INVESTIGASI


AKTIVIS kemerdekaan PAPUA: SAYA ANTIKEKERASAN

"Apa yang dilakukan KKSB itu sangat biadab.... Apabila ingin menyerahkan diri kepada NKRI, kami akan ampuni dan jamin keselamatannya."

Filep Karma, aktivis Papua Merdeka

Foto: Amnesty International

Sabtu, 8 Desember 2018

Hanya sehari setelah pernyataan Polri bahwa pelaku pembunuhan 19 pekerja proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga adalah ‘kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB)’ yang dipimpin Egianus Kogoya, kelompok yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pernyataan itu diunggah di laman Facebook bernama TPNPB pada Rabu lalu.

"Ya benar, operasi di Kali Aworak, Kali Yigi, Pos TNI Distrik Mbua, kami yang lakukan dan kami siap bertanggung jawab penyerangan ini," kata Pemne Kogeya, Komandan Operasi Komando Daerah Pertahanan (Kodap) III Ndugama. Panglima Kodap III Ndugama adalah Egianus Kogoya. Menurut Pemne, yang mereka serang bukan warga sipil, tapi aparat militer.

Dia mengklaim telah mengawasi pekerjaan pembangunan jembatan itu selama tiga bulan. “Kami sudah secara lengkap mempelajari pekerja di Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI Distrik Mbua adalah satu kesatuan. Pos Mbua adalah pos resmi sebagai pos kontrol dan yang bekerja di Kali Aworak dan Kali Yigi adalah murni anggota TNI (Zipur-Zeni Tempur),” dia menulis di Facebook.

Kolonel Muhammad Aidi membantah pernyataan Pemne Kogeya. "Para korban itu kan sebagian meninggal, sebagian hidup. Kalau memang dia mengatakan bahwa itu TNI, ya silakan saja diperiksa, ada yang hidup di situ, jelas datanya. TNI kan jelas datanya, silakan diperiksa. Kemudian itu disebutkan karyawan Istaka Karya, cek saja ke Istaka Karya,” kata dia kepada detikcom.

Jenazah korban penembakan pekerja proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua
Foto: dok. Antara

Berdasarkan catatan polisi, sudah banyak ‘dosa’ yang dibuat oleh kelompok Egianus. Pada 25 Juni 2018, anak buah Egianus menembaki pesawat Twin Otter Trigana Air yang disewa oleh Brimob Polri. Empat bulan kemudian, gerombolan ini kembali bikin ulah. Mereka menyandera beberapa guru dan petugas medis di Puskesmas Mapenduma, Kabupaten Nduga.

“Apa yang dilakukan KKSB itu sangat biadab. Kami berikan peluang sebesar-besarnya, apabila ingin menyerahkan diri kepada NKRI, kami akan ampuni dan jamin keselamatannya. Namun, apabila berkeras, berarti kami akan hadapi mereka,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi kepada detikX.

Dalam ilmu perang, tidak ada teori bahwa lawan diminta menyerah atau ditembak mati. Kalau mau tembak mati, ya tembak saja."

Menurut Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua. “Jadi tak ada yang namanya KKSB di Papua.... Jadi apa yang disebut KKSB itu hanya karangan TNI-Polri saja,” kata Sebby kepada detikX. Seperti pula Pemne Kogoya, Sebby percaya bahwa mereka yang bekerja untuk proyek jalan Trans Papua merupakan prajurit TNI.

Orgaisasi Papua Merdeka sudah berumur lebih dari separuh abad. Organisasi ini berdiri pada pertengahan 1960-an, beberapa tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), referendum untuk menentukan nasib Papua Barat, pada 1969. Di antara pendirinya adalah Oom Nicolas Jouwe, Seth Jafeth Roemkorem, dan Jacob Hendrik Prai. Mereka ingin wilayah Papua bagian barat (kini Provinsi Papua dan Papua Barat) berdiri sendiri sebagai negara merdeka, bukan bagian dari Indonesia maupun Papua Nugini.

Kini pucuk pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, dijabat oleh Goliath Tabuni. Kepada Gatra beberapa hari lalu, Goliath Tabuni mengakui perintah penembakan itu merupakan hasil keputusan rapat TPNPB pada pertengahan November lalu.

“Bahwa siapa saja yang mengganggu upacara ulang tahun Papua Merdeka akan ditembak mati,” kata Goliath. Mereka, kata Panglima TPNPB Goliath, sama sekali tak takut pada ancaman TNI untuk menyerah atau bakal ditembak mati. “Dalam ilmu perang, tidak ada teori bahwa lawan diminta menyerah atau ditembak mati. Kalau mau tembak mati, ya tembak saja. Mengapa pakai tawar segala.”

Demonstrasi aktivis Amnesty International menuntut pembebasan Filep Karma di Washington, DC. Amerika Serikat, pada 2010
Foto: dok. Getty Images

Sebby Sambom sesumbar, OPM punya banyak prajurit yang berada di bawah komando TPNPB. Ada 29 wilayah komando TPNPB, dengan masing-masong wilayah komando disokong 2.500 prajurit. Apakah angka-angka yang disebutkan Sebby berdasarkan fakta atau hanya sesumbar belaka, sulit untuk membuktikannya.

Sama-sama ingin Papua jadi negara merdeka, tak semua aktivis pendukung kemerdekaan Papua sepakat dengan jalan kekerasan yang ditempuh oleh Tentara Pembebasan pimpinan Goliath Tabuni. Filep Jacob Samuel Karma salah satunya. Filep, kini 59 tahun, berasal dari keluarga kelas atas Papua. Ayahnya, Andreas Karma, pernah jadi Wakil Wali Kota Jayapura dan Bupati Wamena.

Filep, yang lulus dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta, memimpin upacara pengibaran bendera Bintang Kejora di Biak pada 1998. Dia ditangkap pada 2004 setelah terlibat pengibaran bendera Bintang Kejora di Kota Jayapura. Pengadilan menghukumnya 15 tahun penjara. Tiga tahun lalu dia bebas dari penjara.

“Saya di kota dan beda perjuangan dengan kawan-kawan yang lain. Saya dan teman-teman di kota antikekerasan dan tidak mungkin melakukan itu. Perbuatan itu dilakukan pejuang militer, jadi saya tidak bisa komentar soal penembakan di Nduga,” kata Filep Karma kepada detikX, Kamis lalu. Soal proyek jalan Trans Papua, menurut dia, rakyat Papua tak butuh jalan itu. Jalan itu, kata Filep, justru membuka peluang bagi pihak lain merebut tanah penduduk Papua. "Kami tidak akan dapat apa-apa."

Di lapangan memang ada macam-macam OPM. Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia di Papua, mengatakan ada beberapa ‘jenis’ OPM. Ada OPM yang jadi ‘binaan’ TNI, ada pula OPM yang memang menghendaki Papua merdeka. Pendeta Benny tahu Egianus dan pernah berbincang-bincang dengannya. “Menurut saya, dia termasuk OPM yang ingin Papua merdeka.”


Reporter: Gresnia F. Arela, Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur/Penulis: M.Rizal Maslan
Editor: Sapto Pradityo

[Widget:Baca Juga]
SHARE