara mendalam. Isu ini mencakup politik, hukum, kriminal, dan lingkungan.

SHARE