INVESTIGASI

Ketika Ginjal
Jadi Jalan Pintas

Jual-beli organ vital tubuh, seperti ginjal, terus bermunculan. Tak adanya lembaga atau bank organ di Indonesia menjadi salah satu penyebabnya.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Selasa, 9 Januari 2018

Kasus penjualan ginjal yang dilakukan Ita Diana, 41 tahun, warga Kota Batu, Jawa Timur, yang akhirnya bersengketa dengan penerima ginjal, Erwin Susilo, warga Kota Malang, Jawa Timur, menjadi perhatian publik. Ita menjual satu ginjalnya untuk melunasi utang Rp 350 juta, namun baru menerima Rp 74 juta. Sementara itu, Erwin merasa telah mengeluarkan uang banyak sebelum operasi transplantasi.

Ikatan Dokter Indonesia tengah melakukan klarifikasi terhadap kasus di Jawa Timur itu. IDI akan menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian bila ditemukan pelanggaran kriminal, seperti praktik perdagangan organ tubuh.

“Kalau terindikasi dia diperdagangkan, ini diserahkan ke polisi, karena ini kriminal,” kata Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Daeng Mohammad Faqih kepada detikX, Kamis, 4 Januari 2018.

Daeng menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada sejumlah dokter di Rumah Sakit dr Saiful Anwar, Malang. Ia melihat kasus itu sudah clear, karena dokter yang mempertemukan Ita dengan Erwin tidak ikut masuk dalam pembahasan soal harga ginjal donor.

“Ini jawaban kawan yang bukan pelaksana. Menurutnya, sudah clear. Rumah sakit juga tidak. Tapi investigasi yang mendalam, silakan pihak kepolisian,” tuturnya.

Menurut Daeng, transplantasi atau cangkok ginjal atau organ tubuh lainnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Setiap tindakan transplantasi organ tubuh wajib disertai perjanjian hitam di atas putih yang dibuat di hadapan notaris. Isinya menjelaskan proses tersebut dilakukan secara sukarela.

Dr Daeng Mohammad Faqih, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia
Foto: Gresnia Arela F/detikX

Jadi, pertama, memang harus ada niat sukarela, bukan menjual dari pihak yang mendonorkan. Kedua, donor harus diberi informasi terlebih dahulu tentang teknik, syarat kondisi donor, prosesnya, dan dampak atau efek setelah ginjalnya tinggal satu. Setelah itu baru dilakukan operasi transplantasi.

“Ini persoalan sebetulnya bukan sampai di situ. Ada syarat kemudian di peraturan itu, minimal ada perhatian terhadap si donor,” Daeng menambahkan.

Sayangnya, Daeng tak bisa menyebutkan secara persis bentuk perhatian kepada donor itu seperti apa. Sebab, dalam aturannya tak dijelaskan secara gamblang. Yang pasti, setiap orang yang diangkat organnya melalui operasi akan mengalami perubahan, dan inilah yang harus diperhatikan dan dijaga pascaoperasi.

Persoalan lainnya di Indonesia adalah cara mempertemukan donor dengan penerima. Pertemuan donor dengan penerima donor organ sering dilakukan secara informal. Hal itu rawan menyebabkan sangkaan dan tuduhan terjadinya perdagangan ginjal.

“Yang kasihan, menurut saya, adalah dokternya, kenapa? Karena pasti dokter yang tahu orang yang membutuhkan dan yang ingin mendonorkan. Kalau hanya mempertemukan, tidak ada masalah, tapi jangan terlibat dalam perdagangan. Dokter jangan sampai mengambil keuntungan. Kalau dia ambil keuntungan, itu secara etika dan hukum ya salah,” Daeng menegaskan.

Pemerintah perlu, misalnya, membuat terobosan berupa memberi izin kepada rumah sakit untuk mendaftar para donor sukarela. Atau dengan membentuk bank organ seperti di negara maju. Di Amerika dan Eropa, misalnya, bukan hanya ginjal, tapi organ lain sudah ada di bank organ.

Media sosial menjadi salah satu cara untuk menyampaikan informasi tentang kesiapan untuk donor ginjal.
Foto: dok KPCDI

“Itu yang paling ideal sehingga, ketika ada bank organ, itu lebih terjamin dan tidak ada perdagangan karena donor dan pasien tak bertemu langsung,” katanya.

Pada 2015, IDI mendorong Kementerian Kesehatan membuat aturan yang akan menjadi payung dibentuknya bank organ. Minimal, kalau bukan bank organ, setiap rumah sakit diminta melakukan pendataan para donor sukarela secara resmi.

Pemerintah juga harus memetakan rumah sakit mana saja yang memenuhi syarat bisa melakukan transplantasi ginjal, seperti fasilitas dan ahlinya. Saat ini memang ada beberapa yayasan ginjal, tapi fungsi dan perannya bukan sebagai bank ginjal.

Hal senada disampaikan Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir. Kata dia, selama ini pemerintah hanya membuat aturan tentang tidak bolehnya praktik jual-beli organ tubuh, misalnya ginjal, mata, dan jantung.

“Bila ada yang mau jadi donor secara sukarela, tak tahu harus ke mana,” ujar Tony kepada detikX, Jumat, 5 Januari 2018.

Walau pihak rumah sakit tidak diizinkan melakukan jual-beli organ karena ada aturan Permenkes No 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Transplantasi Organ dan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, banyak oknum melalui jejaring media sosial yang menawarkan ginjalnya atau minta dicarikan pasien ginjal.

Faktor finansial menjadi salah satu alasan orang mendonorkan ginjalnya
Foto: dok KPCDI

“UU Kesehatan tidak berbicara secara komprehensif tentang transplantasi ginjal, tapi hanya bicara dilarang jual-beli. Tapi dalam Permenkes Transplantasi Organ yang komprehensif, termasuk perlindungan donor, ini yang belum diatur,” tutur Tony.

Dari data yang dihimpun KPCDI, setiap tahun jumlah pasien gagal ganjal meningkat terus. Dari data Perhimpunan Nefrologi Indonesia pada 2016 yang dikeluarkan oleh Indonesian Renal Registry, jumlah pasien gagal ginjal mencapai 3.000 orang. Pada 2015 tercatat ada 2.000 pasien gagal ginjal.

Karena itu, Kemenkes harus lebih menggalakkan lagi upaya pencegahan. “Kalau tidak, ya habis. Setiap tahun pasien gagal ginjal akan terus bertambah,” ujar Tony, yang menjalani transplantasi ginjal pada 2016.

KPCDI juga menyayangkan banyaknya pungutan biaya bagi penderita cuci darah atau yang akan menjalani cangkok ginjal. Tony harus merogoh kocek Rp 150 juta untuk cangkok ginjal, belum pungutan lainnya. Kalau tidak dibayar, proses transplantasi akan dipersulit.

Walau saat ini sudah di-cover BPJS, itu sebagian besar merupakan cost sharing. Setelah operasi pun ada pungutan lagi, yaitu biaya alat laparoskopi ginjal sebesar Rp 25,3 juta per operasi. “Padahal harga alatnya paling di bawah Rp 10 juta,” kata Tony.

Seorang laki-laki di tempat umum menawarkan ginjalnya demi membiayai kuliah anaknya. 
Foto: Aditya Fajar Indrawan/detikcom

Tony saat itu mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan perihal pelanggaran pungutan itu. Akhirnya pihak rumah sakit mengubah kebijakan dan membebaskan biaya tersebut. Karena itu, sangat disayangkan bila pihak rumah sakit, BPJS, maupun Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan kebijakan kalau sudah ada orang atau lembaga yang melayangkan protes. Belum lagi soal perlakuan diskriminasi terhadap para pasien.

KPCDI, yang didirikan pada Maret 2015, pernah mendapat kecaman dan sindiran dari seseorang yang tak senang terhadap upaya membantu para pasien gagal ginjal. Padahal komunitas pasien cuci darah itu dibentuk sebagai sarana edukasi dan solidaritas antarpasien.

“’Kalian ganggu bisnis orang,’ kata orang itu. Saya hanya ketawa dan bilang, ‘Bisnis dari orang susah,’” tuturnya.


Reporter: Ibad Durohman, Gresnia Arela F
Redaktur: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE