INVESTIGASI

Kampung Dadap Menunggu Nasib

Reklamasi Teluk Jakarta dan Tangerang mengancam Kampung Dadap. Warga memprotes karena pengembang dan pemerintah bersikap tak transparan.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Rabu, 01 Agustus 2018

Beberapa bocah di Kampung Baru Dadap, Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, terlihat asyik berenang di sungai. Menggunakan rakit bambu, mereka terjun ke Sungai Dadap atau Kali Prancis, yang airnya hitam dan kotor. Sesekali nelayan yang menggunakan kapal kecil dengan mesin diesel berkekuatan 2 PK melintas.

Keriangan bocah-bocah itu seakan tak memperlihatkan adanya masalah di Kampung Dadap. Sebagian orang tua mereka tengah was-was akan kehilangan rumah dan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Sejak ada proyek reklamasi di Teluk Jakarta di DKI Jakarta dan Pantai Dadap di Kabupaten Tangerang, mereka tak bisa lagi mencari kerang, rajungan, udang, atau ikan di pantai. Mereka harus lebih jauh ke tengah laut atau bahkan ke sekitar Pulau Bidadari di Kepulauan Seribu untuk melaut.

“Dulu nelayan dengan bahan bakar setengah liter sudah cukup mencari ke situ (pantai). Sekarang bisa ngehabisin dua sampai tiga setengah liter. Dulu pakai dayung mah bisa,” ucap Edi Kiing, mantan Ketua RT 03 RW 01 Kampung Baru Dadap, kepada detikX beberapa waktu lalu.

Dengan menghabiskan bahan bakar yang berlipat-lipat itu pun, perahu nelayan masih harus memutari proyek reklamasi. Budi daya kerang hijau, rajungan, dan udang peci kini juga sudah sulit dipanen. Yang biasanya dipanen sekitar 3-4 bulan, kini sering gagal total akibat dasar laut yang berlumpur campur limbah. “Dulu cari uang Rp 100 ribu gampang. Sekarang, ya, mungkin nggak menjerit tuh nelayan,” ucap Edi lagi.

Bocah-bocah terlihat asyik berenang di Kali Prancis
Foto : Gresnia Arela F/detikX

Wasil, salah satu nelayan asal Bugis, mengatakan pendapatannya menurun. Hasil panen di bagan (tempat budi daya kerang) hanya bisa 100-300 ember per bulan. “Ada juga kawan lain nggak ada hasil sama sekali. Jadi di bambu hanya menempel lumpur akibat air keruh dari pengurukan itu,” katanya kepada detikX.

Sujai, warga lainnya, mengatakan, akibat pengurukan di Pantai Dadap dan pembuatan Pulau C, perairan laut makin tercemar. Sebelumnya, laut sudah tercemar limbah dari sejumlah pabrik di kawasan industri Kosambi, yang menyebabkan beberapa biota laut tertimbun dan mati teracuni. “Jadi bibit-bibit pun nggak ada. Dari sisi ekosistem saja nelayan sudah dirugikan,” kata Sujai kepada detikX.

Reklamasi Pantai Dadap, yang dimulai pada 2004, itu ada dua bagian. Pertama proyek reklamasi dari daratan sampai garis pantai laut. Kedua, pembuatan pulau baru. Di darat saja, sejumlah tambak tradisional dan hutan mangrove hilang karena diuruk.

Warga merasakan, banjir rob yang sering melanda perkampungan nelayan dan warga di Kampung Baru Dadap makin tak terkendali. Kini banjir rob bisa sewaktu-waktu datang. Padahal, sebelum ada reklamasi, banjir rob datang bila tanggal muda atau bulan purnama.

“Karena kan laut juga diuruk, di daratnya nggak ada penampungnya. Kalau di sini kan dulu banyak empang, tambak ikan bandeng, udang, dan lainnya. Sekarang sudah nggak ada lagi,” ujar Edi.

Pengurukan di pesisir Pantai Dadap
Foto : Gresnia Arela F/detikX


“Ini yang seharusnya kita pikirkan agar tidak ada yang dirugikan. Mereka melaksanakan proyek dengan lancar, kami pun mencari nafkah dengan menggunakan jalur lalu lintas tidak terhambat.”

Tak mengherankan bila sebagian besar rumah di Kampung Baru Dadap kini diuruk lantainya setinggi 20-30 cm. Tapi hal itu pun percuma karena rob yang datang selalu lebih tinggi. Lisnawati, warga RT 03/RW 01, mengaku sejak 2012 saja sudah empat kali menguruk lantainya untuk ditinggikan, tapi tetap saja kebanjiran.

“Itu sudah mau setinggi jendela. Saya empat kali ninggiin lantai,” kata Lisnawati kepada detikX sambil menunjukkan tanda bekas ketinggian banjir di rumahnya yang dijadikan warung itu.

Akhir-akhir ini warga kembali melayangkan protes kepada Agung Sedayu Group, pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, terkait pembangunan jembatan penghubung kawasan PIK 2 di Dadap dengan Pulau C. Sayang, protes warga ini tak pernah mendapat tanggapan positif dari pengembang ataupun pemda. “Ditambah mau ada jembatan. Kapal tongkang sudah ada di muara. Ini yang mau kita pertanyakan, ini ngerugiin banget nelayan,” ujar Lisnawati lagi.

Persoalan di Kampung Baru Dadap memang sudah kompleks. Mulai soal status hak kepemilikan tanah hingga proyek reklamasi dan program penataan kawasan Dadap oleh Pemkab Tangerang. Saat ini kampung itu dihuni sekitar 6.000 jiwa, yang 1.850 orang di antaranya keluarga nelayan. Mereka tinggal di 12 rukun tetangga di tiga rukun warga, yaitu RW 01, RW 02, dan RW 03. Sedangkan yang bakal terdampak oleh program penataan wilayah dari Pemkab Tangerang adalah RW 01 dan RW 03.

Ketua Koperasi Mina Dadap M Sawaludin Ali
Foto : Gresnia Arela F/detikX

Saat ini ada 431 nelayan, buruh, dan tukang ojek yang tergabung dalam Koperasi Mina Dadap Bahari. Sejak 2014, koperasi ini tak bisa lagi membantu para anggotanya. Sebab, sudah banyak nelayan yang tak bisa membayar pinjaman di koperasi itu.

“Ini yang terjadi dari masalah ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah mis dengan masyarakat,” terang Ketua Koperasi Mina Dadap M Sawaludin Ali kepada detikX di kantor Kecamatan Kosambi beberapa waktu lalu.

Bila dirunut sejarahnya, menurutnya, masalah di Kampung Baru Dadap sudah lama muncul. Ia, yang asli kelahiran Dadap, menceritakan asal-muasal Kampung Baru Dadap adalah lahan kosong aset negara. Lahan itu dikuasai atau digarap oleh 4-5 tuan tanah. Pada 1974-1975, terjadi penggusuran nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Saat itu ada 72 keluarga nelayan yang pindah ke Dadap. Lurah Dadap, yang dijabat Haji Ilham, pun mengizinkan mereka tinggal di lahan kosong di sekitar muara Sungai Dadap/Kali Prancis.

Penghuninya bertambah ketika nelayan asal Muara Karang (Jakarta Utara), Kresek (Tanjung Priok, Jakarta Utara), dan Kalijodo (Jakarta Barat) pada 1980-1990 pindah ke Kampung Baru Dadap.

Pada 1980, pemerintah melalui PT Angkasa Pura II membangun Bandara Soekarno-Hatta atau Jakarta International Airport Cengkareng (JIAC) dengan kontraktor dari Prancis. Kontraktor saat itu ingin membebaskan lahan milik warga untuk akses mengangkut material. Nelayan akan direlokasi dan diberi ganti rugi. Tapi perusahaan tak juga menemukan lahan pengganti. Akhirnya perusahaan hanya membeli lahan persawahan milik warga Dadap lainnya. Lahan yang dibeli itu untuk membuat sodetan Sungai Dadap lama, yang sekarang menjadi Kali Prancis. Bersamaan dengan itu, sejak 1984, mulai bermunculan bangunan berupa kafe yang dijadikan tempat prostitusi di sana.

Banjir rob yang sering melanda perkampungan nelayan dan warga di Kampung Baru Dadap
Foto : Gresnia Arela F/detikX

Kondisi lingkungan di Kampung Dadap
Foto : Gresnia Arela F/detikX

Wacana penggusuran baru muncul pada 1996. Saat itu Pemkab Tangerang berdalih penggusuran dilakukan terkait dengan akan dilaksanakannya Indonesia Air Show. Sekitar 14 tahun kemudian, tepatnya 23 September 2010, terbit izin reklamasi di pesisir pantai utara Tangerang, dari Dadap (Kosambi) hingga Kronjo seluas 9.000 hektare.

Reklamasi ini disebut dua kali lipat lebih besar dari reklamasi Teluk Jakarta. Proyek ini didanai Agung Sedayu Group, Salim Group, dan Tangerang International City (TIC). Secara bersamaan, Pemkab Tangerang melakukan program penataan kawasan Dadap tahun 2013-2018. Di kawasan itu akan dibangun rumah susun sewa, kampung deret nelayan, ruang terbuka hijau, islamic boarding school, dan masjid agung.

Dalam Surat Keputusan Nomor: 050/Kep.47-Huk/2015 tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang yang ditandatangani Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pada 29 Januari 2015 disebutkan bahwa kawasan yang akan ditata antara lain Dadap (Kosambi), Cituis (Pakuhaji), Tanjung Pasir (Teluk Naga), Tanjung Kait (Mauk), dan Kronjo (Kronjo).

“Dari sisi perencanaan (master plan) sudah oke. Kita memaklumi ada pro-kontra terhadap program Pemkab ini,” tutur Kepala Bidang Perencanaan, Prasarana, dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy kepada detikX, 23 Juli 2018.

Karena itu, Pemkab pun mengharapkan adanya mediasi dari Ombudsman RI agar program bisa berjalan dan masyarakat tidak merasa dirugikan. Erwin mengakui ada kesan warga saat ini ingin menerima ganti rugi dan hanya ingin lahannya disertifikasi dulu. Ia menegaskan sebenarnya tidak ada penggusuran, tapi revitalisasi kawasan dengan menyediakan rumah layak huni, sarana pendidikan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, serta sarana perekonomian dan keagamaan. “Harapannya, kualitas lingkungan masyarakat yang tinggal di sana menjadi meningkat,” katanya.

Warga Kampung Baru Dadap sebenarnya tak menentang program penataan wilayah oleh Pemkab Tangerang. Hanya, selama ini pemerintah dan perusahaan pengembang dianggap tak transparan. Apalagi proyek reklamasi dan pembuatan jembatan penghubung justru menghalangi aktivitas para nelayan.

“Ini yang seharusnya kita pikirkan agar tidak ada yang dirugikan. Mereka melaksanakan proyek dengan lancar, kami pun mencari nafkah dengan menggunakan jalur lalu lintas tidak terhambat,” kata Ketua Forum Masyarakat Nelayan Dadap Waisul Kurnia, yang ditemui detikX beberapa waktu lalu.

Warga memegang rekomendasi Ombusdman RI pada 28 Juli 2016 terkait larangan membangun jembatan di Kampung Baru Dadap. Memang Bupati Ahmed Zaki Iskandar pun menyatakan tak akan membangun jembatan di Kampung Baru Dadap. Kenyataannya, pembangunan berjalan terus tanpa ada kompensasi apa pun. “Jangan sampai jembatan penghubung itu menambah penderitaan para nelayan lagi,” tutur Waisul.


Reporter/Penulis: Gresnia F Arela
Redaktur: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE