INVESTIGASI

Gagalnya Pertemuan Dua Jenderal

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kecewa gagal pergi ke Amerika Serikat. Ada beberapa jenderal TNI yang pernah masuk ‘daftar hitam’ Amerika.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Jumat, 27 Oktober 2017

Raut wajah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terlihat kecewa ketika mengungkapkan perasaannya lantaran tak bisa memenuhi undangan senior sekaligus sahabatnya, Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Jenderal Joseph F Dunford Jr. Orang nomor satu di militer AS itu memintanya hadir dalam acara Chief of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) di Washington, DC, pada 23-24 Oktober 2017.

Dalam acara itu, Panglima TNI sedianya akan memberikan masukan soal pertahanan negara dan strategi menghadapi kelompok ekstremis kepada sejumlah panglima angkatan bersenjata dari 43 negara lainnya. Karena alasan protokol dari US Customs and Border Protection, Gatot Nurmantyo bersama istrinya, Enny Trimurti, serta enam perwira tinggi dan menengah lainnya ditolak masuk AS ketika akan menumpang pesawat Emirates dengan nomor penerbangan EK-0357 dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu, 21 Oktober lalu.

“Kalau dikatakan saya kecewa, saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena saya bersahabat dengan Jenderal Dunford,” Gatot mengungkapkan perasaannya di depan sejumlah wartawan yang mencegatnya di Istana Negara, Jakarta, beberapa hari lalu.

Jenderal Dunford pun tampaknya kecewa lantaran tak bisa hadirnya Jenderal Gatot ke AS. Dunford menuliskan surat permintaan maaf atas ketidaknyamanan itu kepada Gatot. Panglima TNI pun membalas surat sahabatnya itu. Bahkan ia menuangkan permintaan maaf Dunford dalam cuitan di akun Twitter-nya, @PanglimaGatot, pada Rabu lalu.

“Jenderal AS (Jenderal Joseph F Dunford) sudah meminta maaf atas peristiwa penolakan itu. Dia menulis surat mengundang saya ke sana,” Jenderal Gatot menulis. Cuitan pertama Jenderal Gatot disusul cuitan kedua beberapa menit kemudian. “Saya sampaikan, sekarang ini sudah saya serahkan kepada Presiden.”

Jika kita punya pengalaman buruk dengan pejabat-pejabat Amerika, kita juga bisa menolak kedatangannya."

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Endriartono Sutarto

Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Joseph F Dunford Jr pada Februari 2016.
Foto: dok. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat

Tahun lalu, tepatnya 18 Februari 2016, Gatot Nurmantyo sebenarnya berkunjung ke Amerika Serikat dan tak ada masalah apa pun. Saat itu Gatot bertemu dengan Jenderal Joseph di Pentagon dan markas gabungan militer AS di Myer-Henderson Hall, Arlington, Virginia.

Gatot malah sempat diundang ke rumah Dunford untuk menikmati kopi pagi. Bahkan, malam harinya, dia kembali diundang bersantap. Kali ini menunya steak yang empuk dan sedap. Suasana malam itu semakin hangat ketika sejumlah prajurit AS menyanyikan lagu Bengawan Solo.

“Saat saya ke sana, saya menikmati coffee morning di rumahnya yang asri. Malamnya diajak dinner yang enak. Yang lebih luar biasa lagi, dinyanyikan lagu Bengawan Solo, yang menyanyikan prajurit Amerika,” Gatot mengenang kunjungannya lebih dari satu setengah tahun lalu.

Jenderal TNI kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960, itu menjabat Panglima TNI sejak 8 Juli 2015. Karier militernya dihabiskan di kesatuan Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) sejak lulus Akabri pada 1982. Dia pernah menjabat sejumlah posisi militer yang strategis, antara lain sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2014-2015. Juga sebagai Panglima Kostrad pada 2013-2014.

Sementara itu, koleganya, Jenderal Joseph F. Dunford, yang berasal dari Massachusetts, Boston, lahir pada 8 Desember 1955. Jenderal Joseph, yang berasal dari Korps Marinir, pernah memimpin penugasan militer di sejumlah negara, di antaranya Afganistan dan Irak. Ia menjadi Kepala Staf Gabungan militer AS sejak 2015. Jabatan ini merupakan jabatan tertinggi di militer AS, setara dengan Panglima TNI.

Sebenarnya bukan kali ini saja seorang jenderal di Indonesia ditolak masuk ke Negeri Paman Sam. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Wiranto pun sempat ditolak masuk ke Amerika pada 2004. Jenderal Wiranto dianggap sebagai orang yang sangat bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999. Pada 2011, permohonan visa Jenderal (Purnawirawan) Pramono Edhie Wibowo juga ditolak oleh Kedutaan Amerika. Ia juga dituding terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.

image for mobile / touch device
image 1 for background / image background





Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Joseph F Dunford Jr pada Februari 2016.
Foto: dok. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat

Pada 2012, Letjen (Purnawirawan) Prabowo Subianto juga sempat diembargo tak boleh masuk ke AS. Ia diduga terlibat dalam mengobarkan kerusuhan Mei 1998. Tak hanya itu, ia juga diduga terlibat penculikan sejumlah aktivis HAM dan percobaan kudeta setelah Soeharto lengser pada 1998. Begitu juga dengan Letjen (Purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang pernah tak diizinkan masuk ke AS saat mendampingi Presiden SBY pada 2014. Lagi-lagi tudingan soal pelanggaran HAM di Timor Timur dan kasus Mei 1998.

Sutiyoso pernah mengalami nasib serupa. Dia pernah akan ditangkap saat mendarat di Australia. Sutiyoso dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas kasus terbunuhnya empat wartawan Australia di Timor Timur pada 1975.

“Setahu saya, Amerika memang pernah menolak kedatangan beberapa pejabat militer kita ke Amerika, karena terkait masalah yang mereka bilang pelanggaran HAM,” kata mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Endriartono Sutarto kepada detikX.

Amerika Serikat, lanjut Endriartono, merasa menjadi negara yang paling demokratis di dunia. Pemerintah dan parlemen harus sejalan dan seiring dalam menjalankan setiap kebijakan yang diambil sehingga, bila salah satu mengambil kebijakan tanpa diketahui parlemen dan senat, pemerintah akan dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga dengan pejabat militernya, tak bisa sembarangan bertindak.

Nah, terkait penolakan masuk ke Amerika terhadap Jenderal Gatot, menurut Endriartono, tentunya yang paling tahu adalah pemerintah dan parlemen Amerika. “Panglima TNI dan jajarannya kan diundang Kepala Staf Gabungan Amerika. Posisinya setara dengan panglima kita. Jadi dia pergi bukan atas kehendak Panglima TNI sendiri,” terangnya.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Joseph F Dunford Jr pada Februari 2016.
Foto: dok. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat

Yang pasti, menurut Endriartono, pemerintah Amerika Serikat memiliki banyak sekali dokumen dari seluruh dunia menyangkut informasi kebijakan pemerintahan di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Bila ada pejabat atau pemerintahan yang tak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, mereka tak segan-segan mencekalnya.

Menurut Endriartono, penolakan terhadap Panglima TNI saat ini jelas tak terkait soal pelanggaran HAM, apalagi kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo masih junior. “Saya kira bukan terkait kasus Timor, tetapi tentu hanya pemerintah Amerika yang tahu. Pemerintah kita melalui Menteri Luar Negeri harus meminta informasi itu kepada pemerintah AS,” katanya.

Endriartono menegaskan penolakan memasuki wilayah AS tak hanya terjadi terhadap para pejabat militer Indonesia. Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan pun pernah mengalaminya. Bahkan saat itu Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan sudah mendarat di bandara AS, tapi tak diizinkan keluar. Begitu juga dengan pejabat militer India.

Tentunya, kata Endriartono, kebijakan menolak seorang pejabat masuk wilayah suatu negara memang hak negara yang bersangkutan. Namun kebijakan itu tentunya memiliki konsekuensi sendiri. Pemerintah Indonesia juga pernah beberapa kali menolak kehadiran orang asing yang masuk ‘daftar hitam’. “Kita juga punya hak. Misalnya, jika kita punya pengalaman buruk dengan pejabat-pejabat Amerika, kita juga bisa menolak kedatangannya,” kata Panglima TNI periode 2002-2006 itu.


Reporter: Gresnia Arela F, Ratu Ghea Yurisa
Redaktur: M Rizal
Editor: Sapto Pradityo
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE