INVESTIGASI

Karcis Asian Games: Siapa Pejabat, Dia Dapat

Benarkah ada pejabat yang ‘mengemis’ tiket Asian Games kepada penyelenggara? KPK tengah menyiapkan pasal pidananya.

Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Jumat, 31 Agustus 2018

“Case closed,” begitu ucapan Laode M Syarif. Ia tak ingin masalah dirinya, yang sempat ‘terusir’ dari bangku penonton pertandingan bulutangkis Asian Games di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu, 26 Agustus 2018, itu terus menjadi polemik. Yang jelas, sebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini, ia bukan membeli tiket very important person (VIP). Saat itu dia diarahkan oleh panitia menuju barisan tempat duduk.

“Tapi setelah duduk sesuai kelas tiket saya, ada panitia lain yang mengusir karena mau disisihkan buat VIP,” kata Laode melalui akun Twitter-nya, @LodeMSyarif, Rabu, 29 Agustus.

Insiden yang menimpa Laode itu boleh dibilang sebuah kebetulan, meskipun juga bisa dikatakan tidak. Pasalnya, terkait dengan tiket Asian Games, KPK tengah pun tengah mengarahkan bidikannya. Apa lagi kalau bukan dugaan permintaan tiket oleh banyak pejabat kepada Panitia Penyelenggara Asian Games (Inasgoc).

Bukan hanya kasus pejabat yang ogah buka dompet untuk beli tiket, KPK juga menerima laporan tentang bagi-bagi tiket oleh BUMN kepada banyak pejabat. KPK menyebut kedua hal itu sebagai gratifikasi atau penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara, yang bisa dikenai pasal pidana korupsi apabila tak dilaporkan dalam waktu 30 hari.

Antrean tiket cabor badminton mengular
Foto : Grandyos Zafna/detikcom


Jadi, ketika diberi jatah tiket, BUMN berhak menggunakan tiket itu untuk, misalnya, promosi kuis. Ya, itu sudah menjadi benefit, hak mereka. Jadi peruntukannya buat apa, ya sah-sah saja. Buat direksi mereka kan ya boleh-boleh saja.”

Tidak kurang empat kali juru bicara KPK Febri Diansyah mengimbau dan mengingatkan agar pejabat yang mengantongi tiket cuma-cuma tersebut segera melaporkannya ke KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo, yang pertama kali mengungkap adanya tiket gratisan itu, juga telah mengeluarkan imbauan serupa.

Dimintai konfirmasi detikX, Kamis, 30 Agustus, Wakil Direktur Bidang Pendapatan Inasgoc Cahyadi Wanda menyatakan kabar adanya pejabat yang meminta-minta tiket Asian Games itu masih sebatas isu. “Saya rasa itu masih sebatas isu. Karena sampai sekarang tidak ada buktinya,” kata Cahyadi.

Terkait dengan tiket Asian Games yang disebar BUMN kepada para pejabat, ia mengaku tidak tahu. Sebab, setelah diserahkan kepada BUMN, Inasgoc tak berurusan lagi dengan penggunaan tiket-tiket tersebut. Ia menyebut tiket yang terdiri atas reguler dan VIP untuk BUMN itu merupakan compliment karena sudah menjadi sponsor Asian Games.

“Jadi, ketika diberi jatah tiket, BUMN berhak menggunakan tiket itu untuk, misalnya, promosi kuis. Ya, itu sudah menjadi benefit, hak mereka. Jadi peruntukannya buat apa, ya sah-sah saja. Buat direksi mereka kan ya boleh-boleh saja,” kata dia. “Bagi saya sih, sebagai orang awam, menafsirkan direksi mereka itu ya pejabat pemerintah. Dirut saja kan pejabat,” ujar Cahyadi.

Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro
Foto : Hendra Kusuma/DetikFinance

Cahyadi menyebut BUMN yang menjadi sponsor prestise adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Telkom, Telkomsel, dan Pertamina. Namun ada sponsor perusahaan swasta lain, seperti Grab, Astra, dan Indofood, yang juga mendapatkan tiket gratis sebagai imbal balik atas sponsorship mereka. "(Jumlah) tiket tergantung investasi mereka,” katanya.

Hal senada dikatakan Staf Khusus Menteri BUMN, Wianda Pusponegoro, terkait dengan jatah tiket BUMN itu. Namun Wianda mengaku belum bisa membenarkan ataupun membantah tiket-tiket jatuh ke para pejabat. "Saya tidak bisa membenarkan karena saya tidak mengetahui hal tersebut," tutur Wianda, Selasa, 28 Agustus.

Wakil Presiden Jusuf Kalla bilang tidak ada masalah apabila pejabat menerima tiket dari BUMN. Tiket yang paling tinggi seharga Rp 2 juta tersebut diberikan sebagai tanda persahabatan. Terlebih pemberian yang tergolong gratifikasi adalah yang jumlahnya di atas Rp 10 juta. “Bukan mereka mau dengan karcis langsung kaya, langsung mewah. Ya, hanya mendukung tepuk tangan nasional, itu sumbangan, lo," kata JK.

Namun, menurut KPK, gratifikasi tidak ada batasan rupiahnya. Dalam Pasal 12 B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Rp 10 juta adalah pembuktiannya. Gratifikasi kurang dari Rp 10 juta beban pembuktian ada pada penuntut, sedangkan yang lebih dari itu ada pada penerima gratifikasi.

"Kalau kita bicara ada yang mengatakan apa salahnya membagi-bagi tiket, kalau memang ada niat membagi-bagikan tiket, seharusnya tidak perlu melihat seseorang menjabat apa karena masyarakat justru sekarang banyak antre tiket. Kalau yang diberi adalah pejabat, yang dilihat adalah jabatannya, maka itulah gratifikasi," kata Febri.

Jubir KPK Febri Diansyah
Foto : Ari Saputra/detikcom

Dan pada Kamis, 30 Agustus, dugaan adanya gratifikasi tiket itu terbukti bukan isapan jempol belaka. Direktorat Gratifikasi KPK menerima laporan dari seorang pejabat yang menolak gratifikasi tiket tersebut. Sayang, KPK enggan mengungkap nama sang pelapor.

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, identitas pelapor dirahasiakan kecuali pihak pelapor tidak berkeberatan identitas dibuka. Jadi pelapor tidak perlu khawatir menyampaikan laporan, baik langsung ke KPK maupun melalui aplikasi dan surat," ucapnya.


Reporter: Ibad Durohman
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE