INVESTIGASI

Jeritan Ganti Rugi Warga Bantaran Ciliwung

“Saya maunya dikasih kontrakan rumah sepetak atau
ganti rugi uang saja.”

Foto: Pemukiman kumuh di bantaran Kali Ciliwung (Gresnia Arela F/DetikX)

Rabu, 14 November 2018

Hadijah, seorang perempuan paruh baya, tengah menyapu ruangan bagian depan rumahnya yang berukuran 3x3 meter. Rumah yang memiliki loteng itu berdiri di bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di RT 11 RW 04, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Hadijah punya sembilan anak. Suaminya telah lama meninggal. Di rumah itu, ia tinggal bersama empat anaknya. Sedangkan lima anak yang lain sudah punya tempat tinggal sendiri-sendiri. Untuk menopang kehidupan keluarganya, sehari-hari ia berjualan kue keliling. “Saya keliling di seputaran Manggarai,” katanya saat ditemui detikX, pagi itu, Senin, 22 Oktober 2018.

Sebagian besar warga RT 11 punya pekerjaan seperti Hadijah. Selain berjualan keliling, mereka membuka lapak di Pasar Rumput. Dan model rumah mereka di bantaran kali itu sama. Rumah-rumah itu berdempetan dengan loteng di bagian atas. Loteng itulah yang digunakan untuk mengevakuasi barang-barang bila banjir datang.

Pada 2002 dan 2007, permukiman kumuh tersebut dilanda banjir besar. Aliran air Kali Ciliwung begitu deras hingga merendam sebagian rumah warga. Tapi, sejak adanya pintu tambahan di Pintu Air Manggarai, wilayah itu sudah tak terkena banjir besar lagi.

Warga bantaran sungai Ciliwung, Hadijah (kiri), Maemunah (kanan)
Foto : Gresnia/DetikX


Kami setuju saja, kan ini kebijakan pemerintah. Tapi yang wajarlah dapat pembebasan rumah, jangan sampai merugikan warga."

Hadijah dan warga lainnya, bila kebanjiran, terpaksa mengungsi ke Taman Manggarai, yang lokasinya tidak jauh dari Stasiun Manggarai. Begitulah, penderitaan tersebut dialami selama bertahun-tahun. Namun mereka tetap menolak pindah ke rumah susun bila bantaran Ciliwung dilakukan normalisasi.

"Saya maunya dikasih kontrakan rumah sepetak atau ganti rugi uang saja. Kalau ke Rusun Rawa Bebek, airnya susah, fasilitas juga kurang. Masih sepi di sana. Akses juga jauh ke mana-mana," tutur Hadijah.

Hadijah sudah 35 tahun hidup di bantaran sungai. Awalnya ia bersama suaminya tinggal mengontrak pada 1983. Lama-kelamaan, rumah kontrakan itu menjadi miliknya setelah membeli dengan cara mencicil. Ia pun rajin membayar pajak bumi dan bangunan, yang sekarang Rp 8.000 per tahunnya.

Supandi, 64 tahun, Ketua RT 11 RW 04, Kelurahan Manggarai, mengatakan, saat ia mulai tinggal di kampung itu pada 1954, bantaran kali masih bersih dari permukiman warga. Bantaran sungai itu lama-kelamaan diuruk oleh warga dan dibuat tempat tinggal. Sungai yang sebelumnya lebar pun jadi menciut.

Hampir semua warga Supandi tak memiliki surat kepemilikan tanah atau sertifikat. Bukti yang dimiliki mereka hanya tanda lunas pembayaran PBB setiap tahun. Seiring dengan adanya proyek normalisasi Ciliwung, wilayah itu didata dan dibuatkan nomor urut bidang serta sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional mulai 18 September 2018.

Supandi tak tahu kapan bantaran Ciliwung yang ada di wilayahnya bakal ditanggul atau diturap. Ia juga tak tahu kapan wilayahnya akan dibebaskan lahannya oleh pemerintah, meski pihak kelurahan sudah menginformasikan proyek normalisasi Ciliwung. "Kami setuju saja, kan ini kebijakan pemerintah. Tapi yang wajarlah dapat pembebasan rumah, jangan sampai merugikan warga," ucap Supandi.

Karsim warga RT 13 RW 04
Foto : Gresnia/DetikX

Hal yang sama diutarakan Karsim, warga RT 13 RW 04, Kelurahan Manggarai. Sosialisasi normalisasi Ciliwung memang sudah dilakukan Pemprov. Hanya, waktu pelaksanaan penggusuran belum diketahui hingga kini. "Kalau rakyat kecil mah setuju-setuju saja kalau mau digusur buat normalisasi karena kita kan tanahnya numpang. Istilahnya, mau digusur mau bilang apa?" kata Karsim, yang tinggal di situ sejak 1991.

Hampir semua warga, menurut Karsim, belum ada yang memiliki sertifikat. Tapi setiap tahun mereka membayar PBB ke kelurahan sebesar Rp 20 ibu per tahun. Karsim sendiri tinggal di rumah kontrakan yang per bulannya Rp 300 ribu. "Jadi percuma melawan. Kalau saya sendiri sih, kalau digusur, bakal pulang kampung ke Indramayu, mungkin bisa bikin garam. Di sana saya punya gubuk sendiri," kata Karsim, yang sehari-hari menjadi tukang ojek pangkalan.

Terkait pembebasan lahan untuk normalisasi ini, pihak Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil membebaskan lahan dan merelokasi warga di Kampung Pulo, Kampung Melayu, ke Rusun Jatinegera, Jakarta Timur. Selain itu, warga bantaran kali di Bukit Duri atau Kampung Melayu Kecil direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.

Yang tergusur proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu adalah warga RW 09, 10, 11, dan 12. Gusuran pertama di RW 09 Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, pada 2016. Namun itu juga tidak berjalan mulus. Sikap warga terbelah. Sekelompok warga yang menolak bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu mereka yang tinggal di RT 06, 07, dan 08 di RW 12.

Suasana Sungai Ciliwung yang meluap dan merendam pemukiman di Kampung Pulo, Jakarta, Selasa (6/2).
Foto : Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Para penggugat itu sempat tinggal di rumah bersama, yang difasilitasi oleh Sanggar Ciliwung, di sebuah rumah yang terletak di RT 2 RW 10. "Kami menolak adanya gusuran karena bingung akan tinggal di mana," ungkap Yudi, eks warga RT 06 yang kini tinggal di RT 14 RW 10, Kampung Melayu Kecil atau Jembatan Tongtek, kepada detikX akhir Oktober lalu.

Warga, lanjut Yudi, meminta penggantian uang. Pasalnya, walau mereka tak memiliki sertifikat, setiap tahun selalu membayar iuran pendapatan daerah. Kebanyakan warga tinggal di bantaran kali karena memang tak tahu masuk wilayah daerah aliran sungai. Ia lantas membandingkan perlakuan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yang memberi ganti rugi kepada warga Kebon Baru dan Kampung Melayu Besar.

Dalam gugatannya, warga meminta Pemprov mengganti uang penggusuran sesuai dengan keputusan pengadilan sebesar Rp 200 juta per rumah/bidang, baik rumah kecil maupun besar. Namun hingga kini putusan itu belum dijalankan karena menunggu kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Anies Baswedan.

"Jadi kami melalui pengacara minta pengajuan rumah ke Pemprov. Ya, tapi ibaratnya, kalau kami mau uang saja, karena kami hidup ngontrak saja sudah capek," ujar Yudi, yang sehari-hari berjualan dompet di Pasar Jatinegara.

Pintu air Manggarai
Foto : Gresnia Arela F/DetikX

Sementara itu, Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta Yunaldi MT kepada detikX mengatakan pembayaran untuk pembebasan lahan bakal dilanjutkan pada sisa tahun 2018 ini, yaitu pertengahan Desember nanti. Namun tak disebutkan secara terperinci nilai ganti rugi kepada warga yang rumahnya bakal tergusur.

Anggaran 2018 yang dialokasikan untuk sungai atau kali hanya disebutkan Rp 850 miliar, untuk waduk Rp 550 miliar, serta peralatan dan perbekalan sebesar Rp 450 miliar. "Saya sebagai pejabat baru per Juli 2018, dari angka yang masuk, ada penelitian berkas koreksi harga, diharapkan sesuai target anggaran dilakukan pembayaran,” katanya.


Reporter: Gresnia F Arela
Redaktur: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE