INVESTIGASI

Kepala BBWSCC: Kami Tunggu Pembebasan Lahan oleh DKI

"Kalau normalisasi adalah bagian dari naturalisasi, otomatis kita perlu menginventarisasi, memilih lokasi-lokasi yang luasnya minimal 60 meter."

Ilustrasi : Edi Wahyono

Rabu, 14 November 2018

Hujan deras mengguyur Jabodetabek pada Minggu, 11 November 2018. Curah hujan yang besar menyebabkan volume air Kali Ciliwung meningkat. Banjir pun terjadi di beberapa lokasi akibat meluapnya sungai terbesar di Jakarta itu. Kalau saja proyek normalisasi sudah selesai, banjir kemungkinan bisa diminimalisasi.

Namun ternyata normalisasi Ciliwung yang dimulai pada 2013 sudah terhenti sejak akhir 2017. Dan malah sampai akhir 2018 ini proyek kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bersama Pemprov DKI Jakarta itu mandek.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Bambang Hidayah, mengatakan, panjang sungai Ciliwung yang berada di wilayah DKI Jakarta 33,69 Km. Tapi sampai tahun 2017, bagian yang dinormalisasi baru 16,38 Km atau 44 persen. “Setelah itu stop, tidak ada kegiatan, karena menunggu dulu permasalahan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta,” kata Bambang kepada detikX.

Berikut petikan wawancara detikX dengan Bambang di kantornya, Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, 20 Oktober 2018.

Pemprov DKI akan melanjutkan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai di Jakarta sebagai upaya untuk mengurangi banjir.
Foto : Agung Pambudhy/detikcom

Bagaimana perkembangan normalisasi Kali Ciliwung?

Sebagaimana hasil kajian, sebelum dilaksanakan normalisasi sungai Ciliwung ini, kan permasalahannya, pertama, padatnya hunian atau pemukiman masyarakat pada bantaran sungai. Kedua, banyaknya sampah di sungai Ciliwung. Ketiga, limbah industri yang dibuang ke kali Ciliwung. Terjadinya banjir itu di antaranya karena masalah-masalah itu.

Kemudian masalah yang prinsip sekali adalah kecilnya kapasitas sungai Ciliwung. Salah satunya disebabkan banyaknya hunian pada bantaran sungai. Makanya, kami menormalisasi berdasarkan kajian dan desain. Normalisasi itu mulai dari jembatan tol TB Simatupang, Jembatan Kalibata, Jembatan MT Haryono, Jembatan Kampung Melayu, dan terakhir di Pintu Air Manggarai. Total panjangnya 33,69 Km. Dimulai tahun 2013 dan berakhir tahun 2017. Tapi pada akhir kegiatan, ternyata kami hanya sanggup menyelesaikan 16,36 Km. Kurang lebih baru 44 persen yang baru dilaksanakan normalisasi itu.

Detil lokasinya yang sudah dinormalisasi di mana saja?

Ada lokasinya itu, spot per spot ya. Ada yang baru kanannya saja, ada yang baru kirinya saja. Ada nanti di peta, ada diwarnain juga. Yang sudah dinormalisasi ada warna khusus. Jadi setiap kelurahannya ada berapa panjang sungai yang sudah dilaksanakan (normalisasi) itu.

Normalisasi Sungai CiliwungPekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di aliran Sungai Ciliwung, kawasan Pasar Baru
Foto : Grandyos Zafna/detikcom

Tadi Anda menyebut normalisasi berakhir tahun 2017?

Iya, dari tahun 2013-2017. Setelah itu stop, tidak ada kegiatan, karena menunggu dulu permasalahan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Bisa dijelaskan permasalahan lahan itu seperti apa?

Yang paling bermasalah itu masyarakat di sana (bantaran kali) sudah lama tinggal, sudah merasa memiliki sendiri. Kemudian Pemprov DKI Jakarta melakukan relokasi, yaitu menyediakan rumah susun. Nah, tidak semua warga yang menghuni bantaran kali itu mau direlokasi. Ada juga yang memang meminta ganti rugi ke Pemprov. Yang mereka minta juga di atas harga standar yang ditetapkan tim penilai harga lahan. (Padahal) Justru dia sendiri menempati rumah di bantaran sungai. Ada juga yang melakukan gugatan.

Gugatannya berapa?

Saya tidak tahu persis jumlahnya berapa. Cuma kan yang melakukan pembebasan lahan itu Pemprov DKI Jakarta. Ada timnya pengadaan lahan. Kalau dulu istilahnya Tim Sembilan.

Selain masalah lahan, apakah ada kendala lainnya?

Kalau terkait normalisasi sungai itu khususnya lahan. Kalau terkait sampah dan limbah itu bukan di kami. Jadi permasalahan di kami itu terkait lahan dan hunian di bantaran sungai. Yang sudah dibebaskan lahannya, baru kami kerjakan. Ini kan dikerjakannya secara paralel. Selain soal pembebasan lahan, di sekitaran sempadan sungai banyak sekali gedung bertingkat, pemukiman, pabrik-pabrik. Sangat padat juga. Ini untuk masuknya alat berat, akses menuju ke lokasi juga susah. Seperti di titik lokasi di Bidara Cina, Jembatan Tongtek (Kampung Melayu Kecil), Bukit Duri, dan Kampung Melayu.

Pekerja melakukan proses penguatan dinding turap kali ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur
Foto : Agung Pambudhy/detikcom

Lalu tindaklanjutnya seperti apa?

Komitmen Pemprov DKI Jakarta tetap akan melanjutkan. Kita menunggu sekarang ini hasil upaya pembebasan lahan dari Pemrpov DKI. Kemarin saya minta izin ke Kepala Sub Dinas Pengadaan Lahan, katanya sudah cukup banyak, tapi saya tunggu sampai sekarang belum ada datanya. Kalau sudah cukup banyak lahan (dibebaskan) langsung kita normalisasi.

Nah, sekarang ini Bapak Gubernur kan ingin melaksanakan naturalisasi. Kami ingin mengadakan rapat dengan pihak Pemprov DKI, terutama Dinas SDA, konsep (naturalisasi) itu seperti apa? Menyamakan visinya dulu. Apakah ada persaman atau perbedaannya antara naturalisasi dan normalisasi ini. Kalau normalisasi adalah bagian dari naturalisasi, otomatis kita perlu menginventarisasi, memilih lokasi-lokasi yang luasnya minimal 60 meter. Lebar sungai itu 35-50 meter yang diperlukan agar mampu menampung debit banjir. (Dengan naturalisasi) Maka sekarang setidaknya harus ada 60 meter.

Apa yang akan dilakukan BBWSCC menghadapi musim hujan ini?

Yang jelas, kalau kami membentuk Tim Satgas BBWSCC yang nanti akan membantu Pemprov DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta. Jadi, Tim Satgas ini dan kami menyiapkan peralatan untuk menanggulangi banjir, seperti eskavator, dump truck, perahu karet, pompa air, mobil pump, terus juga menyiapkan kawat bronjong serta karung-karung berisi tanah, kami siapkan.


Reporter/Penulis: Gresnia F Arela
Redaktur: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE