INVESTIGASI

Tragedi Dukun Santet Banyuwangi

Misteri Radiogram
Sang Bupati

Komnas HAM mencatat 309 orang tewas dari kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi 21 tahun silam. Mengapa radiogram bupati dianggap menjadi salah satu pemicunya?

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 4 Februari 2019

“Ini tugas dari pemerintah.” Instruksi itu masih diingat jelas oleh Syamsul Effendi, warga Kampung Papring, RT 01 RW 01, Desa Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Syamsul adalah salah satu mantan narapidana dalam kasus pembunuhan Suhamo, warga di desanya, yang diduga merupakan dukun santet. Dia meringkuk di penjara selama 4 tahun 8 bulan karena ikut dalam pembunuhan keji 21 tahun silam itu.

Saat ditemui detikX, Rabu, 24 Januari 2019, Syamsul mengisahkan, pada pertengahan 1998 itu, seluruh warga di desanya memang sedang bersiaga atas merebaknya isu ninja yang menyasar tokoh agama. Seluruh pria diwajibkan keluar untuk ronda bila malam tiba. Sementara kaum perempuan dan anak-anak dikumpulkan di beberapa rumah yang dijaga ketat.

Selain melakukan ronda di pintu masuk desa, warga diminta minum air putih yang sudah dijampi-jampi serta diisi jimat berupa gotri (besi bulat berukuran kecil). Tujuannya agar mereka memiliki keberanian dan kebal senjata tajam. Sebab, berdasarkan informasi yang warga dapatkan, sosok yang akan dihadapi punya ilmu kesaktian tinggi dan kebal senjata tajam. “Yang memberikan air minum dan susuk kesaktian itu tokoh-tokoh yang didatangkan dari luar. Saya kurang tahu dari daerah mana,” ujarnya.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, warga yang sudah beberapa hari berjaga justru diarahkan menyasar beberapa warga yang dianggap punya kemampuan supranatural atau yang diduga punya ilmu santet. Bergesernya sasaran warga itu tidak lain lantaran informasi yang disampaikan personel Hansip di desa itu, yakni Mukhlas dan Suja, serta Kepala Dusun Kalipuro Uwong.

Syamsul Effendi
Foto: Ibad Durohman/detikX


Tapi temuan-temuan kami itu dari data radiogram seperti ada yang menggerakkan, bahwa itu sasaran yang harus dibunuh."

Saat ketiganya datang mengontrol warga yang sedang berjaga, mereka berulang kali mengatakan ada beberapa warga di desa mereka yang jadi dukun santet. Nama mereka ada di radiogram Bupati Banyuwangi saat itu, Turyono Purnomo Sidik. Radiogram itu menyebar ke Hansip dari Babinsa. Warga diprovokasi agar membunuh si dukun. “Kalau kita nggak ikut, diancam akan dibunuh. Teman saya saja yang mengeluh sakit itu diobrak-abrik, suruh ikut,” kata Syamsul.

Dari salinan radiogram yang tercantum di buku Geger Santet Banyuwangi terbitan Institut Studi Arus Informasi (ISAI), tertulis, radiogram itu diterbitkan 6 Februari 1998, dengan Nomor: 300/70/439.013/1998 oleh Bupati Purnomo, purnawirawan TNI Angkatan Darat. Radiogram berkategori penting itu ditujukan kepada seluruh camat dan pembantu bupati yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun isinya menginstruksikan para camat dan Muspika mencegah sedini mungkin terjadinya peristiwa perusakan terkait isu dukun santet. Para camat juga diminta mengimbau melalui kepala desa, RW, dan RT, apabila ada warga yang pernah dituduh masyarakat sebagai tukang santet, supaya mengamankan diri atau pindah ke tempat lain. Selain itu, melaporkan setiap kejadian ke Pos Kodal Tibwil.

Radiogram ini diterbitkan pascapembunuhan dukun santet bernama Sumarno alias Pak No, warga Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, 4 Februari 1998, dan beberapa kasus serupa setelahnya. Belakangan, buntut radiogram itu berkembang liar di masyarakat. Beberapa nama yang didata sebagai dukun santet bocor dan warga seolah-olah mendapat tugas dari negara untuk mengenyahkan dukun santet di lingkungan mereka.

Petikan radiogram Bupati Banyuwangi mengenai dukun santet
Foto: Ibad Durohman/detikX

Seperti yang diakui Syamsul, pelaku pembunuhan Suhamo, warga yang diduga sebagai dukun santet, sebenarnya dia tidak begitu mengenal korban. Namun, karena beberapa orang tua di kampung, termasuk Hansip, berulang-ulang menyebut tugas pemerintah melenyapkan dukun santet, dirinya jadi bernyali. Syamsul bersama tiga orang warga bertugas mengangkat Suhamo yang sedang terbaring sakit di dalam kamar dan membawanya keluar dari rumah. Suhamo, yang pada tengah malam itu tidak berdaya, pun tewas dikeroyok ratusan warga dengan aneka senjata tajam dan benda tumpul.

Pesan radiogram bupati juga berujung maut bagi Muhammad Yasin, warga Kampung Krajan, Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Pria 70 tahun itu tewas dianiaya karena dianggap sebagai dukun santet pada 15 September 1998. Berdasarkan kesaksian Said, warga Watukebo, pada malam sebelum pembantaian terhadap Yasin, warga berkumpul di rumah kepala dusun bernama Uwo. Rapat itu awalnya membahas penanggulangan aksi kekerasan terkait isu dukun santet yang merebak di sejumlah daerah di Banyuwangi. Juga membahas radiogram yang diterbitkan Bupati Banyuwangi. “Saya diundang, tapi tidak datang,” ujar Said.

Namun, imbuh Said, dalam pertemuan yang berlangsung pada 14 September 1998 selepas Isya itu, ada kesepakatan untuk membunuh orang yang diduga sebagai dukun santet. Targetnya tiga orang, namun satu orang mengungsi, jadi tinggal dua orang yang dibidik warga, yakni Yasin dan Sikin. Keduanya akhirnya dieksekusi warga secara sadis sekitar pukul 02.00 WIB. Meski Said mengaku tidak ikut rapat, dia dicokok polisi dan dijebloskan ke penjara selama 3 tahun dengan tuduhan jadi provokator.

Soal radiogram tersebut juga menjadi fokus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang menyelidiki tragedi pembantaian dukun santet sejak 2015. Radiogram itu dinilai menjadi salah satu pemicu pembantaian dukun santet di Banyuwangi, yang meluas ke Jember dan Malang selama Februari-September 1998. Menurut versi Komnas HAM, total korban mencapai 309 orang, yang meliputi warga dari ketiga kabupaten tersebut.


Infografis: Luthfy Syahban

Tragedi itu ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat dan berkas penyelidikan Komnas HAM telah diserahkan ke Kejaksaan Agung, 15 Januari 2019. "Jadi radiogram itu mendata orang-orang yang diduga dukun santet sebelum terjadi kejadian. Dan memang banyak interpretasi. Ada yang hanya mendata kemudian disetorkan. Ada yang mendata kemudian menginterpretasikan bahwa itu juga jadi sasaran. Tapi temuan-temuan kami itu dari data radiogram seperti ada yang menggerakkan, bahwa itu sasaran yang harus dibunuh," ujar Kepala Penyelidikan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, kepada detikX.

Namun, di mana radiogram itu hingga kini masih misterius. Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron (2012-2017) saat melakukan kunjungan ke Banyuwangi pada 27 Juli 2017 sempat mengeluh karena tidak bisa mendapatkan dokumen radiogram itu. Komnas HAM mengejar dokumen itu karena karena mendapat informasi dari mantan asisten Purnomo bahwa radiogram itu saat ini disimpan sebagai arsip Pemkab Banyuwangi.

Selain itu, Pemerintah Banyuwangi juga menolak menginventarisasi jumlah korban dalam tragedi itu sesuai permintaan Komnas HAM sejak 2010. Termasuk menolak memberikan program pemulihan trauma dan bantuan sosial terhadap keluarga korban. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membantah keras dan mengaku kaget Pemkab dianggap tidak mendukung penyelidikan peristiwa berdarah tersebut. Ketika penyelidikan kasus dilanjutkan komisioner Komnas HAM periode yang baru, Azwar meminta aparaturnya membantu penyelidikan itu.

Beka Ulung Hapsara, Kepala Penyelidikan Komnas HAM
Foto: Gresnia Arela F/detikX

Menurut laporan Jason Brown dalam Perdukunan, Paranormal, dan Peristiwa Pembantaian (Teror Maut di Banyuwangi, 1998), Bupati justru mengirim instruksi kedua bernada mencegah pembantaian dukun santet pada September 1998. Hal itu ditindaklanjuti Camat Glagah yang menyuruh seluruh kades mengirimkan daftar tukang santet. Pembunuhan pun hampir terjadi setiap malam dan korban bertambah banyak.

Lalu hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU), yang dikutip ISAI, menyebutkan korban tragedi Banyuwangi tak hanya orang yang diduga kuat dukun santet, tapi sudah acak. Di puncak tragedi itu, yakni sekitar September-Oktober, setelah isu teror ninja muncul, korban banyak datang dari kalangan NU, kyai, guru mengaji, dan takmir masjid. Hal ini membuat kasus yang terjadi menjelang Pemilu 1999 itu memiliki motif politik yang kental.

Seiring dengan selesainya laporan penyelidikan Komnas HAM, keluarga korban meminta agar pemerintah bersungguh-sungguh mengusut tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi itu, terutama menyangkut dalangnya. "Dalang di balik pembantaian dukun santet sampai saat ini belum terungkap,” kata Sucipto, anak kandung Fadillah, korban pembantaian dukun santet, 16 Januari 2019.

NU menyebut beberapa pihak yang terlibat pembantaian dukun santet saat itu, mulai bupati, pejabat militer dan polisi, yang ikut mendaftar dukun santet serta membiarkan pembunuhan susul menyusul terjadi, tokoh preman, dan tokoh politik lokal. Namun Suhalik, anggota tim lokal yang membantu Komnas HAM, pesimistis dalang di balik tragedi itu terungkap. Banyak saksi takut saat dimintai keterangan. Desa pun menolak dimintai surat kematian korban.

“Kalau korbannya meluas, itu oke, sudah kita buktikan. Nah, ‘narik’ ke atasnya yang susah. Rantai komandonya saya tidak bisa pecahkan. Kalau pola-polanya di tiap kejadian masih bisa. Terstruktur dan meluas. Pembiaran aparat? Bisa. Tapi siapa desainer-nya itu sangat sulit (ditemukan)," katanya kepada detikX.


Reporter: Ibad Durohman, Gresnia Arela F
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE