INVESTIGASI

Mondar-mandir demi Kursi Bekas Sandi

“Ini sepuluh kali mondar-mandir prosesnya, tetap calon wagub DKI harus dari PKS, itu komitmennya Gerindra.”

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 25 Februari 2019

Jika tidak ada aral melintang, dua nama bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, bakal masuk ke meja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin, 25 Februari 2019. Setelah diterima Gubernur, dua nama tersebut akan dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta untuk dilakukan voting.

“Saya ingin secepatnya dikirim ke DPRD. Sudah saya sampaikan ke Pak Anies, ‘Kalau surat datang, saya nggak mau bola panas ini ada di tangan Bapak,’” kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik ketika ditemui detikX di Lantera Café, Jalan Besuki, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Februari 2019.

Sebelumnya, pengajuan dua nama itu dituangkan dalam surat yang diteken Taufik selaku Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta dan Syakir Purnomo, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta, Jumat, 22 Februari, di Al Jazeerah Signature Restaurant Lounge, Kebon Sirih. Surat tersebut harus diteken pula oleh ketua umum masing-masing partai.

Namun, hingga Minggu, 24 Februari, baru Presiden PKS Sohibul Iman yang meneken surat itu. Sedangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih sibuk berkampanye untuk Pilpres 2019. “Memang rencananya Senin akan kita serahkan ke Pak Gubernur tapi tergantung suratnya itu sudah ditandatangani atau belum. Kan berarti sespri Pak Prabowo mengejar ke titik-titik kampanye Pak Prabowo. Pakai pesawat tuh ke Jawa Tengah,” kata Syakir kepada detikX, Minggu, 24 Februari 2019.

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik
Foto: Rengga Sancaya/detikcom


Bahkan, kalau hari ini surat ajuan (dari parpol pengusung diberikan), saya tinggal isi nama saja. Dua jam bereslah, langsung saya kirimkan ke DPRD.”

Kendati begitu, boleh dikatakan diajukannya dua nama itu menjadi babak baru dalam polemik pengisian jabatan Wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno karena menjadi cawapres pendamping Prabowo. Selama enam bulan sejak Agustus 2018, kursi kosong itu menjadi rebutan antara Gerindra dan PKS. Kedua partai merasa paling berhak atas jabatan itu.

Pengurus Gerindra Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan pada 21 September 2018. Rapat itu bulat menunjuk Taufik sebagai bakal cawagub. Namun PKS, sebagai salah satu pengusung Anies-Sandi pada Pilkada Jakarta 2017, tidak terima begitu saja. PKS mengungkit janji Prabowo bahwa kursi DKI-2 milik PKS. Bahkan PKS mengancam mematikan mesin pemenangan pilpres di Jakarta.

Gerindra dan PKS akhirnya duduk bersama mencari siapa calon yang tepat disandingkan dengan Anies. Dalam rapat tertutup pada 5 November 2018, Taufik akhirnya mengalah, dan bilang bahwa cawagub diserahkan ke PKS, sesuai janji Prabowo. Hanya, calon PKS harus menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu, apabila sudah menjadi wagub, kader PKS itu harus mundur dari partai.

PKS serta-merta menolak syarat kedua. Namun soal uji kelayakan dan kepatutan, mereka menerimanya. Muncul tiga nama kader PKS yang ikut dalam rangkaian fit and proper test yang dimulai pada 23 Januari 2019 itu, yaitu Sekretaris Umum PKS Jakarta Agung Yulianto, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Untuk panelis fit and proper test, Gerindra menunjuk dua nama, yaitu peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif. Sedangkan PKS menunjuk Eko Prasojo, pakar kebijakan publik, dan Ubedillah Badrun, pengamat sosial-politik Universitas Negeri Jakarta, sebagai panelis.

Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu
Foto: dok. detikcom

Pertemuan pendahuluan dilakukan pada 23 Januari di Hotel Aryaduta. Kemudian, fit and proper test digelar tertutup pada 27 Januari di Hotel Aston Priority, Jakarta. Syarif bilang, para cawagub diminta membuat makalah dan dipresentasikan di depan panelis. Isinya seputar pemahaman calon tentang RPJMD, problem umum Jakarta berikut solusi, serta tantangan dan hambatan dalam menjalankan solusi itu.

Setelah fit and proper test, tahap berikutnya focus group discussion pada 3 Februari antara panelis dan beberapa ahli, di antaranya Yayat Supriatna (pengamat transportasi), Budi Wibowo (ekonom), serta Amir Hamzah (pengamat anggaran dan kebijakan publik). Pada cawagub tak dilibatkan karena panelis ingin mendengarkan pendapat ahli-ahli itu. Namun mereka akhirnya dipertemukan pada 8 Februari.

Dalam acara itu sekaligus dilakukan penyerahan hasil fit and proper test kepada masing-masing pimpinan parpol. Syarif mengingat, agenda hari itu berlangsung hingga tengah malam. Hasilnya, Syaikhu dan Agung dinyatakan direkomendasikan menjadi cawagub oleh panelis, sedangkan Suhaimi dipertimbangkan. Belakangan, nama Suhaimi dicoret dari daftar dua nama cawagub yang diajukan kepada Anies karena dianggap tak layak.

Namun, menurut Syarif, pencoretan nama Suhaimi atas kesepakatan kedua partai. Suhaimi terlalu sibuk dengan tugasnya sebagai Ketua FPKS dan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta. Suhaimi juga Ketua Dewan Syariah DPW PKS. Selain itu, sesuai dengan aturan, hanya dua nama yang boleh diajukan ke DPRD melalui gubernur.

Sebelum nama Syaikhu dan Agung diserahkan kepada Anies, Gerindra dan PKS lebih dulu bertemu dengan Anies di Balai Kota Jakarta pada Senin, 18 Februari, pagi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, kedua partai melaporkan hasil fit and proper test kepada Anies. Anies bilang sudah menyiapkan draf pengajuan bakal cawagub ke DPRD. “Bahkan, kalau hari ini surat ajuan (dari parpol pengusung diberikan), saya tinggal isi nama saja. Dua jam bereslah, langsung saya kirimkan ke DPRD,” begitu kata Anies seperti ditirukan Syakir.

Meski pengajuan nama cawagub ke DPRD tinggal sedikit lagi, bukan berarti jalan kader PKS di DPRD bakal mulus. Setelah nama itu diterima oleh DPRD, Dewan lantas membentuk panitia. Panitia itu bertugas membuat tata tertib pemilihan. Lantas yang paling menentukan adalah sidang paripurna untuk memilih cawagub secara voting.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo
Foto: dok. Istimewa

Taufik mengatakan syarat mengambil keputusan di sidang paripurna adalah anggota Dewan yang hadir mencapai kuorum, yaitu tiga perempat dari 160 anggota DPRD Jakarta. Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada PKS untuk melobi fraksi-fraksi. "Ya, saya sudah bilang, itu tergantung lobi-lobi kalian di DPRD. Sebagai kawan, sebagai parpol, saya sudah tanda tangan, tinggal kalian lobi yang baik di DPR," ucap Taufik.

Syakir cukup optimistis terhadap hasil sidang paripurna. Sebab, sebelum fit and proper test, para kandidat sudah melakukan kunjungan silaturahmi ke semua fraksi di DPRD dan melakukan focus group discussion. Dari informasi yang diterima, hasilnya positif. Semua fraksi mengenal baik ketiga kandidat. Tapi, bila dikatakan bahwa di sidang paripurna DPRD bakal dipersulit, ia bilang masih bisa terjadi.

"Kalau bicara kemungkinan, ya, semua mungkin. Tetapi kami optimistis. Mudah-mudahan di paripurna lancar dan kuorum, itu yang kami harapkan. Kami tidak berandai-andai jika tidak kuorum atau tidak diloloskan. Kami selalu berpikir positif," tambah Syakir.

Taufik menegaskan, bukan berarti Gerindra berpangku tangan. Ia akan terus mendorong kader PKS menjadi wagub. Bila nantinya proses pemilihan terus jadi polemik, ia menegaskan jabatan itu tetap untuk PKS. “Ini sepuluh kali mondar-mandir prosesnya, tetap calon wagub DKI harus dari PKS, itu komitmen Gerindra,” pungkas Taufik.


Reporter/Penulis: Ibad Durrohman, Irwan Nugroho, M Rizal
Redaktur: M Rizal
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE