INVESTIGASI

Ada Suap
di Meikarta

Kasus suap proyek Meikarta menyeret banyak pihak. KPK pun menggeledah tempat tinggal konglomerat James Riady.

Foto: Muhammad Abdurrosyid/detikcom

Selasa, 23 Oktober 2018

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sedang menyusui anaknya yang baru berusia 9 bulan ketika para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke rumah mewahnya di Jalan Raya Citarik, Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK menyambangi rumah Neneng terkait pengusutan kasus dugaan suap megaproyek kota baru Meikarta di Cikarang, Bekasi.

Kepada penyidik, malam itu, Senin 15 Oktober 2018, Neneng keukeuh mengaku belum menerima uang sepeser pun dari pengembang Meikarta. Saat seorang penyidik menunjukkan surat penetapan dirinya sebagai tersangka, Neneng pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Di samping membawa Neneng ke KPK, tim penyidik menyita uang Rp 100 juta dalam pecahan yuan (mata uang China) dari rumah Neneng.

Neneng menjadi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Meikarta senilai Rp 13 miliar. Beberapa pejabat Pemkab Bekasi dan petinggi Grup Lippo selaku perusahaan induk pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), juga menyusul menjadi tersangka di KPK dan ditahan.

Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hassanah Yasin
Foto: Ari Saputra/detikcom


Dalam hal memang ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, PT MSU tidak akan menoleransi dan kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku.”

Kasus suap itu terungkap dari adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sehari sebelumnya atau Minggu, 14 Oktober, di dekat kantor pemasaran Meikarta, Jalan OC Boulevard Utara, Lippo Cikarang, Cibatu, Kabupaten Bekasi. Wakil Ketua KPK Laode Syarif bilang, pada Minggu siang itu, KPK mengendus adanya penyerahan uang dari konsultan Grup Lippo bernama Taryudi kepada Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi.

Setelah serah-terima uang berjalan mulus, keduanya berpisah dengan mobil masing-masing. KPK pun melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Taryudi, yang menumpang mobil Toyota Avanza, di sekitar Perumahan Cluster Bahama, Cikarang. KPK menemukan uang SGD 90 ribu dan Rp 23 juta di mobil Taryudi. Sementara itu, Neneng Rahmi, yang menunggang mobil BMW berwarna putih, lolos. Belakangan, ia menyerahkan diri ke KPK pada Selasa, 16 Oktober, subuh.

Setelah penangkapan Taryudi, tim KPK melakukan penangkapan secara berantai. Penyidik mengamankan konsultan Grup Lippo, Fitra Djaja Purnama, di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur, dan langsung menerbangkannya ke Jakarta. Berikutnya, giliran Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin yang diciduk di sebuah gedung pertemuan di Bekasi serta pegawai Grup Lippo, Henry Jasmen, di kediamannya di Bekasi. Keesokan harinya, Senin, 15 Oktober, KPK mengamankan enam orang lainnya di rumah masing-masing di Bekasi.

Mereka adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Asep Buchori, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Daryanto, staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kasimin, serta Kepala Bidang Penertiban dan Bangunan Dinas PMPTSP Sukmawatty.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro
Foto: Ari Saputra/detikcom

Bos Lippo Group James Riady
Foto: Eduardo Simorangkir/detikFinance

Dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, KPK kemudian menetapkan Direktur Operasional Grup Lippo Billy Sindoro sebagai tersangka. KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, di antaranya kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dan kantor Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi. Di tempat ini, KPK menyita sejumlah dokumen terkait perizinan Meikarta.

Sejumlah kantor Grup Lippo juga menjadi sasaran penggeledahan, seperti kantor Grup Lippo di Gedung Matahari Tower, kantor Lippo Cikarang, serta PT MSU di Hotel Antero Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tidak ketinggalan rumah Billy Sindoro dan CEO Lippo Group James Riady di Kompleks Taman Golf, Lippo Karawaci, Tangerang, ikut ‘diobok-obok’ KPK.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah memaparkan Neneng dan jajarannya diduga sudah mengantongi jatah suap terkait proyek Meikarta pada April 2018. "Kami menduga realisasi commitment fee terkait perizinan Meikarta ini sudah dilakukan sejak April 2018," ujar Febri.

Suap itu terjadi, menurut Febri, lantaran pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyurati Kabupaten Bekasi agar pengembang Meikarta menyetop sementara proyek tersebut sejak Maret 2018. Meikarta baru mendapatkan izin pembangunan pada 84 hektare dari keseluruhan 500 hektare kawasan mereka yang hendak dibangun.

Hal ini dibenarkan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang. Menurutnya, persoalan yang menimpa Meikarta adalah masalah pengurusan perizinan. "Pengurusan perizinan kan berdasarkan rencana tata ruang. Jadi memang kemarin kita minta supaya dihentikan dari ATR/BPN karena perizinan belum ada," kata Budi di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Oktober.

Sementara proyek disetop, Meikarta diminta menyelesaikan perbaikan perizinan, mulai izin mendirikan bangunan (IMB) hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Izin tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang. Namun rupanya proyek yang totalnya memakan biaya investasi Rp 278 triliun tersebut tetap berjalan di lapangan. Beberapa tower memang terlihat telah dibangun.

Pengacara Grup LIppo, Denny Indrayana
Foto: Adhi Wicaksono/CNN Indonesia

KPK menduga proyek tetap berjalan lantaran ada commitment fee Rp 13 miliar. Dan saat OTT, baru Rp 7 miliar yang terealisasi. Uang tersebut diberikan melalui sejumlah kepala dinas dan ada bagian untuk Bupati. Mereka memiliki kode masing-masing, seperti 'tina toon', 'melvin', 'penyanyi', dan 'babe'.

Adapun PT MSU selaku pengembang Meikarta menyatakan akan melakukan investigasi internal dan kooperatif terhadap KPK. MSU, yang 100 persen sahamnya dikuasai PT Lippo Cikarang (LPCK), mengaku menjunjung tinggi prinsip good corporate governance dan antikorupsi. MSU telah dan terus berkomitmen menolak praktik korupsi, termasuk suap, dalam menjalankan bisnis.

“Dalam hal memang ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, maka PT MSU tidak akan menoleransi dan kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku,” kata kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, 16 Oktober.


Reporter/Penulis: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE