INVESTIGASI

Saat Survei Prabowo Meroket Seketika

“Ini lembaga survei (INES) setiap 6 bulan ganti pengurus. Terus mulai lagi dari awal. Ini bukan lembaga yang kredibel.”

Ilustrasi: Edi Wahyono

Sabtu, 19 Mei 2018

“Heboh, ya, hasil survei kita?” begitu kalimat pertama yang muncul dari mulut Direktur Indonesia Network Election Survey (INES) Oskar Vitriano saat bertemu dengan detikX di Cafe Hema, Menteng Huis, Jakarta, 8 Mei lalu.

Oskar meminta sesi wawancara dilakukan di luar kantor, karena markas mereka sebelumnya, yang beralamat di gedung Arva, Jalan Cikini Raya No 60, Jakarta Pusat, sudah habis masa kontraknya dan saat ini masih proses pencarian kantor baru.

Di awal perbincangan, Oskar mengaku tidak menyangka hasil surveinya membuat geger. “Selain tentang pilpres, kami kan banyak melakukan survei di daerah-daerah juga. Tapi baru kemarin yang heboh,” ucap Oskar.

Survei INES yang dirilis pada Minggu, 6 Mei lalu, di Mess Aceh Amazing Hotel, Jakarta, memang mengejutkan. Betapa tidak. Sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo di posisi teratas sebagai calon presiden 2019 di atas nama capres yang mengemuka, termasuk Prabowo Subianto, kompetitor utama Jokowi.

Namun, dalam survei INES, justru elektabilitas Prabowo jauh melampaui Jokowi, capres yang didukung sejumlah parpol, seperti PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura.

Top of mind dengan pertanyaan 'jika pemilu dilakukan hari ini, siapa presiden yang akan dipilih?' menempatkan Prabowo unggul dengan angka 50,20 persen, Jokowi 27,70 persen, Gatot Nurmantyo 7,40 persen, dan tokoh lain 14,70 persen.

Prabowo Subianto saat menerima dukungan sebagai capres 2019 dari KSPI di Jakarta, 2 Mei 2018.
Foto: dok. detikcom

Saat memakai pertanyaan tertutup pun, data INES menunjukkan Prabowo tetap unggul dengan perolehan suara di atas 54,50 persen. Sementara itu, Jokowi mendapatkan 26,10 persen, Gatot Nurmantyo 9,10 persen, dan tokoh lain 10,30 persen.

Bukan hanya Prabowo yang hasilnya moncer di survei INES. Partai Gerindra, yang dibesut mantan Danjen Kopassus tersebut juga meroket. Partai berlambang kepala garuda tersebut memuncaki hasil survei dengan angka 26,2 persen disusul PDI Perjuangan (14,3 persen), Golkar (8,2 persen), PKS (7,1 persen), Perindo (5,8 persen), PKB (5,7 persen), PAN (5,8 persen) , Demokrat (4,6 persen), PPP (3,1 persen), NasDem (3,1 persen), Hanura (2,3 persen), PBB (2,1 persen), PKPI (0,9 persen), Berkarya (0,7 persen), Garuda (0,4 persen), dan PSI (0,1 persen).

Kepada detikX, Oskar menjelaskan, survei tersebut dilakukan pada 12-28 April 2018. Survei dilakukan kepada 2.180 responden yang dipilih secara proporsional di 408 kabupaten atau kota di Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling. Margin of error dari survei ini kurang-lebih 2,1 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang bekerja di sektor domestik atau publik dengan aneka profesi dengan ragam pendidikan dan ragam umur serta penghasilan dan latar belakang agama berbeda. INES melakukan pengumpulan data dengan wawancara secara sistematis dengan melakukan cek ulang di lapangan sebanyak 20 persen dari seluruh responden.

Karena dianggap tidak biasa, Oskar dan lembaga surveinya kemudian menjadi sorotan. Apalagi pria yang masih tercatat sebagai dosen tidak tetap di Universitas Indonesia itu masih tergolong baru di dunia survei politik. “Memang saya baru bergabung di INES sejak 2 tahun lalu. Sebelumnya saya sebagai peneliti. Karena tidak ada direkturnya, saya pun diangkat. Kalau pendirinya (INES) Pak Tri Widodo,” terang Oskar.

INES, menurut Oskar, berdiri pada 2012. Survei perdana lembaga ini adalah pada Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran kedua, yang melibatkan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan Jokowi- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dari survei yang dirilis pada 19 September 2012, pasangan Jokowi-Ahok diyakini mampu memenangi pertarungan dengan persentase 72,48 persen. Sedangkan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli hanya meraup 27,52 persen.

Direktur Indonesia Network Election Survey Oskar Vitriano
Foto: Gresnia Arela F/detikX

“Jadi kita sudah lama sebenarnya melakukan survei. Nah, yang paling nyata di 2017, kita survei Anies-Sandi dan angkanya kita paling dekat dengan real count KPU. Waktu itu angka kita 57,2 persen Anies-Sandi dan 40,2 persen untuk Ahok-Djarot,” tutur Oskar.

Namun, di mata Hamdi Muluk, anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi), survei yang dilakukan INES patut dicurigai. Pasalnya, dari sejumlah survei yang dilakukan INES, baik di Pilkada DKI Jakarta pada 2012 maupun pada 2017, antara sampel dan margin of error selalu berbeda.

Hamdi mencontohkan, pada survei Pilgub DKI putaran kedua, INES merilis suara Jokowi- Ahok 72,48 persen dan Foke-Nachrowi 27,52 persen dengan margin of error 2,5 persen. Sedangkan hasil KPU menunjukkan, putaran kedua Pilkada DKI 2012 memenangkan Jokowi-Ahok dengan 53,82 persen dan Foke-Nachrowi 46,18 persen.

Pada Pilpres 2014, INES sebelum hari-H pencoblosan merilis pasangan Prabowo-Hatta Rajasa meraih 54,3 persen, Jokowi-Jusuf-Kalla mengumpulkan 37,6 persen, dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 8,1 persen dengan margin of error 1,7 persen. Sementara itu, hasil resmi KPU justru sebaliknya. Jokowi-JK justru unggul dengan raihan 53,15 persen dan Prabowo-Hatta hanya meraih 46,85 persen suara.

Begitupun dengan survei pada Pilkada DKI 2017 putaran pertama. Saat itu INES merilis Anies-Sandi diprediksi meraih 42,86 persen, Ahok-Djarot meraih 28,8 persen, dan AHY-Silvy mendapat 18,4 persen, dengan margin of error 2,3 persen. Tapi hasil KPU menunjukkan, Anies-Sandi meraih 39,95 persen, Ahok-Djarot 42,99 persen, dan AHY-Silvy hanya meraih 17,02 persen.

“Yang jadi perhatian saya, sampel dan margin of error di survei INES selalu berbeda. Masak untuk sampel 2.000-7.000 responden lebih kecil dari sampel 10 ribu responden. Ini rekayasa banget, ha-ha-ha...,” ujar Hamdi Muluk.

Jokowi mengunjungi latihan atlet berkuda di Depok, Jawa Barat, 6 Mei 2018.
Foto: dok. Biro Pers Setpres/detikcom

Dan khusus untuk survei teranyar INES yang menyatakan Prabowo unggul atas Jokowi, Hamdi Muluk tidak mau memberikan penilaian. Sebab, harus dilihat secara detail metode dan sampling-nya. Namun, untuk mengaudit mekanisme surveinya, Persepsi tidak punya kompetensi karena INES tidak masuk dalam asosiasi tersebut.

Hamdi kemudian mengatakan sempat menanyakan kepada INES terkait hasil survei Pilkada DKI Jakarta 2012 dan 2017 serta Pilpres 2014. Namun pengurus saat ini menyebutkan itu hasil survei pengurus lama. “Ini lembaga survei (INES) setiap 6 bulan ganti pengurus. Terus mulai lagi dari awal. Ini bukan lembaga yang kredibel menurut saya. Sebab, sebuah lembaga harus sustainable dan jelas siapa yang mengelola,” tuturnya.

Hamdi juga menyebut INES sedari awal memang tidak mau bergabung dengan salah satu asosiasi. “Waktu itu saya tanya, ‘Anda gabung ke mana? 'Nggak, kami sendiri saja.' Begitu jawabnya. Ya sudah, tidak ada yang mengawasi,” ujar Hamdi.

Pengawasan biasanya dilakukan Persepsi kepada anggotanya jika dianggap hasil survei terasa janggal dengan membedah apakah prosedur baku sudah diterapkan. Misalnya, benar atau tidak mereka mendatangi sampling unit yang di atas kertas dibilang dengan random sampling dengan mengambil primer unit bertingkat dari provinsi, kecamatan sampai unit rumah tangga.

Setelah itu akan dilakukan pengecekan secara acak setidaknya 10 persen dari total sampling. “Tapi, kalau dalam kurun waktu bersamaan ada 6-7 lembaga survei terjun ke lapangan dan ada salah satu yang hasilnya beda sendiri dengan yang lain, itu ngawur. Simpel saja sebenarnya,” terang Hamdi.

Soal ada pesanan di balik survei, Hamdi memakluminya. Sebab, survei pesanan bukan hal yang tabu. Yang tidak dibolehkan adalah memanipulasi data atau membuat metodologi sesuka hati tanpa bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meski begitu, sampai saat ini sulit untuk menjerat lembaga survei yang tidak kredibel lantaran belum ada undang-undang yang mengatur.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menghitung surat suara dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 di Manggarai Selatan, Jakarta, 11 Juli 2012.
Foto: Jhoni Hutapea/detikcom

Sedangkan KPU hanya membuat peraturan, selama masa pemilu, lembaga-lembaga yang hendak melakukan quick count harus mendaftar ke KPU. Jika tidak mendaftar, tidak boleh melakukan quick count. Hanya itu. Lain halnya jika lembaga survei masuk dalam asosiasi. Jika terbukti dari hasil audit terjadi manipulasi data, akan dijerat dengan pelanggaran etik.

Hal ini pernah menimpa Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Jaringan Suara Indonesia. Dua lembaga survei yang masuk dalam asosiasi Persepsi itu ‘diadili’ karena hasil quick count-nya berbeda dengan sejumlah lembaga survei lainnya.

Sebut saja Puskaptis, yang dalam hitung cepat Pilpres 2014 memenangkan Prabowo-Hatta dengan 52,03 persen suara dan Jokowi-Jusuf Kalla meraih 47,97 persen suara. Sedangkan hasil rekapitulasi resmi KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK yang jadi pemenang dengan raihan  53,15 persen suara. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 46,85 persen.

Namun, saat diminta menghadiri audit hasil survei yang dilakukan dewan etik Persepsi, kedua lembaga tersebut enggan hadir. Alhasil, kedua lembaga itu dikeluarkan dari keanggotaan Persepsi karena dianggap melanggar Kode Etik Persepsi Bab V Pasal 29-32.


Reporter: Ibad Durohman, Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE