INVESTIGASI

Gara-gara Nomor KTP Direktur Chen Tertukar

Salah input data NIK e-KTP warga negara China di Cianjur dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019 bikin heboh. Belum diketahui pasti di mana kesalahan input itu terjadi.

Foto: Syahdan Alamsyah/detikX

Jumat, 1 Maret 2019

Ziyi Chen, istri Guohui Chen, kaget mendengar berita suaminya masuk daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Presiden serta Pemilu Legislatif 2019. “Kita juga ah... bingung itu, pusing sekali masalahnya apa. Kita tidak banyak masalah itu,” ucap Ziyi saat ditemui detikX di rumahnya, Perum Rancabali Nomor 40, Cianjur, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019.

Namun, kata Ziyi, yang dia dengar petugas salah menginput nomor induk kependudukan (NIK) e-KTP Chen ke DPT. “Yang salah yang memasukkan nomor itu. Tadi sudah ke sini dari Imigrasi siang. Sorenya dari Dukcapil. Sudah minta maaf. Katanya sudah beres dan sudah selesai,” imbuh Ziyi dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata.

Menurut Ziyi, suaminya sudah menetap di Indonesia atau tepatnya di Cianjur lebih dari enam tahun lamanya. Keduanya sama-sama berasal dari Fujian, sebuah provinsi di pesisir selatan China. Ziyi menyusul ke Indonesia lima tahun lalu. Namun, Chen baru memiliki e-KTP untuk Warga Negara Asing (WNA) beberapa bulan belakangan ini, yang diurus di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Cianjur.

Di Cianjur, Chen bekerja di peternakan ayam petelur yang terletak di Kampung Ciduyung, Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, yang berjarak 30 kilometer dari Kota Cianjur. Sebelum menempati rumahnya sekarang, suami-istri itu tinggal di rumah sebelahnya atau Nomor 41. Rumah itu sebagian ditutup rapat dengan pagar besi. “Iya, dia (Chen) kerja di farm,” ucap perempuan berambut pendek itu.

Rumah Guohui Chen di Perum Rancabali, Cianjur.
Foto : Irwan Nugroho/detikX


Ternyata dia itu direktur utama sekaligus pemegang saham. Dia sih pegang IMTA, tapi bukan di posisi perusahaan yang sedang kita lakukan pembinaan.'

Nama Chen ramai diperbincangkan setelah warganet dihebohkan oleh informasi adanya tenaga kerja asing (TKA) asal China yang memiliki kartu identitas mirip dengan e-KTP. Yang membedakan adalah keterangan di kolom kewarganegaraan, masa berlaku yang tidak seumur hidup, serta penulisan dalam bahasa Inggris.

Di kolom alamat, diketahui Guohui Chen tinggal di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur. Foto e-KTP tersebut rupanya diambil saat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur Dwi Ambar Wahyuningtyas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke peternakan Chen di Cibokor pada awal Februari 2019. Sidak itu juga diikuti oleh beberapa dinas terkait pembinaan orang asing, termasuk Satpol PP.

“Beberapa waktu lalu Kepala Dinas melakukan sidak ke sejumlah perusahaan sesuai dengan tupoksinya. Didampingi Kasatpol PP dan petugas PPNS, sidak dilakukan di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber,” kata Heri Suparjo, Sekretaris Disnakertrans Cianjur, kepada detikX di kantornya, Kamis, 28 Februari.

Sebenarnya kedatangan Disnakertrans ke peternakan itu hanya ingin melihat izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) serta rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagai bagian dari tupoksi pengawasan TKA. Namun Chen malah menunjukkan kartu izin tinggal tetap (Kitap), paspor, serta e-KTP. Saat disidak, dia sedang duduk di belakang kemudi truk pengangkut telur.

Karena tak dapat menunjukkan IMTA dan RPTKA, Chen diminta datang ke Kantor Disnakertrans di Cianjur Kota. Namun, sepuluh hari ditunggu-tunggu, Chen tak juga kelihatan batang hidungnya. Tim dari Disnakertrans pun kembali meluncur ke lokasi peternakan Chen di Cibokor. Tapi Chen malah menunjukkan fotokopi e-KTP dengan alasan e-KTP asli sedang dipakai untuk membereskan berkas-berkas.

Guohui Chen, WNA China pemilik e-KTP (paling kiri) saat disidak oleh Disnakertrans dan Satpol PP di Peternakannya, Desa Cibokor, Cibeber, Cianjur, 13 Februari 2019.
Foto : Dok Disnakertrans Cianjur

Chen pun akhirnya dipaksa sore hari itu juga harus datang ke Kantor Disnakertrans. Dia akhirnya datang membawa dokumen-dokumen ketenagakerjaan ditemani seorang warga negara China bernama A Wei. A Wei sudah lama di Indonesia dan menetap di Surabaya, Jawa Timur. Ia juga memiliki peternakan ayam petelur di Cianjur dengan bendera perusahaan PT Saudara Makmur.

Rupanya, setelah dicek, IMTA yang dimiliki Chen berlaku di perusahaan A Wei. Di PT Saudara Makmur itu pula, Chen punya jabatan sebagai direktur keuangan. “Iya benar, Pak, dia direktur keuangan saya,” kata A Wei seperti ditirukan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi Hikmat, saat pertemuan di kantor Disnakertrans, itu.

Yang mengejutkan juga, saat Chen menyerahkan akta perusahaan peternakan di Cibokor, Chen bukanlah tenaga kerja, melainkan pemilik peternakan. Jabatannya direktur utama  PT Indah Tunggal Alami, yang membuka peternakan itu sejak 2017. Di bawah Chen, ada beberapa direktur yang semuanya warga negara China. Chen pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut.

“Ternyata dia itu direktur utama sekaligus pemegang saham. Dia sih pegang IMTA, tapi bukan di posisi perusahaan yang sedang kita lakukan pembinaan. Jadi dia itu menunjukkan IMTA, tapi IMTA di perusahaan lain (PT Saudara Makmur). Sama, peternakan juga, tapi beda perusahaan,” ujar Ricky.

Dari hasil pemeriksaan, kata Ricky, dokumen berupa IMTA itu tidak ada masalah karena semua dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan. IMTA milik Chen juga masih berlaku. Hanya sempat terjadi miskomunikasi saja lantaran Chen tidak lancar Bahasa Indonesia sehingga dilakukan klarifikasi. “Makanya kita bingung kok yang ramai malah urusan e-KTP. Dan banyak yang mempertanyakan soal e-KTP Chen ke kami,” jelas Ricky.

Warganet memang ramai mengecek NIK e-KTP milik Chen di sistem Komisi Pemilihan Umum. Nah, ternyata NIK tersebut muncul atas nama Bahar, warga Kelurahan Sayang, Cianjur. Bahar, 47 tahun, yang kesehariannya berdagang bakso keliling, pun bingung namanya muncul di aplikasi KPU dengan NIK milik WNA. “Saya tinggal di sini sejak 1996, tidak ada masalah soal NIK. Baru kali ini saja ada perbedaan. Baru tahu setelah dikabari ketua RT pagi tadi,” begitu kata Bahar, Selasa, 26 Februari 2019.

Bahar bilang selama ini tak ada kendala dalam partisipasi pencoblosan pemilu. Namun, untuk tahun ini, dia sedikit heran karena mendadak NIK-nya berubah di DPT. “Katanya jadi nama China, ya, saya nggak tahu apa-apa. Sebelumnya, nyoblos Pilgub (Jawa Barat) juga nggak ada masalah. Baru kali ini saja tiba-tiba ramai, katanya NIK-nya dipakai orang asing,” ujar Bahar.

Ketua KPUD Cianjur, Hilman Wahyudi (paling kanan)
Foto : Syahdan Alamsyah/detikcom

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Cianjur Sidiq el-Fatah kemudian menjelaskan, secara sistem, NIK akan tetap tunggal. Setelah diperiksa pun, NIK Chen memang tunggal. Tidak ada pula WNI yang menggunakan NIK tersebut. NIK Bahar pun berbeda dan dipastikan juga tunggal. “Jadi, kalau ada informasi NIK-nya ganda, itu tidak benar. Apalagi dipakai WNI juga WNA sekaligus,” kata Sidiq.

Usut punya usut, ternyata terjadi kesalahan dalam input data NIK Chen. Namun KPU Cianjur masih menelusuri kesalahan itu ada di mana, apakah di tingkat pusat atau di Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Bahar diketahui masuk DPT memakai NIK Chen sejak tahun 2015, dan digunakan untuk mencoblos pada Pilbub 2018.

“Data yang atas nama Bahar yang mirip dengan NIK WNA itu sudah ada di DPT Pilgub Jabar 2018, sementara NIK atas nama Mr GC (Guohui Chen) terbit pada 2018, setelah Pilgub 2018,” kata Ketua KPU Cianjur Hilman Wahyudi, Selasa, 26 Februari.

Sementara Viryan Aziz, komisioner KPU pusat bilang, data DPT Bahar berasal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada Serentak 2018. Setelah dilakukan pengecekan, NIK di e-KTP Bahar berbeda dengan NIK di DP4. NIK yang ada di DP4 ternyata milik Chen. KPUD berjanji mengoreksi temuan salah input data NIK. Dan WNA asal China itu tak diperbolehkan atau tak punya hak pilih pada Pemilu 2019.

Buntut dari salah input NIK, Kemendagri minta pencetakan e-KTP WNA ditunda hingga Pemilu 2019 selesai. “Ini saya beri arahan ke daerah agar berhati-hati. Kalau bisa, KTP-el WNA dicetak setelah nanti pileg-pilpres. Ini dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kegaduhan,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan mengatakan perlu ada sosialisasi lebih masif soal kewajiban WNA memiliki e-KTP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Seorang WNA memang bisa memiliki e-KTP tapi dengan syarat yang ketat, seperti di antaranya sudah memegang Kitap.


Reporter/Penulis: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE