INVESTIGASI

Target Rp 10 Triliun untuk Prabowo

"Jadi tidak bisa misalnya Gatot (mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo) mau beli Gerindra. Jadi kita bentengi kalau mau ada yang take over."

Ilustrasi: Edi Wahyono

Rabu, 11 Juli 2018

Sudah belasan hari Partai Gerindra menggalang dana untuk Pemilihan Presiden 2019 yang bertajuk @galangperjuangan. Per 8 Juli 2018, setidaknya dilaporkan sudah terkumpul Rp 679.095.701. Ditargetnya dana yang akan terkumpul untuk Prabowo Subianto nyapres itu Rp 10 triliun.

Sumbangan itu mengalir lamban tapi pasti. Melalui akun layanan pesan Telegram, donor diberi nomor rekening. Penyumbang pun dapat mengecek perolehan dana tersebut setiap saat. Boleh saja menyumbang lebih dari sekali.

Disebutkan bahwa donasi tersebut untuk membantu perjuangan Prabowo. “Demi terwujudnya pemimpin yang amanah dan tidak terkooptasi oleh kepentingan pengusaha besar, taipan, bandar, dan cukong,” demikian pernyataan yang tertulis di akun @galangperjuangan.

Penggalangan dana ini pun sempat menjadi sorotan lantaran selama ini Prabowo Subianto selaku ketua umum partai berlambang kepala burung garuda tersebut dikenal bergelimang uang. Tak aneh karena hingga kini Prabowo punya beberapa perusahaan.

”Menurut saya, Pak Prabowo sedang jujur tidak punya uang. Dua kali maju pilpres dan kalah itu habis-habisan,” kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera kepada wartawan beberapa waktu lalu. Mardani pun menilai langkah Prabowo yang berani jujur kepada masyarakat perlu diapresiasi.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
Foto: Hesti Rika/CNN Indonesia


Prabowo sempat ngomong, 'Siapkah kamu Rp 200 miliar?' Rp 500 (miliar) saya siapkan kata saya, karena di belakang saya banyak didukung pengusaha muslim."

Informasi soal Prabowo yang sedang bokek juga pernah dikatakan seorang elite Partai Gerindra yang berniat maju di Pilkada Serentak 2018. Kala itu, ujar politikus yang enggan disebut namanya itu, Prabowo sempat menanyakan perihal niatnya maju di pilkada. Dan saat itu Prabowo menyarankan untuk mencari dana sendiri lantaran Prabowo mengaku sudah tidak memiliki uang untuk membantu.

Dan yang secara terang-terangan mengaku dimintai uang oleh Prabowo untuk bisa maju di pilkada adalah La Nyalla Mattalitti. Mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia itu sebelumnya berniat maju di Pilkada Jawa Timur. Dalam sebuah jumpa pers yang di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Januari 2018, La Nyalla menuding Prabowo meminta duit ratusan miliar rupiah.

"Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom. Tapi kalau uang saksi dari 68 ribu TPS dikali Rp 200 ribu per orang dikali 2 berarti Rp 400 ribu, itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya. Ini namanya saya beli rekom. Saya nggak mau," ujar La Nyalla kala itu.

La Nyalla pun mengaku kecewa karena diberi syarat menyetorkan duit oleh partainya sendiri. Padahal dia mengaku telah berkorban banyak untuk Gerindra. Yang lebih menyakitkan, imbuh La Nyala, permintaan uang tersebut keluar dari mulut Prabowo. "Prabowo sempat ngomong, 'Siapkah kamu Rp 200 miliar?' Rp 500 (miliar) saya siapkan kata saya, karena di belakang saya banyak didukung pengusaha muslim," tutur La Nyalla.

Mardani Ali Sera, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera
Foto: Tsarina Maharani/detikcom

Kabar Prabowo tidak punya uang kembali muncul menjelang Pilpres 2019. Pasalnya, Prabowo tidak kunjung mendeklarasikan diri untuk maju sebagai capres menghadapi capres petahana Joko Widodo. Bahkan ada kabar Prabowo diajak Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjadi cawapres Jokowi, sehingga Prabowo tidak pusing-pusing memikirkan masalah uang untuk ikut pilpres, yang pendaftaran mulai dibuka 10 Agustus mendatang.

Namun permintaan tersebut ditolak Prabowo dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya muncul gagasan @galangperjuangan untuk mengumpulkan dana supaya Prabowo bisa maju pada Pilpres 2019.

Namun sejumlah politikus Gerindra membantah anggapan bahwa aksi @galangperjuangan dilakukan karena Prabowo tidak punya ongkos untuk maju pada pilpres. “Ide soal penggalangan dana ini sebetulnya sudah lama. Kita ingin di Indonesia itu pemilu itu berdasarkan partisipasi masyarakat,” ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria kepada detikX.

Riza berharap partisipasi masyarakat terhadap calon pemimpin daerah atau nasional bisa menghilangkan ketergantungan calon terhadap pemodal alias cukong. “Sekarang ini masih banyak terjadi KKN. Banyak kena OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK,” tutur Riza.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum Gerindra Arif Poyuono. Kata dia, penggalangan dana dilakukan untuk menunjukkan bahwa Gerindra bukan partai keluarga.

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria
Foto: Tsarina Maharani/detikcom

“Jadi, karena (partai) dibiayai masyarakat, maka masyarakat juga menjadi pemilik saham partai. Partai Gerindra ini go public. Artinya, partai ini dimiliki masyarakat. Jadi apa kata masyarakat saja. Kalau dikatakan partai itu milik Prabowo seorang, itu tidak benar,” ujar Poyuono kepada detikX.

Namun go public itu bukan seperti perusahaan. Artinya, Gerindra sekarang terbuka keuangannya. Dana dari masyarakat akan terbuka secara luas. Poyuono pun menampik anggapan bahwa Gerindra saat ini bokek.

Dia juga mengatakan penggalangan dana tersebut bisa mencegah adanya pihak yang menginginkan ‘akuisisi’ Gerindra. “Jadi tidak bisa misalnya Gatot (mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo) mau beli Gerindra. Jadi kita bentengi kalau mau ada yang take over. Prabowo juga nggak perlu!” imbuhnya.

Soal  penggalangan dana yang dilakukan Gerindra, Pramono Ubaid, komisioner Komisi Pemilihan Umum, tidak mempersoalkannya. Dana peserta pemilu bersumber dari dua hal, dari partai dan dari sumbangan masyarakat. Sumbangan itu berasal dari badan hukum atau perorangan. “Yang tidak boleh itu kan misalnya sumber pendanaan atau sumbangan berasal dari APBN/APBD, lalu luar negeri, serta sumber yang tidak jelas,” beber Pramono kepada detikX.

La Nyalla Mattalitti
Foto: Rois/detikcom

Namun semua penyumbang harus jelas identitas dan alamatnya. “Jadi tidak bisa misalnya menyumbang atas nama hamba Allah,” kata Pramono. Penerimaan dana dan pengeluaran selama kampaye harus dicatatkan di laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye.

Dijelaskan Pramono, ketika memasuki masa kampanye nanti, partai politik peseta pemilu juga harus menyerahkan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye.


Reporter/Penulis: Ibad Durohman, Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE