INVESTIGASI

‘Tabungan’ Tanah untuk Rumah Murah

“Di negara ini, banyak orang tak punya rumah, sementara banyak mansion dan penthouse dibiarkan kosong.”

Foto : Adhi Wicaksono

Rabu, 01 November 2017

Beberapa bulan lalu, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah di Jalan Bukit Serua, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ada 6.000 unit rumah di kompleks yang dibangun PT PP Urban, anak usaha perusahaan negara, PT Pembangunan Perumahan Tbk, itu. Satu unit rumah dengan dua kamar seluas 30 meter persegi dijual Rp 294 juta.

Lokasi rumah susun ini memang lumayan jauh dari Jakarta. Dengan jarak sekitar 30 kilometer, mereka yang berkantor di tengah Kota Jakarta paling tidak butuh waktu tempuh dua jam jika menggunakan kendaraan pribadi. Tapi waktu itu bisa dipangkas setengahnya jika mereka mau berdesakan di kereta listrik.

Mau bagaimana lagi, harga tanah di tengah Jakarta sudah setinggi langit. “Kalau di Jakarta, mau cari di mana lahannya?” kata Presiden Jokowi. Presiden menyesalkan mengapa pemerintah tak sejak dulu punya bank tanah sehingga para pengembang rumah murah tak kesulitan mencari tanah. "Ini memang kesalahan pemerintah kenapa dari dulu nggak punya bank tanah sehingga harga tanah di Jakarta sampai Rp 200 juta per meter persegi. Rakyat mau beli di mana?"

Padahal tanah adalah kunci, hal pokok dalam pembangunan tempat tinggal, juga proyek infrastruktur. Masalah ketersediaan lahan inilah yang mengganjal rupa-rupa proyek pemerintah, dari proyek pembangunan tempat tinggal murah sampai pembangunan jalan tol. Selama ini harga tanah diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Walhasil, para raksasa properti dan spekulan tanahlah yang punya kuasa besar menentukan harga lahan.

Pekerja melakukan Finishing dengan memasang paving blok di Proyek Pembangunan rusun daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (7/10).
Foto : Hasan Alhabshy

"Harga tanah tidak bisa naik sesukanya berdasarkan mekanisme pasar, tapi dikontrol pemerintah."

Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan

Sebenarnya sulitnya mencari tanah murah untuk perumahan bukan cuma masalah Jakarta. Bahkan negara maju seperti Inggris pun kewalahan menyediakan rumah dengan harga terjangkau rata-rata warganya. Pada Maret 2015, ribuan warga Inggris turun ke jalan memprotes kegagalan pemerintah menyediakan perumahan dengan harga terjangkau.

“Di negara ini, banyak orang tak punya rumah, sementara banyak mansion dan penthouse dibiarkan kosong,” kata Frances O’Grady, Sekretaris Jenderal Trade Union Congress, serikat pekerja terbesar di Inggris, dikutip Guardian. Salah satu sumber persoalan rumah di Inggris adalah penguasaan tanah oleh juragan-juragan properti besar. Menurut investigasi Guardian, tiga pengembang besar, yakni Taylor Wimpey, Barratt, dan Persimmon, menguasai lebih dari 400 ribu plot lahan untuk perumahan.

Pemerintah Jakarta bukannya berpangku tangan. Sejak masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya mulai merintis bank tanah. “Rancangan ide bank tanah memang dari Pak Ahok. Kalau program rumah DP nol rupiah dari gubernur baru,” kata Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Achmad Firdaus kepada detikX. Sejatinya pemerintah Jakarta punya tanah lumayan luas. Namun banyak sekali aset yang tak tercatat, dikuasai pihak lain, atau masih berstatus sengketa.

Pemerintah Provinsi Jakarta, kata Firdaus, sudah membentuk Tim Buru Sergap (Buser) Aset. Mereka bertugas mendata lahan milik Pemprov yang tersebar di seantero Jakarta. Menurut catatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta, informasi lahan milik pemerintah Jakarta yang dikuasai warga masih sangat minim.

Di Jakarta Timur, misalnya, ada beberapa titik lahan dikuasai warga di kawasan Pengarengan, Rawa Terate, Cakung. Mereka menduduki lahan milik Dinas Olahraga dan Pemuda. Ada juga di kawasan Pemakaman Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Duren Sawit, yang luasnya ribuan meter persegi. Untuk wilayah Jakarta Pusat, ada 10 titik lahan milik pemerintah dengan luas mulai 300 meter persegi hingga 1.200 meter persegi yang masih dikuasai warga.

Lahan yang akan di bangun Rusunami di Karawang
Foto : Muhammad Idris/detikcom

Sementara itu, di wilayah Jakarta Utara setidaknya ada sekitar 75 lokasi aset lahan pemerintah yang tersebar di enam kecamatan dan puluhan kelurahan yang diduduki warga. Belum lagi beberapa lahan milik pemerintah DKI Jakarta lainnya yang masih dalam sengketa di pengadilan dan belum ada putusan yang bersifat mengikat seluas 73.011 meter persegi.

Tanah-tanah inilah yang akan diurus Tim Buser Aset. “Tim ini berada di tingkat wali kota,” kata Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Achmad Firdaus. Menurut Firdaus, berantakannya pencatatan aset DKI Jakarta lantaran pada pemerintahan sebelumnya pendataan masih manual. “Data menyebar ke teman-teman yang sudah pensiun dan sebagainya…. Mereka lupa menyerahterimakan kepada penerusnya.” Pada beberapa kasus, misalnya, data lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang masih berada di wali kota.

Lahan-lahan yang terserak di mana-mana itulah yang rencananya akan dimasukkan ke dalam ‘rekening’ bank tanah. Lahan-lahan menganggur di bank tanah inilah yang nantinya bisa dimanfaatkan Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan, untuk program penyediaan rumah DP nol rupiah.

“Rencana bank tanahnya ya seperti itu…. Nanti di lahan itu bukan hanya dibangun rumah susun, tapi juga disediakan transportasi, puskesmas, fasilitas pendidikan. Semua akan terintegrasi menjadi kota baru. Mungkin nanti jadi saingan Meikarta, ha-ha-ha…,” Firdaus menyebut satu proyek properti yang diiklankan di mana-mana. Supaya tak bertebaran di mana-mana, tanah-tanah kontribusi fasilitas umum dan sosial dari pengembang akan dikumpulkan di wilayah Jakarta Utara.

Rencana pemerintah Jakarta bikin bank tanah ini sejalan dengan niat Presiden Jokowi. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang tancap gas merumuskan peraturan pemerintah sebagai payung hukum bagi pendirian badan layanan umum yang akan bertindak layaknya bank tanah.

Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Foto : Galih Gumilar/CNN Indonesia

Menurut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin, dengan dibentuknya bank tanah, harga rumah bisa lebih murah. Sebab, melalui bank tanah, ketersediaan tanah lebih terjamin sehingga tidak terjadi gejolak harga tanah.

"Selama ini salah satu komponen yang membuat harga rumah mahal adalah tanah. Kalau pemerintah menguasai lahan, otomatis (harga) lahan bisa dikendalikan," ujar Syarif dikutip detikcom beberapa bulan lalu. Dengan adanya bank tanah, menurut Syarif, pemerintah memiliki kontrol terhadap gejolak harga tanah. "Harga tanah tidak bisa naik sesukanya berdasarkan mekanisme pasar, tapi dikontrol pemerintah," tuturnya.

Jika merujuk pada dokumen Kompilasi Hasil Kerja Tim Pengarah, Pakar, dan Sinkronisasi Anies-Sandi, fungsi bank tanah ini akan diemban oleh badan layanan umum daerah (BLUD) Perumahan Rakyat. Bukan cuma berfungsi sebagai bank tanah, BLUD Perumahan Rakyat juga akan diserahi tugas mengelola rusun yang sudah ada, melakukan komunikasi skema uang muka nol rupiah dengan perbankan, dan mengumpulkan data target penerima program uang muka nol rupiah.


Reporter: Ibad Durohman, Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Sapto Pradityo
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE