INVESTIGASI

Berebut Kursi
Setya Novanto

"Sepertinya posisi Ketua DPR akan jatuh ke Bamsoet
(Bambang Soesatyo).”

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa, 12 Desember 2017

Aziz Syamsuddin gigit jari. Langkahnya menduduki jabatan orang nomor satu di Dewan Perwakilan Rakyat kandas. Fraksi Partai Golkar, partainya, di DPR menolak Ketua Badan Anggaran DPR itu menjadi pengganti Setya Novanto.

Dari 91 anggota Fraksi Partai Golkar, sebanyak 50 anggota, atau lebih dari separuhnya, menolak penetapan Aziz sebagai Ketua DPR yang disodorkan Novanto dari balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus beringin di DPR, seperti Bambang Soesatyo, Ade Komaruddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Ace Hasan Syadzily, menilai penunjukan yang dilakukan Novanto terhadap Aziz cacat prosedural karena tidak berdasarkan rapat pleno.

Aziz mendapat karpet merah setelah Novanto berkirim surat penunjukan Aziz sebagai penggantinya sebagai Ketua DPR. Surat itu juga diperkuat oleh persetujuan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Sekjen Idrus Marham. ”Yang penting tanda tangan Ketua Umum, Sekjen, dan Dewan Pembinanya sah," ujar Aziz terkait penunjukan itu.

Namun Badan Musyawarah (Bamus) DPR, yang mengadakan rapat cukup panjang, rupanya mengakomodasi penolakan politikus Golkar di DPR terkait penolakan Aziz sebagai pengganti Novanto itu.

Politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin
Foto: Ari Saputra/detikcom

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menceritakan, Senin, 11 Desember, pagi, pimpinan DPR menerima surat pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pimpinan dan berlanjut dengan rapat Bamus pada siang harinya.

Dalam rapat Bamus itu dibahas soal surat-surat masuk terkait pengunduran diri Novanto, termasuk soal penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR. Fraksi-fraksi di DPR disebut mengapresiasi langkah yang diambil Novanto dengan mengundurkan diri. Perkara Novanto terkait kasus korupsi e-KTP akan segera disidangkan. Namun, saat memasuki pembahasan soal Aziz yang ditunjuk Novanto menjadi Ketua DPR, terjadi perdebatan di rapat Bamus.

Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tecermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui rapat pleno DPP Partai Golkar.”

Penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR oleh Novanto mendapat penolakan dari mayoritas anggota Fraksi Golkar. Permintaan Novanto menunjuk Aziz tidak diakomodasi. DPR memutuskan menyerahkan soal posisi pengganti Novanto untuk dibahas lebih dulu kepada Golkar. Fadli Zon lalu ditunjuk sebagai Plt Ketua DPR untuk sementara.

Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan penolakan Aziz mengacu pada AD/ART Golkar Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan “Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Yang dimaksud dengan DPP bukan hanya ketua umum, melainkan bersifat kolektif.

"Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tecermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui rapat pleno DPP Partai Golkar,” kata Ace.

Ace Hasan Syadzily
Foto: Ari Saputra/detikcom

Menurutnya, Novanto boleh saja mengusulkan Aziz menjadi Ketua DPR. Namun usulan itu harus dibawa dan dibahas ke dalam rapat DPP Partai Golkar, yaitu rapat pleno.

Ace juga mengingatkan kembali soal keputusan rapat pleno Golkar pada 20 November 2017. Keputusan yang dimaksud adalah bahwa pengangkatan Ketua DPR dibicarakan setelah praperadilan dan dalam forum rapat pleno. “Oleh karena penunjukan itu cacat prosedur dan organisatoris, sebaiknya usulan tersebut diabaikan saja, terutama oleh fraksi partai lain dan pimpinan DPR RI lain," tutur Ace.

Hal senada dikatakan anggota Fraksi Golkar DPR Fadel Muhammad. Fadel menyebut proses penunjukan Ketua DPR seperti yang dilakukan oleh Novanto mestinya melalui pembahasan di kalangan internal Golkar terlebih dahulu.

“Bagusnya kan kita bicarakan secara terbuka di DPP, bicarakan terbuka di Dewan Pembina, ini kan Golkar organisasi, ada prosesnya, prosedurnya, jangan serta-merta begitulah," tutur Fadel.

Ulah Novanto yang mengeluarkan keputusan penting dari balik jeruji penjara bukan kali ini saja. Sebelumnya, dia secara sepihak menunjuk Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar beberapa hari setelah Novanto digiring ke KPK.


Dalam surat yang dilayangkan ke DPP Golkar itu, Novanto juga menunjuk Yahya Zaini dan Aziz Syamsuddin sebagai Sekjen Golkar, menggantikan Idrus yang naik pangkat menjadi Plt Ketua Umum. Namun rapat pleno DPP Golkar hanya mengakomodasi penunjukan Idrus sebagai Plt Ketua Umum. Sedangkan penunjukan Aziz dan Yahya Zaini diabaikan.

Dan kali ini Novanto kembali bermanuver dengan menunjuk Aziz secara sepihak sebagai Ketua DPR. Langkah ini pun dianggap sebagai upaya melecehkan lembaga tinggi negara tersebut serta memiliki skenario terselubung di balik surat tersebut.

"Dengan menunjuk Aziz, dia berharap bisa tetap mempengaruhi DPR melalui Aziz Syamsuddin, yang pasti sangat berutang budi kepada Novanto yang memberikannya jabatan itu," kata peneliti Formappi Lucius Karus.

Lucius mengkritik keras DPR yang terkesan akan memenuhi permintaan Novanto untuk melantik Aziz jadi Ketua DPR. Beruntung, ada banyak penolakan di Fraksi Golkar di DPR.

“Dan celaka benar jika DPR nurut pada perintah tersangka ini. Lembaga terhormat bisa menjadi sangat kerdil ketika untuk urusan internalnya mereka tidak lagi menghormati sistem, tetapi malah justru menyembah figur yang bahkan sudah mengakui ketakpantasannya untuk terus memimpin DPR melalui surat pengunduran dirinya," ujar Lucius.

Kandasnya langkah Aziz membuat kursi Ketua DPR yang ditinggalkan Novanto menjadi rebutan, selain perebutan posisi ketua umum partai. Informasi yang diperoleh detikX, selain Aziz, kandidat pemegang kursi orang nomor satu di DPR adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Agus Gumiwang Kartasasmita.

Setya Novanto
Foto: Nur Indah Fatmawati/detikcom

Dua kandidat tersebut bahkan secara terang-terangan menolak pemberian karpet merah kepada Aziz sebagai Ketua DPR. “Sepertinya untuk posisi Ketua DPR akan jatuh ke Bamsoet (Bambang Soesatyo),” kata seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR.

Namun politikus yang enggan disebut namanya ini enggan menyebut kenapa Bamsoet menjadi kandidat kuat. Dia hanya bilang Bamsoet, yang pernah jadi sorotan terkait pertemuannya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat beberapa waktu lalu, mendapat dukungan dari orang kuat.

“Pokoknya orang kuat yang dukung Bamsoet,” ujar politikus tersebut tanpa menyebutkan siapa orang kuat yang dimaksud.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid saat dimintai tanggapan mengatakan saat ini belum ada calon yang spesifik yang akan menduduki posisi Ketua DPR. Nurdin pun meminta agar beberapa nama yang beredar sebagai kandidat Ketua DPR mencalonkan diri, sehingga bisa dibahas di rapat pleno DPP Golkar.


Reporter: Ibad Durohman, Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE