INVESTIGASI

Balada Tenda Merah Tanah Abang

Tenda-tenda PKL di Tanah Abang diduga dibisniskan oknum tak bertanggung jawab. Tarifnya bahkan mencapai Rp 5 juta per bulan.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa, 30 Januari 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 22 Desember 2017 menetapkan kawasan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai tempat sementara untuk para pedagang kaki lima berjualan. Di jalan ini, Pemprov menyediakan 400 tenda untuk PKL.

Guna mengamankan PKL, Anies juga mengerahkan 250 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sejumlah titik sepanjang Jalan Jatibaru Raya, mulai jalan layang Jatibaru, Cideng, sampai pertigaan Jalan Kebon Jati Baru di kawasan Blok G.

Ji’ah adalah salah satu PKL yang menyambut gembira kebijakan Anies. Warga Tanah Abang itu kini bisa berjualan tanpa rasa khawatir bakal digaruk oleh personel Satpol PP. Sebelumnya, selama 50 tahun lebih, ia harus kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP yang merazia lapaknya di trotoar.

“Dulu, sih, aduh... diudak-udak sama Satpol PP terus. Sering jatuh saya. Nih, gigi saya sampai patah. Kalau sekarang sudah nyaman jualannya, nggak dikejar-kejar,” ujar penjual pakaian itu kepada detikX saat ditemui pekan lalu.

Ji’ah menyebutkan sekarang tak perlu membayar sewa untuk tenda jualan alias gratis. Juga tak ada pungutan, tidak seperti ketika belum ada kebijakan penataan Tanah Abang oleh Anies. Karena itu, Ji’ah berjuang mati-matian untuk mendapatkan jatah tenda.

“Yang jelas ini jerih payah saya untuk dapat tempat. Ini saya bolak-balik ke RT, RW, kecamatan. Ini benar-benar anugerah buat saya setelah bertahun-tahun jualan lari-larian nggak tenang,” katanya. “Terima kasih, Pak Anies,” ucapnya sambil berlinang air mata.

Pemprov DKI telah menerapkan konsep baru kawasan Tanah Abang. Salah satunya penempatan PKL di ruas jalan depan Stasiun Tanah Abang.
Foto : Lamhot Aritonang/detikcom

Selain Ji’ah, dari pantauan detikX di lapangan, setidaknya ada 5-6 warga setempat yang menempati jatah tenda dan berjualan di tengah jalan raya itu. Mereka sebelumnya adalah PKL yang saban hari mengundi nasib di trotoar dekat Stasiun Tanah Abang.

Akan halnya Ji’ah, Aden mengaku memperoleh tenda setelah melalui proses pendaftaran. Ia juga tidak dikenai biaya sepeser pun. Sebelumnya, Aden berjualan di jalan belakang di gang Jalan Jatibaru Raya. “Pokoknya saya dapat dari Pak Anies. Terus Pak Camat yang data, terus kita ambil nomor, ambil tenda tanpa biaya,” katanya kepada detikX.

Tapi kalau dari tangan ke tangan itu, ada harga Rp 1 juta, Rp 2 juta. Bahkan ada yang harganya Rp 5 jutaan. Kalau saya alhamdulillah gratis.”

Berdasarkan informasi dari para PKL, jatah 400 tenda itu disebarkan kepada warga setempat, yang berada di 10 rukun tetangga di RW 01 Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang. Namun pembagian tenda dianggap sebagian warga dilakukan secara tidak adil.

Hal itu disampaikan juru bicara RW 01, Andi Muhkori. Menurut dia, tidak semua warga pedagang yang menyerahkan fotokopi KTP DKI Jakarta bisa mendapat tenda. KTP itu dipilih-pilih. Lebih anehnya lagi, warga asli Tanah Abang yang diberi lapak hanya sekitar 25 orang.

“Paling warga sini yang dikasih lapak sekitar 25 orang. Nah, lebih banyak dari luar. Itu perkiraan saya saja, tepatnya sih mungkin 70 : 30. Lebih banyak warga luarnya,” tutur Andi saat ditemui detikX pekan lalu.

Andi mengaku, selama proses Jalan Jatibaru Raya akan dijadikan tempat khusus para PKL, pihak RW tidak diberi tahu sama sekali. Pihaknya baru diajak rapat setelah proses separuh jalan. Ada beberapa ketua RT yang diundang rapat di bekas markas Pemuda Panca Marga di dekat Stasiun Tanah Abang, namun itu hanya mereka yang setuju dengan penataan Tanah Abang.

Mengapa tenda itu bisa jatuh ke tangan orang lain, khususnya pedagang di luar warga Tanah Abang, Andi mengatakan tenda itu disewa-sewakan. Namun ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal ini. “Sebenarnya itu banyak di lapangan, disewakan lagi. Kita nggak bisa nutupin,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengecek kondisi Stasiun Tanah Abang, Jakarta, 22 Desember 2017.
Foto : Adhi Wicaksono/CNN Indonesia

Seorang warga mengatakan tarif sewa tenda itu bervariasi. Paling mahal Rp 4,5 juta sebulan. Lokasinya paling strategis, dekat Stasiun Tanah Abang. Semakin jauh dari Stasiun, tarifnya makin murah. Yang terjauh dari Stasiun Tanah Abnag, yaitu di dekat Blok G Pasar Tanah Abang, tarif sewanya hanya Rp 2-2,5 juta.

Menurutnya, mereka yang sanggup menyewa kebanyakan pedagang kios di dalam Pasar Tanah Abang. Ciri-ciri pedagang tersebut bisa dilihat secara kasatmata. Dagangannya berjibun. Sedangkan ‘PKL asli’ jualannya relatif sedikit.

detikX berusaha bertanya kepada beberapa pedagang yang menggelar dagangan di Jalan Jatibaru Raya pada Kamis, 25 Januari. Namun sejumlah pedagang malah saling tunjuk ketika ditanya apakah mereka menyewa atau membeli tenda jualan itu dari warga.

Feby, seorang pedagang kaus kaki, mengakui dirinya adalah pedagang di Blok F Pasar Tanah Abang, Jalan Kebon Melati. Feby mengaku mendapatkan tenda dari tangan pertama, tapi secara gratis. Hanya, ia tak menyebutkan siapa pemegang nomor tenda. Saban hari, ia dikutip uang harian Rp 5.000 untuk bongkar-pasang tenda.

Feby mendengar adanya praktik sewa-menyewa tenda yang tarifnya hingga jutaan rupiah per bulan itu. “Tapi kalau dari tangan ke tangan itu, ada harga Rp 1 juta, Rp 2 juta. Bahkan ada yang harganya Rp 5 jutaan. Kalau saya alhamdulillah gratis,” kata Feby kepada detikX.

Kondisi pedagang di Jalan Jatibaru, Tanah Abang.
Foto : Seysha Desnikia/detikcom

Mulyadi, pedagang lainnya, juga mengakui bukan warga Tanah Abang dan tidak mendapatkan jatah tenda. Namun dia bisa berjualan karena menempati tenda kawannya sesama pedagang yang sedang tidak berjualan. Ia membayar Rp 25 ribu untuk pungutan pemasangan tenda.

Warga asal Padang, Sumatera Barat, itu juga mendengar ada pedagang yang menyewa tenda Rp 3 juta per bulan. Yang menyewakan adalah orang yang punya lapak, dan ia menduga oknum RT dan RW terlibat. Sebab, mereka mengikuti sejak awal proses penataan Tanah Abang.

Alhasil, yang kini menikmati fasilitas Pemprov DKI itu justru pedagang-pedagang skala besar. Banyak contohnya. Ada pedagang jins yang menggunakan tiga tenda sekaligus. “Jadi ini sejak awal tidak tepat sasaran,” ujar Mulyadi kepada detikX.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta H Abraham Lunggana, yang ikut dalam penataan Tanah Abang itu, membantah bila dikatakan tenda-tenda itu dipindahtangankan dengan cara sewa atau bahkan dijual. Tenda itu diberikan secara gratis dan dikawal secara ketat penggunaannya.

Massa sopir angkutan umum melakukan aksi demo di Tanah Abang, Jakarta.
Foto: Grandyos Zafna/detikcom

“Kalau itu ada, kita usir dua-duanya. Kasih saya datanya, sekarang langsung saya usir pergi dia,” kata pria yang juga dianggap sebagai tokoh di Tanah Abang ini kepada detikX di Posko Haji Lulung di Jalan Fachrudin No 7, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Januari.

Sementara itu, terkait penarikan uang Rp 25 ribu per hari, menurut Lulung, uang itu dibayarkan para pedagang karena menumpang untuk menitipkan tenda kepada warga. “Tadinya gratis sebanyak 300 itu ditempatkan di dekat warga, tapi lama-lama kita dikritik. Ya dikasih dong warga, supaya tenda-tenda itu dititipkan ke warga, biar ada tambah-tambah,” ujarnya.

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede meninjau lokasi tenda PKL pada Jumat, 26 Januari. Ia bertanya kepada pedagang. “Ini tendanya beli nggak? Bayar nggak,” tanya Mangara, yang disahut para pedagang dengan jawaban tidak.

Adapun Anies mengatakan akan melakukan investigasi terkait dugaan sewa atau jual-beli tenda PKL. Investigasi tersebut juga berguna untuk memberi ketegasan bahwa tidak semua laporan benar, namun juga tidak semua laporan salah. “Saya akan lakukan investigasi,” kata Anies dalam tayangan Mata Najwa, pekan lalu.


Reporter: Ibad Durohman, Gresnia Arela Febriani, Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE