INVESTIGASI

Buruknya Kualitas Udara di Langit Jakarta

Kualitas udara di beberapa wilayah Jakarta sangat tidak sehat. Pemerintah beralasan beda metode dan standar pengukuran.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Jumat, 6 Juli 2018

Dua pekan pascalibur Idul Fitri, langit di atas Jakarta kembali terlihat berkabut. Jarak pandang mulai berkurang bila dilihat dari atas gedung bertingkat. Kondisinya berbeda dengan satu pekan menjelang Lebaran. Maklum, ketika Jakarta ditinggal warganya mudik, langit begitu cerah dan udara relatif bersih.

Polusi udara kini kembali menjadi pemandangan sehari-hari. Polusi itu mayoritas berasal dari pembuangan gas hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri. Sebenarnya seberapa burukkah kualitas udara di Jakarta?

Greenpeace Indonesia pada 14 Februari 2017 meluncurkan aplikasi bernama 'UdaraKita’. Aplikasi ini secara real time selama 24 jam memantau kualitas udara di Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Aplikasi ini sudah menerapkan penghitungan data partikulat halus atau particulate matter (PM) 2,5, sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO).

PM 2,5 untuk mengukur partikel yang kurang dari 2,5 mikron (mikrometer) yang berasal dari gas buangan yang dilepaskan ke astmosfer, seperti ozon (O3), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), natrium dioksida (NO2), amoniak (NH3), hidrogen sulfida (H2S), PM 10, dan partikulat lainnya. Sedangkan PM 10 merupakan parameter untuk mengukur partikel yang kurang dari 10 mikron.

Sumber PM 2,5 bisa berasal dari luar ruangan, seperti polusi pembakaran kendaraan bermotor, sampah, batu bara industri, pembakaran hutan, dan reaksi gagas di atmosfer. Sedangkan yang berasal dari dalam ruangan misalnya asap rokok, hasil pembakaran rumah tangga, seperti penggunaan kompor, pengorengan, panggang, dan lainnya.

Polusi Udara Jakarta
Foto: Dikhy Sasra/detikcom


Jakarta Selatan itu parah, (Jakarta) Pusat parah pada waktu-waktu tertentu. Sebenarnya kita bisa melihat waktunya. Kalau (Jakarta) Selatan dari datanya ya dari transportasi.”

detikX pun mencoba melongok kondisi udara Jakarta menggunakan aplikasi tersebut pada Kamis, 28 Juni 2018, pukul 07.00 WIB. Hasilnya mencengangkan! Ternyata, rata-rata kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Misalnya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang menunjukkan angka Air Quality Index (AQI) US atau Indeks Kualitas Udara harian di kawasan itu mencapai 224.

Kawasan Warung Buncit ditandai warna unggu, yang artinya Sangat Tidak Sehat! Sementara itu, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, menunjukkan angka 183 AQI, berwarna merah (Tidak Sehat). Rawamangun, Jakarta Timur, angkanya 182 AQI, berwarna merah (Tidak Sehat). Adapun di sekitar Mangga Dua, Jakarta Pusat, diketahui angkanya 175 AQI berwarna merah (Tidak Sehat).

“Kita buat perhitungan itu menggunakan data PM 2,5 dari dua stasiun pemantau udara milik US Embassy yang ada di Jakarta Setalan dan Jakarta Pusat,” kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu kepada DetikX beberapa waktu lalu.

Bondan menyatakan pihaknya terus mengingatkan publik bahwa kualitas udara di Jakarta sudah berbahaya. Apalagi hampir semua negara sudah mengukur kualitas udara dengan parameter PM 2,5. Sedangkan Indonesia masih menggunakan parameter PM 10 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Nomor KEP.45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).

Di dalam PP No 41/1999 disebutkan ambang batas tahunan PM 2,5 adalah 15 mikrogram per meter kubik (m3). Sedangkan ambang batas tahunan PM 2,5 yang ditentukan oleh WHO adalah 10 mikrogram per m3. Rekaman dua stasiun pemantau udara milik Kedubes AS menunjukkan angka 27,622 mikrogram/m3 (Jakarta Pusat) dan 29,598 mikrogram/m3 (Jakarta Selatan).

Aplikasi 'UdaraKita' milik Greenpeace pada Selasa, 3 Juli 2018 pukul 12.20 WIB

Warung Buncit berkategori Tidak Sehat

HR Rasuna Said, Kuningan, berkategori Tidak Sehat

Mangga Dua, Jakarta Pusat, berkategori Tidak Sehat

Jatibening, Bekasi, berkategori Sangat Tidak Sehat

Rawamangun, Jakarta Timur, berkategori Tidak Sehat

Sementara itu, nilai ISPU yang ditentukan dalam aturan Kepmen Lingkungan Hidup No 45/1997 disebutkan 0-51 (Baik), 51-101 (Sedang), 101-199 (Tidak Sehat), 200-299 (Sangat Tidak Sehat) dan 300-3000 (Berbahaya). Dan indeks menurut AQI yang digunakan stasiun pemantau milik Kedubes AS yang diakui WHO adalah 0-50 (Bagus), 51-100 (Moderat), 101-150 (tidak sehat bagi kelompok yang sensitif), 151-200 (Tidak Sehat), 201-300 (Sangat Tidak Sehat) dan 301-500 (Berbahaya).

Buruknya kualitas udara juga diakui lembaga pemerhati lingkungan hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Walhi menyatakan pencemaran udara terparah justru di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Pencemaran itu diakibatkan gas buang pembakaran kendaraan bermotor dan transportasi umum.

“Jakarta Selatan itu parah, (Jakarta) Pusat parah pada waktu-waktu tertentu. Sebenarnya kita bisa melihat waktunya. Kalau (Jakarta) Selatan dari datanya ya dari transportasi,” kata pakar perkotaan dan energi Walhi, Dwi Sawung, kepada detikX.

Fakta yang disampaikan Greenpeace dan Walhi cukup beralasan melihat begitu banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan yang masuk dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) setiap hari. Dari data yang dihimpun detikX, Mabes Polri mencatat jumlah total kendaraan yang berseliweran di Jakarta mencapai 17,3 juta unit. Perinciannya, mobil pribadi berjumlah 2,9 juta, sepeda motor 13,8 juta, bus sebanyak 30.118, mobil barang 566.789, dan kendaraan khusus berjumlah 31.480 unit.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pernah mengungkapkan jumlah kendaraan di Jakarta pada 2015 didominasi sepeda motor, yang mencapai 49 persen, mobil pribadi 38 persen, dan angkutan umum 13 persen.

Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu penyumbang buruknya kualitas udara di Jakarta
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta sendiri mengakui belum menerapkan pengukuran parameter PM 2,5 karena masih menggunakan parameter PM 10 sesuai aturan yang ada. Sehingga ada perbedaan metode pengukuran dan hasil antara yang dilakukan pemerintah dan WHO maupun lembaga lainnya.

“Jadi makanya harus disamakan dulu standar pengukurannya. Kalau WHO pakai standar yang lebih kecil dan detil ya, ya tentu kualitas udara di Jakarta buruk,” tutur Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji kepada detikX beberapa waktu lalu.

Karena itu, ia meminta jangan dibandingkan kualitas udara di Jakarta, yang diukur dengan parameter PM 10, dengan kota-kota besar lainnya di Eropa dan Amerika Serikat, yang telah menggunakan parameter PM 2,5. Di sisi lain, ia mengakui, bahwa biang kerok buruknya kualitas di Jakarta disebabkan transportasi dan pembakaran industri.

Apalagi kondisi di Jakarta saat ini yang tengah gencar membangun proyek transportasi masal, seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). Kualitas lingkungan dan udara menurun akibat jalur hijau dikorbankan dengan ditebanginya aneka pepohonan. “Ini kan belum jadi. Saya yakin, kalau semuanya sudah jadi, akan dimanfaatkan, karena lebih lebih multiplier effect-nya lebih besar,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan Dinas Lingkungan Hidup DKI, wilayah yang merupakan rawan pencemaran udara antara lain kawasan Thamrin-Sudirman. Juga Pulogadung, yang terdapat banyak industrinya. Lalu tempat lalu lintas yang menjadi pergerakan warga Bodetabek menuju Jakarta.

Karena itu, Pemprov DKI menginginkan semua mobil operasionalnya beralih menggunakan bahan bakar gas (BBG), dari tingkat provinsi sampai kelurahan. “Pemprov DKI akan mulai menggunakan mobil listrik, motor listrik. Itu bisa dimulai di Pemprov sendiri, upaya go green itu akan lebih menarik,” Isnawa menambahkan.

Dia menegaskan, hal itu sangat membutuhkan komitmen kuat dari semua kalangan untuk mewujudkannya. Ke depan, semua kendaraan operasional pemerintah daerah harus beralih menggunakan BBG, begitu juga dengan semua angkutan umum. “Kesulitannya itu kan ketersedian BBG dan sosialisasi secara intensif,” ujarnya.

Hasil data pemantauan kualitas udara di Lima titik DKI Jakarta, tanggal 6 Juli 2018
Sumber: www.llhd.jakarta.go.id

Pemprov DKI sebenarnya sudah memiliki lima stasiun pemantau kualitas udara yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Stasiun tersebut berada di Bundaran Hotel Indonesia DKI-1 (Jakarta Pusat), perumahan dekat Kelapa Gading Mall DKI-2 (Jakarta Utara), Jagakarsa DKI-3 (Jakarta Selatan), Lubang Buaya DKI-4 (Jakarta Timur), dan di Taman Perumahan Kebon Jeruk DKI-5 (Jakarta Barat).

“Pemilihan kelima tempat untuk dipasangi alat pemantau kualitas udara itu sesuai dengan kriteria road side untuk ambient (lingkungan luar),” kata Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah BPLHD DKI Jakarta Diah Ratna Ambarwati kepada detikX.

Penempatan alat pemantau udara itu mewakili daerah permukiman, komersial, campuran permukiman dan komersial, serta jalur transportasi. Juga agar data informasi soal pencemaran udara sifatnya adil. Pasalnya, di setiap daerah kota adminstrasi di Jakarta, lingkungan udaranya berbeda, begitu juga dengan tingkat kemacetan lalu lintasnya.

“Nggak bisa disamakan. Kemacetan beda. Jadi kita harus perhitungkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kita lihat karakteristiknya dan didukung dengan data,” Diah menuturkan.

Stasiun pemantau kualitas udara milik Pemprov DKI Jakarta berupa kontainer baja ringan ukuran 2 x 3 meter. Masing-masing dilengkapi sistem komputerisasi dan antena penyerap udara. Di dalamnya dilapisi busa pelindung udara dan air conditioner (AC). Suhu pun harus dijaga pada kisaran 24-27 derajat Celsius selama 24 jam.

Diah Ratna Ambarwati, Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah BPLHD DKI Jakarta.
Foto: Gresnia/detikX

Di sisi luar kontainer juga dilengkapi antena dan CCTV yang perannya menangkap partikel di udara yang secara otomatis akan disedot dan dianalisis secara otomatis oleh komputer. Lalu secara otomatis terkirim ke ruang Regional Center Udara BPLHD DKI Jakarta yang terletak di Jalan Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan.

Setiap 30 menit selama 24 jam, data akan di-update dan dihitung ISPU setiap pukul 15.00 WIB. Semua data lalu diunggah di laman data.jakarta.go.id dan lhd.jakarta.go.id agar masyarakat bisa membacanya.

Diakui Diah, sepanjang Januari-April 2018, hampir merata setiap lokasi menyatakan kualitas udara tidak sehat. Tapi dalam kurun waktu empat bulan itu, hanya 1-2 hari saja dinyatakan tidak sehat. Tingginya polusi udara akibat CO2 dan NO dari hasil pembakaran kendaraan. Hal itu akibat pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang kurang sempurna.

Ia berharap, pada 2019 pihaknya menambah pemasangan alat pengukur parameter PM 2,5, yang hasilnya bisa terlihat pada gangguan kesehatan manusia. “Memang kalau PM 2,5 dampak terhadap kesehatan itu akan nyata. Kan dia lebih kecil partikelnya, 2,5 mikron. Kalau PM 10 ada juga PM 2,5-nya. Akan kita pasang di stasiun-stasiun,” ujarnya.


Reporter/Redaktur: Gresnia Arella
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE