INVESTIGASI

Siapa Penyigi Suara Jokowi-Ma’ruf

“Ha-ha-ha.... Kagak ada. Boro-boro. Dapat kerjaan kagak saya, malah dapat kabar burung.”

Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA

Senin, 11 Februari 2018

Nama Stanley Greenberg, seorang konsultan Amerika Serikat, tiba-tiba mencuat di pemberitaan seputar Pilpres 2019. Adalah situs bernama The Political Strategist yang menjadi muasal tersebutnya nama Greenberg. Sebenarnya di laman situs tersebut tidak menyebut secara langsung terkait kontestasi pada Pilpres 2019. Dalam situs itu terdapat biografi tiga konsultan politik, salah satunya Greenberg.

Pria yang akrab disapa dengan nama Stan Greenberg itu adalah konsultan politik, peneliti, dan penulis buku. Dia juga pendiri perusahaan riset dan kampanye politik Greenberg Quinlan Rosner Research. Yang membuat heboh adalah saat The Political Strategist menulis bahwa calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu klien Greenberg.

Tulisan itu lantas menjadi ramai setelah Jokowi berpidato di acara deklarasi dukungan alumni se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta lawan politiknya menghentikan berita-berita tidak benar yang berisi fitnah dan hoax. Jokowi pun menyebut ada tim sukses capres-cawapres tertentu yang menggunakan cara propaganda Rusia demi memenangi Pilpres 2019.

"Cara-cara berpolitik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia, yang kalau nanti tidak benar, lalu minta maaf. Akan tetapi, besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu, lalu minta maaf lagi," kata Jokowi.

Meski tak secara langsung menyebut propaganda Rusia itu dilakukan tim sukses capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pernyataan Jokowi dibalas oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Mereka mengaitkan Jokowi dengan seorang konsultan asing, yang tak lain adalah Greenberg.

Forum Alumni Jawa Timur (Jatim) mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin. Disana Jokowi mendapat jaket jins bertuliskan 'Cak Jokowi'.
Foto : Rengga Sancaya/detikcom

"Kami tidak ingin melakukan tuduhan. Supaya tidak berkembang, tidak jadi fitnah, maka kami bertanya, apakah benar Pak Jokowi pernah jadi klien saudara ini sesuai yang ada di website (The Political Strategist),” kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, pekan lalu.

Isu mengenai Greenberg menjadi konsultan Jokowi sebetulnya muncul menjelang Pilpres 2014. Namun hingga saat ini belum ada bukti Jokowi menjadi klien Greenberg. Menjawab pertanyaan seseorang pengguna Twitter, Greenberg bilang tak pernah menjadi konsultan “Mr Widodo”. Informasi yang lebih akurat tentang daftar kliennya ada di situsnya sendiri, greenbergreseach.com.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pun menegaskan sang capres-cawapres tak menggunakan jasa konsultan asing, seperti Greenberg. "Saya mengikuti dua periode Pak Jokowi nyalon, 2014 dan 2019, tidak pernah mendengar atau melihat ada konsultan asing yang menjadi konsultan Pak Jokowi,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada detikX pekan lalu.

Hal senada dikatakan Ahmad Rofiq, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, calon petahana tidak perlu merekrut konsultan karena sudah tahu cara memenangi pemilu. Apalagi melawan figur yang sama dengan pada Pilpres 2014, sehingga isu konsultan asing di kubunya itu tidak berdasar. “Seratus persen hoax,” ucap Sekjen Perindo itu saat dimintai konfirmasi detikX.

Sekarang ini, kata Rofiq, dalam konteks pemenangan, Jokowi-Ma’ruf lebih banyak di-back up oleh TKN, Tim Kampanye Daerah (TKD), para relawan, dan partai pendukung. Merekalah yang bekerja secara total dan maksimal. Rofiq juga menjelaskan sejauh ini tidak ada lembaga survei di dalam negeri yang dikontrak khusus oleh TKN untuk menjadi konsultan ataupun surveyor.

Namun, sumber-sumber detikX, baik di TKN, kalangan relawan, maupun lembaga survei, menyebut ada beberapa lembaga sigi yang digaet untuk kepentingan pemenangan Jokowi-Ma’ruf itu. “Mereka (lembaga survei) melakukan sejumlah survei di sejumlah wilayah, terutama Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat,” tutur salah seorang sumber kepada detikX pekan lalu.

Budi Karya Sumadi, penggagas Kopi Politik Syndicate
Foto : Istimewa

Koordinasi tak formal dari lembaga-lembaga survei itu ditangani oleh Kopi Politik Syndicate (KPS), lembaga relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf yang pembentukannya diprakarsai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. KPS ini jugalah yang ditunjuk untuk mengelola Rumah Aspirasi Rakyat #01 Jokowi-Ma’ruf di Menteng, Jakarta Pusat, serta kampanye di media sosial.

Sumber itu juga menyebutkan lembaga survei yang digandeng KPS antara lain Charta Politika untuk survei di Palembang (Sumatera Selatan), Poltracking untuk Bekasi, Depok, dan Bogor (Jawa Barat), serta Konsultan Sosial, Ekonomi, dan Politik (Konsep) Indonesia untuk Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Namun informasi itu kompak dibantah oleh para pengurus lembaga survei tersebut.

“Ha-ha-ha…. Kagak ada. Dapat kerjaan kagak saya, malah dapat kabar burung,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat dimintai konfirmasi detikX, Senin, 11 Februari.

Yunarto mengatakan Charta melakukan survei untuk beberapa calon anggota legislatif, tapi ia menolak membuka nama para caleg. Hal yang sama dikatakan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltracking. Poltracking sibuk melayani jasa survei untuk partai atau caleg DPR, bukan capres-cawapres.

“Poltracking berfokus di survei-survei daerah pemilihan DPR RI. Jasa survei Poltracking digunakan oleh hampir semua partai untuk keperluan internal partai atau caleg dalam menyusun strategi maupun pemetaan politik,” kata Hanta Yuda kepada detikX pekan lalu.

Adapun Veri Muhlis Ariefuzzaman, Direktur Konsep Indonesia, meminta lembaganya tidak dibawa-bawa dalam daftar lembaga survei yang digaet untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Veri hanya menyebut Konsep Indonesia ikut berpartisipasi dalam Pilpres 2019.

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika
Foto : Ari Saputra/detikcom

“Ya, kalau Konsep Indonesia nggak usah dibilang. Pokoknya kita ikut dalam pilpres ini. Ikut memberi masukan-masukanlah, ikut berpartisipasi,” begitu pernyataan Veri kepada detikX, Senin, 11 Februari.

Direktur Eksekutif KPS Indra Budiman mengakui KPS memang menggandeng beberapa lembaga survei. Hasil-hasil survei itu dimonitor oleh timnya, lalu dipakai untuk memberi masukan dan pandangan kepada TKN. KPS juga melaporkan hasil survei itu kepada Teten Masduki, mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan salah seorang kerabat Jokowi.

Sayangnya, Indra menolak menyebutkan nama-nama lembaga-lembaga survei yang digandeng KPS itu. “Tugas kami sebagai pengelola Rumah Aspirasi Rakyat dan monitoring kondisi di lapangan. Hasil monitoring tersebut kami diskusikan ke TKN untuk selanjutnya diteruskan ke Pak Jokowi. Sikap akhir ada di Pak Jokowi,” katanya kepada detikX pekan lalu.

Untuk mendapatkan informasi terbaru, menurut Indra, KPS telah menyebar sejumlah relawan di sejumlah daerah di Jabar, Banten, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Sebab, daerah-daerah tersebut menjadi prioritas untuk mendulang suara bagi Jokowi-Ma’ruf. Tugas relawan, selain melakukan pendekatan kepada pemilih, juga melaksanakan survei elektabilitas paslon nomor urut 01 itu.

Rofiq menyebut bisa dimungkinkan jika yang meminta lembaga survei adalah dari pihak ketiga atau relawan Jokowi-Ma’ruf. Survei itu dipakai untuk melihat akseptabilitas dan sekaligus efektivitas pemerintahan. Dalam konteks itu, lembaga survei bisa memberikan input lewat media dan rilis sebagai second opinion dari masyarakat.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE