INVESTIGASI

Proyek Senyap
di Pantai Dadap

“Intinya, kita tidak akan toleransi dan tidak akan membiarkan kalau di situ ada pelanggaran.”

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa, 31 Juli 2018

Suara dentuman terdengar ketika memasuki kawasan kampung nelayan di Kampung Baru Dadap (Dadap Ceng In), Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Suara itu berasal dari sejumlah alat berat yang tengah mengerjakan pemasangan tiang pancang jembatan di Pantai Dadap, Jumat, 13 Juli 2018, siang.

Suara keras berasal dari alat pemancang (pile driver) yang tengah memukulkan tiang pancang agar menancap ke dalam tanah atau dasar laut. Alat itu menempel pada sejumlah alat berat lainnya, berupa rig, crane, ataupun kapal tongkang. Buldoser dan backhoe menderu-deru ketika mengeruk dan menguruk tanah.

Alat berat itu milik PT Kukuh Mandiri Lestari (KML), yang tengah membuat jembatan penghubung bakal kawasan elite Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kosambi dengan Pulau C hasil reklamasi Teluk Jakarta, yang sebetulnya telah disegel oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Pulau D pada 7 Juni 2018. Reklamasi kedua pulau itu digarap oleh PT Kapuk Naga Indah.

Panjang jembatan penghubung yang dibangun PT Waskita Karya sejak pertengahan 2017 itu disebut-sebut bakal mencapai 900 meter hingga 1 kilometer. Dari pantauan detikX siang itu, kerangka beton dan tiang jembatan sudah terbangun sepanjang 100-150 meter di sekitar pantai pasir putih atau tak jauh dari muara Sungai Dadap/Kali Prancis.

Aktivitas pengerjaan jembatan yang terlihat dari kawasan kampung Dadap, 12 Juli 2018
Foto : M. Rizal/detikX


Saya tidak berani komentar. Ini sensitif dan sampai saat ini belum ada titik temu dengan masyarakat. Coba silakan langsung ke Kepala Bappeda atau Sekda saja.”

Tak satu pun warga diizinkan mendekat ke area proyek. Perahu nelayan yang mencoba mendekat dihalau sejumlah penjaga dari atas tongkang. Pembangunan jembatan itu membuat warga Kampung Baru Dadap resah. Mereka khawatir jembatan itu akan menggusur permukiman. Apalagi akses nelayan dalam melaut bakal terancam oleh tiang-tiang pancang jembatan.

Hampir seluruh warga di Kampung Baru Dadap mengaku tak pernah ada sosialisasi akan adanya proyek jembatan. Apalagi sudah lama warga menolak penggusuran dengan dalih program penataan di wilayah Dadap atau Pantai Utara Tangerang.

Proyek jembatan itu pun dinilai warga dilakukan secara diam-diam dan tak transparan oleh pengembang. Mengingat pada 28 Juli 2016 Pemkab Tangerang, sesuai dengan rekomendasi Ombusdman RI dan Komnas HAM, menunda penataan kawasan Pantai Dadap, termasuk proyek reklamasi dan pembuatan jembatan.

“Ini nggak ada sosialisasi sebelumnya. Katanya untuk normalisasi sungai, ternyata bikin jembatan penghubung kawasan bisnis elite PIK-2 ke Pulau C dan D itu. Seakan-akan ini proyek senyap. Nggak ada kegiatan apa-apa, tapi bising,” ujar Waisul Kurnia, Ketua Forum Masyarakat Nelayan, kepada detikX di Kampung Baru Dadap.

Kebijakan menunda penggusuran dan reklamasi merupakan buntut bentrokan fisik ribuan warga dengan personel Satpol PP, Polri, dan TNI di Dadap Ceng In pada 10 Mei 2016. Saat itu, warga marah karena langsung menerima surat peringatan (SP) II melakukan pembongkaran rumah di Kampung Baru Dadap.

Sebelumnya, warga menerima SP I pembongkaran pada 27 April 2016 melalui surat bernomor: 301/1081-SPPP yang diteken Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Eksekusi pembongkaran bangunan permukiman seluas 16 hektare di Kampung Baru Dadap seharusnya dilakukan pada 23 Mei 2016.

Kampung Dadap diambil dari atas udara
Foto : dok. warga dadap

Suasana pemukiman di Kampung Dadap
Foto : Gresnia/detikX

Warga yang terkena dampak penataan mencapai 418 rumah, yang dihuni 6.000 jiwa atau 387 keluarga di 12 RT dari tiga RW. Kampung yang paling banyak terkena dampak di wilayah Kampung Baru Dadap, sisanya masuk wilayah Kamal Dadap dan Kamal Malang.

Karena itulah, warga mencoba melakukan pertemuan dengan pengembang PIK 2 dan pulau reklamasi yang membuat jembatan penghubung. Sayangnya, sampai undangan pertemuan terakhir, 18 Juli 2018, pihak pengembang tak mau menemui perwakilan warga. “Kita tunggulah niat baik dari pemerintah dan pengembang. Andai belum ada kesepakatan kedua belah pihak, mohon hentikan segala kegiatannya,” ujar Sujai, salah satu tokoh masyarakat Kampung Baru Dadap, kepada detikX.

Lurah Dadap, Fauzi, ketika diminta tanggapan, tak banyak komentar. Ia hanya menyarankan agar masalah tersebut ditanyakan langsung kepada pihak terkait di Pemkab Tangerang dan pengembang. Sebab, proyek jembatan penghubung terkait reklamasi Pantai Dadap kewenangan pemerintah pusat. “Itu pusat. Coba tanya langsung ke Pemkab Tangerang,” kata Fauzi saat ditemui detikX di kantor Kecamatan Kosambi, 13 Juli 2018.

Kepala Bidang Perencanaan, Prasarana, dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy pun tak banyak berkomentar tentang jembatan penghubung ini. “Saya tidak berani komentar. Ini sensitif dan sampai saat ini belum ada titik temu dengan masyarakat. Coba silakan langsung ke Kepala Bappeda atau Sekda saja,” ucapnya.

image for mobile / touch device
image 1 for background / image background





Erwin hanya menjelaskan pihaknya memang akan merevitalisasi kawasan Kampung Baru Dadap. Di kawasan itu akan dibangun rumah layak huni, sarana pendidikan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, sarana perekonomian masyarakat, dan sarana keagamaan. “Harapannya, kualitas lingkungan masyarakat yang tinggal di sana menjadi meningkat,” tuturnya.

Sebenarnya master plan penataan Kampung Baru Dadap itu sudah jadi. Tapi masih terjadi pro dan kontra terhadap program penataan wilayah di masyarakat. Warga lebih menginginkan adanya sertifikasi lahan.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Cipta Karya Pemkab Tangerang Taufik Emil. Ia menolak anggapan warga bahwa sebelum ada pembangunan tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Pemkab Tangerang melakukan sosialisasi sejak awal 2016, tapi selalu ditolak warga.

“Jadi pemerintah daerah sudah memberi pemahaman, sosialisasi, untuk memperbaiki kampung. Setiap bulan purnama kan banjir rob, sepertinya pemerintah dianggap tidak ada atensinya memperbaiki Kampung Dadap,” kata Taufik kepada detikX.

Waisul Kurnia, Ketua Forum Masyarakat Nelayan
Foto : Gresnia/detikX

Waskita Karya selaku kontraktor yang mengerjakan proyek di lapangan juga tak berkomentar banyak. Sebab, Waskita hanya menerima kontrak pengerjaan proyek pembangunan jembatan penghubung dari PT KML, anak perusahaan Agung Sedayu Group. “Karena posisi kami hanya sebagai kontraktor atau pekerja yang mengerjakan sesuai kontrak dengan owner,” tutur juru bicara PT Waskita Karya, Poppy Sukmawati, 20 Juli 2018.

Seperti diketahui, PT KML, yang merupakan perusahaan yang berada dalam payung Agung Sedayu Group dan Salim Group, menggandeng perusahaan asal Singapura, Pacific Star Development Limited, untuk membangun kawasan pusat bisnis dan perumahan elite, Pantai Indah Kapuk 2, di Kosambi dan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

Pada 23 September 2010, Pemkab Tangerang mengeluarkan izin reklamasi di pesisir pantai utara Tangerang seluas 9.000 hektare. Reklamasi memanjang dari Dadap (Kosambi), Cituis (Pakuhaji), Tanjung Pasir (Teluk Naga), Tanjung Kait (Mauk), hingga Kronjo.

Luas proyek reklamasi ini disebut-sebut dua kali lipat reklamasi Teluk Jakarta. Pemkab Tangerang juga memiliki program jangka menengah penataan kawasan Dadap untuk tahun 2013-2018, yaitu membangun rumah susun sewa, kampung deret nelayan, ruang terbuka hijau, Islamic Boarding School, dan Masjid Agung.

Pengurukkan di Panta Pasir Putih, Dadap 

Foto : Gresnia/detikX









Pada 29 Januari 2015, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meneken Surat Keputusan Nomor 050/Kep.47-Huk/2015 tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Dadap, Cituis, Tanjung Pasir, Tanjung Kait, dan Kronjo. Di Dadap sendiri, yang terkena penataan, yaitu di Kampung Baru Dadap, meliputi RW 01 sekitar 2,78 hektare, RW 02 sekitar 1,79 hektare, dan RW 03 sekitar 5,31 hektare.

detikX mencoba mengkonfirmasi pihak Agung Sedayu Group selaku pengembang PIK 2. Namun perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan itu juga menolak bersuara. Adapun Anies pada 19 Juli 2018 langsung menurunkan tim ke lapangan dan menemukan sejumlah peralatan berat dan material di Pulau C dan reklamasi di Pantai Dadap.

Namun tim itu masih akan memastikan apakah barang temuan itu sudah ada di lokasi sebelum atau sesudah penyegelan Pulau C pada 7 Juni 2018. Anies akan menindak tegas bila ternyata masih ada pengerjaan di Pulau yang telah disegel itu. “Intinya bahwa kita tidak akan toleransi dan tidak akan membiarkan kalau di situ ada pelanggaran,” katanya.


Reporter: Gresnia F Arela
Redaktur: M. Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE