INVESTIGASI

Utak-atik 'Komandan Tempur' Jokowi

JK dan Mahfud Md menolak. Sri Mulyani mundur. Jokowi khawatir Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono jadi sasaran tembak bila masuk tim sukses.

Ilustrator: Edi Wahyono

Rabu 22 Agustus 2018

Berdasi merah dan berkemeja putih, delapan Sekertaris Jenderal partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi)- Ma’ruf Amin, yaitu Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan), Arsul Sani (PPP), Johnny G. Plate (NasDem), Herry Lontung Siregar (Hanura), Ahmad Rofiq (Perindo), Verry Surya Hendrawan (PKPI), dan Raja Juli Antoni (PSI), mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 20 Agustus 2018, lalu.

Selain penampilan yang tidak biasa, mereka juga menggunakan kendaraan yang tidak biasa, yakni motor gede alias moge, untuk menyetorkan daftar Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Motor yang menjadi tunggangan mereka antara lain Kawasaki Versys 650, sepasang Kawasaki Z800, Ducati Monster 795, Ducati Hypermotard 821, Suzuki GSX R-1000, Kawasaki Er-6N, dan Kawasaki Versys 250.

“Tapi kami hanya dibonceng. Yang nyetir sediri hanya Karding (Sekjen PKB). Kalau yang lain, selain takut jatuh kalau nyetir sendiri, juga tidak punya SIM motor,” kata Ahmad Rofiq kepada detikX.

Ide menunggang motor ke KPU itu, dikatakan Rofiq, muncul secara spontan seusai rapat finalisasi TKN yang dilakukan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, sehari sebelumnya, Minggu, 19 Agustus, malam. “Terinspirasi aksi Pak Jokowi di pembukaan Asian Games. Pak Johnny Plate langsung usul bagaimana kalau ke KPU naik moge saja. Dan usul itu pun langsung disambut sekjen yang lain,” ujar Rofiq.

Saat itu juga, relawan dari Jokowi Riders dihubungi. Karena mayoritas tidak bisa naik moge, alhasil tidak hanya moge yang dipinjam, relawan pun diminta bantuan untuk mengantar mereka ke KPU.

Para sekretaris jenderal parpol Koalisi Indonesia Kerja bersiap ke KPU dengan membonceng moge.
Foto : Zunita/detikcom

Menurut Karding, yang ditemui terpisah, ide berangkat ke KPU memakai motor selain untuk menghargai relawan Jokowi Riders juga sebagai bentuk kegembiraan karena sudah merampungkan daftar TKN yang telah digodok selama berhari-hari.

Dalam surat keputusan No.001/KPTS/JKW-MA/VIII/2018 tentang penetapan dan pengesahan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja ke KPU, terdapat 150 orang yang terlibat. Seluruh ketua umum parpol koalisi, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP Romahurmuzy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Osman Sapta Odang, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibyo, Ketua Umum PSI Grace Natalie, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, duduk di dewan penasihat.

Adapun beberapa sekjen parpol pendukung, seperti Karding, Arsul Sani, Johnny Plate, serta Lodewijk F. Paulaus menempati posisi sebagai Wakil Ketua TKN. Di posisi tersebut juga tertera nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tercatat menempati posisi Sekertaris TKN yang dibantu Verry Surya Hendrawan, Ahmad Rofiq, Raja Juli Antoni, serta Dewi Suharto. Sedangkan untuk Dewan Pengarah duduk sejumlah politisi senior seperti Akbar Tanjung, Tri Sutrisno, Agung Laksono, serta Siswono Yudo Husodo.

Ada pula menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla yang duduk di posisi tersebut, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekertaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PMK Puan Maharani. Belakangan Sri Mulyani mundur dari tim pengarah dengan alasan Jokowi meminta dirinya untuk mengawal perekonomian nasional, khususnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pokoknya saya mengatakan fokus di APBN, dan itu sesuai dengan instruksi," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Agustus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani -- Foto: Dok.Didiet Maulana By IKAT Indonesia

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono-- Foto: Rachman Haryanto/detikcom

Sebenarnya, menurut sumber detikX, di parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf, selain Sri Mulyani, Pramono Anung, dan Puan Maharani, ada dua menteri Kabinet Kerja yang ingin dimasukkan ke dalam TKN, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Bahkan nama Basuki disebut-sebut sudah muncul dalam rapat penyusunan TKN untuk dijadikan Ketua TKN.

“Nama Basuki sudah disetujui parpol mendukung untuk jadi ketua TKN, tapi Pak Jokowi mencegah. Karena kementerian yang dipegang Basuki mengelola anggaran yang besar. Nanti bisa menjadi sasaran tembak,” terang sumber tersebut.

Sampai saat ini, meski struktur TKN sudah terbentuk dan disahkan, namun masih tersisa satu posisi yang kosong yakni posisi ketua TKN. Sejumlah nama silih berganti dibahas dalam penyusunan tim sukses namun mentah lagi belakangan.

Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah salah satu prioritas kandidat ketua TKN. Nama JK diusulkan Airlangga dalam sebuah rapat sebelum pendaftaran nama capres-cawapres ke KPU, 10 Agustus, lalu. Namun, saat ditelepon Megawati terkait kesiapannya menjadi ketua tim sukses itu JK menolak dengan alasan tidak etis.

Mahfud Md -- Foto : Grandyos Zafna/detikcom

“Jangan saya lah, kurang elok kalau saya di situ. Tapi kalau jadi penasihat okey,” ujar JK seperti ditirukan sumber detikX.

Usai penolakan JK, tim koalisi pun berembuk lagi mencari sosok yang cocok dan pas memimpin tim pemenangan. Nama Basuki dan Budi Karya muncul dan disepakati tim koalisi untuk jadi ketua. Namun Jokowi tidak mau menyepakatinya. Belakangan nama mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin serta Jimly Asshiddqie juga muncul. Namun, beberapa parpol koalisi tidak sepakat.

Meski belum punya ketua TKN, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, nama yang akan dipilih kelak bakal mengejutkan kubu lawan (Prabowo-Sandi). Disebutkan Eva, sampai saat ini Jokowi masih mencari sosok yang tepat sebagai ketua TKN lewat istikharah.

"KIK (Koalisi Indonesia Kerja) suka memberi kejutan. Termasuk ke koalisi PSSU (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno)," cetus Eva.

Ia juga mengatakan, nama Mahfud Md sempat digodok oleh tim. Namun, Mahfud menolak menjadi ketua TKN. Mahfud pun mengkonfirmasi hal tersebut. “Saya tak bisa jadi ketua timses atau tim pemenangan karena saya berada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” katanya.

Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Irwan Nugroho

[Widget:Baca Juga]
SHARE