INVESTIGASI

Setengah Babak Pilpres

Saat Lapor Dibalas Lapor

"Buat saya pribadi, lebih baik mereka menyerang saya daripada menyerang Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin"

Foto : Detik.com 

Jumat, 28 Desember 2018

Pidato Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Kamis 20 Desember 2018 lalu itu jadi perkara. Dalam acara Safari Kebangsaan, di hadapan pendukung pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Lebak, Banten, Hasto melontarkan kata-kata ‘panas’ ke kubu lawan.

“Masyarakat ini mau milih yang mana? Mau penyebar fitnah atau yang difitnah? Yang suka menunjukan kepemimpinan Islami dan tidak marah-marah atau milih yang tidak suka dengan wartawan, milih yang antipers, anti gerakan mahasiswa?” kata Hasto, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin. Tanpa perlu menunggu lama, pidato itu segera mengundang reaksi pihak lawan, pendukung pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kurang dari seminggu setelah pidato itu, Hasto dilaporkan Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rabu 26 Desember 2018 kemarin. Hasto dituding melanggar Pasal 280 huruf C dan huruf D ayat 1 juncto Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalam pasal itu disebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau peserta pemilu lain. Juga larangan untuk menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat. Bila hal itu terbukti dilakukan, maka akan dikenai sanksi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

Tak cuma dilaporkan ke Bawaslu, pidato Hasto juga berbuah pengaduan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Pelapornya adalah Nila Puspita Sari. Hasto dituding telah menebarkan hoax alias berita bohong. “Kami yakin Bawaslu akan memanggil. Pelapor punya kepentingan bahwa kami dirugikan dalam hal ini, karena yang disampaikan adalah tokoh, seorang sekretaris. Dia Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan nomor 1,” kata Koordinator Kuasa Hukum TAIB, Djamaluddin Kordoeboena di kantor Bawaslu RI, Jakarta.

Hasto menyatakan siap menghadapi laporan-laporan tersebut. "Buat saya pribadi, lebih baik mereka menyerang saya daripada menyerang Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin," ujar Hasto, kemarin. Dia mengatakan akan menanggapi gugatan itu dengan serius. Hasto juga siap terus-terusan menjadi tameng Jokowi-Ma’ruf dari serangan kubu Prabowo-Sandiaga.

Pengacara TAIB saat melaporkan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, ke Bawaslu
Foto : Detik.com

Hari-hari ini Djamaluddin dan teman-temannya sepertinya sangat sibuk membidik kubu Jokowi. Beberapa hari lalu, Fauzan Ohorella yang didampingi oleh para pengacara TAIB juga melaporkan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, ke Bawaslu. Laporan itu terkait sindiran Erick Thohir kepada kubu pasangan Prabowo-Sandiaga agar pemilu tidak disamakan dengan drama sandiwara di sinetron. Erick berkomentar terkait penolakan kehadiran Sandiaga Uno saat dia mengunjungi Pasar Kota Pinang, Labuhan Batu, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Tak hanya pendukung Prabowo-Sandiaga yang melancarkan ‘serangan’ lewat laporan ke Bawaslu maupun kepolisian. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun dilaporkan ke Bawaslu terkait ‘salam dua jari’ dalam acara Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Kabupaten Bogor, pada 17 Desember 2018. Keesokan harinya, Anies dilaporkan ke Bawaslu oleh relawan Jokowi-Ma’ruf, Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). Sama dengan Hasto Kristiyanto dan Erick Thohir, Anies diduga telah melanggar Pasal 281 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Bawaslu telah menemukan 414 iklan kampanye yang sudah dilaksanakan, yang seharusnya tidak boleh'

Kurang dari empat bulan menjelang Pemilihan Umum 2019, Bawaslu makin sibuk menangani ribuan laporan dan ribuan kasus pelanggaran Pemilu, mulai dari sekadar pelanggaran administrasi hingga pelanggaran pidana yang bisa berujung hukuman penjara. Sepanjang tahun 2018 ini saja, Bawaslu sudah menerima 192.129 laporan dari berbagai pihak. Bawaslu juga menemukan sendiri 176.000 pelanggaran, 493 pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat yang dilarang dan 14.255 APK yang mengadung materi dilarang, serta 1.381 pemasangan APK di kendaraan umum. Termasuk 414 pelanggaran terkait iklan kampanye di media massa.

“Bawaslu telah menemukan 414 iklan kampanye yang sudah dilaksanakan, yang seharusnya tidak boleh. Ada 249 iklan kampanye di media cetak, 153 di media elektronik dan 12 iklan kampanye di radio,” anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, memaparkan dalam diskusi ‘Hitam Putih Kampanye Pilres’ di Jakarta pada 15 Desember 2018 lalu.

Tak hanya pelanggaran soal iklan dan alat peraga, Bawaslu menerima laporan terkait kampanye di tempat ibadah dan pendidikan. Setidaknya ada 49 laporan kampanye di tempat ibadah, 33 di tempat pendidikan dan 226 laporan kampanye di tempat fasilitas pemerintah. Sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar aturan itu berupa teguran hingga pidana penjara. Untuk kasus pelanggaran administrasi, hukumannya hanya diberikan teguran, sementara sanksi untuk pelanggaran alat peraga kampanye hanya berupa penurunan semua perangkat itu.

Garda Nasional untuk Rakyat saat melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Bawaslu
Foto : Detik.com

Lain perkara untuk kasus pidana pemilu. Kasus pidana Pemilu 2019 ditangani lewat tim gabungan Bawaslu, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang berada di bawah payung Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Menurut catatan Bawaslu, ada 90 laporan dugaan pidana pemilu sepanjang 2018. Misalnya kasus yang menimpa Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, bernama Suhartono. Dia divonis dua bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur.

Suhartono dianggap terbukti melakukan penggalangan 200 orang ibu-ibu dikampungnya untuk menyambut calon wakil presiden, Sandiaga Uno di Desa Sampangagung. Ia telah membagikan uang masing-masing Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu kepada warganya. Ia juga memerintahkan memasang spanduk dan banner ucapan selamat datang dan dukungan kepada Sandiaga.

Tim Asistensi Divisi Penindakan Bawaslu, Asep Mufti mengatakan, laporan pelanggaran Pemilu 2019 masih akan terus bertambah, seiring berjalannya waktu mendekati pelaksanaan pemilihan pada 17 April 2019 mendatang. Sebab dari perkembangan yang ada saat ini banyak laporan itu berasal dari media sosial (Medsos). “Untuk data pelanggarannya lagi proses rekapitulasi, belum selesai, masih proses, karena banyak laporan yang masuk di 34 provinsi,” kata Asep pekan lalu.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam melaksanakan penindakan pelanggaran, Sentra Gakkumdu harus paham perbuatan mana yang termasuk pidana Pemilu dan bukan pidana Pemilu. Apalagi pada tahapan kampanye yang berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran.Dewi menjelaskan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kampanye bukan hanya dengan cara kampanye konvensional, tapi juga memanfaatkan media sosial. Kampanye di dunia maya ini, menurut Dewi, rentan terjadi pelanggaran.

"Berkembangnya teknologi informasi tentunya menjadi tantangan kita semua. Akan banyak hoax, ujaran kebencian, kampanye hitam melalui media sosial," ujar Dewi dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu 2019, beberapa waktu lalu.

Yang bikin agak repot, batas waktu penyelesaian kasus tindak pidana pemilu sangat singkat. Jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu di tingkat penyidikan paling lama 14 hari dan penuntutan diberi waktu 5 hari. Sedangkan, dalam proses sidang pengadian, majelis hakim diberi waktu 7 hari untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilu.


Reporter: Gresnia Arela
Redaktur: M. Rizal

[Widget:Baca Juga]
SHARE